Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
ABSTRAK
Setiap manusia membutuhkan uang untuk dapat memenuhi kebutuhannya sehari-hari, namun terkadang dalam keadaan mendesak, seseorang perlu mendapatkan uang secara cepat untuk dapat mengatasi kebutuhan mendesak tersebut. Oleh sebab itu, pergadaian swasta seringkali menjadi pilihan untuk menggadaiakan barang yang dimiliki seseorang untuk mendapatkan uang tanpa menjual barang yang dimilikinya tersebut. Di Indonesia, sebelum adanya Peraturan Otoritas Jasa Keuangan, tidak ada peraturan yang mengatur mengenai pergadaian milik swasta, oleh sebab itu keberlakuan peraturan ini memberikan pengaruh bagi pergadaian swasta di Indonesia, salah satunya dengan diaturnya dan diawasinya pergadaian swasta di Indonesia. Hal ini didasarkan oleh penelitian mengenai pengaturan dan pengawasan jasa usaha gadai swasta di Indonesia pasca berlakunya Peraturan Otoritas Jasa Keuangan, serta dalam penerapan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini, terdapat dampak hukum bagi pergadaian swasta di Indonesia.

---

ABSTRACT
Every person needs money to fulfill their daily needs, but sometimes in urgent circumstances, a person needs to get money quickly to be able to meet the immediate needs. therefore, private pawnshops is often becomethe solution for some person to earn money without selling their owned. in Indonesia, before the Regulation of Financial Services Authority, there are no regulations for the private pawnshops, therefore, the encatment of these regulations, will impactthe private pawnshops in Indonesia, one of them isthe private pawnshops regulates and supervises in Indonesia. It is based on research on the regulation and supervision of private pawn business services in Indonesia after the enactment of the Financial Services Authority, as well as in the implementation of the Financial Services Authority's regulation, there are legal ramifications for private pawnshops in Indonesia.

Abstrak :
Lembaga Keuangan Mikro (LKM) atau Micro Finance Institution (MFI) sebagai bahagian dari Lembaga Keuangan memiliki peran yang sangat penting dalam pembangunan perekonomian negara, khususnya perekonomian masyarakat kecil dan menengah yang secara umum berada di wilayah pedesaan. Lembaga Keuangan Mikro melakukan kegiatan penyediaan jasa keuangan kepada pelaku usaha kecil dan mikro serta masyarakat berpenghasilan rendah berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro dengan memberikan jasa pengembangan usaha dan pemberdayaan masyarakat, baik melalui pinjaman ataupun pembiayaan dalam usaha skala mikro kepada anggota dan masyarakat, pengelolaan simpanan, dan pemberian jasa konsultasi pengembangan usaha yang tidak semata–mata mencari keuntungan. Oleh sebab itu Lembaga Keuangan Mikro haruslah dikelola dengan baik berdasarkan prinsip kehati-hatian dan Good Coorporate Governance. Dengan demikian diperlukan Lembaga Pengawas, yakni Otoritas Jasa Keuangan (OJK) yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan sebagai lembaga yang mengeluarkan pengaturan dan pengawasan terhadap sektor jasa keuangan. Otoritas Jasa Keuangan memiliki tanggung jawab untuk memastikan pengelolaan dan kegiatan usaha LKM, yang mana salah satu bahagiannya adalah Bank Perkreditan Rakyat (BPR), agar berjalan sesuai aturan yang berlaku. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah mengenai peran Otoritas Jasa Keuangan dalam mengawasi LKM di Indonesia dan implementasi pengawasan oleh Otoritas Jasa Keuangan terhadap Lembaga Keuangan Mikro. Penelitian ini adalah penelitian hukum yuridis normatif dengan tipe deskriptif analitis. Pendekatan masalah yang digunakan adalah normatif-terapan. Data yang digunakan adalah data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder serta bahan hukum tersier, kemudian analisis data dilakukan secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan OJK dalam mengawasi LKM melakukan fungsi pengawasan dengan berkordinasi kepada Kementerian Koperasi dan UMKM dan kepada Kementerian dalam Negeri sebagaimana diatur dalam Pasal 28 Undang-Undang Nomor 1 tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro. Sedangkan berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (2) dan (3) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 14/POJK.05/2014 tentang Pembinaan dan Pengawasan Lembaga Keuangan Mikro, pembinaan dan pengawasan LKM didelegasikan oleh OJK kepada pemerintah kabupaten/kota dan apabila pemerintah kabupaten/kota belum siap, Otoritas Jasa Keuangan dapat mendelegasikan pembinaan dan pengawasan LKM kepada pihak lain yang ditunjuk. Disisi lain terhadap BPR, OJK melakukan penyehatan terhadap BPR bermasalah melalui mekanisme Bail in berdasarkan amanat Undang-undang Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pencegahan dan Penanganan Krisis Sistem Keuangan. ......Microfinance Institutions (MFI) as part of Financial Institutions have a very important role in the development of the country's economy, especially the economy of small and medium-sized communities who are generally located in rural areas. Microfinance Institutions carry out activities of providing financial services to small and micro business actors as well as low-income communities based on Law Number 1 of 2013 concerning Microfinance Institutions by providing business development services and community empowerment, both through loans and micro-scale financing. business to members. and the community, manage deposits, and provide consulting services for business development that are not solely for profit. Therefore, Microfinance Institutions must be managed properly based on the principles of prudence and Good Corporate Governance. Therefore, a supervisory agency is needed, namely the Financial Services Authority (OJK) which was established based on Law Number 21 of 2011 concerning the Financial Services Authority as the institution that issues regulation and supervision of the financial services sector. The Financial Services Authority has the responsibility to ensure the management and business activities of MFI, The Financial Services Authority has the responsibility to ensure that the management and business activities of MFI, including Rural Bank (BPR), run according to applicable regulations. The formulation of the problem in this study is about the role of OJK in monitoring MFI in Indonesia and implementation of OJK supervision on Microfinance Institutions. This research is a normative juridical law research with analytical descriptive research type. The problem approach used is normative application. The data used is secondary data consisting of primary legal materials, secondary legal materials and tertiary legal materials, then the data analysis is carried out qualitatively. The results of the study show that OJK in supervising MFI performs a supervisory function in coordination with the Ministry of Cooperatives and MSME and the Ministry of Home Affairs as stipulated in Article 28 of Law Number 1 of 2013 concerning Microfinance Institutions. Meanwhile, based on the provisions of Article 2 paragraph (2) and (3) of the Financial Services Authority Regulation Number 14/POJK.05/2014 concerning the Guidance and Supervision of Microfinance Institutions, the guidance and supervision of MFI is delegated by the OJK to the district/city government and if the district/city government the city is not ready. The Financial Services Authority may delegate the guidance and supervision of MFI to other appointed parties. On the other hand, for BPR, OJK has restructured problematic BPR through the Bail-in mechanism based on the mandate of Law Number 9 of 2016 concerning Prevention and Handling of Financial System Crisis.

Abstrak :
ABSTRAK
Implikasi krisis ekonomi tahun 1998 terhadap industri jasa keuangan Indonesia melatarbelakangi perubahan struktur pengawasan jasa keuangan Indonesia menjadi pengawasan terpadu unified supervision . Melalui Undang-Undang Nomor 21 tahun 2011, Otoritas Jasa Keuangan OJK dibentuk dengan tujuan melaksanakan regulasi, pengawasan, dan perlindungan industri jasa keuangan yang semula dilakukan oleh Bank Indonesia dan Kementerian Keuangan. Dalam melaksanakan fungsi tersebut, OJK didukung pembiayaan yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara APBN dan/atau Pungutan dari pihak yang melakukan kegiatan di sektor jasa keuangan. Dengan mempertimbangkan ruang APBN yang terbatas saat ini, maka perlu dicari alternatif lain dari pembiayaan OJK. Penelitian ini dilakukan dengan metode studi kasus melalui simulasi serta analisa data dan regulasi yang berlaku. Dari hasil penelitian didapat kesimpulan bahwa diperlukan adanya kontribusi dari lembaga sejenis seperti BI dan/atau LPS dalam pembiayaan OJK, sebagai salah satu upaya mitigasi pengamanan industri jasa keuangan Indonesia.

---

ABSTRACT
The implications of the 1998 economic crisis to Indonesia 39 s financial services were triggering the reform of Indonesia 39 s financial supervision structure into unified supervisory model. According to Act No. 21 of 2011, the Indonesia Financial Services Authority OJK has a duty to regulate, supervise, and protect financial industries which were formerly performed by Bank Indonesia and the Ministry of Finance. In performing these functions, OJK is financially funded by government budget APBN and or the levies from parties who conduct their businesses in the financial services sector. Considering the current budget limitation of APBN, there should be other financing alternatives to support OJK. This research is conducted by using case study methodology through simulation and analysis of data and applicable regulations. According to the result, there should be financing contribution from other institutions such as BI and LPS as a preventive mitigation to protect financial services industry in Indonesia from instability.

Abstrak :
Kehadiran Fintech sebagai layanan keuangan yang inovatif dan distruptive dapat meningkatkan efisiensi melalui penerapan teknologi. Kehadiran Fintech di Indonesia dinilai memiliki beragam manfaat bagi perekonomian negara dan juga mampu membuka lapangan pekerjaan baru. Dukurngan pemerintah terhadap peran Fintech dalam meningkatkan inklusi keuangan nasional mendorong tumbuhnya Fintech di Indonesia. Namun, tingkat adopsi Fintech di Indonesia masih relatif rendah jika dibandingkan dengan negara-negara lain di Asia. Tujuan penelitian ini adalah untuk merancang rekomendasi strategi pengembangan layanan Fintech guna meningkatkan niat pengguna untuk mengadopsi layanan Fintech. Penelitian ini menggunakan model konseptual yang berbasis pendekatan risiko-manfaat yang diadaptasi berdasarkan theory of reasoned action, theory of planned behavior dan technology acceptance model. Berdasarkan data empiris yang dikumpulkan dari 100 orang responden yang menggunakan layanan Fintech. Metode Partial Least Square (PLS-SEM) digunakan untuk memperkirakan hubungan antara konstruk. Hasil SEM menunjukkan bahwa faktor trust, economic benefit dan convenience terbukti secara signifikan mempengaruhi pengguna untuk mengadopsi layanan Fintech, sementara faktor privacy awareness, financial risk dan legal risk terbukti secara signifikan memengaruhi trust pengguna. Berdasarkan hasil tersebut, 14 rekomendasi strategi diajukan dan dinilai oleh para ahli yang berkecimpung di dunia Fintech di Indonesia. Penilaian strategi dilakukan dengan integrasi metode IPA-Kano dimana strategi mengenai perlindungan konsumen terhadap ancaman keamanan dan kerugian finansial menempati priotitas tertinggi, diikuti dengan penawaran promo dan diskon pada urutan priotitas kedua dan penguatan aspek positif layanan melalui iklan dan promosi berada pada urutan ketiga. ......The presence of Fintech as an innovative and distruptive financial service can improve efficiency through the application of technology. The presence of Fintech in Indonesia is considered to have a variety of benefits for the country's economy and is also capable of reducing the unemployment rate. The government's support for Fintech's role in increasing national financial inclusion drives Fintech's growth in Indonesia. However, the adoption rate of Fintech in Indonesia is still relatively low when compared to other countries in Asia. The purpose of this study is to design strategies recommendations for Fintech service development to increase user intentions to adopt Fintech services. This study uses a conceptual model based on a risk-benefit approach that is adapted based on theory of reasoned action, theory of planned behavior and technology acceptance models. Based on empirical data collected from 100 respondents who used Fintech services. The Partial Least Square (PLS-SEM) method is used to estimate the relationship between constructs. SEM results show that trust, economic benefit and convenience are proven to significantly influence users to adopt Fintech services, while privacy awareness, financial risk and legal risk factors are proven to significantly affect user trust. Based on these results, 14 strategic recommendations were submitted and assessed by experts of Fintech in Indonesia. The strategy assessment is carried out by the integration of the IPA-Kano method where the strategy regarding consumer protection against security threats and financial losses occupies the highest priority, followed by promotion offers and discounts in the second priority sequence and strengthening positive aspects of services through advertising and promotions are ranked third.