Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"ABSTRAKPelaksanaan sistem pengendalian intern pemerintah (SPIP) yang baik akan berdampak pada pengelolaan keuangan negara yang transparan dan akuntabel sehingga terwujud good governance dalam penyelenggaraan pemerintahan. Penelitian ini bertujuan untuk menilai tingkat kualitas sistem pengendalian intern pengelolaan Barang Milik Negara pada Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian. Metode penelitian dilakukan melalui penyebaran kuesioner, observasi, wawancara serta studi pustaka dan dokumen peraturan perundang-undangan. Hasil penelitian menunjukkan kualitas sistem pengendalian intern pengelolaan Barang Milik Negara yang mengacu pada unsur-unsur SPIP yang terdapat dalam PP Nomor 60 Tahun 2008 telah berjalan dengan baik.

---

ABSTRACT

A good implementation of the government internal control system (SPIP) will have an impact on a transparent and an accountable management of state finance to realize a good governance in the delivery of government services. This study aims to assess the quality of internal control systems Government Assets management in Coordinating Ministry for Economic Affairs. The research uses questionnaire method, observation, interview and literature study and document the legislation. The research concludes that the quality of the internal control system refering to the SPIP elements contained in The Regulation Number 60 of 2008 has run well."

"ABSTRAKPenelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh desentralisasi fungsional danpersaingan politik terhadap tingkat transparansi di website pemerintah daerahkota/kabupaten. Proksi desentralisasi fungsional yang dipergunakan adalah jumlahbadan usaha daerah dan badan layanan daerah pada masing-masing pemda.Sementara persaingan politik diproksikan dengan selisih persentase perolehan suarapartai politik pemenang pemilu legislatif dengan pesaing terdekatnya. Pengukurantransparansi dilakukan penulis melalui pengamatan penulis selama Maret-Mei2015. Sampel dalam penelitian ini adalah website dari 467 pemda kota/kabupaten.Data penelitian ini diolah dengan metode regresi cross-sectional. Hasil penelitianmembuktikan desentralisasi fungsional memiliki pengaruh positif signifikanterhadap tingkat transparansi di website pemerintah daerah kota/kabupaten.Sedangkan persaingan politik juga terbukti berpengaruh secara negatif signifikanterhadap tingkat transparansi di website pemerintah daerah kota/kabupaten.

---

ABSTRACTThis study explains the practice of the impact of functional decentralization andpolitical competition on local government transparency at website. Functionaldecentralization proxy used is the number of public companies and public businessentities in each local government. While political competition proxied by thedifference between the percentages of votes obtained by the parties coming in firstand second place. Local government transparency measure by observation througheach local government website during March to May 2015. Sample in this studywas 467 website government city/county. This research data is processed withcross-sectional regression method. Based on the result research proves functionaldecentralization has a significant positive effect on the level of transparency of localgovernment on the internet. Meanwhile political competition also proved asignificant negative effect on the level of transparency of local government on theinternet."

"Program Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera) adalah salah satu program pembiayaan perumahan yang diinisiasi oleh pemerintah melalui UU No. 4 Tahun 2016 dan PP No. 25 Tahun 2020 dalam rangka memenuhi kebutuhan rumah di Indonesia. Pengelolaan Tapera ini pada dasarnya mencakup 3 kegiatan utama, yaitu pengerahan dana dari masyarakat, pemupukan dana untuk meningkatkan nilainya, dan pemanfaatan kepada para peserta untuk pembiayaan perumahan. Tesis ini bertujuan untuk menggambarkan optimalisasi pengelolaan dana Tapera, dengan mempertimbangkan aspek keberlanjutan dana dan pemenuhan tujuannya untuk memberi manfaat bagi masyarakat. Tesis ini merupakan penelitian kualitatif yang dilakukan dengan menggunakan data dasar ketenagakerjaan dari Badan Pusat Statistik yang dianalisis secara deskriptif.

---

Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera) is one of housing finance program initiated by the government through Law No. 4/2016 and Government Regulation No. 25/2020 to fulfill the publics need of housing in Indonesia. Tapera management includes 3 main activities: fund collection from the public, fund investment to increase its value, and fund utilization for housing finance. The main purpose of this thesis is to describe the optimization of Taperas fund management, considering the fund sustainability and its purpose to deliver its service to the public. This thesis is built on qualitative approach and the analysis is conducted descriptively using the manpower base data from Badan Pusat Statistik."

"Untuk memenuhi amanat UU No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional yang mengatur kewajiban 20 % untuk belanja pendidikan dari APBN dan APBD serta menyikapi keterbatasan kapasitas fiscal yang bersumber dari anggaran pemerintah pusat, maka dibutuhkan peran pemerintah daerah untuk turut berpartisipasi menyediakan anggaran Dana Daerah untuk pendidikan yang bersumber dari Pendapatan Asli Daerah. Penelitian ini menganalisis dampak Tata Kelola pada anggaran pendidikan yang bersumber dari Dana Daerah pemerintah kabupaten/kota terhadap akses pendidikan dasar di Indonesia. Dalam pelaksanaannya, belanja pendidikan pemerintah tidak dipisahkan menurut sumber anggaran. Sehingga penelitian ini juga mengoperasikan satu persamaan lagi yang menggabungkan sumber anggaran pendidikan pemerintah pusat dan daerah. Dengan menggunakan data panel di 455 kabupaten/kota di Indonesia sepanjang pengamatan tahun 2017-2019, hasil penelitian menunjukkan bahwa peran Dana Daerah terhadap akses pendidikan dasar mengikuti peran anggaran pendidikan pemerintah yang menggabungkan sumber anggaran pemerintah pusat dan daerah. Dimana semakin baik tata kelola pemerintah kabupaten/kota dalam mengelola anggaran pendidikan pada tahap perencanaan dan penganggarannya, maka semakin tinggi akses ke pendidikan dasar. Dampak positif dan signifikan ini hanya berpengaruh terhadap APM SMP, sedangkan pada APM SD tidak demikian.

---

Due to the 20% of education mandatory spending from the APBN and APBD as stipulated in the law of National Education System No. 20 of 2003 and the limited fiscal capacity sourced from the central government budget, the role of local governments is required to participate in providing the local government budget for education sourced from their Local Own Revenue. This study analyzes how governance on the local education government budget affects access to basic education in Indonesia. In practice, government education spending is not separated according to budget sources. Hence, this study also analyzes regressions combining the central and local government education budgets. Using panel data from 455 districts in Indonesia between 2017-2019, the study shows that the local government budget has the same effect as the total government budget to access basic education. The better the local government manages their education budget in the planning and budgeting process, the higher access to basic education. This positive and significant impact occurred only in NER of junior secondary school, while the same impact had not been virtually seen in NER primary school."

"Penelitian ini mengeksplorasi kebijakan alokasi Dana Alokasi Khusus (DAK) Pendidikan di Provinsi Papua dalam konteks desentralisasi dan otonomi daerah sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Dasar 1945. Dengan sistem desentralisasi yang diterapkan oleh Pemerintah Indonesia, DAK Pendidikan bertujuan mendukung prioritas nasional dan memenuhi standar pelayanan minimal pendidikan. Penelitian menggunakan pendekatan hukum doktrinal dengan fokus pada aturan, asas, dan norma yang relevan, serta data sekunder dari studi kepustakaan. Temuan menunjukkan bahwa alokasi DAK Pendidikan di Papua mengalami peningkatan, namun masih menghadapi tantangan signifikan seperti distribusi yang tidak merata, kapasitas manajerial yang terbatas, dan infrastruktur yang kurang memadai. Banyak sekolah di Papua kekurangan fasilitas dasar, yang berdampak negatif pada kualitas pendidikan dan menciptakan kesenjangan partisipasi serta hasil pendidikan dibandingkan provinsi lain. Fungsi DAK provinsi papua selain untuk pengadaan sarana prasarana DAK Fisik provinsi papua juga dialokasikan untuk menyediakan tempat tinggal bagi guru dan siswa di daerah terpencil. Pelaksanaan DAK memerlukan kepatuhan ketat dalam pelaporan dan pengelolaan anggaran, dengan perhatian pada koordinasi harmonis antara pemerintah pusat dan daerah untuk efektivitas penyaluran dana.

---

This study explores the allocation policy of the Special Allocation Fund (DAK) for Education in Papua Province within the context of decentralization and regional autonomy as mandated by the 1945 Constitution. With the decentralization system implemented by the Indonesian government, the DAK for Education aims to support national priorities and meet minimum education service standards. The research employs a doctrinal legal approach focusing on relevant rules, principles, and norms, as well as secondary data from literature studies. The findings indicate that the allocation of DAK for Education in Papua has increased; however, it still faces significant challenges such as uneven distribution, limited managerial capacity, and inadequate infrastructure. Many schools in Papua lack basic facilities, which negatively impacts education quality and creates disparities in participation and educational outcomes compared to other provinces. In addition to infrastructure procurement, DAK in Papua is also allocated to provide accommodation for teachers and students in remote areas. The implementation of DAK requires strict compliance in reporting and budget management, with a focus on harmonious coordination between central and regional governments for effective fund distribution."

""In the fall of 2008, fifteen of the world's leading economists - representing the broadest spectrum of economic opinion - gathered at New Hampshire's Squam Lake. Their goal: the mapping of a long-term plan for financial regulation reform."

"Perkembangan teknologi dalam industri finansial khususnya jasa perbankan telah mengalami perkembangan dari Automated Teller Machines (ATMs), Telephone Banking, Internet Banking, dan yang paling terbaru adalah Mobile Banking. Adapun ditemukan faktor yang mempengaruhi seseorang dalam menggunakan mobile banking karena manfaat yang dirasakan, kredibilitas, dan biaya pengadopsian mobile banking itu sendiri. Dari pihak Bank di Indonesia juga menekankan untuk menggunakan mobile banking untuk mengurangi adanya transaksi di ATM karena pemeliharaan ATM yang tergolong memakan biaya. Perkembangan pesat teknologi dalam industry finansial juga dipengaruhi oleh saluran komunikasi yang berfungsi untuk memasarkan fungsi dan manfaat mobile banking tersebut. Adapun saluran yang diteliti terfokus pada media masa, media sosial, dan komunikasi interpersonal. Penelitian ini menggunakan metode primer dengan mengumpulkan kuesioner dan metode sekunder dengan studi literatur. Hasil temuan yang didapatkan adalah responden mengadopsi mobile banking karena adanya manfaat yang dirasakan. Untuk media komunikasi yang terbukti memiliki pengaruh adalah komunikasi interpersonal dan media massa yang dapat mempengaruhi keputusan seseorang dalam mengadopsi mobile banking.

---

Technological developments in the financial industry, especially banking has evolved from Automated Teller Machines (ATMs), Telephone Banking, Internet Banking, and the latest is the Mobile Banking. The factors that influence a person is found in the use of mobile banking because of the perceived useefulness, credibility, and the cost of mobile banking adoption itself. From the Bank in Indonesia also emphasized to use mobile banking to reduce their ATM transactions for ATM maintenance are classified as costly.

The rapid development of technology in the financial industry is also affected by the communication channels used to market the functions and benefits of mobile banking. The channel under study focused on the mass media, social media, and interpersonal communication.

This study uses primary methods by collecting questionnaires and secondary methods to the study of literature. The findings obtained are adopting mobile banking respondents for their perceived usefulness. For the communication medium is shown to have influence interpersonal communication and mass media that can influence a person's decision in adopting mobile banking."

"Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dampak implementasi kebijakan makroprudensial Countercyclical Capital Buffer dan GWM LDR terhadap pertumbuhan kredit dan non performing loan di tingkat Industri maupun berdasarkan Kelompok BUKU modal inti perbankan Indonesia untuk periode 2006-2015. Penelitian ini menggunakan metode Generalized Methods of Moments GMM untuk menganalisis dampak kebijakan makroprudensial. Hasil penelitian menunjukan bahwa secara bersama-sama kedua instrumen secara signifikan mampu mengendalikan pertumbuhan kredit perbankan dan menurunkan rasio non performing loan.

---

The objective of this research is to determine the effect of macroprudential policy Countercyclical Capital Buffer and Reserve Requirement based on Loan to Deposit Ratio towards credit growth and non performing loan ratio in industrial level and based on BUKU group. This reserach use Generalized Methods of Moments GMM ro analyze macroprudential policy effect. The result shows that both of instrument have significant effect to control excessive credit growth and lower non performing loan ratio."

"The housing market is in turmoil, but if there's a silver lining, it's the fact that purchase prices are at historic lows. Sure, there are still plenty of predatory lenders waiting to exploit the naive potential buyer, but those who do their homework will be rewarded with a fair price and manageable mortgage terms. "Decoding the New Mortgage Market" is a map to finding the best and most realistic mortgage deals while navigating past potential obstacles and traps. This book is filled with money-saving advice. Because lenders and buyers alike have gotten 'burned' in the mortgage crisis, finding and qualifying for a manageable loan may now be more difficult. Readers will find that "Decoding the New Mortgage Market" makes the search both easier and more fruitful, and that their dreams of home ownership are still within their reach."