Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"ABSTRAKBerbagai permasalahan dalam pelaksanaan pembayaran atas beban APBN masih ditemukan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) sehingga permasalahan tersebut menjadi dasar bagi BPK untuk memberikan opini wajar dengan pengecualian (WDP) terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) tahun 2010 dan 2011. Selain itu, beberapa permasalahan hukum menimpa pegawai dan pejabat KPPN dalam pelaksanaan pembayaran APBN. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Pelaksanaan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP) sebagaimana telah diamanatkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif kuantitatif. Pengumpulan data dilaksanakan melalui penyebaran kuesioner, wawancara dan pengamatan serta studi kepustakaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pelaksanaan Sistem Pengendalian Internal pada pelaksanaan pencairan anggaran atas beban APBN di KPPN Jakarta I telah cukup baik dengan rekomendasi perbaikan pada beberapa sub komponen Sistem Pengendalian Internal.

---

ABSTRACTVarious problems in the implementation of the state expenditure payments are still found by the Audit Board of the Republic of Indonesia (BPK), based on those problems the Audit Board of the Republic of Indonesia gives qualified opinion to the Central Government Financial Statements year 2010 and 2011. In addition, some legal issues override State Treasury Service Office (KPPN) employees and officials in the execution of the state expenditure payments. This study aims to determine the implementation of Government Internal Control System (SPIP) as mandated by the Government Regulation No. 60 of 2008. The method used in this research is descriptive quantitative method. Data collection was carried out through the distribution of questionnaires, interviews and observations as well as the study of literature. The results showed that the implementation of the Internal Control System upon payments of the state expenditure in KPPN Jakarta I was pretty good with recommendations for improvements in several sub-components of the Internal Control System"

"ABSTRAKBerdasarkan laporan hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) tahun 2009 terhadap pengelolaan dana dekonsentrasi dan dana tugas pembantuan TA 2007-2008 di beberapa kementerian/lembaga (K/L) dan pemerintah daerah menyebutkan bahwa kementerian/lembaga (K/L) masih melaksanakan sebagian urusan pemerintahan yang sudah jelas merupakan urusan daerah melalui dana dekonsentrasi dan dana tugas pembantuan. Dalam penelitian ini, penulis bertujuan untuk melihat kesesuaian alokasi dana dekonsentrasi dan dana tugas pembantuan pada Kementerian Pertanian tahun 2012 berdasarkan persepsi pejabat eselon I lingkungan Kementerian Pertanian terhadap kewenangan Pemerintah Pusat dan pemerintah daerah, serta faktor-faktor yang mempengaruhinya. Penelitan menggunakan metode deskriptif kualitatif sederhana, dengan menggunakan : (i) data primer, yaitu data yang diperoleh langsung dari sumbernya yang kompeten, yaitu para pejabat eselon I di Kementerian Pertanian; dan (ii) data sekunder, yaitu data yang diperoleh tidak langsung dari objeknya, tapi melalui sumber lain, baik lisan maupun tulis. Hasil penelitian ini menjelaskan bahwa Alokasi dana dekonsentrasi dan dana tugas pembantuan berdasarkan persepsi pejabat eselon I Kementerian pertanian, masih terdapat ketidaksesuaian kewenangan. Dana dekonsentrasi sebesar Rp 1,22 triliun atau 61,64% dan dana tugas pembantuan sebesar Rp 4,60 triliun pada Kementerian Pertanian masih digunakan untuk urusan yang seharusnya seudah menjadi kewenangan daerah. Faktor-faktor yang mempengaruhinya disebabkan oleh beberapa aturan dalam peraturan perundangan yang tidak konsisten dan mendukung pengalihan dana dekonsentrasi dan dana tugas pembantuan menjadi DAK.

---

ABSTRACTBased on audit reports Finance Auditing Agency (BPK) in 2009 the management of deconcentration fund and staff function fund period 2007 until 2008 in several ministries/agencies (K/L) and the regional government said that the ministry / agency (K / L) has had carrying out some of government affairs that clearly a regional affairs through deconcentration fund and co-administration fund. In this study, the authors atend to look at the suitability of the allocation deconcentration fund and co-administration fund in the Ministry of Agriculture on 2012 according to the echelon officials perception of the Ministry of Agriculture toward the authority of the national government and regional governments, as well as the factors that influence it. Research using simple qualitative descriptive method, using: (i) primary data, that is data obtained directly from a competent source, namely echelon officials in the Ministry of Agriculture, and (ii) secondary data, that is data obtained from the indirect object, but by means of another source, such as verbal or written. This study explain that the allocation of deconcentration fund and co-administration fund according to the echelon officials perception of the Ministry of Agriculture, there is still a discrepancy of authority. Deconcentration funds in the amount of Rp 1.22 trillion or 61.64%, and staff function fund in the amount of Rp 4.60 trillion at the Ministry of Agriculture is still used for matters that should be a regional authority. The Factors that influence caused by some rules in the legislation are not consistent and support for diversion of deconcentration fund and Co-administration to DAK."

"Penganggaran merupakan aktivitas paling sentral dan berpengaruh terhadap seluruhaspek kegiatan pemerintah, yang salah satu tugasnya adalah mengalokasikan anggarandengan tepat. Dalam prakteknya, walaupun pemerintah telah melaksanakan reformasipengelolaan keuangan negara, proses pengalokasian anggaran yang dilakukan selama inibelum merefleksikan langkah-langkah dan mekanisme yang memenuhi prinsip-prinsip dalamreformasi penganggaran. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis allocative efficiency diKementerian Pertanian yang tidak berjalan, serta menemukan rumusan allocative efficiencyyang tepat agar dapat dicapai belanja berkualitas. Dalam penelitian ini digunakan paradigmapost-positivisme dengan metode pengumpulan data secara kualitatif dan mengambil obyekkasus Kementerian Pertanian. Berdasarkan hasil penelitian diperoleh simpulan : i allocativeefficiency tidak berjalan di Kementerian Pertanian disebabkan : a pengalokasian anggaranKementerian Pertanian belum berdasarkan pada skala prioritas; b perencanaanpenganggaran belum mencantumkan skala prioritas; c alokasi anggaran KementerianPertanian tidak sesuai dengan skala prioritas; dan d tidak adanya keterkaitan antara RPJMN,Renstra, RKP, Renja dan RKAKL/ DIPA; serta ii tidak adanya rumusan allocativeefficiency yang tepat di Kementerian Pertanian, disebabkan : a Kementerian Pertanianbelum melakukan realokasi anggaran dengan baik; b penerapan performance-basedbudgeting PBB baru sebatas terminologi dengan informasi kinerja yang belum dapatmemberikan arah yang jelas dalam pelaksanaan anggaran, monitoring dan evaluasi kinerjapenganggaran kurang dilaksanakan dengan baik serta penerapan standar biaya belum ideal; c pelaksanaan medium term expenditure framework MTEF tidak disiplin denganpemahaman mengenai forward estimate masih kurang serta belum adanya titik temu antaratop down dengan bottom up budgeting; dan d kelembagaan Kementerian Pertanian terkaitpenganggaran tidak mendukung pencapaian allocative efficiency.

---

Budgeting is the most central and influencing activity of a whole aspects in the governmentthat one of its duty is to allocate budget approriately. In practice, the government hasimplemented a reform in state finance management. However, current process of budgetallocating has not reflected measures and mechanisms that meet the principles in budgetingreform. This research aims to analyze allocative efficiency in Ministry of Agriculture that hasnot well performed and to determine the most appropriate formula of allocative efficiency inorder to achieve a high quality spending. This research applies a post positivism paradigmthat employs qualitative data collecting and Ministry of Agriculture as case object. This paperconcludes that i allocative efficiency is not well implemented in Ministry of Agriculture,the reasons are a budget allocating in the Ministry has not based on scale of priorities b its budget planning has not included scale of priorities c budget allocation in the Ministrydoes not conform to the scale of priorities and d there is not a linkage on Medium TermsPlan, Strategic Plan, Annual Government Plan, Annual Plan and Budget Document ofMinistry of Agriculture ii a proper concept of allocative efficiency has not appplied in theMinistry, due to a Ministry of Agriculture has not well reallocated its budget b performance based budget is implemented at a terminological level, which is defined as aperfomance information that cannot provide a clear direction in budget execution, moreover,monitoring and evaluation of the budget performance has not properly conducted andstandard cost has not been ideally implemented c MTEF is not optimally implemented,since its understanding on the concept of forward estimate remains low and meeting point oftop down and bottom up budgeting has not been established and d the budgetinginstitutions in Ministry of Agriculture do not support in achieving allocative efficiency."

"BPK RI adalah lembaga yang tugasnya memeriksa pengelolaan keuangan negara yang dilakukan oleh K/L negara. Oleh karena itu, penting bagi BPK RI untuk terus meningkatkan kualitas auditnya agar K/L mengelola keuangan negara lebih efektif dan efisien. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif yang bersifat deskriptif komparatif analitik dengan menjabarkan usaha yang telah dilakukan BPK RI untuk meningkatkan kualitas auditnya dan juga membandingkannya dengan pedoman yang diterbitkan oleh ASOSAI dan EUROSAI. Hasil dari penelitian ini adalah BPK RI sudah cukup berusaha untuk meningkatkan kualitas auditnya tetapi masih ada beberapa usaha yang harus diperbaiki dan ditambahkan agar kualitas auditnya terus meningkat.

---

BPK RI is a institution whose duty is examine public finance management which is undertaken by ministries or State agencies. Therefore, the important thing for BPK RI to improve audit quality continously to make K/L manage public finance more effective and efficient. This research is a qualitative research that is descriptive comparative analytic with detailing effort has been done by BPK RI to improve audit quality and also comparing it with guidelines published by ASOSAI and EUROSAI. The result of this research is BPK RI sufficient effort to improve audit quality but there are still some undertaking that must be improved and added to increasing the audit quality."