Hasil Pencarian

Ditemukan 46 dokumen yang sesuai dengan query

M. Irsan Dalil, author

Analisis sistem pengendalian internal pemerintah : studi kasus pelaksanaan pencairan anggaran di Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Jakarta I = Government internal control system analysis : case study upon state expenditure payment in State Treasury Service Office Jakarta I (KPPN) Jakarta I / M. Irsan Dalil

ABSTRAK
Berbagai permasalahan dalam pelaksanaan pembayaran atas beban APBN masih ditemukan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) sehingga permasalahan tersebut menjadi dasar bagi BPK untuk memberikan opini wajar dengan pengecualian (WDP) terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) tahun 2010 dan 2011. Selain itu, beberapa permasalahan hukum menimpa pegawai dan pejabat KPPN dalam pelaksanaan...

Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia, 2012

T33775

UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library

Andri Ridwan Nuruda, author

Analisis kesesuaian dana dekonsentrasi dan dana tugas pembantuan pada Kementerian Pertanian = Analysis of deconcentration fund and co-administration fund in the Ministry of Agriculture / Andri Ridwan Nuruda

ABSTRAK
Berdasarkan laporan hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) tahun 2009 terhadap pengelolaan dana dekonsentrasi dan dana tugas pembantuan TA 2007-2008 di beberapa kementerian/lembaga (K/L) dan pemerintah daerah menyebutkan bahwa kementerian/lembaga (K/L) masih melaksanakan sebagian urusan pemerintahan yang sudah jelas merupakan urusan daerah melalui dana dekonsentrasi dan dana tugas pembantuan. Dalam...

Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia, 2013

T31340

UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library

Adi Prasetyo, author

Allocative efficiency pada reformasi pengelolaan keuangan negara dalam meningkatkan kualitas belanja di Kementerian Pertanian = Allocative efficiency in state finance management reform to improve spending quality in Ministry of Agriculture

Penganggaran merupakan aktivitas paling sentral dan berpengaruh terhadap seluruhaspek kegiatan pemerintah, yang salah satu tugasnya adalah mengalokasikan anggarandengan tepat. Dalam prakteknya, walaupun pemerintah telah melaksanakan reformasipengelolaan keuangan negara, proses pengalokasian anggaran yang dilakukan selama inibelum merefleksikan langkah-langkah dan mekanisme yang memenuhi prinsip-prinsip dalamreformasi penganggaran. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis allocative...

Depok: Universitas Indonesia, 2017

D-Pdf

UI - Disertasi Membership Universitas Indonesia Library

Aspek hukum pemeriksaaan keuangan perbankan oleh auditor intern

Universitas Indonesia, 2000

S23708

UI - Skripsi Membership Universitas Indonesia Library

Aubrey Yanarto Petrus, Author

Daya serap anggaran pada bagian intern Biro Keuangan Kementrian Perindustrian = The internal budget absorption by the Monetary Bureau of the Ministry of Industry./ Aubrey Yanarto Petrus, Author

Skripsi ini bertujuan menguak siklus penganggaran internal dari Kementrian Perindustrian yang mana, sebagian besar, dilaksanakan oleh Biro Keuangannya. Siklus penganggaran adalah sebuah kegiatan pengelolaan dana terpola yang dilakukan oleh sebuah organisasi sejak dana tersebut sudah cair / mulai bisa digunakan, bermula dari tahap awal-perencanaan hingga tahap akhir-pelaporan. Salah satu model siklus ini, yang mana dianjurkan...

Depok: Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Indonesia, 2014

S54965

UI - Skripsi Membership Universitas Indonesia Library

Thareq Akmal Hibatullah, author

Kewenangan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan dalam menilai kerugian negara dalam kasus penggunaan jaringan 3g milik PT Indosat oleh PT IM2 = Authority of Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan to determine states loss in the case of the usage of PT Indosats 3g network by PT IM2

Kerugian negara masih memiliki perbedaan pengertian tergantung pada paradigma hukum yang dipakai. Meskipun begitu, konsep kerugian negara telah dipakai dalam kehidupan hukum di Indonesia, salah satunya pada kasus penggunaan jaringan 3G milik PT Indosat oleh PT IM2 yang melibatkan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan BPKP. Sementara pihak melihat bahwa BPKP...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2018

S-Pdf

UI - Skripsi Membership Universitas Indonesia Library