Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Tulisan ini menganalisis secara rinci mengenai inkonsistensi dalam aspek hukum sebagai salah satu bentuk risiko dalam PMA pada proyek pembangunan IKN Nusantara beserta konsekuensi yang dapat terjadi terkait dengan hal tersebut. Penelitian ini disusun dengan menggunakan metode penelitian doktrinal. Dari penelitian yang dilakukan, diketahui bahwa terdapat permasalahan terkait dengan pendanaan proyek IKN, khususnya yang bersumber dari investor asing. Hingga saat ini belum terdapat bukti konkrit PMA di proyek IKN Nusantara. Sebelumnya Pemerintah Indonesia sempat mengklaim bahwa terdapat banyak investor asing yang menyatakan minatnya untuk berinvestasi di proyek IKN. Namun, baru-baru ini justru Pemerintah menyatakan pernyataan yang berkontradiksi dengan klaim pemerintah sebelumnya. Bahwa saat ini belum ada PMA di proyek IKN. Terdapat suatu kejanggalan dalam hal tersebut karena pemerintah sendiri telah memberikan banyak insentif bagi para investor asing yang ingin berinvestasi di proyek IKN. Pemerintah juga pada dasarnya telah berupaya memberikan kepastian hukum bagi para investor dengan adanya UU IKN dan PP 12/2023. Berdasarkan hal tersebut, diketahui bahwa terdapat suatu inkonsistensi hukum yang dapat mendasari keputusan investor asing untuk tidak atau belum melakukan PMA di proyek IKN. UU IKN dan PP 12/2023 yang penyusunannya dinilai problematik telah menciptakan suatu ketidakpastian tersendiri bagi para investor. Penulis juga memberikan contoh perbandingan kegagalan negara-negara lain dalam memindahkan ibu kotanya dalam tulisan ini untuk memberikan gambaran konkrit terkait permasalahan dalam proyek IKN.

---

This paper analyzes regarding the legal inconsistency as a form of risk in Foreign Investment in the Nusantara National Capital development project and the consequences that could occur related to that matter. This research was completed by using doctrinal research method. From the research, it is known that there are problems related to the funding of the Nusantara National Capital project, especially those originated from foreign investors. To date there has been no concrete evidence of Foreign Investment in the Nusantara National Capital project. Previously, the Government of Indonesia had claimed that there were many foreign investors who expressed their interest in investing in the Nusantara National Capital project. However, recently the government has made a statement that contradicts the previous claim. That there is currently no Foreign Investment in the Nusantara National Capital project. There is an inconsistency in this matter since the government itself has provided many incentives for foreign investors who invest in the Nusantara New Capital City project. The government has also tried to provide legal certainty for investors with the existence of Capital City Law and GR 12/2023. Based on that, it is known that there is a legal uncertainty that underlies the decision of foreign investors who decide not to conduct Foreign Investment in the Nusantara National Capital project. The Capital City Law and GR 12/2023, whose formulation is considered problematic, have created uncertainty for investors. The author also provides comparative examples of other countries' failures in moving their capital cities in this writing to provide a concrete overview of the problems in the Nusantara National Capital project."

"Sistem keuangan internasional telah mengalami perkembangan sejak dua dekade terakhir akibat adanya deregulasi pada pasar keuangan internasional dan semakin tidak ketatnya capital control dari masing-masing negara menyebabkan investasi internasional ikut berkembang. Investasi internasional masing-masing negara ASEAN berkembang seiring perkembangan investasi internasional Amerika Serikat dan Jepang. Penelitian ini mencoba mengkaji lebih jauh determinan-determinan yang mempengaruhi aliran investasi portfolio internasional dan bagaimana investor masing-masing negara anggota ASEAN, Amerika Serikat dan Jepang melakukan pilihan dalam international portfolio holding dengan menggunakan Gravity Model. Pada penelitian ini, aliran investasi portfolio internasional yang akan diteliti dibatasi pada aliran investasi portfolio internasional Indonesia dari negara-negara ASEAN (yaitu Filipina, Malaysia, Singapura, dan Thailand), Amerika Serikat dan Jepang. Data yang digunakan adalah data sekunder yang bersumber dari institusiinstitusi yang terkait dengan penelitian. Periode data tersebut yaitu dari 1992 sampai dengan 2005. Dalam penelitian ini menjelaskan bahwa Gravity Model tidak dapat menjelaskan dengan baik aliran investasi portfolio internasional Indonesia dari Filipina, Malaysia, Singapura, dan Thailand, Amerika Serikat dan Jepang. Fenomena Home bias ternyata terjadi pada para investor di Amerika Serikat, Jepang, Malaysia, Singapura, Thailand dan Filipina."

"ABSTRAKInvestasi asing Iangsung pada sektor pertanian di Indonesia mengalamipasang surut. Pada periode tahun 1980-1985, nllai FDI sektor pertanian relatifrneningkat. Pada periode 1986-1990, nllai FDI sektor pertanian tems menlngkat danmencapai angka pada kisaran 100 juta US dolar, meskipun pada tahun 1988,kembali turun drastis, yang salah satunya dlsebabkan oleh mulai tumbuh pesatnyasektor Industri di Indonesia. Periode selanjutnya terus mengalami peningkatan, yangpada puncaknya adalah pada tahun 1996, dlmana nilai FDI sektor pertanianmencapal nllai tertinggi, yaltu 1521,6 juta US dollar. Dan pada saat krisis tahun1997, FDI cenderung mengalami penurunan secara signlflkan, meskipun padasesekali waktu juga mengalami peningkatan kembali. Pada sisl lain, bersamaandengan krisis moneter 1997 sektor pertanian mau tidak mau harus menerimalimpahan tenaga kerja dari sektor industri yang terpaksa berhenti bekerja karenaterkena PHK. Dengan demlklan, pentlng untuk melakukan kajian secara mendalamtentang FDI sektor pertanian di Indonesia termasuk faktor-faktor apakah yangmernpengaruhi FDI sektor pertanlan tersebut.Perumusan masalahnya adalah (1) Faktor-faktor ekonomi apakah yangmempengaruhi investasi asing Iangsung pada sektor pertanian di Indonesia ? (2)Sejauh mana faktor-faktor ekonomi tersebut mempengaruhi investasi asing Iangsungpada sektor pertanian di Indonesia ?. Untuk menjawab permasalahan tersebut,dlgunakan metodologi literatur review untuk mengetahuan faktor-faktor yangmempengaruhl FDI, khususnya faktor ekonomi dan anallsts Co-Integrasl, dlmanapersamaan regresi co-integrasinya adalah FDIF, = bg + b1EXAC¢ + b2RGDP, +b3ERUS, + b.,DINR, + b5FINR, + b5CINP, + s,_Adapun pengujiannya dllakukan denganpengujian Unit Root dan pengujian Co-Integrasi dengan mengunakan metodeJohansen Test.Berdasarkan pada hasil analisis data, dengan pengujlan stasloneritasdldapatkan bahwa data stasioner pada derajat satu baik untuk pertimbangankonstan dan konstran dengan trend pada level signilikansi 1%. Sedangkan pada ujfco-lntegrasl Johansen Test, seluruh variabel signlflkan secara statistik pada levelsignilikansi, 5% dan degree of freedom, d.f 23 (25-1-1) terhadap pembentukan FDI.Dan diketahul bahwa t tabel adalah sebesar 2,069. Sedangkan dllihat dari arahparameter semua variabel memlliki arah yang sama dengan hlpotesa dalam jangkapanjang, kecuali LCINP. Dalam jangka panjang perilaku pernbentukan FDIdipengaruhi seberapa besar LEXAC, LRGDP, LERUS, DINR, FINR dan LCINP.Sehingga diketahui ; kenaikan ekspor sektor pertanian 1% dalam jangkapanjang mengakibatnya kenaikan FDI pertanlan sebesar 2.49%, kenaikanpertumbuhan ekonomi 1% dalam jangka panjang akan berdampak pada peningkatanFDI pertanian sebesar 6.5%, depreslasi nilai tukar 1% dalam jangka panjang akanberdampak pada menurunnya FDI pertanian sebesar 7.44%, kenaikan suku bungakredit dalam negeri untuk lnvestasi sebesar 1% dalam jangka panjang akanberdampak pada kenaikan FDI pertanian sebesar 0.4%, kenaikan suku bunga Iuarnegeri untuk kredlt investasi 1% dalam jangka panjang akan berdampak padamenurunnya FDI pertanian sebesar 0.8%, dalam jangka panjang kenaikan IHKsebesar 1% terhadap peningkatan FDI pertanian mencapal 12%. Hal ini dikarenakansetiap kenaikan harga maslh dapat ditutupi oleh kenaikan pertumbuhan ekonomi danselanjutnya tldak berdampak pada menurunnya daya beli masyarakat.

---

"

"Penelitian ini bertujuan untuk menganalisa pengaruh dari kepemilikan institusi asing terhadap volatilitas imbal hasil saham dengan dikontrol oleh variabel kepemilikan pemerintah domestik, kepemilikan institusi domestik, kepemilikan individu domestik, ukuran perusahaan, turnover saham, dan leverage perusahaan. Penelitian ini menggunakan metode regresi data panel. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kepemilikan institusi asing dapat meningkatkan volatilitas return perusahaan terdaftar di Bursa Efek Indonesia bahkan setelah dikontrol oleh struktur kepemilikan yang lengkap, ukuran perusahaan, turnover, dan tingkat hutang perusahaan.

---

This study aims to analyze the impact of foreign institutional ownership toward stock return volatility with government ownership, domestic institutional ownership, domestic individual ownership, firm size, stock turnover, and firm leverage as control variables. This study use panel regression method.

The result of this study show that foreign institutional ownership increases stock return volatility of listed companies in Indonesia Stock Exchange even after controlling for a complete ownership structure, firm size, turnover, and leverage. "

"Polemik terkait investasi asing di tengah masyarakat difasilitasi oleh inkonsistensi pemberitaan di media dan kemunculan berita-berita provokatif. Meski demikian, bagaimana mekanisme informasi mempengaruhi sikap terhadap investasi asing belum banyak dielaborasi. Penelitian survei-eksperimental between-subjects dilakukan untuk mengetahui bagaimana konten informasi politik dalam pemberitaan media multimodal yang berisi ancaman simbolis dan ekonomi (realistis) dari dua negara investor yang berbeda (Tiongkok dan Arab Saudi) dapat mempengaruhi pembentukan sikap individu terhadap kebijakan investasi asing. Empat jenis persepsi ancaman diteliti pengaruhnya berdasarkan Integrated Threat Theory [1] – yaitu ancaman simbolis (ancaman terhadap nilai-nilai dalam kelompok), ancaman ekonomi (ancaman realistis terhadap sumber daya kelompok), kecemasan dalam hubungan antarkelompok, dan stereotip negatif. Dengan menggunakan media survei daring, 378 partisipan terbagi ke dalam 4 kelompok dengan desain 2 (cue Tiongkok, cue Arab Saudi) x 2 (ancaman simbolis, ancaman ekonomi) dan satu kelompok kontrol. Pengujian hipotesis dilakukan dengan ordinary least square path analysis menggunakan PROCESS Macro SPSS. Analisis mediasi menunjukkan pemaparan informasi berisi ancaman mempengaruhi pembentukan sikap negatif terhadap investasi asing hanya melalui pemrosesan sistematis dengan mengaktivasi persepsi ancaman ekonomi dan simbolis. Meski demikian, pengaruh pemaparan informasi pada sikap terhadap investasi asing ini hanya terjadi pada kelompok yang menerima informasi ancaman ekonomi (β = 0,269; BootSE = 0,078; 95% CI [0,118; 0,428]) dan ancaman simbolis (β = 0,098; BootSE = 0,044; 95%CI [0,013; 0,188]) yang berasal dari investor Tiongkok. Hasil ini mengindikasikan dukungan terhadap investasi asing masih tidak terlepas dari pengaruh sentimen etnis yang mengakar di Indonesia.

---

Foreign investment has always been a polemic in Indonesian public, facilitated by inconsistency and provocative tones on several media outlets. Yet, how this information can influence people's attitude towards foreign investment has not been explored. Between-subjects survey-experimental study was conducted to understand how political information containing economic (realistic) and symbolic threats of foreign investment on multimodal news from two different countries (China and Saudi Arabia) can influence attitude towards foreign investment. Four threats perceived were derived from Integrated Threat Theory-- symbolic threat (threat towards ingroup values), economic threat (realistic threat towards ingroup‘s resources), intergroup anxiety and negative stereotypes. Using online survey platform, 378 participants were grouped into 4 experimental groups with 2 (cue: China, Saudi Arabia) x 2 (threat: symbolic, economic) with 1 control group. Hypothesis were tested using ordinary least square path analysis with PROCESS Macro for SPSS. Mediation analysis showed exposure to threat laden information influences the formation of negative attitude towards foreign investment through systematic processing by activating both economic and symbolic threat perceptions. This effect only appeared on participants exposed by information containing economic threat (β = 0,269; BootSE = 0,078; 95% CI [0,118; 0,428]) and symbolic threat (β = 0,098; BootSE = 0,044; 95%CI [0,013; 0,188]) from China. This result indicates that support towards foreign investment is still heavily related to ethnic sentiment deeply rooted in Indonesia."

"Investasi asing yang masuk ke Indonesia dan China umumnya mempunyai dua sifat, relokasi industri dan pasar domestik. Tujuan skripsi ini adalah melihat sifat investasi asing yang masuk ke China dan Indonesia dari negara maju (Amerika Serikat dan Jepang), NIE (Singapura, Taiwan, Hongkong dan Korea Selatan). Dalam menganalisa sifat investasi asing di Indonesia dan China, digunakan model regresi Kojima sederhana yang mengkaitkan variabel perdagangan internasional dengan variabel investasi asing, pendapatan nasional dan investasi domestik. Data yang dipergunakan adalah data agregatif sektor non migas. Uji kausalitas di-lakukan untuk mempertajam analisa hubungan variable perdagangan internasional dan investasi asing di Indonesia. Hasil regresi investasi asing di China dan Indonesia umumnya bersifat relokasi industri. Namun bila dirinci berdasarkan asal negara, terdapat perbedaan sifat investasi asing di China dan Indonesia. Investasi asing Singapura di China berorientasi pasar domestik (sama seperti investasi asing Amerika Serikat di Indonesia Indonesia dan China) namun di Indonesia bersifat relokasi industri. Proses relokasi industri secara umum terjadi di Indonesia dan China, dengan perbedaan investasi asing dari Singapura. Namun China berhasil membangun eko-nominya dengan lebih berorientasi keluar. Kebijakan desentralisasi yang terjadi di China mendorong keber-hasilan perekonomian China. Indonesia perlu terus melakukan deregulasi terutama memangkas birokrasi per-ijinan disamping membangun sumber daya manusia yang tangguh."

"Investasi merupakan salah satu pilihan bagi para investor untuk mengembangkan aktivitas perusahaan. Investasi terdiri dari investasi dalam negeri dan investasi luar negeri. Setiap negara berusaha untuk menarik perhatian investor untuk meningkatkan ekonominya termasuk Indonesia. Di Indonesia, peraturan tentang investasi diatur dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal. Dalam peraturan ini, beberapa aktivitas diatur oleh pemerintahan. Para investor dilengkapi dengan hak atas tanah untuk menarik perhatian para investor di Indonesia. Ada 3 tipe dari hak atas tanah yang diberikan oleh pemerintah kepada para investor asing yaitu hak guna usaha, hak guna bangunan, dan hak pakai. Untuk menarik investor asing menanamkan modal mereka di Indonesia, maka pemerintah Indonesia memberikan perlindungan dan fasilitas-fasilitas kepada mereka. Tanah merupakan salah satu modal bagi perkembangan kegiatan investasi sehingga diperlukan kepastian hukum tentang pemberian hak atas tanah. Sebaliknya hukum pertanahan juga dapat berubah seiring dengan kebutuhan investasi yakni hukum itu dapat dibuat sesuai dengan kebutuhan investasi guna menarik para investor ke dalam negeri. Pemberian hak atas tanah dalam rangka penanaman modal pengaturannya sebelum lahirnya Undang- Undang Nomor 25 Tahun 2007 diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1967 tentang Penanaman Modal Asing dan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1968 tentang Penanaman Modal Dalam Negeri, pelu diganti karena sudah tidak sesuai dengan percepatan perkembangan ekonomi dan pembangunan hukum nasional, khususnya di bidang investasi. Kenyataan dibandingkan dengan Undang-Undang Penanaman Modal Asing dan Undang-Undang Penanaman Modal Dalam Negeri, Undang- Undang Penanaman Modal memberikan hal yang baru yaitu semakin terbuka dan ramah terhadap pemodal asing. Setidaknya Undang-Undang Penanaman Modal Asing masih menutup pintu bagi penguasaan asing terhadap cabang-cabang produksi yang penting dan menguasai hajat hidup orang banyak. Berpijak pada azas perlakuan yang sama, Undang-Undang Pananaman Modal tidak lagi membuat perbedaan perlakuan antara investor asing dan investor lokal tapi memberikan perlakuan yang sama terhadap investor dari negara manapun. Padahal kondisi riel masyarakat kita sangat timpang saat dihadapkan pada kekuatan modal asing. Perlakuan sama ini akhirnya mengundang protes dari berbagai kalangan yang akhirnya mengajukan Judicial Review khususnya pasal 22 tentang pemberian hak atas tanah karena dianggap menjual tanah kepada pihak asing, yang kemudian isi pasal tersebut dibatalkan oleh Putusan Mahkamah Konstitusi.

---

Investment is one of many options from which investor will be able to expand their corporate activities. Investor may invest through domestic investment or foreign investment. All countries desire to attract investors to boost their economy, including Indonesia. In Indonesia, investment law is regulated in Investment Act. No. 25 Year 2007. In this regulation, some facilities are given from the government. Investors are facilitated with land right by the government to stimulate their interest for investing in Indonesia. Provisions concerning land is regulated in Land Act. No. 5 Year 1960. There are three types of land right given to the foreign investors : the Cultivation Rights Title, the Building Rights Title, and the Right to use Title. However, the aforementioned land act is outdated and thus unable to give the protection as their guidelines. They need the best facilities and protection from government. Therefore, the government have to give their best effort to provide investor with through protection. Land is one of fund for growth investment activity that required for legal certainty on the granting of land rights. Otherwise land law can change in time with investment need specifically is law can made appropriate for investment need to attract the investor to our country. Giving land rights in order for changing investment before the statute No. 25 year 2007 is set in statute No. 1 year 1967 about foreign investment and statute No. 6 Year 1968 about domestic investment, need change because is not same with our economical growth and law national development, especially in investment sector. In fact, compare with statute foreign investment and statute domestic investment, statute investment give new breakthrough that open more wide and hospitable for foreign investor. At least the Foreign Investment Law was still closed the door to foreign control of production branches are important and fundamental for parking. Based on the principle of equal treatment, Investment Law no longer make a difference in treatment between foreign investors and local investors, but give equal treatment to investors from any country. But the truth condition of our society is paralyzed when confronted with the power of foreign capital. This same treatment eventually provoke protests from various circles who eventually filed a judicial review to a particular article 22 regarding the granting of land rights because they are selling land to foreigners, who then fill the article canceled by the Constitutional Court decision."