Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Kejahatan dalam berbahasa, yang dilontarkan oleh individu maupun organisasi dengan maksud dan tujuan negatif, dapat ditemukan di kehidupan sehari-hari termasuk di media sosial. Twitter merupakan salah satu platform media sosial yang banyak digunakan oleh masyarakat untuk berpendapat dan berdiskusi apabila ada isu yang sedang diperbincangkan dalam tagar-tagar yang digunakan untuk memudahkan mereka tetap berada dalam satu topik yang sama. Penelitian ini membahas kejahatan bahasa dalam platform media sosial Twitter ketika terdapat isu kebijakan nitrogen di Belanda yang menyebabkan protes dari berbagai kalangan masyarakat Belanda, khususnya para petani. Rumusan permasalahan penelitian ini adalah bagaimana kejahatan bahasa mengenai isu tersebut. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif dengan data berupa cuitan dengan tagar #boerenprotesten dan #stikstofdebat pada periode 27 Agustus hingga 7 September 2022. Data tersebut dikumpulkan menggunakan metode data crawling, yang kemudian disortir dan dianalisis berdasarkan indikasi ada atau tidaknya kejahatan bahasa yang terkandung di dalamnya. Dari penelitian ini tergambar bagaimana respon masyarakat Belanda terhadap isu nitrogen tersebut dan kejahatan bahasa apa saja yang terkandung di dalamnya, mulai dari ujaran kebencian, berita bohong, defamasi, hasutan, hingga ancaman. Terlihat pula sasaran masyarakat Belanda dalam pada cuitan-cuitan dalam kedua tagar tersebut mayoritas adalah tokoh politik seperti Mark Rutte.

---

Language crimes can be found in everyday life, including on social media, which are raised by individuals and organizations with negative intentions and goals. Twitter is a social media platform that is widely used by the public to express opinions and discuss, including when there are issues being discussed. Hashtags are used to make it easier for them to stay on the same topic. This research discusses language crimes in the Twitter social media platform when there is an issue of nitrogen policy in the Netherlands which causes protests from various groups of Dutch society, especially farmers. The formulation of the problem of this research is how is language crime in two hashtags regarding this issue, namely #boerenprotesten and #stikstofdebat. This study uses a descriptive qualitative research method, beginning with research on trending topics on Twitter, and data collection is carried out using the data crawling method to be sorted and analyzed. From this research it is illustrated how the response of the Dutch people to the nitrogen issue and what language crimes are contained in it, ranging from hate speech, fake news, defamation, incitement, to threats. It can also be seen that the majority of the targets of the Dutch public in the tweets in the two hashtags are political figures such as Mark Rutte."

"'The Routledge Handbook of Forensic Linguistics' provides a unique work of reference to the leading ideas, debates, topics, approaches and methodologies in Forensic Linguistics. Forensic Linguistics is the study of language and the law, covering topics from legal language and courtroom discourse to plagiarism. It also concerns the applied (forensic) linguist who is involved in providing evidence, as an expert, for the defence and prosecution, in areas as diverse as blackmail, trademarks and warning labels. 'The Routledge Handbook of Forensic Linguistics' includes a comprehensive introduction to the field written by the editors and a collection of thirty-seven original chapters written by the world's leading academics and professionals, both established and up-and-coming, designed to equip a new generation of students and researchers to carry out forensic linguistic research and analysis."

"Penelitian ini mengkaji ekspresi kebahasaan dalam tulisan elektronik di media sosial X yang berpotensi melanggar hukum pidana berupa penghinaan dan pencemaran nama baik. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan ragam bentuk ekspresi kebahasaan dalam media sosial X terhadap Kemkominfo yang berpotensi untuk melanggar hukum pidana penghinaan serta pencemaran nama baik. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif analitis. Data yang digunakan dalam penelitian ini berasal dari tulisan elektronik dalam media sosial X yang merujuk kepada pihak Kemkominfo sebanyak tiga data sebagai representasi dari data lainnya. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik simak yang dilanjutkan dengan teknik simak bebas libat cakap dan teknik mencatat. Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori linguistik forensik yang didukung oleh teori semantik dan pragmatik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat data yang memiliki potensi untuk melanggar hukum pidana penghinaan dan pencemaran nama baik dalam salah satu subbagian semantik atau pragmatik dan data yang memiliki potensi melanggar hukum pidana penghinaan dan pencemaran nama baik dalam kedua subbagiannya. Potensi tersebut terlihat dari aspek relasi makna, praanggapan, implikatur, dan kondisi felisitas dari tulisan elektronik yang terindikasi mengandung penghinaan serta pencemaran nama baik terhadap pihak Kemkominfo.

---

This research examines linguistic expressions in electronic writing on social media X which have the potential to violate criminal law in the form of insults and defamation. This research aims to describe various forms of linguistic expression on social media X towards the Ministry of Communication and Information which have the potential to violate the criminal law of insult and defamation. This research uses a qualitative approach with analytical descriptive methods. The data used in this research comes from electronic writing on social media X which refers to the Ministry of Communication and Information as much as three data as a representation of other data. The data collection technique used in this research was a listening technique followed by a free, skillful listening technique and a note-taking technique. The theory used in this research is forensic linguistic theory which is supported by semantic and pragmatic theories. The results of the research show that there is data that has the potential to violate the criminal law for insult and defamation in one of the semantic or pragmatic subsections and data that has the potential to violate the criminal law for insult and defamation in both subsections. This potential can be seen from the aspects of meaning relations, presuppositions, implicatures and felicity conditions of electronic writing which is indicated to contain insults and defamation of the Ministry of Communication and Information."

"Bahasa yang dituturkan merepresentasikan tindakan tertentu dari penuturnya, tidak terkecuali tindakan yang bermuatan pidana. Penelitian ini merupakan penelitian pragmatik berancangan linguistik forensik yang bertujuan untuk mengungkap dan mendeskripsikan unsur tindak pidana yang melingkupi lima belas data tuturan tertulis yang merupakan barang bukti tindak pidana ujaran kebencian, pencemaran nama baik, dan percobaan makar berdasarkan analisis terhadap asumsi dasar, realisasi, strategi, dan kesahihan tindak tutur atas tuturan-tuturan tersebut. Empat teori utama yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu teori praanggapan (Yule, 1975), teori tindak tutur (Searle, 1969), implikatur percakapan (Grice, 1975), dan kondisi felisitas (Austin, 1962 & Searle, 1969). Data dalam penelitian ini bersumber dari dua berita acara pemeriksaan (BAP) yang diperoleh dari Unit Cyber Crime Direktorat Reserse Kriminal Khusus Kepolisian Sumatera Barat (Ditreskrimsus Polda Sumbar), yaitu lima tuturan bersumber dari BAP dengan nomor laporan LP/A/57/V/2019/SPKT Lpk dan sepuluh tuturan bersumber dari BAP dengan nomor LP/194/VI/2016/SPKT-SBR. Secara metodologis, penelitian ini dikerjakan menggunakan ancangan kualitatif dan hasilnya disajikan secara deskriptif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa empat belas data tuturan telah memenuhi unsur-unsur yang termaktub dalam undang-undang yang mengatur tentang tindak pidana ujaran kebencian, pencemaran nama baik, dan percobaan makar. Namun demikian, berdasarkan analisis kondisi felisitas, satu tuturan dari barang bukti bernomor laporan LP/A/57/V/2019/SPKT Lpk tidak memiliki nilai bukti yang kuat untuk dapat dikatakan bahwa penuturnya telah melakukan tindak pidana, khususnya yang berkaitan dengan pencemaran nama baik dan percobaan makar. Selain itu, data-data tuturan dari laporan bernomor LP/194/VI/2016/SPKT-SBR yang mengandung satuan linguistis kanciang, sunekkan ang baliek, dan tumbuang juga tidak memiliki nilai bukti yang kuat untuk dapat dikatakan memenuhi unsur-unsur pidana dalam Pasal 45 Ayat (1) UU No. 19 Tahun 2016 tentang kesusilaan. Analisis berdasarkan praanggapan dan kondisi felisitas justru menunjukkan intensi/niat/maksud (mens rea) penutur dalam menggunakan kata-kata tersebut adalah untuk merendahkan derajat (menghina dan/atau mencemarkan nama baik) mitra tuturnya―bukan untuk menyerang kehormatan mitra tuturnya dalam ranah seksual/kesusilaan.

---

The language spoken represents a particular action from the speaker, no exception is criminal action. This study is a pragmatic study with forensic linguistics design. This study aims to uncover and describe the elements of crime that cover fifteen written speech data which constitute evidence of criminal acts of hate speech, defamation, and treason trials based on an analysis of basic assumptions, realizations, strategies, and felicity of speech acts of those utterances. Four main theories used in this study, namely presupposition (Yule, 1975), speech act (Searle, 1969), conversational implicature (Grice, 1975), and felicity conditions (Austin, 1962 & Searle, 1969). The data in this study were sourced from police investigation report (BAP) obtained from the Unit Cyber Crime Direktorat Reserse Kriminal Khusus Kepolisian Daerah Sumatera Barat (Ditreskrimsus Polda Sumbar), namely five speeches sourced from the BAP with report number LP/A/57/V/2019/SPKT Lpk and ten speeches sourced from BAP with report number LP/194/VI/2016/SPKT-SBR. Methodologically, this study was conducted using a qualitative approach and the results are presented descriptively. The results of this study indicate that fourteen speech data have fulfilled the elements contained in the law governing criminal acts of hate speech, defamation, and treason trials. However, based on the analysis of felicity conditions, one of speech data from the report numbered LP/A/57/V/2019/SPKT Lpk does not have a strong evidence value to be able to say that the speaker has committed a criminal act, specifically relating to defamation and treason trials. In addition, the speech data from the report numbered LP/194/VI/2016/SPKT-SBR which contains linguistic units of kanciang, sunekkan ang baliek, and tumbuang also do not have a strong evidence value to be said to fulfill the criminal elements in Article 45 Section (1) of Law No. 19 of 2016 concerning decency. Analysis based on presuppositions and felicity conditions actually shows the intention (mens rea) of the speaker in using these words is to demean the degree (insulting and/or defaming) of the speech partner―not to attack the honor of the speech partner in the sexual/decency."

"This edited book provides a comprehensive survey of the modern state of the art in forensic linguistics. Part I of the book focuses on the role of the linguist as an expert witness in common law and civil law jurisdictions, the relation of expert witnesses and lawyers, ethics standards, and courtroom interaction. Part II deals with some of the major areas of expertise of forensic linguistics as the scientific study of language as evidence, namely authorship identification, speaker identification, text authentication, deception and lie detection, plagiarism detection, and cyber language crimes. This book is intended to be used as a reference for academics, students and practitioners of Linguistics, Forensic Linguistics, Law, Criminology, and Forensic Psychology, among other disciplines."

"Penelitian ini mengkaji satu kasus ujaran oleh HA dan FM terhadap LBP pada tahun 2021 yang berpotensi dikategorikan sebagai ujaran penghinaan dan pencemaran nama baik. HA dan FM dianggap memberikan pernyataan yang memuat ujaran penghinaan dan pencemaran nama baik oleh LBP. Dalam penelitian ini disajikan analisis berdasarkan kajian wacana, pragmatik, dan semantik dengan metode deskriptif kualitatif. Peneliti juga menghubungkan hasil analisis dengan perundang-undangan yang dijeratkan kepada HA dan FM. Penelitian ini menggunakan sumber data berupa video yang diambil dari YouTube menggunakan teknik studi dokumentasi. Adapun hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pernyataan HA dan FM pada kalimat jadi, Luhut bisa dibilang bermain di dalam pertambangan-pertambangan yang terjadi di Papua hari ini dan jadi penjahat juga kita serta pada kata The Lord tidak dapat dikategorikan sebagai ujaran penghinaan dan pencemaran nama baik berdasarkan kajian linguistik forensik yang didukung oleh analisis wacana, pragmatik, dan semantik dan analisis atas Pasal 310 ayat (1) KUHP yang tidak memenuhi semua unsur. Analisis yang diterapkan dalam penelitian ini, yang mengarah pada analisis wacana, pragmatik, dan semantik, dapat menjadi model dalam pengkajian kasus ujaran kebencian di pengadilan.

---

This research examines one case of speech by HA and FM’s towards LBP in 2021 which has the potential to be categorized as speech humiliation and defamatory. HA and FM are considered to have provided statements containing humiliation and defamatory speech by LBP. In this research, analysis is presented based on discourse, pragmatics and semantic studies using qualitative descriptive methods. Researchers also linked the results of the analysis to the legislation that was imposed on HA and FM. This research uses data sources in the form of videos taken from YouTube using documentation study techniques. The results of this research show that HA and FM's statements in the sentence jadi, Luhut bisa dibilang bermain di dalam pertambangan-pertambangan yang terjadi di Papua hari ini and jadi penjahat juga kita and the words The Lord cannot be categorized as speech humiliation and defamation based on forensic linguistic studies supported by discourse analysis, pragmatics and semantics and analysis of Pasal 310 ayat (1) KUHP which does not meet all the elements. The analysis applied in this research, which leads to discourse analysis, pragmatics and semantics, can be a model in studying hate speech cases in court."