Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
Penelitian ini membahas mengenai pentingnya dan perlunya penyelarasan pengaturan mengenai Medium Term Notes dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 30/POJK.04/2019 tentang Penerbitan Efek Bersifat Utang dan/atau Sukuk yang Dilakukan Tanpa Melalui Penawaran Umum, Surat Edaran KSEI No. 05/2021, dengan peraturan perundang-undangan terkait serta tanggung jawab hukum Notaris dalam penyelenggaraan penerbitan Medium Term Notes di Pasar Modal berdasarkan POJK No. 30/2019. Diharapkan dengan adanya pengaturan kewajiban akta Notaris di dalam Peraturan OJK, penerbitan Medium Term Notes dapat berlangsung dengan teratur dan dapat melindungi Notaris karena terdapatnya dasar kewenangan Notaris berdasarkan peraturan perundang-undangan dan pedoman yang lebih terperinci terkait dengan pembuatan dokumen penerbitan oleh Notaris. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis-normatif yang menilik secara peraturan perundang-undangan bagaimana peran dan tanggung jawab Notaris di pasar modal dalam penerbitan Medium Term Notes ......This study discusses the importance and need for harmonization of regulations regarding Medium Term Notes in Financial Services Authority Regulation Number 30/POJK.04/2019 concerning Issuance of Debt Securities and/or Sukuk Conducted Without Public Offering, KSEI Circular Letter No. 05/2021, with the relevant laws and regulations as well as the legal responsibilities of a Notary in administering the issuance of Medium Term Notes in the Capital Market based on POJK No. 30/2019. It is hoped that with the regulation of Notary deed obligations in OJK Regulations, the issuance of Medium Term Notes can take place regularly and can protect Notaries because there is a basis for Notary authority based on laws and regulations and more detailed guidelines related to making issuance documents by Notaries. This study uses a juridical-normative research method which looks at the laws and regulations on the roles and responsibilities of a Notary in the capital market in the issuance of Medium Term Notes.

Abstrak :
ABSTRAK
Bahwa penulisan skripsi ini membahas mengenai analisis terhadap perjanjian kerja sama bagi hasil usaha di Restoran ?SEDERHANA? Masakan Padang, dimana perjanjian ini dilakukan oleh dua pihak, yaitu pihak pemilik usaha Restoran ?SEDERHANA? Masakan Padang sebagai pihak pemberi kerja dan pihak pekerja di Restoran ?SEDERHANA? Masakan Padang sebagai pihak penerima kerja berdasarkan sistem kerja sama bagi hasil usaha dengan proporsional bagi hasil usaha sebesar 50% : 50%. Bahwa berdasarkan perjanjian ini para pihak memposisikan hubungannya sebagai mitra, karena mempunyai kedudukan yang setara, namun dalam praktiknya pihak pekerja mempunyai hubungan sub ordinasi dengan pihak pemilik usaha. Kemudian, dalam aktualisasinya terdapat perbedaan antara pengaturan yang diatur dalam perjanjian ini dengan pengaturan yang diatur dalam Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Hal ini kemudian menimbulkan pertanyaan mengenai bagaimana keabsahan dari berlakunya perjanjian ini ditinjau dari aspek hukum perdata, kemudian apa saja kelebihan dan kekurangan dari aturan dalam perjanjian ini serta bagaimana pertanggungjawaban hukum yang diterapkan, apabila pekerja di Restoran ?SEDERHANA? Masakan Padang melakukan kesalahan yang menimbulkan kerugian terhadap pihak ketiga. Bentuk penelitian dalam penulisan skripsi ini adalah yuridis normatif dengan cara menggunakan pendekatan peraturan perundang-undangan. Dalam penulisan skripsi ini diperoleh hasil bahwa keberlakuan dari perjanjian kerja sama bagi hasil usaha yang diterapkan di Restoran ?SEDERHANA? Masakan Padang adalah tidak sah menurut hukum dan perjanjian ini menjadi batal demi hukum. Kemudian, kelebihan dari aturan dalam perjanjian ini adalah pihak pekerja merasa ikut memiliki dan menjadi bagian dari usaha yang dikelola oleh pihak pemilik usaha, sedangkan kekurangan dari aturan dalam perjanjian ini adalah rentan melanggar hak-hak dari pihak pekerja. Selanjutnya, apabila pihak pekerja di Restoran ?SEDERHANA? Masakan Padang melakukan kesalahan yang menimbulkan kerugian terhadap pihak ketiga, maka pihak pemilik usaha harus bertanggung jawab atas kerugian yang dialami oleh pihak ketiga tersebut.

---

ABSTRACT
In this thesis writing will be discussed about analysis of profit and loss sharing cooperation agreement at Restaurant ?SEDERHANA? Padang Cuisine, where this agreement executed by the two parties, that the owner of the business as employer and the workers as employee based on a profit and loss sharing cooperation system in proportional of 50%: 50%. Based on this agreement the parties positioning as partner relationship, because have an equal position, but in practies the workers have a subordination relationship with the owner of the business. Then, in the implementation, the rule arranged in profit and loss sharing cooperation agreement at Restaurant ?SEDERHANA? Padang Cuisine have a different with Act No. 13/2003 in Labor Law. It is then raises the question of how about the validity of profit and loss sharing cooperation agreement at Restaurant ?SEDERHANA? Padang Cuisine based on civil law aspect, then what the advantages and disadvantages of the rule in this agreement and how about implementation of legal liability, if the workers at Restaurant ?SEDERHANA? Padang Cuisine make a mistakes that cause loss to third parties. The form of research in this thesis is a judicial normative with using approach of legislation. In this thesis writing obtained result that the validity of profit and loss sharing cooperation agreement at Restaurant ?SEDERHANA? Padang Cuisine is not valid according the law and this agreement be a null and void. Then, the advantages of the rule in this agreement is the workers feel a sense of belonging and be a part of the business managed by the owner of the business, whereas the disadvantages of the rule in this agreement is susceptible violates the rights of the workers. Furthermore, if the workers at Restaurant SEDERHANA Padang Cuisine make a mistakes that cause loss to third parties, then the owner of the business should be responsible for losses suffered by third parties.

Abstrak :
ABSTRAK Pembentukan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) membuat perusahaan pembiayaan harus melakukan penyesuaian terhadap ketentuan-ketentuan baru yang dikeluarkan oleh OJK. Sedangkan sebelum pembentukan OJK, peraturan bagi perusahaan pembiayaan tidaklah terlalu lengkap. Permasalahan yang diangkat dalam tesis ini adalah bagaimana penyelenggaraan kegiatan perusahaan pembiayaan setelah dibentuknya OJK dan bagaimana peran notaris dalam kaitannya dengan keberadaan OJK bagi perusahaan pembiayaan. Penulisan ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif yang mengacu pada norma-norma hukum dan didukung dengan studi kepustakaan dengan cara meneliti dan menganalisa bahan-bahan pustaka dibidang hukum. Penelitian ini menemukan bahwa ketatnya pengaturan yang dilakukan oleh OJK terhadap perusahaan pembiayaan sebagaimana diatur dalam Peraturan OJK No.29/POJK.05/2014 dan sulitnya adaptasi yang dilakukan perusahaan pembiayaan terhadap peraturan tersebut mengakibatkan banyaknya perusahaan pembiayaan yang dikenakan sanksi oleh OJK, baik sanksi administratif maupun sanksi pencabutan usaha. Penelitian ini juga menemukan bahwa notaris yang akan melakukan kegiatan di sektor jasa keuangan yang menjadi ruang lingkup OJK tidak diwajibkan untuk melakukan pendaftaran ke OJK, kecuali bagi notaris yang akan melakukan kegiatannya di pasar modal.

---

ABSTRACT The establishment of the Financial Services Authority (OJK) requires finance companies to do adjustment to comply with the new Regulations of OJK. Before the establishment of OJK, the regulations for finance companies were not too comprehensive. The problem raised in this thesis is how to carry out the activities of finance companies after the establishment of the OJK and how the role of the notary in relation to the existence of OJK for finance companies. This thesis using a normative juridical research method which refers to the legal norms and literature study to examines and analyzes library materials in the field of law. This study finds that new regulation for finance companies, the OJK Regulation No.29/POJK.05/2014, is more rigorous and requires the finance companies to give more efforts to comply with the new regulation. Thus, many financing companies were punished with a range of different sanctions, from administrative sanctions up to the revocation business license. Moreover, the study also finds that the notary who is going to do business in the finance sector is not obliged to register to OJK, unless the notary wants to doing business in capital market.

Abstrak :
Tesis ini mengkaji serta menelusuri aturan terkait perlindungan hukum pada penyelenggraan usaha Perusahaan Pembiayaan dalam mengawasi dan mengendalikan tindakan Fraud. Pengawasan dan pengendalian terhadap fraud Perusahaan Pembiayaan pada dasarnya telah diatur dalam ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor Nomor 35/POJK.05/2018 tentang Penyelanggaran Usaha Perusahaan Pembiayaan yang termuat pada pasal 53-64 mengenai Pengendalian Fraud dan Strategi Anti Fraud namun aturan ini belum mengatur secara rinci dan lengkap terkait pengawasan dan pengendalian fraud Perusahaan Pembiayaan. Permasalahan yang akan dikaji dalam tesis ini meliputi analisis mengenai bentuk pengawasan dan pengendalian terjadinya fraud Perusahaan Pembiayaan di Indonesia dengan membandingkan aturan dan kebijakan terkait Fraud Perusahaan Pembiayaan di Negara Australia dan Inggris. Tesis ini bertujuan untuk meneliti perlindungan hukum terhadap pelaku usaha Perusahaan Pembiayaan terkait tindakan fraud untuk melakukan upaya pencegahan dan pengawasan efektif yang dapat dilakukan oleh Perusahaan Pembiayaan untuk mengurangi bahkan menghindari terjadinya fraud pada Perusahaan Pembiayaan. Adapun metode dalam penulisan penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan menggunakan pendekatan perbandingan dengan negara lain dengan menggunakan studi kepustakaan dengan jenis data sekunder yang diperoleh dari peraturan perundangundangan, dokumen resmi, laporan, buku-buku yang berkaitan dengan bentu pengawasan dan pengendalian fraud Perusahaan Pembiayaan.

---

This thesis examines and traces the rules relating to legal protection in the operation of the Financing Company in overseeing and controlling the actions of Fraud. Supervision and control of Fraud Company fraud has basically been regulated in the provisions of the Financial Services Authority Regulation Number 35 / POJK.05 / 2018 concerning Financing of Business Financing Companies contained in articles 53-64 about Fraud Control and Anti-Fraud Strategy but this rule does not yet regulate in detail and in full related to the supervision and control of the Financing Company fraud. Issues that will be examined in this thesis include an analysis of the forms of supervision and control of the occurrence of fraud in Financing Companies in Indonesia by comparing the rules and policies related to Financing Company Fraud in Australia and the United Kingdom. This thesis aims to examine the legal protection of business entities in finance companies related to fraud to make effective prevention and supervision efforts that can be carried out by finance companies to reduce or even avoid the occurrence of fraud in finance companies. The method in writing this research uses the normative legal research method by using a comparative approach with other countries by using a literature study with secondary data types obtained from legislation, official documents, reports, books relating to the form of fraud oversight and control Financing Company.