Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Data dikumpulkan melalui wawancara mendalam terhadap key informant.Penelitian ini menghasilkan tiga hasil penelitian. Pertama, terdapat beberapa kelemahan pada CFC rules Indonesia antara lain terbatasnya definisi kontrol, tidak adanya definisi low tax juridiction, tidak terdapat ketentuan penghitungan besar dividen. Kedua, terdapat beberapa perbedaan ketentuan CFC Indonesia dengan Tiongkok antara lain tentang definisi kontrol, definisi low tax juridiction, pengecualian penerapan CFC rules. Ketiga, terdapat beberapa rekomendasi OECD yang dapat dilakukan pertimbangan adopsi antara lain perluasan definisi kontrol, pembuatan ketentuan tentang low tax juridiction dan penghitungan atribusi CFC berdasarkan persentase dan periode kepemilikan. ...... This research uses qualitative approach. Data were collected through in depth interviews of key informants. This study yields three research results. First, there are some weaknesses in CFC rules of Indonesia such as limited definition of control, there is no definition of low tax juridiction, there is no provision of large dividend calculation. Secondly, there are some differences between CFC rules in Indonesia and Tiongkok such as definition of control, definition of low tax juridiction, exemption of CFC rules implementation. Third, there are some OECD recommendations that can be taken into consideration of adoption such as the expansion of the definition of control, the preparation of low tax juridiction and the calculation of CFC attribution based on the percentage and period of ownership.

Abstrak :

Penelitian ini membahas mengenai latar belakang perubahan entity approach menjadi transactional approach dalam CFC rules Indonesia. Penelitian ini menganalisis kelebihan dan juga kelemahan dari masing-masing pendekatan. Selain itu, penelitian ini juga menganalisis CFC rules Indonesia ditinjau dengan six building blocks BEPS Action Plan 3.. Metode penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif dengan analisis data kualitatif deskriptif. Hasil penelitian ini adalah pertama, perubahan pendekatan dilatar belakangi kelebihan dan kekurangan dari masing-masing pendekatan dan untuk mendorong transparansi, kepastian hukum, dan keadilan bagi wajib pajak. Kedua, terdapat beberapa rekomendasi dari BEPS Action Plan 3 baik yang sudah diterapkan, maupun belum diterapkan untuk dipertimbangkan, diantaranya mengatur lebih lanjut mengenai definsi CFC yang disertai dengan hybrid mismatch rule, mengatur lebih lanjut ketentuan trust, menerapkan tax rate exemption, meningkatkan kemampuan dan kapasitas pemerintah terkait penerapan transactional approach, memperjelas ketentuan untuk menggunakan ketentuan parent dalam menghitung penghasilan CFC, mengatur lebih lanjut ketentuan mengenai kerugian CFC, mengatur batas minimal kepemilikan bersama-sama, dan mengatur ketentuan atribusi penghasilan CFC yang berdasarkan periode kepemilikan

---

This research discusses about the background change of entity approach into transactional approach in CFC rules Indonesia by analyzing the advantages and disadvantages of each approach. In Addition, this research also discusses about the current CFC rules Indonesia reviewed by six building blocks Base Erosion and Profit Shifting Action Plan 3. The research method uses qualitative descrirptive method. This research concludes that first, the background change of entity approach into transactional approach is the advantages and disadvantages of each approach and to stimulate transparency, legal-certainty, and fairness. Second, there are some recommendation from six building blocks BEPS Action Plan 3 that have been or not been adopted that needs to be reconsidered  such as regulating the definition of CFC rules that also includes hybrid mismatch rule, regulating provision about trust, upgrading the capacity of DGT, regulating the provision to use parent provision for calculating CFC income, regulating provision about CFC losses, regulating the minimum threshold of joint ownership, and attributing the CFC income by considering period of ownership

Abstrak :
ABSTRACT
Semakin cepatnya arus globalisasi mempermudah transaksi lintas batas.Transaksi lintas batas merupakan teknik perencanaan pajak yang identik menimbulkan penghindaran pajak.Salah satu penghindaran yang bisa dilakukan adalah melakukan investasi saham melalui pendirian anak perusahaan di Luar Negeri yang tidak terdaftar di bursa atau Controlled Foreign Company CFC .Upaya yang dilakukan Indonesia dalam mengatasi hal tersebut adalah menerbitkan Kebijakan CFC terbaru yaitu PMK 107/PMK.03/2017.Di dalam kebijakan CFC terbaru memperluasdefinisi entitas dan pengendalian, yaitu skema kepemilikan CFC melalui trust serta menambahkan peraturan terkait pengendalian secara tidak langsung Indirect Control .Kedua perubahan ini merupakan konsep baru dalam peraturan perpajakan Indonesia sehingga kepastiannya perlu diperhatikan.Oleh karena itu, perlu diketahui latar belakang ketentuan terkait kepemilikan CFC melalui trustserta meninjau ketentuan tersebut dan ketentuan indirect controldari sisi asas kepastianPenelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dan data yang dikumpulkan merupakan hasil studi pustaka dan wawancara mendalam dengan key informant.Penelitian ini menghasilkan dua hasil penelitian. Pertama, terdapat beberapa latar belakang mengenai ketentuan terkait kepemilikan CFC melalui trust. Kedua, Kebijakan CFC belum memperhatikan kepastian hukum dari sisi subjek pajak, sisi prosedur, dan sisi pendefinisian terkait ketentuan kepemilikan CFC melalui trust dan indirect control.

---

ABSTRACT
The ever quicker globalization current facilitates cross border transactions. A cross border transaction is identical in giving rise to tax avoidance. One of the tax avoidance done was investing stocks through the establishment of a Controlled Foreign Company CFC . The efforts made by Indonesia in overcoming this was to publish the latest CFC Policy, PMK 107 PMK.03 2017.In the latest CFC policy expanded the definition and control of the entity, which is the ownership scheme of CFC through trust and adding regulations about Indirect Control. Both of these changes are new in taxation policy in Indonesia that its certainty needs to be concerned. Therefore, it needs to be noted about the background of the rules in relation to CFC 39 s ownership through trust and review the terms and conditions of indirect control from the principle of certainty.This research uses qualitative approaches and data collected from literature studies and in depth interviews with a key informant.This research produces two results. First, there are some backgrounds regarding the rules related to CFC 39 s ownership through trust. Second, CFC Policy hasn 39 t been paying attention to the legal certainty from the taxes subjects 39 side, procedural side, and the definition side in relation to the CFC 39 s ownership through trust and indirect control.

Abstrak :
Penelitian ini menelusuri faktor – faktor yang mendorong Malaysia-GT berkembang lebih pesat bila dibandingkan dengan Indonesia-GT dan Thailand-GT dalam skema IMT-GT (Indonesia-Malaysia-Thailand Growth Triangle). IMT-GT merupakan skema kerja sama sub-kawasan di ASEAN yang didirikan pada tahun 1993. Sempat mengalami stagnasi pada periode 1997 – 2004, IMT-GT kembali mengalami revitalisasi pada tahun 2005. Hingga berakhirnya periode pengimplementasian cetak biru pertamanya pada tahun 2016, masing-masing wilayah dalam IMT-GT telah menunjukkan perkembangan, khususnya pada bidang ekonomi. Namun, Malaysia-GT memiliki perkembangan yang paling signifikan dari ketiganya. Maka dari itu, penelitian ini menganalisis faktor di balik perkembangan ekonomi wilayah Malaysia-GT yang lebih signifikan melalui empat variabel konsep segitiga pertumbuhan, yakni; (1) Jarak Geografis; (2) Economic Complementarity dan Infrastruktur; (3) Komitmen Politik dan Partisipasi Sektor Swasta; dan (4) Keberadaan Katalis. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan analisis komparatif serta menggunakan studi pustaka dan wawancara dalam mencari data. Analisis penelitian ini menemukan adanya empat poin yang mendasari perkembangan ekonomi Malaysia-GT. Pertama, Malaysia-GT memiliki lokasi strategis yang menguntungkan dalam hal kedekatan geografis dengan dua wilayah lainnya dan mampu mengatasi hambatan geografis di antara mereka. Kedua, Malaysia-GT memiliki tingkat economic complementarity yang tinggi dengan kedua wilayah lainnya dan ditunjang oleh pembangunan infrastruktur yang memadai. Ketiga, komitmen politik Malaysia-GT dalam mengembangkan ekonomi wilayah Malaysia-GT lebih kuat dari Indonesia-GT serta Thailand-GT, yang mana hal ini berimplikasi pada partisipasi sektor swasta yang lebih besar pula. Keempat, Pemerintah Federal, ADB, serta pihak swasta dalam Malaysia-GT berhasil menunjukkan perannya yang kuat dalam mendorong perkembangan ekonomi wilayah. Dengan demikian, keunggulan yang dimiliki oleh Malaysia-GT dalam empat variabel tersebut merupakan alasan di balik perkembangan ekonomi Malaysia-GT.

---

This study explores factors that drive Malaysia-GT to develop more rapidly in comparison to Indonesia-GT and Thailand-GT in the IMT-GT (Indonesia-Malaysia-Thailand Growth Triangle) scheme. IMT-GT is a sub-regional cooperation scheme in ASEAN which was established in 1993. Had experienced stagnation in the 1997 – 2004 period, IMT-GT underwent a revitalization in 2005. Until the end of the first implementation blueprint in 2016, each region in the IMT-GT has shown steady progress, particularly in the economic field. However, Malaysia-GT has shown the most significant development of all three. Therefore, this study investigates the reasons behind Malaysia-GT’s rapid development through four growth triangle concepts variables, namely; (1) Geographical Proximity; (2) Economic Complementarity and Infrastructure; (3) Political Commitment and Private Sector Participation; and (4) Catalyst. This study uses qualitative methods with comparative analysis and uses literature and interviews in data accumulation. The analysis of this study found four points that underlie the Malaysia-GT economic development. First, Malaysia-GT has a strategic location that is advantageous in terms of geographical proximity with the other two regions and is able to overcome the geographical barriers between them. Second, Malaysia-GT has a high level of economic complementarity with the two other regions and is supported by adequate infrastructure development. Third, Malaysia-GT has a stronger political commitment in developing the region’s economy rather than Indonesia-GT and Thailand-GT, in which this aspect has implications for greater private sector participation. Fourth, the Federal Government, ADB, and private sector, as the catalysts of Malaysia-GT, has succeeded in displaying its strong role in driving the economic development. Thus, the eminence of Malaysia-GT in these four variables are the reason behind the significant development of the Malaysia-GT economy.

Abstrak :
This study aims to explain an association between the imposition of a new CFC regulation (MoF Regulation no. 107/PMK.03/2017) in Indonesia with the corporate behavior that is quantified by the foreign investment behavior and income allocation of the foreign subsidiaries, in particular on the income qualification aspect. By using the pooled least square with clustered standard of error, this study analyses the behavior of publicly listed company in Indonesia Stock Exchange from 2016-2018 and its foreign subsidiary data from Orbis by Bureau van Dijk. Evidently, there is no correlation between the imposition of the tax regulation measured by dummy variable towards the corporate behavior. Therefore, the regulators need to re-evaluate the effectivity of the current CFC regime in Indonesia.

---

Riset ini bertujuan untuk menjelaskan hubungan antara diberlakukannya peraturan terkait CFC yang baru melalui PMK 107/PMMK.03/2017 dengan perilaku perusahaan yang diukur menggunakan perilaku investasi di luar negeri dan pendapatan anak perusahaan di luar negeri, secara khusus dari aspek kualifikasi pendapatan. Dengan menggunakan pooled least square dengan clustered standard of error, riset ini menganalisis perubahan perilaku dari perusahaan publik terdaftar di Bursa Efek Indonesia dan anak perusahaan yang termuat dalam Orbis oleh Bureau van Dijk dari tahun 2016-2018. Hasilnya, tidak ada korelasi antara pemberlakukan peraturan pajak tersebut yang diukur dengan variable dummy terhadap perilaku perusahaan. Maka dari itu, pemerintah sebaiknya melakukan evaluasi terhadap efektivitas dari penerapan peraturan terkait CFC di Indonesia.

Abstrak :
Skripsi ini membahas ketentuan CFC Rules Indonesia yang diterapkan atau dilaksanakan dalam rangka mencegah penghindaran pajak. Hal ini timbul karena adanya penghindaran pajak melalui capital light dan income flight yang mudah dilakukan tanpa terawasi dan terdeteksi oleh aparat pajak. Tujuan CFC rules yaitu mencegah Wajib Pajak memindahkan penghasilannya ke luar negeri dengan mendirikan perusahaan di negara yang peraturan perpajakan longgar atau rendah. Yang menjadi objek penelitian ini mulai dari jenis-jenis penghasilannya sampai dengan upaya-upaya yang dilakukan oleh pemerintah. Ini penting karena aturan yang ada sekarang belum mencakupi atas keseluruhan jenis penghasilan CFC. Penelitian ini juga melakukan perbandingan negara lain untuk mengetahui perkembangan di negara tersebut. Dari perbandingan tersebut peneliti bisa mengambil suatu kesimpulan dan saran atas ketentuan peraturan CFC. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan desain deskriptif. Tujuan penelitian ini untuk memberikan gambaran pemahaman bagaimana penerapan ketentuan CFC Rules. Data-data penelitian diperoleh dari studi pustaka dan studi lapangan berupa wawancara. Wawancara mendalam dilakukan dengan pihak perpajakan dan ahli pajak. Hasil penelitian menyarankan yaitu melakukan perbaikan/revisi peraturan perpajakan yaitu tetap menggunakan pendekatan entitas, memperluas jenis penghasilan CFC yang tidak hanya mengatur dividen, adanya pengaturan atas kepemilikan tidak langsung, dan sebaiknya tidak menetapkan negara low tax jurisdiction, tetapi menetapkan ketentuan/syaratsyarat khusus dalam menentukan low tax jurisdiction. Saran lainnya adalah melakukan upaya peningkatan pengawasan deteksi terhadap penghindaran pajak CFC yaitu melakukan lebih banyak pendekatan ke negara low tax jurisdiction dan menyusun prosedur standar dalam melakukan pengumpulan, analisa, dan tindak lanjut atas data/informasi yang berasal dari profil-profil WPDN terkait penghindaran pajak WPDN melalui CFC.

---

The focus of this research is the CFC Rules of Indonesia that applied or executed in order to anti tax avoidance. This matter arising from tax avoidance through capital flight and income flight that are easy to be done without observed and detected by tax government institution. The goal of CFC rules that is preventing taxpayer to remove his income out to foreign company which is located in low tax jurisdiction country. The object of this research is started from types of income until efforts or action conducting by government. It is important because the existing rules do not include for all types of CFC income. This study also does comparison with another country to know the CFC rules development in another country. From comparing of the rules, researcher c a n take a conclusion and suggestion for existing rules in Indonesia. The approach used in this research is qualitative approach with descriptive type. The goal is to give a detail description how CFC rules applied in Indonesia. The data collection technique used in this research is reading of literature which focuses on the research, observation, and interview. The interview was done with tax government institution and tax expert. The suggestions of this research that are to keep using entity approach, to extend of type of CFC income that not only arrangement dividend, but also the arrangement existence for ownership of indirectly and to specify no low tax jurisdiction country, but to set down the specific requirement to determine low tax jurisdiction. Other suggestions are to improve detection tax avoidance by doing more approach to low tax jurisdiction state, and to arrange standard procedure of collecting data, analyzing, and follow up for information that comes from profile of residents who related to tax avoidance through CFC.

Abstrak :
ABSTRAK
Skripsi ini membahas bagaimana keberlakuan pembatasan kepemilikan asing terhadap penanam modal asing yang merupakan limited partners dalam private equity fund berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pembatasan kepemilikan asing belum berlaku secara efektif terhadap penanam modal asing dari private equity fund. Meskipun, secara normatif yuridis, pembatasan kepemilikan asing seharusnya berlaku terhadap penanam modal asing dari private equity fund, secara praktik, pembatasan kepemilikan asing tidak berlaku terhadap penanam modal asing tersebut.

---

ABSTRACT
This thesis examines how restrictions on foreign ownership apply to foreign investors that are limited partners in private equity fund under Law Number 25 of 2007 regarding Investment. This thesis is a normative legal research using a qualitative approach. The result of the research shows that restrictions on foreign investment have not effectively applied to foreign investors in private equity practice yet. Although restrictions on foreign investment should have legally applied to such foreign investors, in fact the restrictions did not apply to such foreign investors at all.

Abstrak :
ABSTRAK
Penelitian ini membahas mengenai latar belakang perubahan global approach menjadi designated jurisdiction approach dalam desain kebijakan CFC rule di Indonesia. Penelitian ini menganalisis kelebihan maupun kelemahan dari masing-masing pendekatan. Selain itu, penelitian ini juga membahas mengenai kelemahan pada upaya yang telah dilakukan oleh pemerintah terkait dengan kebijakan CFC rule. Metode penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif dengan analisis data kualitatif deskriptif. Hasil penelitian ini adalah terdapat kelemahan dalam CFC rule Indonesia diantaranya terkait dengan definisi entitas, definisi kontrol, dan cakupan pemilihan yurisdiksi. Oleh karena itu, untuk memperkuat CFC rule Indonesia dapat melakukan redefinisi terhadap entitas, kontrol, dan batasan pemilihan yurisdiksi.

---

ABSTRACT
This research discusses about the background change of designated jurisdiction approach into global approach in designing CFC rule policy in Indonesia. This research analyzes the advantages and disadvantages of each approach. In addition, this research also discusses the weaknesses in efforts made by the government related to CFC rule policy. The research method used qualitative descriptive method. This research concludes that there are weaknesses in Indonesian CFC rule, such as the definition of entity, definition of control, and the scope of the election of jurisdiction. Therefore, to strengthen the CFC rule Indonesia can redefine entities, controls, and limitation on the selection of jurisdictions.

Abstrak :
Adanya perusahaan yang didirikan diluar negeri yang seluruh atau sebagian sahamnya dimiliki oleh Wajib Pajak dalam negeri lazim disebut sebagai Controlled Foreign Company (CFC), CFC tidak hanya didirikan untuk tujuan bisnis namun juga dapat didirikan untuk tujuan penghindaran pajak dengan melakukan penundaan pembagian dividen atas laba yang berasal dari CFC tersebut, pencegahan atas skema penghindaran pajak melalui CFC ini diatur dengan CFC Rules. Indonesia mempunyai ketentuan CFC Rules dalam Pasal 18 ayat 2 Undang-Undang Pajak Penghasilan serta pelaksanaannya diatur dalam PMK No. 107/PMK.03/2017 yang telah direvisi dengan PMK No. 93/PMK.03/2019 karena dinilai menghambat pelaku usaha dalam berekspansi keluar negeri serta beresiko menimbulkan pemajakan berganda. Penelitian ini mengkhususkan pembahasan mengenai penerapan prinsip-prinsip dalam CFC Rules untuk menghindari tax avoidance di Indonesia serta upaya pemerintah untuk menghindari pemajakan berganda atas ketentuan tersebut guna mengetahui penerapan prinsip-prinsip dalam CFC Rules yang seharusnya untuk menghindari tax avoidance di Indonesia beresiko menyebabkan pemajakan berganda. Penelitian ini berbentuk yuridis-normatif, dengan tipe deskriptif-analitis. Simpulan yang didapat dari penelitian ini adalah bahwa prinsip-prinsip dalam CFC Rules dituangkan dalam Peraturan Menteri Keuangan, namun masih terdapat ketidakjelasan dalam menentukan objek pajak akibat penggunaan pendekatan entity approach yang memberlakukan seluruh jenis penghasilan yang berasal dari entitas CFC sebagai objek pajak yang diatur dalam PMK No. 107/PMK.03/2017 yang juga dapat menimbulkan pemajakan berganda, yang mana dicegah dengan mengubah pendekatan entity approach menjadi transactional approach yang menetapkan objek pajak sebagai penghasilan-penghasilan tertentu meliputi dividen, bunga, sewa, royalti, dan keuntungan karena penjualan atau pengalihan harta yang diatur dalam PMK No. 93/PMK.03/2019. Berdasarkan penelitian ini PMK No. 93/PMK.03/2019 telah secara jelas menentukan penghasilan yang diberlakukan, namun penetapan penghasilan tertentu dalam ketentuan tersebut perlu diperluas, agar dapat secara lengkap mencakup penghasilan-penghasilan yang memiliki resiko penggerusan basis pemajakan domestik.

---

The existence of an entity established abroad whose shares are wholly or partly owned by the resident Taxpayer is commonly referred to as a controlled foreign company (CFC), CFC is not only established for business purposes but is also established for tax avoidance purposes by distributing dividends on the profits earned originating from the CFC, the order for the tax avoidance scheme through this CFC is regulated by CFC Rules. Indonesia has regulate CFC Rules in Article 18 paragraph 2 of the income tax law, the implementation of which is regulated in a regulation of the Minister of Finance. Regulations on the implementation of CFC Rules in Indonesia were previously regulated in Minister of Finance Regulation Number 107/PMK.03/2017 as amended by Minister of Finance Regulation Number 93/PMK.03/2019. The change was made because it was considered to be inhibiting to hamper business actors in expanding business activities aboard and risked causing double taxation. This research is specifically discuss about the application of the principles in the CFC Rules to avoid tax avoidance in Indonesia and the government's efforts to avoid double taxation of these provisions. The conclusion obtained from this research is that the principles in the CFC Rules as outlined in the Minister of Finance Regulation which is a derivative of Article 18 paragraph 2 of the Income Tax Law, but there is still uncertainty in determining tax objects due to the use of an entity approach that applies all types The stage originating from the CFC entity as a tax object is regulated in Minister of Finance Regulation Number 107/PMK.03/2017 which can also lead to double taxation, which is prevented by changing the entity approach to a transactional approach that defines tax objects as stages originating from CFC entities as regulated in Minister of Finance Regulation Number 93/PMK.03/2019.

Abstrak :
Penelitian ini menguji pengaruh diversitas Direksi dan Dewan Komisaris terhadap kinerja perusahaan yang dilihat berdasarkan kebangsaan, gender, dan proporsi komisaris independen. Sampel penelitian ini adalah 274 perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia BEI pada tahun 2015. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa proporsi Direksi perempuan dan proporsi Komisaris Independen berpengaruh positif terhadap kinerja perusahaan yang diukur dengan Tobin's Q. Selain itu penelitian ini juga menunjukkan bahwa proporsi Direksi asing pada perusahaan dengan 100 pemegang saham domestik memberikan dampak positif yang lebih besar dibandingkan dengan perusahaan dengan kepemilikan asing. Sedangkan diversitas Direksi dan Dewan Komisaris tidak berpengaruh terhadap kinerja perusahaan yang diukur dengan ROE. ......This study examined the effect of Directors and Board of Commissioners diversity on firm performance views based on nationality, gender, and proportion of Independent Commissioner. This study using a sample of 274 listed firm in Indonesia Stock Exchange in 2015. The result of this study indicates that the proportion of woman Directors and the proportion of Independent Commissioners have positive impact on firm performance measured by Tobin's Q. In addition, this study also indicates that the proportion of foreign Directors in a firm with 100 domestic ownership has greater positive impact than in a firm with foreign ownership. On the other hand, Directors and Board of Commissioners diversity does not have any impact on firm performance measured by ROE.