Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
Dalam menyelenggarakan kehidupan negara terdapat pembagian kekuasaan yang dimiliki oleh beberapa lembaga tinggi/tertinggi negara. Tiap-tiap lembaga tinggi/tertinggi negara tersebut mempunyai tugas dan wewenang masing-masing, tetapi mempunyai tujuan yang sama yaitu mengupayakan peningkatan kehidupan rakyat agar semakin lebih balk. Lembaga tinggi negara/tertinggi negara menurut Undang-Undang Dasar 1945 adalah Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR), Mahkamah Agung (MA), Dewan Pertimbangan Agung (DPA), Presiden, Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan Badan Pemeriksa Keuangan (BEPEKA). Dalam melaksanakan tugasnya masing-masing Lembaga Tinggi/Tertinggi Negara mempunyai hubungan seperti hubungan tugas antara Badan Pemeriksa Keuangan dengan Dewan Perwakilan Rakyat Dalam Pelaksanaan Tanggungjawab Keuangan Negara yang dikelola oleh Pemerintah. Tugas Badan Pemeriksa Keuangan adalah melaksanakan pemeriksaan atas tanggungjawab pemerintah dalam pelaksanaan keuangan negara, sedangkan tugas Dewan Perwakilan Rakyat melakukan pengawasan atas jalannya pemerintahan. Pengawasan atas jalannya pemerintahan termasuk pelaksanaan pengelolaan keuangan negara, apakah telah sesuai dengan undang-undang yang berlaku. Hubungan tugas tersebut adalah sesuai dengan Pasal 23 ayat (5) Undang-Undang Dasar 1945 yang lebih lanjut dilaksanakan dengan berbagai ketentuan perundang-undangan dan ketentuan yang disepakati oleh kedua lembaga tinggi negara. Hubungan tugas tersebut adalah dalam bentuk pembe- ritahuan hasil pemeriksaan tahunan (HAPTAH) atau sekarang dijadikan hasil pemeriksaan semester-an (HAPSEM) dan Pemberitahuan atas Hasil Perhitungan Anggaran (PAN) melalui peme- rintah selanjutnya diteruskan kepada Dewan Perwakilan Rakyat untuk dibahas menjadi Undang-undang. Hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan yang disampaikan kepada Dewan Perwakilan Rakyat seharusnya ditindaklanjuti dalam rangka pengawasan terhadap jalannya pengelolaan keuangan negara oleh Pemerintah. Tindak lanjut yang dilakukan sekarang masih terbatas kepada apa yang dipahami dari laporan hasil pemeriksaan. Adapun tindaklanjut lainnya berupa dengar pendapat dan keikutsertaan dalam pembahasan masalah-masalah yang berkait-an dengan keuangan negara belum sepenuhnya terlaksana. Agar hubungan kerja tersebut dapat berjalan lebih efektif, maka diperlukan seperangkat peraturan yang mendukung tugas Badan Pemeriksa Keuangan dalam memeriksa tanggungjawab keuangan negara, seperti Undangundang tentang Perbendaharaan Negara, Undang-undang tentang Pemeriksaan Keuangan, serta ketentuan lain yang mendukung hubungan tugas Badan Pemeriksa Keuangan dengan Dewan Perwakilan Rakyat.

Abstrak :
Permasalahan perbankan berawal dari deregulasi perbankan pada tahun 1988. Persoalan yang menggunung menyebabkan pemerintah melakukan berbagai terobosan perbaikan dimana salah satunya adalah melakukan merger. Merger Bank BUMN yang telah efektif pada awal Agustus 1999 mengandung makna politis yang sangat substantif yang memberi dampak pada ketidakpastian yang cenderung semakin tinggi. Namun terlepas dari persoalan tersebut, sumber masalahnya adalah pada perilaku komunikasi yang diterapkan secara sentralistik dan searah yang berakibat macetnya saluran komunikasi formal dan iklim komunikasi organisasi yang tidak kondusif. Masalah yang kurang disadari oleh para pengelola bank tersebut, menyebabkan aliran informasi kebijakan merger berpengaruh pada pola hubungan komunikasi atasan-bawahan. Penelitian ini dilakukan di salah satu dari empat bank BUMN yang merger yaitu PT Bank Pembangunan Indonesia (Persero). Dengan populasi karyawan Bapindo ditarik sampel yang menjadi responden sebanyak seratus orang yang terdiri dari Pimpinan Urusan/Biro/Desk, Kepala Bagian dan Kepala Sub Bagian, Kepala Tim dan Anggota Tim di empat satuan Unit Kerja yaitu Urusan Sumber Daya Manusia, Urusan Umum & Pengadaan, Urusan Kredit Besar, serta Biro Direksi dan Hukum. Unit analisis yaitu masing-masing atasan-bawahan (monadic) dengan menggunakan cara stratified random sampel. Dalam konteks hubungan tersebut, penulis hendak melihat hubungan persona atasan-bawahan dengan komunikasi atasan-bawahan, variabel pola interaksi atasan-bawahan dengan komunikasi atasan-bawahan, variabel keterbukaan komunikasi dengan komunikasi atasan-bawahan, variabel persepsi tentang atasan efektif dengan komunikasi atasan-bawahan, variabel penyampaian pesan dengan komunikasi atasan-bawahan. Tipe penelitian yang digunakan adalah tipe penelitian eksplanatif. Penelitian ini bersifat deskriptif dan studi dilakukan secara kuantitatif. Cara pengumpulan data terutama dilakukan dengan menyebarkan kuesioner kepada responden yang ditentukan secara stratified random sampling. Uji korelasi pada penelitian ini mempergunakan aplikasi statistik yaitu Spearman Correlation. Analisis ini dilakukan untuk mengetahui hubungan antara variable. Dimana di dalam menganalisa data ini digunakan dua bentuk data yaitu tabel distribusi silang dan frekuensi. Berdasarkan data sosio-demografis dan perhitungan secara statistik, diperoleh hasil bahwa dalam Pola Hubungan Komunikasi Atasan-Bawahan terdapat hubungan yang sangat lemah antara Jabatan responden dengan Cara atau Metode Komunikasi Yang Dipakai : Keseriusan Atasan di dalam mendengar keluhan bawahan ; Bentuk Informasi Merger ; Kepuasan Terhadap Informasi Yang Dibutuhkan. Terdapat hubungan yang sangat kuat antara Unit Kerja responder dengan Cara Yang Dipakai. Terdapat hubungan yang sangat lemah antara Unit Kerja responden dengan Atasan yang serius mendengarkan keluhan bawahannya ; Bentuk Informasi Merger ; Kepuasan Kebutuhan Informasi. Terdapat hubungan yang sangat lemah antara Lama Bekerja responden dengan Cara atau Metode Komunikasi yang dipakai ; Atasan Serius Mendengarkan Keluhan Bawahan ; Bentuk Informasi Merger ; Kepuasan Kebutuhan informasi Merger. Terdapat hubungan yang cukup kuat antara Frekuensi Komunikasi Atasan-Bawahan dengan Kepuasan Kebutuhan Informasi. Terdapat hubungan yang sedang antara Lebih Banyak Membujuk dengan Kepuasan Kebutuhan Informasi. Terdapat hubungan yang sangat lemah antara faktor keterbukaan komunikasi dengan tingkat kepuasan. Terdapat hubungan yang sangat lemah antara tingkat partisipasi dengan tingkat kepuasan komunikasi. Menunjuk hal-hal di atas diperoleh fakta bahwa dalam Pola Hubungan Komunikasi Atasan-Bawahan, aliran informasi pada saluran komunikasi organisasi tidak menggunakan cara-cara yang efektif baik lisan maupun tulisan sehingga karyawan lebih banyak memperoleh informasi melalui saluran komunikasi formal. Karyawan Bapindo menyadari adanya sistem informasi yang tidak resmi, dimana mereka sangat menggantungkan diri pada sistem ini sebagai suatu cara untuk mendapat akses yang cepat, karena mekanisme komunikasi yang resmi (rapat, pesan tertulis dan sebagainya) lebih lamban dan lebih sering menghasilkan penyebaran yang tidak lengkap. Komunikasi formal yang tadinya diharapkan dapat memberikan kesempatan berlangsungnya komunikasi ke atas, ke bawah, horizontal dan lintas saluran yang terus terang, cermat dan sensitif temyata tidak optimal. Secara teori, pengukuran kualitas keakraban karyawan atau responden lebih ditekankan pada pengakuan verbal karyawan. Oleh karena itu penelitian ini menjadi terbatas karena tidak bisa menjawab instrumen ini. Implikasi secara praktikal, dalam rangka meningkatkan efektifitas komunikasi organisasi perlu melakukan penilaian yang menyeluruh dan sistematik, oleh karena itu sudah selayaknya dibentuk unit kerja khusus yang menangani masalah dan pemecahan komunikasi organisasi dan berfungsi sebagai Integrator yang bekerja secara independen dan dapat menjembatani elemen-elemen yang ada dalam organisasi baik secara internal maupun eksternal.

Abstrak :
Krisis yang berlangsung sejak pertengahan tahun 1997 khususnya di kawasan Asia,. secara nyata telah menyebabkan kerusakan di sektor ekonomi, politik dan sosial. Sektor perbankan merupakan salah satu yang terterpa imbas dari krisis tersebut. Salah satu bank BUMN terkemuka yaitu Bank BNI ikut merasakan akibat dari krisis tersebut. Berlatar belakang hal tersebut yang menjadi pokok permasalahan studi adalah : a. Apa kebijakan komunikasi yang dilakukan Humas Bank BNI dalam menghadapi krisis moneter tahun 1997-1998 ? b. Apakah Humas Bank BNI mempunyai Crisis Communication Planning pada masa krisis moneter di Indonesia tahun 1997-1998 ? c. Bagaimana proses pengembangan strategi atau kegiatan-kegiatan public relations secara spesifik sehingga Bank BNI bisa mencapai pemulihan? Tujuan penelitian secara umum adalah untuk mengetahui tindakan Humas Bank BNI dalam menghadapi krisis moneter tahun 1997-1998. Metodologi penelitian yang digunakan adalah Deskriptif Kualitatif. Teknis AnaIisis Dalam Kualitatif yang dipergunakan adalah Time Allocation Analysis. Sedangkan untuk Teknis Pengumpulan Data dilakukan dengan wawancara mendalam melalui Key Person sejumlah 2 orang dan analisis data. Kerangka berpikir yang digunakan dalam penelitian ini adalah : Pengertian Humas, Fungsi dan Tujuan Humas Dalam Organisasi, Posisi Hnunas Dalam Organisasi, Crisis Communication Planning dan Contingency Planning, Peranan Media Massa Dalam Program Kerja Hurnas, Program Kerja Humas dalam Mengelola Situasi Krisis. Dalam temuan penting hasil studi dapat dijabarkan bahwa Bank BNI ikut terkena dampak krisis moneter. Hal ini dapat dilihat pada penurunan profit perusahaan, tidak adanya perencanaan komunikasi terhadap krisis dalam tugas dan wewenang Kelompok Humas. Sedangkan untuk kegiatan kehumasan yang dilakukan pada tahun 1997 hanya penyampaian Laporan Tahunan kepada Bapepam. Kegiatan kehumasan sesudahnya dilakukan dengan tujuan untuk memaintenance dampak krisis. Maksudnya adalah kebijakan kehumasan yang dilakukan adalah merupakan garis besar program kehumasan yang sudah ada di Bank BNI yaitu Corporate Public Relations (CPR) dan Marketing Public Relations (MPR). Tidak ada strategi khusus kehumasan yang dilakukan dalam rangka krisis moneter tersebut. Sebagai saran dari Peneliti, krisis merupakan hal yang pasti akan terjadi dalam organisasi dengan berbagai macam bentuk yang akan menimpa perusahaan. Untuk itu Crisis Communication Planning diperlukan keberadaannya dalam organisasi. Begitupula dengan Tim Krisis yang perlu dibentuk serta dibekali dengan keilmuan mengenai krisis.

Abstrak :
Tujuan penulisan ini adalah terutama untuk memberi gambaran mengenai Hukum Perikatan Islam dan bagaimana mengaktifkan kembali fungsinya di masyarakat dalam rangka mengupayakan perbaikan sistem perekonomian yang berlangsung dewasa ini. Berlandaskan pada ketentuan Undang-Undang No. l4 Tahun 1967 Bab I pasal l yang mensyaratkan adanya bunga dalam pemberian kredit pada kegiatan usaha lembaga keuangan, seolah-olah telah menutup pintu bagi Hukum Perikatan Islam yang salah satu asasnya adalah "Pengharaman Riba" untuk berfungsi di masyarakat, khususnya dalam bidang usaha yang sangat berpengaruh bagi kehidupan perekonomian negara ini. Akan tetapi dengan dimulainya pelaksanaan prinsip-prinsip Mu' amalat yang berlaku dalam bidang ekonomi serta penggunaan beberapa jenis aqad yang merupakan penerapan terhadap Hukum Perikatan Islam pada model Lembaga Keuangan Islam (Baitut-Tamwil), membuktikan bahwa hukum Perikatan Islam dapat berfungsi dalam kegiatan usaha ini, yang selain memberi ketentraman bagi. umat Islam dalam kepatuhan pada hukum agmanya, juga merupakan langkah awal bagi terciptanya sistem perekonomian yang disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan, sebagaimana yang dikehendaki oleh pasal 33 UUD. 1945.

Abstrak :
Penelitian ini bertujuan untuk mempercepat waktu alur proses pelaksanaan anggaran dan rencana investasi di lembaga keuangan dan menyeimbangkan beban kerja pegawai pada lembaga tersebut. Penelitian ini menggunakan metode business process reengineering untuk memperbaiki proses. Langkah-langkah dalam penelitian ini adalah dengan memetakan kondisi saat ini, merancang alternatif perbaikan, membuat skenario dari kombinasi alternatif perbaikan untuk disimulasikan dengan Igrafx, dan mengolah data hasil simulasi. Alternatif perbaikan yang diusulkan antara lain implementasi teknologi informasi, penerapan manajemen keuangan pusat, dan aplikasi empat kriteria perbaikan yaitu eliminate, simplified, integrate, and automate (ESIA) pada tiap aktivitas dalam proses pelaksanaan anggaran. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi teknologi informasi dan penerapan manajemen keuangan pusat memberikan perbaikan terbesar yaitu pengurangan waktu sebesar 26,67% untuk proses penerimaan dan 40,44% untuk proses pengeluaran serta persentase utilisasi sumber daya manusia mendekati 90% pada pelaksanaan penerimaan anggaran tunai dan pengeluaran anggaran tunai. ...... This study aims to reduce the cycle time of budget and investment plan realization in financial institution and to balance the workload of its human resource. This study uses business process reengineering to enhance processes. There are several steps conducted in this study, which are mapping current condition (as-is), designing improvement alternatives, generating an Igrafx simulation of scenarios by combining these improvement alternatives, and analizing the output data from simulation conducted. The improvement alternatives are installation of IT, installation of central payment, and the application of four improvement criteria which are eliminate, simplified, integrate, and automate (ESIA) to each activities in budget realization processes. The result of this study shows that implementing information technologies and central payment gives the biggest benefits of reducing the cycle time by 26,67% for income processing and 40,44% for disbursement processing and maximizing the percentage of resource utilization by 90%.

Abstrak :
Automatic Exchange of Information (AEoI) yang diusul oleh negara-negara yang tergabung dalam G20 dan OECD ditujukan untuk mengatasi bentuk penghindaran maupun penggelapan pajak pada negara yang terkenal akan tax haven. Penelitian ini membahas dua rumusan permasalahan, yaitu pengaturan kebijakan terkait prinsip rahasia bank di Indonesia, Swiss dan Singapura dan dampak pengaturan Automatic Exchange of Information perpajakan terhadap prinsip rahasia bank yang diatur di Indonesia, Swiss, dan Singapura. Metode penelitian yang digunakan, yaitu penelitian yuridis-normatif dengan melakukan kajian terhadap penerapan teori-teori dan norma-norma hukum terhadap implementasinya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengaturan prinsip rahasia bank di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 sebagaimana diubah oleh Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan dan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah. Di Swiss, pengaturan prinsip rahasia bank diatur Federal Law on Banks and Saving Banks 1934 dan beberapa yurisprudensi. Di Singapura, pengaturan prinsip rahasia bank diatur dalam Banking Act Chapter 19 (Revised Edition 2008). Adapun dampak dari kebijakan AEoI terhadap rahasia bank di Indonesia, Swiss, dan Singapura mengakibatkan adanya perubahan karakteristik rahasia bank, wewenang otoritas pajak dalam pembukaan rahasia bank dan jangkauan keberlakuan nasabah selaku subjek yang dituju. Peneliti menyarankan perlu dilakukan perubahan ketentuan mengenai karakteristik subjek pelapor entitas yang wajib dilaporkan sebagaimana diatur dalam Pasal 19 ayat (2a) PMK No. 19/PMK.03/2018 agar pengaturan subjek pelapor yang dituju ditentukan secara tegas, sehingga tidak dikenakan kepada subjek pelapor yang merupakan nasabah domestik yang tidak memiliki domisili selain di negara Indonesia. ...... Automatic Exchange of Information (AEoI) proposed by countries incorporated in the G20 and OECD aimed at overcoming forms of avoidance and tax evasion in countries that are known for tax havens. As for countries that are AEoI participating countries, including Indonesia, Switzerland and Singapore. This study discusses two formulation of the problem, namely policy arrangements related to the principles of bank confidential in Indonesia, Switzerland and Singapore and the impact of the regulation of Automatic Exchange of Information taxation on the secret principles of regulated banks in Indonesia, Switzerland and Singapore. The research method used is juridical-normative research by conducting a study of the application of theories and legal norms to their implementation. The results of the study indicate that the regulation of the principle of bank confidential in Indonesia is regulated in Law Number 7 of 1992 amanded by Law Number 10 of 1998 concerning Banking and Law Number 21 of 2008 concerning Islamic Banking. In Switzerland, the regulation of the principle of bank confidential is regulated in Federal Law on Banks and Savings Banks 1934 and several jurisprudences. In Singapore, regulation of the principle of bank secrecy is regulated in Banking Act Chapter 19 (Revised Edition 2008). The impact of the AEoI policy on bank secrets in Indonesia, Switzerland, and Singapore has resulted in changes in the banks secret characteristics, the authority of the tax authority in opening bank secrets and the range of customer validity as the intended subject. The researcher suggests that changes in provisions regarding the characteristics of the reporting subject must be carried out which must be reported as stipulated in Article 19 paragraph (2a) PMK No. 19/PMK.03/2018 so that the intended subject matter of the reporting subject is determined so that it is not imposed on the reporting subject who is a domestic customer who does not have a domicile other than in the country of Indonesia.