Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
Penelitian ini membahas mengenai bagaimana perlindungan hukum bagi Trader Foreign Exchange atau Forex yang ditawarkan Expert Advisor tanpa izin Bappebti oleh Pelaku Usaha Jasa Expert Advisor pada pasar Valuta Asing atau Foreign Exchange. Penelitian ini disusun menggunakan metode penelitian normatif, yaitu dalam menemukan hasilnya dilakukan pendekatan melalui perundang-undangan (statute approach). Berdasarkan hasil penelitian ini adalah bahwasanya menurut Pasal 2 dan Pasal 4 Peraturan Bappebti Nomor 12 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Penyampaian Nasihat Berbasis Teknologi Informasi Berupa Expert Advisor di Bidang Perdagangan Berjangka mewajibkan untuk setiap Expert Advisor memiliki perizinan dari Bappebti. Namun, sampai saat penelitian ini dibuat tidak ada Expert Advisor pada Foreign Exchange yang memiliki izin Bappebti, sehingga dapat dipastikan semua Expert Advisor yang ditawarkan Pelaku Usaha Jasa Expert Advisor pada Foreign Exchange kepada Trader Forex adalah ilegal atau tidak berizin Bappebti. Penawaran tersebut merupakan Perbuatan Melawan Hukum menurut Pasal 1365 KUHPerdata karena telah memenuhi unsur-unsur di dalam pasal tersebut. Upaya untuk mengurangi Expert Advisor tidak berizin Bappebti dapat dilakukan melalui litigasi dan non-litigasi. Simpulan penelitian ini adalah Expert Advisor wajib memiliki perizinan dari Bappebti, Penawaran Expert Advisor yang belum memiliki perizinan tersebut merupakan Perbuatan Melawan Hukum menurut Pasal 1365 KUHPerdata dan Upaya untuk mengurangi Expert Advisor tidak berizin Bappebti melalui litigasi adalah mengajukan gugatan kepada Pengadilan Negeri terhadap perbuatan melawan hukum Pelaku Usaha Jasa Expert Advisor ilegal pada Foreign Exchange dan/atau membuat laporan kepada Kepolisian RI dan Satgas PASTI, sedangkan melalui non-litigasi adalah pemerintah yang berkoordinasi melalui Satgas PASTI, Pelaku Usaha Jasa Expert Advisor mengajukan permohonan perizinan kepada Bappebti, dan Masyarakat menerapkan prinsip 2L yaitu Legal dan Logis terhadap penawaran tersebut. ......This research discusses the legal protection for Foreign Exchange or Forex Traders offered by illegal or Expert Advisors not licensed by Bappebti by Expert Advisor Service Business Entities in the Foreign Exchange market. The research is conducted using a normative research method, which involves finding results through a legal approach (statute approach). Based on the results of this study, according to Article 2 and Article 4 of Bappebti Regulation No. 12/2022 on the Implementation of Information Technology-Based Advice Delivery in the Form of Expert Advisors in the Sector of Futures Trading, mandatory each Expert Advisor to have a license from Bappebti. However, as of the time of this research, no Expert Advisor in the Foreign Exchange market has obtained a license from Bappebti, so it is confirming that all Expert Advisors offered by Expert Advisor Service Business Entities on Foreign Exchange to Forex Traders are illegal or not licensed by Bappebti. This offer constitutes a Tort/Unlawful Act under Article 1365 of the Civil Code because it fulfilled the elements mentioned in that article. Efforts to reduce Expert Advisors not licensed by Bappebti can be made through litigation and non-litigation. This research concludes that Expert Advisors must have a license from Bappebti, and offering Expert Advisors without such a license constitutes a Tort/Unlawful Act under Article 1365 of the Civil Code and Efforts to reduce Expert Advisors not licensed by Bappebti through litigation involve filing a lawsuit with the District Court against the unlawful actions of illegal Expert Advisor Service Business Entities in Foreign Exchange or reporting to the Indonesian National Police and the Satgas PASTI, while through non-litigation involve coordination by the government through the Satgas PASTI, Expert Advisor Service Business Entities to submit licensing applications to Bappebti and the public applies the 2L principle, namely Legal and Logical in response to such offers.

Abstrak :
Local Currency Settlement (LCS) merupakan salah satu kebijakan moneter Bank Indonesia (BI) di pasar valuta asing Indonesia dalam menekan risiko nilai tukar eksternal berupa penyelesaian transaksi menggunakan mata uang lokal selain Dolar Amerika Serikat (USD). Dalam penelitian ini, diangkat pokok permasalahan, yaitu bagaimana pengaturan dan implementasi hukum dari pelaksanaan LCS dalam mekanisme penyelesaian transaksi valuta asing di Indonesia. Bentuk penelitian dalam skripsi ini bersifat doktrinal dengan didukung oleh alat pengumpulan data berupa bahan pustaka dan wawancara. Simpulan yang didapat dari penelitian ini adalah: 1. pengaturan LCS telah diatur dalam Peraturan Bank Indonesia Nomor 22/12/PBI/2020 tentang Penyelesaian Transaksi Bilateral Menggunakan Mata Uang Lokal melalui Bank (PBI LCS); dan 2. Implementasi hak dan kewajiban serta tanggung jawab hukum Pelaku dalam pelaksanaan LCS sudah terlaksana dengan baik sesuai dengan pengaturan induknya. Meski telah menunjukkan perkembangan dalam implementasi LCS, masih ditemukan permasalahan hukum seperti belum diaturnya pelindungan hukum terhadap terjadinya risiko gagal bayar serta keterbatasan cakupan dari pengaturan LCS. Beberapa saran yang diberikan, antara lain: 1. BI harus dapat mengakomodasi pengaturan LCS yang memperluas cakupan transaksi dari sisi produk dan dari sisi pelaku; dan 2. BI bersama seluruh pemangku kepentingan, termasuk tetapi tidak terbatas pada yang tergabung dalam Satuan Tugas Nasional LCS, Bank-Bank ACCD di Indonesia, dan juga otoritas bank sentral Negara Mitra harus secara aktif mensosialisasikan mekanisme LCS dengan menawarkan efisiensi transaksi tanpa harus melakukan konversi ganda ke USD. ......Local Currency Settlement (LCS) is one of the monetary policies of Bank Indonesia (BI) in Indonesia's foreign exchange market in suppressing external exchange rate risks in the form of settlement of transactions using local currencies other than the United States Dollar (USD). In this research, the subject matter is raised, namely how the legal arrangements and implementation of the implementation of LCS in the foreign exchange transaction settlement mechanism in Indonesia. The form of research in this thesis is doctrinal in nature supported by data collection tools in the form of library materials and interviews. The conclusions obtained from this research are: 1. the LCS arrangement has been regulated in Bank Indonesia Regulation Number 22/12/PBI/2020 concerning Bilateral Transaction Settlement Using Local Currency Through Banks (PBI LCS); and 2. the implementation of the rights and obligations and legal responsibilities of the Actors in the implementation of LCS has been carried out properly in accordance with the parent regulation. Although it has shown progress in the implementation of LCS, there are still legal problems such as the lack of legal protection against the risk of default and the limited scope of the LCS regulation. Some suggestions are given, among others: 1. BI must be able to accommodate LCS arrangements that expand the scope of transactions in terms of products and actors; and 2. BI together with all stakeholders, including but not limited to those who are members of the LCS National Task Force, ACCD Banks in Indonesia, and also the central bank authorities of Partner Countries must actively socialize the LCS mechanism which offers transaction efficiency without having to do double conversion with USD.

Abstrak :
Tanggal 28 Desember 1964 merupakan lembaran baru dalam sejarah devisa dan berlakunya pedoman untuk mengatur lalu lintas devisa. Semua itu diatur didalam Undang-undang tentang peraturan lalu lintas devisa No. 32 tahun 1964. Buku ini memberi gambaran yang jelas tentang alasan dikeluarkannya peraturan tersebut dan memberi penjelasa devisa secara lengkap.

Abstrak :
Skripsi ini membahas masalah hukum terkait transaksi derivatif valuta asing dalam perbankan di Indonesia. Transaksi derivatif valuta asing mempunyai karakteristik yang khusus jika dibandingkan dengan transaksi derivatif biasa. Transaksi derivatif valuta asing mempunyai kemampuan untuk melakukan lindung nilai terhadap fluktuasi kurs valuta asing guna memperkecil risiko dalam kegiatan dagang ekspor impor. Transaksi Derivatif valuta asing juga berguna untuk meningkatkan potensi keuntungan yang dapat diraih namun disisi lain dalam keadaan tertentu seperti krisis, juga dapat menimbulkan kerugian karena bergantung pada fluktuasi kurs mata uang asing. Hasil penelitian dalam skripsi ini menyimpulkan bahwa kerugian yang diakibatkan ketidakpastian pergerakan ekonomi global dalam transaksi derivatif valuta asing dapat diminimalisir sehingga tujuan lindung nilai dari transaksi derivatif valuta asing dapat terlaksana. ......This Thesis review legal issues on foreign exhange derivative transaction in Indonesia. ini membahas masalah hukum terkait transaksi derivatif valuta asing dalam perbankan di Indonesia. Foreign exhange derivative transaction have more specific characteristic than normal derivative transaction. Foreign exhange derivative transaction have function to hedge exchange rate fluctuation to minimize international trade risk. Foreign exhange derivative transaction can also be used to maximize profit potential. However on certain circumstances, it can cause loss because it depend on exchange rate fluctuation. As a transaction with relatively bigger risk than normal derivative transaction, legal certainty and good law enforcement will be needed to ensure trust for Indonesia Bank. The result of research on this thesis conclude that loss caused by golbal economy uncertainty can be minimized to make the purpose of hedging by foreign exhange derivative transaction can be done succesfully.

Abstrak :
Untuk mengatasi penawaran investasi berkedok robot trading forex di Indonesia, Bappebti menerbitkan Peraturan Bappebti Nomor 12 Tahun 2022. Terkait dengan regulasi tersebut, IOSCO sudah memiliki suatu standar untuk anggota IOSCO dalam menyusun kerangka hukum dalam hal penggunaan Artificial Intelligence dan Machine Learning, yang tertuang ke dalam enam measure pada IOSCO Guidance. Uni Eropa, United Kingdom, dan Singapura, juga memiliki regulasi serupa, sehingga dalam penelitian ini dibahas mengenai kesesuaian pengaturan terkait  robot trading forex di Indonesia dengan standar IOSCO, serta perbandingan regulasi di Uni Eropa, United Kingdom dan Singapura, untuk menjadi evaluasi di Indonesia. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif, dengan metode pendekatan perbandingan. Studi pustaka dan wawancara juga dilakukan sebagai metode pengumpul data. Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa pengaturan pada masing-masing yurisdiksi menitikberatkan pada hal yang berbeda. Regulasi di Indonesia lebih mengatur secara menyeluruh mengenai transparansi, dibandingkan dengan peraturan di yurisdiksi lain. Namun, juga terdapat hal penting yang belum dan perlu untuk diatur, yaitu adanya fitur kill switch dan standar keterampilan, keahlian, dan pengalaman dari perusahaan. Oleh karena itu, evaluasi mengenai regulasi yang sudah ada diperlukan agar bisa menjadi lebih komprehensif dan menyeluruh, sehingga dapat melindungi para pihak dalam investasi dengan menggunakan robot trading. ......To tackle investment offers disguised as forex trading robots in Indonesia, Bappebti issued Bappebti Regulation Number 12 of 2022. In relation to that, IOSCO already has a standard to be used in crafting legal frameworks for IOSCO members regarding the use of Artificial Intelligence and Machine Learning. These guidelines are outlined in six measures in the IOSCO Guidance. EU, UK, and Singapore also have similar regulations. This research discusses the suitability of regulations related to forex trading robots in Indonesia using IOSCO standard, and comparison of regulations in EU, UK, and Singapore to evaluate the regulations in Indonesia. The research method used is normative juridical, with a comparative approach, and literature review and interviews as data collection methods. Based on the research conducted, the regulations in each jurisdiction emphasize different aspects. The regulations in Indonesia focus more comprehensively on transparency compared to other jurisdictions. However, there are also essential aspects that still need to be regulated, such as kill switch feature and standards for the skills, expertise, and experience of the companies involved. Therefore, the existing regulations needs to be evaluated to make them more comprehensive and to ensure the protection of all parties involved in investments using trading robots.

Abstrak :
Salah satu jasa perbankan atau produk perbankan yang tersedia di bank-bank di Indonesia adalah tabungan atau rekening valas. Indonesia memiliki peraturan-peraturan yang mengatur dan mendasari praktik dari jasa perbankan tersebut, baik yang berupa Peraturan BI maupun Peraturan dan Surat Edaran yang dikeluarkan oleh OJK. Berdasarkan peraturan-peraturan tersebut, tidak hanya WNI saja yang dapat memiliki rekening valas di Indonesia, tetapi WNA juga diizinkan untuk memiliki rekening valas di Indonesia, dengan persyaratan yang berbeda. Dalam penelitian ini, yang menjadi fokusnya adalah bagaimana penerapan Customer Due Diligence (CDD) dalam ketentuan bagi WNA yang membuka rekening valas di Indonesia sebagai upaya meminimalisasi tindak pidana pencucian uang. Penelitian ini bersifat kualitatif dengan menggunakan metode yuridis normatif melalui studi kepustakaan terhadap berbagai bahan hukum primer, berbagai data sekunder, dan wawancara. Dari penelitian ini didapat kesimpulan bahwa ketentuan pembukaan rekening asing oleh WNA yang diterapkan oleh bank lebih banyak mengacu kepada PBI No. 14/27/PBI/2012 dan SEBI No. 15/21/DPNP, meskipun telah dikeluarkan ketentuan baru yaitu SE-OJK No. S-246/D.01/2015. Selain itu, Bank Mandiri dan Bank CIMB Niaga secara keseluruhan sudah cukup baik dalam menerapkan prinsip CDD sebagai upaya minimalisasi TPPU di setiap kegiatan usahanya, tidak terkecuali kepada nasabah WNA. ......One of the banking services that available in Indonesian banks is foreign currency account. Indonesia already has the regulations that governing and underlying the practice of the banking services, either in the form of BI Regulations, also Regulations and Circular Letter issued by OJK. Based on these regulations, not only Indonesian citizens who may have foreign currency accounts in Indonesia, but foreigners are also allowed to have foreign currency accounts in Indonesia, but with different requirements. In this study, the focus is the implementation of Customer Due Diligence (CDD) on the provisions for foreigners who open foreign currency accounts in Indonesia, in the effort to minimize money laundering. This research is qualitative using normative juridical method, through the study of the various sources of primary law as well as secondary data and interviews. This research concluded that the provisions of the opening of foreign accounts by foreigners, which is implemented by banks mostly refer to PBI No. 14/27/PBI/2012 and SEBI No. 15/21/DPNP, although OJK has issued new regulations, SE-OJK No. S-246 /D.01/2015. In addition, Bank Mandiri and Bank CIMB Niaga overall has been good enough in applying the principles of CDD as an effort to minimize the AML in their business activities, as well as to the foreign customers.