Hasil Pencarian

Ditemukan 123 dokumen yang sesuai dengan query

Fitria Noor Azizah, author

Penyelesaian ganti kerugian terhadap pengelola Badan Usaha Milik Negara (BUMN) : Ditinjau dari Hukum Keuangan Negara

ABSTRAK
Penyelesaian ganti kerugian terhadap pengelola BUMN hingga saat ini merupakan masalah yang penting seiring dengan semakin meningkatnya semangat untuk memajukan kinerja BUMN menjadi salah satu penggerak ekonomi negara yang dapat disejajarkan dengan badan usaha-badan usaha milik negara lain. Banyaknya peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai BUMN merupakan salah satu penyebab kinerja...

2008

T 23497

UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library

Undang-undang Republik Indonesia no. 17 th 2003 tentang keuangan negara dan peraturan pemerintah Republik Indonesia no. 23 th. 2003

Jakarta : Komite Penyempurnaan Manajemen Keuangan, 2003

332 IND u

Buku Teks Universitas Indonesia Library

Silalahi, Jetro, author

Peranan leasing dalam pembangunan nasional ditinjau dari segi hukum ekonomi

Depok: Universitas Indonesia, 1986

S-Pdf

UI - Skripsi (Membership) Universitas Indonesia Library

R. Kania Pertiwi, author

Anjak piutang (Factoring) sebagai sumber pembiayaan dan tinjauan dari segi hukum studi kasus Bank Internasional Indonesia Factoring Center

Depok: Universitas Indonesia, 1991

S22769

UI - Skripsi (Membership) Universitas Indonesia Library

Analisis hukum tentang kepemilikan saham dalam divestasi pada PT. Newmont Nusa Tenggara yang akan mendapat pernyataan efektif untuk melakukan initial public offering = Law analysis of ownership of the divestment share of PT. Newmont Nusa Tenggara will be given effective statement to do initial public offering

Penawaran Umum merupakan salah satu alternatif pembiayaan jangka panjang untuk suatu perusahaan, yang dilaksanakan berdasarkan ketentuan dalam Undang-Undang Pasar Modal Nomor 8 Tahun 1995. Setiap pihak yang ingin melakukan penawaran umum harus mendapatkan pernyataan efektif dari Badan Pengawas Pasar Modal (BAPEPAM). Untuk mendapatkan legalitas, maka setiap pihak yang melakukan proses...

Universitas Indonesia, 2011

S244

UI - Skripsi (Open) Universitas Indonesia Library

Keputusan Presiden Republik Indonesia nomor 16 tahun 1994 tentang pelaksanaan Anggaran dan Pendapatan Belanja Negara

Jakarta: Koperasi Pegawai Bappenas,

351.72 KEP (1)

Buku Teks Universitas Indonesia Library

Novisantia Rangga, author

Proses financial due diligence pada PT PQR: dalam rangka akuisisi oleh PT TUV Tbk = Financial due diligence process on PT PQR:due to acquisition by PT TUV Tbk

ABSTRAK
Laporan ini membahas mengenai proses due diligence pada PT PQR yang difokuskan pada laporan keuangan perusahaan. Proses ini dilakukan dalam rangka akuisisi oleh PT TUV Tbk dengan tujuan untuk memeriksa dan memverifikasi bahwa fakta-fakta yang diberikan oleh Perusahaan adalah benar dan dapat dipertanggungjawabkan. Metode yang digunakan dalam proses financial due...

2013

S43946

UI - Skripsi (Membership) Universitas Indonesia Library

Undang-undang Republik Indonesia nomor 24 tahun 1999 tentang lalu lintas devisa dan sistem nilai tukar

Yogyakarta: Pustaka Yustisia, 2011

346.082 BAN u

Buku Teks Universitas Indonesia Library

Buchari Iman Santoso, author

Implementasi Undang-Undang Perimbangan Keuangan Antara Pusat dan Daerah (Studi Kasus Pemerintah Propinsi DKI Jakarta)

Kehadiran UU No.25/1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pusat dan Daerah tidak serta merta membuahkan hasil sesuai dengan tuntutan stakeholders di daerah. Kenaikan pendapatan daerah dari Dana Perimbangan setelah diterapkannya UU No.25/1999 hanya cukup untuk membayar gaji pegawai limpahan Kanwil-Kanwil yang telah diintegrasikan menjadi perangkat dinas-dinas daerah. Sehubungan dengan itu, pokok...

2002

T7428

UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library

Tri Rachmah Fadjria P., author

Penerapan Kepmendagri No. 29/2002 pada Biro Perlengkapan Sekretariat Daerah Propinsi Banten

Studi ini memaparkan bagaimana penerapan Kepmendagri No. 29 tahun 2002 mengenai Pedoman Pengurusan, Pertanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah serta Tata Cara Penyusunan APBD, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan APBD di Biro Perlengkapan, Setda Propinsi Banten. Pada Tahun Anggaran 2003 ini, Biro Perlengkapan menyelenggarakan 13 kegiatan, dengan total...

Depok: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia, 2003

T12576

UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library

<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 >>

Hasil Pencarian :: Kembali

Hasil Pencarian