Ditemukan 6 dokumen yang sesuai dengan query
Wildan Al Kautsar Ananputra
Abstrak :
ABSTRAK
Salah satu fungsi pemerintahan negara dalam memelihara kemanan danketertiban masyarakat, menegakan hukum, melindungi mengayomi dan melayanimasyarakat, serta terbinanya ketentraman masyarakat dengan menjunjung tinggihak azasi manusia dalam kaitannya dengan sistem pemerintahan merupakan tugasdan wewenang dari Kepolisian Negara Republik Indonesia. Saat ini jumlahanggota Kepolisian di Indonesia sebanyak 430 ribu personel. Dari 430 ribupersonel Polri, 10 merupakan perwira dan 90 merupakan bintara dantamtama. Setiap anggota Polri dari pangkat terendah sampai pangkat tertinggimemiliki kewenangan melakukan diskresi kepolisian termasuk dalam penggunaansenjata api. Perkap No 1 Tahun 2009 telah mengatur mengenai pengunaankekuatan Polri dalam tugas penegakkan hukum dimana didalam beberapapasalnya tercantum prosedur penggunaan senjata api. Lokasi penelitian di lakukandi Polres Jakarta Pusat. Hasil penelitian didapati bahwa Personel Polri dilapanganbanyak yang belum memiliki pemahaman mengenai kode etik dan prinsip dasarpenggunaan senjata api dalam pelaksanaan kewenangan diskresi. Masih seringterjadinya abuse of power dalam penggunaan senjata api yang menimbulkanketakutan bagi masyarakat. Terjadinya multi intrepertasi di kalangan anggotaPolri yang melaksanakan tugas, fungsi dan wewenang kepolisian di lapangan.Pengetahuan yang dimiliki oleh anggota Polri di Lapangan berbeda-beda sehinggatindakan yang dilakukan dalam melakukan diskresi banyak yang tidak sesuaiprosedur.
ABSTRACT
One of the functions of state government in maintaining the security and publicorder, enforcing the law, protecting the nurturing and serving the society, and theestablishment of the tranquility of the people by upholding human rights inrelation to the governance system is the duty and authority of the Police of theRepublic of Indonesia. Currently the number of Police members in Indonesia asmuch as 430 thousand personnel. Of the 430 thousand Police personnel, 10 areofficers and 90 are NCOs and enlisted. Each member of the Police from thelowest rank to the highest rank has the authority to conduct police discretionincluding in the use of firearms. Perkap No. 1 Tahun 2009 has regulated the use ofpolice force in law enforcement duties where in some articles listed procedures offirearms use. The research location is done in Central Jakarta Police Resort. Theresults of the study found that many Police Personnel in the field who do not havean understanding of the code of ethics and the basic principles of the use offirearms in the exercise of discretionary authority. Still often the occurrence ofabuse of power in the use of firearms that cause fear to the public. The occurrenceof multi intrepertation among members of the Police who carry out the duties,functions and authority of the police in the field. The knowledge possessed bymembers of the Police in the Field is different so that the actions taken indiscretion do not fit the procedures.
Depok:
2018
T49489
UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library
M. Karjadi
Bogor: Politeia, 1980
739.7 KAR p
Buku Teks Universitas Indonesia Library
Pretoria: Institute for Security Studies, 2000
363.3 GOV
Buku Teks Universitas Indonesia Library
Runturambi, Arthur Josias Simon
Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2015
363.33 JOS s
Buku Teks Universitas Indonesia Library
Runturambi, Arthur Josias Simon
Jakarta: Yayasan Obor, 2015
363.33 RUN s
Buku Teks SO Universitas Indonesia Library
Amanda Pristya Nabila Putri
Abstrak :
ABSTRAK
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peran National Rifle Association
(NRA) sebagai Public Opinion Maker dalam Kebijakan Pengendalian Senjata
Tahun 2013. Untuk menjelaskan hal tersebut, penelitian ini menggunakan
konsep kelompok kepentingan, opinion maker, dan kultur senjata. Dengan
menggunakan argumentasi Right to Bear Arms, NRA berusaha untuk
memengaruhi opini publik dengan menyatakan bahwa senjata merupakan bagian
dari kultur politik bangsa Amerika. Propaganda yang dilakukan oleh NRA
melalui sosialisasi dan kampanye yang dilakukan terkait Right to Bear Arms
meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya hak kepemilikan senjata.
Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa keberhasilan NRA sebagai Opinion
Maker tidak terlepas dari kultur politik Amerika Serikat yang menganggap
amandemen kedua konstitusi dan kebebasan merupakan hal fundamental yang
tidak boleh dicederai.
ABSTRACT
The objective of the present study is to determine the role of the National Rifle
Association (NRA) as a Public Opinion Maker in Gun Control Act 2013. To
identify and analyze NRA?s roles, this study is using interest group concept,
opinion maker, and gun culture. By using ?Right to Bear Arms? argumentations,
NRA tries to influence public opinion by stating that weapons are part of
American political culture. The propaganda that is conducted by NRA within
socialization and campaign related to Right to Bear Arms has raised public
awareness about the importance of gun rights. The result of this study shows us
that the successful effort of NRA as an Opinion Maker is inseparable from
American Culture. The culture presumes that the U.S. Constitution?s Second
Amandment and liberty are such fundamental things that cannot be violated.
2016
S65173
UI - Skripsi Membership Universitas Indonesia Library