Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Tesis ini membahas tujuan sesunguhnya perlu dilakukan pendaftaran jaminan fidusia dan kedudukan penerima fidusia (kreditor) sebagai akibat atas ditolaknya atau tidak dilakukannya pendaftaran jaminan fidusia. Penelitian ini adalah penelitian hukum normatif dengan tipe penelitian deskriptif-analitis. Dari hasil penelitian diperoleh bahwa tujuan sesungguhnya dilakukan pendaftaran jaminan fidusia adalah untuk memberikan hak kepada penerima fidusia (kreditor), dan agar diketahui oleh umum maka jaminan fidusia wajib didaftarkan. Dan atas ditolaknya atau tidak dilakukannya pendaftaran jaminan fidusia maka kedudukan kreditor tersebut tidak lebih sebagai kreditur konkuren, yakni kreditor yang hak pelunasannya sama dengan kreditor-kreditor lainnya, bahkan kedudukannya berada di bawah kreditor preferen.

---

The thesis discussed the necessity of registering fiduciary guarantee and the position of fiduciary recipient (creditor) after the rejection or fiduciary guarantee is not being registered. This research is normative legal descriptive-analytical research. Conclusions can be derived from the research, fiduciary guarantee must be registered to meet two objectives, first is to give right to the creditor and secondly to be acknowledged by public, fiduciary guarantee must be registered. And for fiduciary guarantee that has been being rejected or not being registered, creditor can be considered as concurrent creditor which does not even better compare to preference creditor."

"Berita gembira bagi para pelaku ekonomi kreatif karena pemerintah telah mengesahkan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2022 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang- Undang Nomor 24 Tahun 2019 tentang Ekonomi Kreatif. Peraturan Pemerintah ini merupakan bukti nyata perhatian pemerintah kepada palaku ekonomi kreatif, konsep Peraturan ini adalah dengan menjadikan Kekayaan Intelektual sebagai objek jaminan fidusia, fokus penelitian ini pada film yang akan dijadikan sebagai objek jaminan fidusia, terhadap hal itu membuat banyak pertanyaan tentang pelaksanaan hak cipta sebagai objek jaminan fidusia karena penerapan hak cipta sebagai objek jaminan fidusia merupakan hal yang baru. penelitian ini menggunakan metode penelitian berbentuk normatif, yang akan berforkus pada analisis terhadap suatu penerapan norma-norma hukum. Hasil penelitian ini, menemukan bahwa dalam proses menjadikan film sebagai objek jaminan fidusia, pada prosedurnya dalam Pemerintah Nomor 24 Tahun 2022 tidak mengatur bahwa benda objek jaminan fidusia wajib di bebankan dan didaftarkan, sehingg dalam hal ini untuk dapat menerbitkan objek jaminan fidusia, seharusnya pembebanan dan pendaftaran wajib dilakukan, selain itu pada penelitian ini, film yang merupakan hak cipta yang dilindungi, film juga memiliki nilai ekonomis dan dapat dialihkan hak ekonominya kepada orang lain, selain itu film dapat dijual ke paltform streaming seperti Netflix, Viu, Vidio dan lain sebagainya, sehingga dengan begitu film dapat dijadikan sebagai objek jaminan fidusia. Namun dalam eksekusi Film ketika terjadi wanprestasi, kreditur akan mengalami kesulitan, hal ini dikarenakan dalam lelang baik lelang eksekusi maupun lelang noneksekusi sampai saat ini belum mengatur lelang objek bergerak tidak berwujud seperti hak cipta, sehingga opsi untuk eksekusi dapat dilakukan dengan penjualan dibawah tangan berdasarkan kesepakatan debitur dan kreditur.

---

Good news for creative economy players because the government has passed Government Regulation Number 24 of 2022 concerning Regulations for the Implementation of Law Number 24 of 2019 concerning the Creative Economy. This Government Regulation is a clear evidence of the government's attention to the creative economy player, the concept of this Regulation is to make Intellectual Property as an object of fiduciary guarantee, the focus of this research on the film to be used as an object of fiduciary guarantee, against it makes a lot of questions about the implementation of copyright as an object of fiduciary guarantee because the application of copyright as an object of fiduciary guarantee is a new thing. this research uses normative research methods, which will focus on analyzing the application of legal norms. The results of this study found that in the process of making a film as an object of fiduciary guarantee, the procedure in Government Number 24 of 2022 does not regulate that the object of fiduciary guarantee must be encumbered and registered, so in this case to be able to issue a fiduciary guarantee object, encumbrance and registration should be mandatory, In addition to this research, films that are protected copyrights, films also have economic value and can be transferred to other people's economic rights, besides that films can be sold to streaming platforms such as Netflix, Viu, Vidio and so on, so that films can be used as objects of fiduciary security. However, in the execution of the film when there is a default, the creditor will experience difficulties, this is because in the auction both the execution auction and the non- execution auction until now have not regulated the auction of intangible movable objects such as copyright, so that the option for execution can be done by sale under the hand based on the agreement of the debtor and the creditor."

"Seluruh notaris di Indonesia seharusnya mendapatkan kesempatan yang sama untuk membuat akta jaminan fidusia dalam wilayah jabatannya. Namun dengan adanya konsep sentralisasi terdapat beberapa perusahaan pembiayaan yang hanya menunjuk beberapa notaris dalam pembuatan akta jaminan fidusia di seluruh cabang perusahaan pembiayaan. Dengan adanya hal tersebut, maka tesis ini akan membahas mengenai pengertian, penerapan dan akibat dari adanya konsep sentralisasi penunjukkan notaris dalam pembuatan akta jaminan fidusia. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis-normatif, dimana penelitian ini membahas obyek penelitian dari sudut pandang hukum dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Sedangkan apabila dilihat dari sifatnya menggunakan tipologi deskriptif.Hasil dari penelitian ini adalah bahwa konsep sentralisasi merupakan konsep di mana dalam pemakaian jasa notaris terpusat pada satu pintu. Adapun penerapan dari konsep sentralisasi ini dapat dilakukan dengan penunjukkan notaris secara langsung oleh kantor pusat dari perusahaan pembiayaan. Selain itu dapat juga dilakukan dengan cara menunjuk perseroan terbatas yang bergerak di bidang penyedia jasa untuk melakukan penunjukkan notaris dan mengurus pembuatan akta jaminan fidusia. Akibat dari adanya konsep ini, maka pembagian peran dan kewenangan notaris dalam pembuatan akta jaminan fidusia menjadi tidak merata yang mengakibatkan penumpukan jumlah akta pada beberapa notaris saja. Dengan adanya hal tersebut dimungkinkan dapat menimbulkan terjadinya penyimpangan apabila tidak dibuat sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

---

All public notaries in Indonesia should get the same opportunity to issue fiduciary guarantee deed in their jurisdiction. However, with the centralization concept, some finance companies only appoint some public notaries in issuing the fiduciary guarantee deed in all branches of finance companies. In this case, this thesis discusses definition, implementation, and implication of centralization concept in appointing public notary. This research is juridical normative research in which this research discusses the research object from the legal perspective and the provision of applicable legislation. Viewed from its characteristics, this research uses descriptive typology.This research shows the result that the centralization concept is a concept in which the use of public notary service is centered on one door. This centralization concept can be implemented when the Head Office of finance company directly appoints the notary. Besides, it can be implemented by appointing a limited company in the field of service provider to appoint notary and handle the issuance of fiduciary guarantee deed. As the implication of this concept, the division of role and authority of public notary, in issuing fiduciary guarantee deed, becomes unfair and it makes deeds accumulated only in some public notaries. This condition possibly causes the deviation when it is not issued in accordance with the applicable provision."