Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Tesis ini mengkaji eksekusi objek jaminan fidusia atas kekuasaannya sendiri di luar pengadilan yang dilakukan oleh perusahaan pembiayaan, serta pelindungan hukum yang dapat diberikan kepada debitur dalam pelaksanaan eksekusi objek jaminan fidusia menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan penelitian berupa pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus, tipe penelitian deskriptif, data dikumpulkan melalui data sekunder yang terdiri dari bahan hukum, serta data primer melalui wawancara dengan Manajer Hubungan Kelembagaan LAPS SJK. Simpulan penelitian ini adalah: legalitas atau keabsahan eksekusi objek jaminan fidusia atas kekuasaannya sendiri di luar pengadilan yang dilakukan oleh perusahaan pembiayaan adalah tergantung daripada kesepakatan antara kedua belah pihak mengenai wanprestasi. Apabila tidak tercapai kesepakatan mengenai wanprestasi antara kedua belah pihak dan debitur keberatan menyerahkan objek jaminan fidusia secara sukarela, maka kreditur harus mengajukan permohonan pelaksanaan eksekusi kepada Pengadilan Negeri, sehingga dalam situasi yang demikian kreditur tidak memiliki legalitas untuk melakukan eksekusi objek jaminan fidusia atas kekuasaannya sendiri di luar pengadilan. Apabila kedua belah pihak sepakat mengenai adanya wanprestasi dan debitur secara sukarela menyerahkan objek jaminan tersebut, dengan demikian kreditur memiliki legalitas untuk dapat melakukan eksekusi objek jaminan fidusia atas kekuasaannya sendiri di luar pengadilan. Bentuk perlindungan hukum yang dapat diberikan terhadap debitur dalam hal kreditur melakukan eksekusi objek jaminan fidusia, yaitu perlindungan hukum preventif dan perlindungan hukum represif. Penelitian ini menyarankan Otoritas Jasa Keuangan, hendaknya melakukan pengawasan yang intensif dan ketat terhadap oknum kreditur dan/atau petugas penagihan utang yang melakukan pelanggaran dan mengabaikan peraturan perundang-undangan dalam pelaksanaan eksekusi objek jaminan fidusia, serta melakukan penegakan hukum dengan memberikan sanksi, baik administratif maupun pidana apabila terbukti melakukan pelanggaran atas ketentuan tersebut.

---

This thesis reviews the execution of fiduciary security objects on its own power outside of court carried out by finance companies, as well as legal protection that can be given to debtors in executing fiduciary security objects, using normative juridical methods with research approaches in the form of statutory and case approaches, descriptive research type, data were collected through secondary data consisting of legal materials, as well as primary data through interviews with the Government Relations Manager of LAPS SJK. The conclusions of this study are: the legality or validity of executing fiduciary security objects on their own power outside of court carried out by finance companies is depending on the agreement between the two parties regarding default. If an agreement is not reached regarding default between the two parties and the debtor refuses to surrender the fiduciary security object voluntarily, the creditor must submit an application for execution to the District Court, so that in such situation the creditor does not have the legality to execute the fiduciary security object on his own power outside court. If both parties agrees on default and the debtor voluntarily surrenders the fiduciary security object, thus the creditor has the legality to be able to execute the fiduciary security object on his own power outside the court. Forms of legal protection that can be given to debtors in the event that creditors execute fiduciary security objects, namely preventive legal protection and repressive legal protection. This research suggests that the Financial Services Authority to carry out intensive and strict supervision of unscrupulous creditors and/or debt collectors who commit violations and ignore statutory regulations in executing fiduciary security objects, as well as enforce the law by imposing sanctions, both administrative and criminal. if proven to have violated these regulations."

"Pada dasarnya peraturan eksekusi objek jaminan fidusia diatur dalam Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia yang memungkinkan penerima fidusia secara sepihak untuk mengeksekusi objek jaminan fidusia karena melekat kekuatan eksekutorial yang bermakna eksekusi langsung dapat dilaksanakan tanpa melalui pengadilan dan bersifat final serta mengikat para pihak. Dalam perkembangannya, Mahkamah Konstitusi melalui Putusan Nomor 18/PUU-XVII/2019 mengubah makna kekuatan eksekutorial tersebut sehingga eksekusi sertifikat jaminan fidusia harus dilakukan dan berlaku sama dengan pelaksanaan eksekusi putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap, kecuali terdapat kerelaan debitur untuk menyerahkan objek jaminan fidusia dan terdapat kesepakatan tentang cedera janji. Selanjutnya, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 2/PUU-XIX/2021 menegaskan bahwa eksekusi sertifikat jaminan fidusia melalui pengadilan bersifat alternatif apabila tidak ada kesepakatan antara kreditur dan debitur baik berkaitan dengan wanprestasi maupun penyerahan secara sukarela objek jaminan dari debitur kepada kreditur. Kemudian, frasa “pihak yang berwenang” dalam Penjelasan Pasal 30 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia diubah oleh Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 71/PUU-XIX/2021 sehingga bermakna “pengadilan negeri.” Penelitian ini bermaksud meninjau peraturan eksekusi objek jaminan fidusia sebelum dan setelah keberlakuan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019, Putusan Nomor 2/PUU-XIX/2021, dan Putusan Nomor 71/PUU-XIX/2021, serta meninjau eksekusi objek jaminan fidusia sebagai suatu perbuatan melawan hukum dalam Putusan Nomor 167/Pdt.G/2021/PN Mdn dan Putusan Nomor 93/PDT/2022/PT TJK. Bentuk penelitian ini adalah yuridis-normatif yang bersifat deskriptif-analitis dan menggunakan pendekatan kualitatif sebagai metode penelitian. Hasil penelitian ini adalah bahwa eksekusi objek jaminan fidusia yang terdapat keberatan dari debitur untuk menyerahkan objek jaminan fidusia merupakan perbuatan melawan hukum. Andaipun terdapat cedera janji pada pihak pemberi fidusia, maka penerima fidusia tidak dibenarkan untuk mengeksekusi objek jaminan fidusia dalam hal pemberi fidusia keberatan dalam menyerahkan objek jaminan fidusia.

---

Basically the provisions for the execution of fiduciary security objects are regulated in Law Number 42 of 1999 on Fiduciary Security which allows fiduciary obligee to unilaterally execute fiduciary security objects based on the inherent executorial title which means execution can be directly exercised without going through a court and is final and binding on the parties. In its development, the Constitutional Court through Decision Number 18/PUU-XVII/2019 changed the meaning of the executorial title so that the execution of the fiduciary security certificate must be exercised and apply the same as the execution of a court decision that has permanent legal force, unless there is a willingness of the debtor to handing over the object of fiduciary security and there is an agreement about default. Furthermore, the Constitutional Court Decision Number 2/PUU-XIX/2021 states that the execution of the fiduciary security certificate through the court is an alternative if there is no agreement between the creditor and the debtor both with regard to default and with regard to handing over the security object from the debtor to the creditor. Then, the phrase "authorized parties" in Elucidation of Article 30 of Law Number 42 of 1999 on Fiduciary Security was changed by Constitutional Court Decision Number 71/PUU-XIX/2021 so that it means "district court." This study intends to review the execution of fiduciary security objects before and after the Constitutional Court Decision Number 18/PUU-XVII/2019, Decision Number 2/PUU-XIX/2021, and Decision Number 71/PUU-XIX/2021, as well as reviewing the execution of fiduciary security objects as an unlawful act in Decision Number 167/Pdt.G/2021/PN Mdn and Decision Number 93/PDT/2022/PT TJK. The form of this research is juridical-normative which is descriptive-analytical and uses a qualitative approach as a research method. The results of this study found that the execution of fiduciary security objects where there are objections from the debtor to handing over the fiduciary security objects is an unlawful act. Even if there is an event of default on the fiduciary guarantor, the fiduciary obligee is not justified in executing the fiduciary security objects in the event that the fiduciary guarantor refuses to hand over the fiduciary security object."

"Tesis ini membahas tentang Implementasi Fiat Eksekusi Jaminan Fidusia di pengadilan negeri sebagai akibat hukum dari adanya amar Putusan dari Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019, yang mana setiap hukum atau peraturan perundangan tertulis seharusnya dapat memberikan kepastian hukum, keadilan hukum dan kemanfaatan bagi masyarakat sebagaimana tujuan dari amar putusan Mahkamah Konstitusi diatas. Namun setelah dilakukannya penelitian dengan metode analisis deskriptif pada subjek dan objek penelitian dapat disimpulkan jika implementasi fidusia di pengadilan negeri pasca amar putusan Mahkamah Konstitusi ternyata tidak dapat dimplementasikan dikarenakan masih terdapatnya keterbatasan pengaturan hukum acara perdata formil yang berlaku dalam Pasal 196 H.I. R.Bg/207 R.Bg , Pasal 197 H.I.R/208 R.Bg karena masih mempersamakan proses fiat eksekusi fidusia dengan permohonan fiat eksekusi hak tanggungan pada hal sifat kebendaan dari kedua hukum jaminan tersebut sangatlah berbeda, serta ditemukan jika yurisdiksi juru sita pengadilan negeri juga memiliki yuriskdiksi atau wilayah kerja yang limitasi area kerja untuk eksekusi objek fidusia yang merupakan benda bergerak, sehingga harus dilakukan pendelegasian eksekusi dari satu pengadilan negeri ke pengadilan negeri lainnya, jumlah SDM juru sita di pengadilan negeri yang terbatas dalam memberikan layanan eksekusi fidusia serta mahalnya biaya aanmaning dan biaya fiat eksekusi fidusia yang ditetapkan oleh masing-masing ketua pengadilan negeri secara berbeda-beda serta mahal juga menjadi kendala implementasi fiat eksekusi fidusia yang kesemua kendala tersebut akan dibahas dan diuraikan dalam penelitian ini.

---

This thesis discusses the implementation of the Fiat Execution of Fiduciary Guarantees in the district court as a legal consequence of the ruling of the Constitutional Court Number 18/PUU-XVII/2019, in which every written law or regulation should be able to provide legal certainty, legal justice, and benefits for the community. Society as the purpose of the above decision of the Constitutional Court. However, after conducting research using descriptive analysis methods on the subject and object of research, it can be concluded that the implementation of fiduciary in the district court after the decision of the Constitutional Court could not be implemented due to the limitations of the formal civil procedural law regulations that apply in Article 196 H.I. R.Bg/207 R.Bg, Article 197 H.I.R/208 R.Bg because they still equate the fiat execution process of fiduciary with a fiat application for mortgage execution in terms of the material nature of the two guarantee laws are very different, and it was found that the jurisdiction of the bailiff of the district court also has jurisdiction or work area that limits the work area for the execution of fiduciary objects which are movable objects, so it must be delegated implementation from one district court to another district court, the number of bailiff's human resources in the district court is limited in providing fiduciary execution services and the high cost Security and costs of fiat fiduciary executions set by each head of the district court are different and expensive are also obstacles to the implementation of fiat fiduciary executions, all of which will be discussed and described in this study."

"Tulisan ini menganalisis bagaimana kesesuaian pemenuhan syarat wanprestasi dalam upaya eksekusi jaminan fidusia berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 2/PUU-XIX/2021. Studi ini akan memfokuskan pada analisis Putusan Pengadilan Tinggi Nomor 67/PDT/2022/PT PLK, dengan tujuan untuk menganalisis pelaksanaan putusan Mahkamah Konstitusi telah mempengaruhi proses eksekusi jaminan fidusia dalam kasus wanprestasi. Mengingat dalam praktiknya banyak sekali proses eksekusi terhadap kasus wanprestasi di Indonesia masih dilakukan dengan prosedur-prosedur intimidasi seperti penagihan melaluidebt collector dan penarikan paksa hal ini dapat diamati pada studi yang penulis angkat. Tulisan ini disusun menggunakan metode penelitian yuridis normatif. Hasil penelitian ini adalah Putusan Pengadilan Negeri Nomor 6/PDT.BTH/2022/PN KSN jo. Putusan Banding Nomor 67/PDT/2022/PT PLK dengan Putusan MK Nomor 2/PUU-XIX/2021 belum sepenuhnya sesuai. Pertimbangan hukum pada tingkat banding dalam Putusan Banding Nomor 67/PDT/2022/PT PLK membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Nomor 6/PDT.BTH/2022/PN KSN. Hal ini terkait dengan penegasan Mahkamah Konstitusi Nomor 2/PUU-XIX/2021 mengenai eksekusi jaminan fidusia yang harus diajukan ke Pengadilan Negeri oleh kreditur sebagai pilihan alternatif. Proses eksekusi jaminan fidusia sering mengalami hambatan karena keberatan debitur dalam menyerahkan objek jaminan. Kurangnya ketentuan mengenai tata cara eksekusi objek jaminan fidusia dalam Undang-Undang Jaminan Fidusia dan peraturan pelaksanaannya menyebabkan tidak adanya batasan yang jelas. Penarikan objek jaminan seringkali dilakukan dengan intimidasi oleh penerima fidusia, yang mengakibatkan penarikan tersebut dianggap sebagai perampasan. Selain itu, tidak ada penjelasan mengenai pihak yang berwenang membantu dalam pelaksanaan eksekusi jaminan fidusia, dan kurangnya pengetahuan debitur dan debt collector tentang prosedur hukum yang benar.

---

This paper analyzes the conformity of default condition fulfillment in executing a fiduciary guarantee based on Constitutional Court Decision Number 2/PUU-XIX/2021. The study focuses on the analysis of the High Court Decision Number 67/PDT/2022/PT PLK, aiming to assess how the implementation of the Constitutional Court's decision has influenced the fiduciary guarantee execution process in default cases. The research, using a normative juridical research method, reveals that the High Court Decision Number 67/PDT/2022/PT PLK, considering Constitutional Court Decision Number 2/PUU-XIX/2021, is not entirely in line. Legal considerations at the appellate level in Decision Number 67/PDT/2022/PT PLK annul the District Court Decision Number 6/PDT.BTH/2022/PN KSN. This is related to the Constitutional Court's affirmation in Number 2/PUU-XIX/2021 that fiduciary guarantee execution must be submitted to the District Court by the creditor as an alternative option. The fiduciary guarantee execution process often faces obstacles due to debtor objections to surrendering the collateral. The lack of clear regulations on the procedures for executing fiduciary collateral objects in the Fiduciary Guarantee Law and its implementing regulations leads to ambiguous limitations. The withdrawal of collateral objects is frequently carried out through intimidation by the fiduciary receiver, causing it to be perceived as confiscation. Additionally, there is no clarification on the authorized parties to assist in fiduciary guarantee execution, and both debtors and debt collectors lack proper knowledge of legal procedures."

"Lembaga Perkreditan Desa Adat merupakan lembaga keuangan desa adat di Provinsi Bali yang didirikan dengan syarat memiliki awig-awig sebagai pedoman bagi desa adat tersebut. Lembaga Perkreditan Desa Adat Sesetan menjalankan kegiatan usahanya, salah satunya yaitu memberikan pinjaman kredit kepada masyarakat adat Sesetan. Salah satu syarat untuk mengajukan kredit di Lembaga Pekreditan Desa Adat Sesetan ini yaitu adanya jaminan kredit, yaitu jaminan fidusia. Skripsi ini menggunakan metode analisis data kualitatif dan metode penelitian normatif. Dari penelitian ini diketahui bahwa dalam menjalankan perjanjian jaminan fidusia tersebut, pihak Lembaga Perkreditan Desa Adat Sesetan dan debitur tidak melakukan pengikatan jaminan fidusia secara notaril. Pihak Lembaga Perkreditan Desa Adat Sesetan hanya melakukan pengikatan dengan akta bawah tangan. Hal ini tidak sesuai dengan pengaturan yang telah diatur dalam Pasal 5 UU No. 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia. Sedangkan dalam hal ini terkait dengan perjanjian kredit yang dibuat oleh Lembaga Perkreditan Desa Adat Sesetan ini tidak bertentangan dengan aturan hukum perjanjian yang berlaku.

---

Lembaga Perkreditan Desa Adat is a financial Adat institution located in the Province of Bali, duly established with a condition that it has obtained awig-awig as a guideline for such Desa Adat. Lembaga Perkreditan Adat Sesetan runs its business activities, such as giving a credit loans to the community of Sesetan. One of the obligations to apply for credit loans in Lembaga Perkreditan Desa Adat Sesetan is having a collateral upon the credit loans, which is Fiducia. This thesis is using analytical and qualitative method and informative research method. From this research, it is known that in terms of conducting the credit loans agreement with fiduciary, Lembaga Perkreditan Desa Adat Sesetan and its Debtor are not bound by Notarial deed. Lembaga Perkreditan Desa Adat Sesetan and its Debtor is only bound by the privately made deed. This is not conformed with the provisions in the Article 5 Regulation No. 42 Year 1999 on Fiduciary. But on the other hand, the credit loans agreement that made by Lembaga Perkreditan Desa Adat Sesetan is actually not violate the applicable law regarding agreement."