Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Survei yang dilakukan World Economic Forum pada 2017 menyebutkan bahwa inefisiensi birokrasi menjadi penghambat dalam mendukung kemudahan berusaha. Di Indonesia, delayering birokrasi merupakan strategi untuk meningkatkan kecepatan pengambilan keputusan dengan cara menghapus posisi manajemen tingkat menengah dan digantikan dengan jabatan fungsional. Studi ini menyoroti tingkat kesiapan individu dalam menghadapi penyederhanaan birokrasi dengan mengevaluasi pengaruh persepsi dukungan organisasi, budaya belajar, komitmen kepada organisasi dan kepercayaan kepada pimpinan terhadap kesiapan individu untuk berubah. Peran mediasi komitmen organisasi dan kepercayaan terhadap pimpinan organisasi akan melengkapi analisis dalam penelitian ini. Penelitian ini bertujuan untuk membantu manajemen dalam mengidentifikasi dan merumuskan strategi perubahan pada organisasi sektor publik. Penelitian dengan metode kuantitatif dilakukan kepada lebih dari 200 responden pegawai negeri sipil yang menduduki jabatan manajemen tingkat menengah di Kementerian Keuangan dan berpotensi terdampak atas inisiatif delayering. Penelitian ini berhasil mengungkapkan bahwa persepsi dukungan organisasi, budaya belajar dan kepercayaan terhadap pimpinan organisasi berpengaruh positif terhadap tingkat kesiapan individu untuk berubah.......A survey conducted by the World Economic Forum in 2017 stated that bureaucratic inefficiency is an obstacle in supporting the ease of doing business. In Indonesia, delayering the bureaucratic structure is the strategy to increase the speed decision-making. This initiative resulted in the abolition of middle-level management positions and replacement with specialist positions. This study highlights the level of individual readiness in dealing with bureaucratic simplification by evaluating the effect of perceived organizational support, learning culture, organizational commitment, and trust in management on individual readiness to change. The mediating role of organizational commitment and trust in management will complete the analysis in this research. This study aims to assist management in identifying and formulating change strategies in public sector institutions. Quantitative research has been used in this study which administered questionnaires to more than 200 civil servants who served in middle-level management positions at the Ministry of Finance and potentially have to experience delayering. The findings reveal that perceptions of organizational support, learning culture, and trust in organizational leaders positively affect individual readiness to change. "

"Fenomena underpricing terjadi pada hampir di seluruh pasar modal di dunia, termasuk Indonesia, namun dengan tingkat yang bervariasi. Skripsi ini membahas tentang analisis fenomena underpricing pada perusahaan yang melakukan penawaran saham perdana di Bursa Efek Indonesia, dan bertujuan untuk membuktikan fenomena underpricing yang terjadi pada perusahaan yang melakukan IPO pada periode 1998 - 2010 sekaligus mempelajari faktor-faktor yang mempengaruhinya. Peneliti menggunakan regresi berganda dalam perhitungannya dan variabel yang diteliti adalah umur perusahaan, ukuran perusahaan, proporsi penawaran perdana, jenis industri, return on asset, financial leverage, earning per share, reputasi auditor, reputasi underwriter dan tujuan penggunaan dana investasi.Hasil pengujian membuktikan bahwa dari variabel-variabel yang digunakan, hanya reputasi auditor dan ukuran perusahaan yang secara signifikan berpengaruh terhadap tingkat underpricing, dengan arah hubungan negatif untuk ukuran perusahaan dan positif untuk reputasi auditor. Secara bersama-sama seluruh variabel berpengaruh terhadap underpricing.......Underpricing phenomenon occurs in almost all the world's capital markets, including Indonesia, but with varying levels of underpricing. This research discuss about analysis phenomenon of underpricing that occurs in companies that do in initial public offering in indonesia stock exchange and the aims are to prove the phenomenon of underpricing that occurs in companies that do an IPO on 1998 - 2010 at once study factors that affecting underpricing. Researchers used multiple regression in its calculation and variable which studied are company age, company size, the proportion of offers, type of industry, return on asset, financial leverage, earning per share, auditor reputation, underwriter reputation, and the intended use of investment funds.Result of this study prove that from all variable used, only auditor reputation and company size that significantly affect the level undepricing, with a negative relationship for company size and positive relationship for auditor reputation. Taken together, all variables affect the level of underpricing."

"Penyebab terjadinya permasalahan lingkungan yang terus meningkat dewasa ini didominasi oleh 5 faktor utama, yakni: teknologi, pertumbuhan penduduk, ekonomi, politik dan tata nilai. Pertumbuhan ekonomi dianggap sebagai pengurangan kemiskinan, proses pembangunan ekonomi tradisional tetapi berdampak buruk pada lingkungan, sehingga merusak alam untuk pengembangan di masa yang akan datang. Untuk mengatasi hal ini, negara memerlukan strategi pembangunan berkelanjutan yang baru, dengan mengupayakan pertumbuhan ekonomi yang sejalan dengan melestarikan lingkungan dan menanggapi masalah perubahan iklim. Pembiayaan berbasis lingkungan (Green Finance) adalah pendukung yang menggabungkan uang dan bisnis dengan perilaku ramah lingkungan. Salah satu bentuk Green Finance adalah dalam bentuk efek bersifat utang berwawasan lingkungan (Green Bond). Green Bond adalah kategori efek yang berkembang yang dikeluarkan oleh perusahaan, pemerintah, dan bank institusional untuk meningkatkan modal dalam mendukung proyek-proyek yang bermanfaat bagi adaptasi perubahan iklim dan inisiatif lingkungan. Penelitian ini melihat dari permasalahan yang akan timbul apabila penerbitan Green Bond tidak diatur oleh pemerintah dan tidak ada standar menegenai penerbitan Green Bond. Selanjutnya, dalam penelitian ini menganalisis mengenai implementasi penerbitan Green Bond di Indonesia. Terakhir, penelitian ini menganalisis mengenai perbandingan implementasi penerbitan Green Bond di Indonesia dengan Amerika Serikat. Kesimpulan yang dapat diperoleh dari penelitian ini, adalah: Pertama, apabila Green Bond tidak diawasi dan tidak ada transparansi maka ketika terdapat informasi yang tidak seimbang (information asymmetry) dapat menyebabkan adanya satu pihak yang memperoleh keuntungan dengan cara mengeksploitasi ketidaktahuan pihak lain, yang kemudian dapat menghambat pertukaran barang atau kegiatan pasar. Sehingga pemerintah mengeluarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Indonesia (OJK) Nomor 60/pojk.04/2017 tentang Green Bond. Kedua, Pada awal 2016 PT SMI membentuk divisi pembiayaan berkelanjutan, dan saat ini sedang mengembangkan laporan keberlanjutan dan membangun akuntansi kapasitas gas rumah kaca (GRK). PT SMI telah mengkonfirmasi bahwa serratus persen dari hasil Green Bond akan digunakan untuk membiayai proyek hijau yang memenuhi syarat. Penerbitan Green Bond oleh PT SMI merujuk pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Indonesia (OJK) Nomor 60/pojk.04/2017 tentang Green Bond. Ketiga, dibandingkan dengan Amerika Serikat, tidak memiliki peraturan yang spesifik mengenai Green Bond. Amerika Serikat memakai Green Bond Principle sebagai pedoman mereka untuk mengatur penerbitan Green Bond.

---

The causes of environmental problems that continue to increase today are dominated by 5 main factors, namely: technology, population growth, economy, politics and values. Economic growth is considered a poverty reduction, a traditional economic development process but it has a negative impact on the environment, thus damaging nature for future development. To overcome this, the country needs a new sustainable development strategy, by striving for economic growth that is in line with preserving the environment and responding to the problem of climate change. Green Finance is a proponent that combines money and business with environmental concerns. One form of Green Finance is in the form of Green Bond. Green Bond is a growing category of bond issued by companies, governments and institutional banks to raise capital to support projects that benefit climate change adaptation and environmental initiatives. This research observes at the problems that will arise if the issuance of Green Bond is not regulated by the government and there are no standards regarding the issuance of Green Bond. Furthermore, this research analyzes the implementation of Green Bond issuance in Indonesia. Finally, this study analyzes the comparison of the implementation of Green Bond issuance in Indonesia with the United States. The conclusions that can be obtained from this research are: First, if Green Bond is not monitored and transparency is not present then there will be information asymmetry lead to the existence of one party that benefits by exploiting the nescience of the other party, which can then impeding the exchange of goods or market activities. So the government issued Indonesian Financial Services Authority Regulation (OJK) Number 60/pojk.04/2017 concerning Green Bond. Secondly, in early 2016 PT SMI formed a sustainable financing division, and is currently developing a sustainability report and building an accounting for greenhouse gas (GHG) capacity and issued Green Bond. PT SMI has confirmed that one hundred percent of Green Bond proceeds will be used to finance eligible green projects. Issuance of Green Bond by PT SMI refers to the Indonesian Financial Services Authority Regulation (OJK) Number 60/pojk.04/2017 concerning Green Bond. Third, compared to the United States, it does not have specific regulations regarding Green Bond. The United States uses the Green Bond Principle as their guideline to regulate the issuance of Green Bonds."

"Topik perubahan iklim terkait erat dengan pelepasan karbon ke atmosfer. Salah satu cara mengurangi emisi karbon adalah melalui perdagangan karbon dengan mekanisme cap and trade dan mekanisme offset. Menerapkan perdagangan karbon memerlukan investasi keuangan yang signifikan, yang mengharuskan kebijakan keuangan pemerintah dan sektor swasta untuk mendukung upaya mencapai kontribusi yang ditetapkan secara nasional berdasarkan Perjanjian Paris. Rumusan masalah penelitian ini adalah belum adanya kajian yang menganalisis pengujian skenario kebijakan keuangan berkelanjutan dalam kaitannya pada transaksi perdagangan karbon di Indonesia. Tujuan utama penelitian ini untuk membangun model kebijakan intervensi yang dapat diimplementasikan oleh sektor jasa keuangan dalam rangka menurunkan emisi karbon di Indonesia untuk meningkatkan kemampanan ekonomi, pertumbuhan sosial, dan perlindungan lingkungan. Penelitian ini menggunakan pendekatan metode campuran yang melibatkan metode kuantitatif dan kualitatif. Penggunaan analisis System Dynamics (SD), kajian bibliometrik, dan Analytical Hierarchy Process (AHP) adalah pendekatan kuantitatif, sedangkan pendekatan kualitatif memerlukan penelitian literatur, melakukan wawancara ekstensif, dan menyelesaikan survei. Hasilnya menunjukkan adanya kesenjangan penelitian, khususnya mengenai peran sektor jasa keuangan dalam praktik perdagangan karbon. Hasil SD menunjukkan bahwa penerapan perdagangan karbon yang didukung oleh keuangan berkelanjutan akan menghasilkan hasil signifikan dalam rangka pengurangan emisi karbon. Selain itu, analisis AHP menunjukkan bahwa keuangan berkelanjutan lembaga keuangan memainkan peran penting dalam perdagangan karbon.......The subject of climate change is closely linked to the release of carbon into the atmosphere. One viable strategy for reducing carbon emissions is using the cap and trade and offset mechanisms. Implementing carbon trading necessitates substantial financial investment, which mandates government and private sector financial policies to support achieving nationally defined contributions under the Paris Agreement. The research problem is the need for a study illustrating sustainable finance policies' application in Indonesia's carbon trading transactions. The primary objective of this research is to construct a model for policy intervention that the financial services industry can execute to reduce carbon emissions in Indonesia, thereby enhancing economic resilience, social development, and environmental protection. This study employs a mixed methods approach encompassing both quantitative and qualitative methodologies. The quantitative approach involves System Dynamics (SD) analysis, bibliometric studies, and the Analytical Hierarchy Process (AHP), while the qualitative approach necessitates a review of the literature, extensive interviews, and completion of surveys. The findings indicate research gaps, particularly concerning the role of the financial services industry in carbon trading practices. The SD results demonstrate that implementing carbon trading supported by sustainable finance will yield significant outcomes in terms of carbon emission reduction. Furthermore, the AHP analysis highlights the crucial role of sustainable finance in carbon trading, which the financial services industry can undertake."

"ABSTRAKSkripsi ini membahas mengenai pengaturan penggunaan sistem pembayaraninternasional sebagai sarana pencucian uang yang disebut Trade-Based MoneyLaundering oleh rezim anti-pencucian uang internasional dan nasional, disertaidengan perkembangan dan strategi penanganannya oleh bank melalui Anti-MoneyLaundering Compliance. Anti-Money Laundering Compliance sebagai bagian daristrategi pencegahan (prevention strategy) untuk mencegah dan memberantaspencucian uang, dan kewajibannya untuk terus dikembangkan sehingga bank yangpatuh terhadap aturan tersebut mampu mencegah digunakan sebagai sarana pencucianuang. Analisis dengan menjabarkan tingkat kecukupan kebijakan (level of adequacy)yang mengatur pencegahan modus baru pencucian uang dan menjelaskan strategiyang dapat digunakan mencegah Trade-Based Money Laundering saat ini. Metodependekatan kualitatif digunakan untuk mengumpulkan bahan-bahan dalam penulisanskripsi ini. Pada akhirnya, skripsi ini berusaha menganalisis pentingnyamelaksanakan anti-money laundering compliance sebagai upaya bank mencegah danmembantu pemberantasan pencucian uang demi menjaga integritas sistem keuangan.Bank tidak perlu menanti peraturan perundang-undangan yang khusus membahasTrade-Based Money Laundering karena peraturan yang ada saat ini telahmencerminakan pencegahan dan pemberantasan yang sejalan dengan cita-cita rezim.

---

ABSTRACTThis thesis is to discuss the use of international payment system called moneylaundering through Trade called Trade-Based Money Laundering acknowledge byanti-money laundering regime internationally and nationally, along with thedevelopment and treatment strategies by banks through the Anti-Money LaunderingCompliance. Anti-Money Laundering Compliance as part of a prevention strategy )toprevent and combat money laundering, and its obligation to continue to be developedso that banks are able to adhere to the rules used as a means of preventing moneylaundering. Analysis of the adequacy of the policy outlining the level that set the newmode of prevention of money laundering and describes strategies that can be used toprevent Trade-Based Money Laundering today. Qualitative method was used tocollect the materials in this thesis. In the end, this paper seeks to analyze theimportance of implementing anti-money laundering compliance in an effort toprevent banks and help combat money laundering in order to maintain the integrity ofthe financial system. Banks do not have to wait for legislation that specificallyaddresses the Trade-Based Money Laundering because existing regulations havemencerminakan prevention and eradication in line with the ideals of the regime."

"Tesis ini bertujuan untuk menguji apakah kualitas pelaporan keuangan dan maturitas utang dapat meningkatkan efisiensi investasi perusahaan-perusahaan non-keuangan di Indonesia. Penelitian ini bersifat kuantitatif dengan menggunkan laporan keuangan perusahaan dari tahun 2006 sampai dengan tahun 2009. Data penelitian yang digunakan adalah data sekunder yang didapatkan melalui situs Datastream dan Bloomberg serta laporan keuangan perusahaan. Hasil uji regresi menunjukkan bahwa kualitas pelaporan keuangan memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap efisiensi investasi suatu perusahaan baik kepada perusahaan yang mengalami overinvestment maupun underinvestment. Maturitas utang memiliki pengaruh negatif dan signfikan terhadap efisiensi investasi bagi perusahaan yang mengalami overinvestment, sedangkan perusahaan yang mengalami underinvestment pengaruh atas maturitas utang terhadap efisiensi investasi memiliki pengaruh signfikan dan berkorelasi positif. ......This thesis examined the effect of financial reporting quality and debt maturity to Indonesia non-financial institutions? investment efficiency that already listed in Indonesia Exchange for period 2006 to 2009. Quantitative research using the financial statements from 2006 to 2009. The data which was used in this research is secondary data which obtained through Datastream, Bloomberg and financial report of the institutions. Regression test results indicate that the quality of financial report has positive effect and significance to investment efficiency and it happens for both overinvestment and underinvestment institutions and debt maturity has negative effect and significance to investment efficiency for overinvestment institutions, but it has positive effect and significance to investment efficiency for underinvestment institutions."

"Indonesia merupakan negara urutan ke-6 di dunia yang menyumbang emisi CO2 terbanyak dari sektor energi pada tahun 2022. Hal ini didukung dengan 62% sumber energi listrik di Indonesia masih menggunakan bahan bakar batu bara. Namun, upaya Indonesia untuk dekarbonisasi dengan menaikkan target pembangkit listrik berbasis Energi Baru dan Terbarukan (EBT) berjalan cukup lambat. Hingga tahun 2023, tercatat bahwa realisasi investasi sektor EBT di Indonesia menunjukkan tren penurunan. Oleh karena itu, penelitian ini akan mengidentifikasi faktor pendorong dan penghambat dalam praktik pendanaan hijau khusus untuk pembangkit listrik EBT di Indonesia berdasarkan lima dimensi. Untuk menunjang hasil analisis, dilakukan uji validitas dengan Content Validity Index dan Modified Kappa untuk mengetahui relevansi faktor-faktor yang akan diteliti. Pada faktor yang terbukti valid, dilakukan perhitungan dengan metode DEMATEL berbasis ANP (DANP). Hasil penelitian mencakup pengelompokkan faktor dan dimensi berdasarkan nilai pengaruh, visualisasi hubungan antar faktor dalam setiap dimensi, dan analisis bobot prioritas kepentingan dari setiap faktor.......Indonesia is the 6th country in the world that contributes the most CO2 emissions from the energy sector in 2022. This is supported by the fact that coal still accounts for 62% of Indonesia's electrical generation. However, Indonesia's efforts to decarbonize by increasing the number of renewable energy-based power plants have been slowly implemented. Until 2023, investment in the renewable energy sector in Indonesia shows a decline. This study will analyze the drivers and barriers of green finance for renewable energy power plants in Indonesia based on five categories. To support the analysis' findings, a validity test is performed using the Content Validity Index and Modified Kappa to determine the relevance of the factors. Calculations on valid factors are carried out using the DEMATEL-based ANP method (DANP). The study's findings include grouping of factors and categories based on the values of influence, visualizing the relationship between factors in each category, and analyzing the priority weight of each factor's importance."