Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
Negara memiliki kewajiban untuk menghormati, melindungi, dan memenuhi Hak Asasi Manusia (HAM). Sejak 1997, kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Kalimantan Tengah mulai meningkat. Kebakaran hutan yang paling banyak dan terparah sepanjang sejarah terjadi pada tahun 2015. Sejak itu, kebakaran besar terjadi setiap tahun. Kenyataan itu menimbulkan pertanyaan bagaimana dengan penghormatan, penghormatan, dan pemenuhan hak asasi manusia atas lingkungan hidup yang baik dan sehat. Peristiwa karhutla dan kabut asap memberikan kerugian yang besar dan menjadi potret buruknya tata kelola, khususnya tata kelola hutan dan lahan Indonesia. Akibat dari karhutla tersebut, masyarakat Gerakan Anti Asap (GAAs) Kalimantan Tengah melakukan gugatan class action. Pada Pengadilan Tingkat Pertama hingga Mahkamah Agung, pemerintah dinyatakan bersalah melakukan perbuatan melawan hukum dan memerintahkan pemerintah melakukan langkah-langkah pemulihan. Namun Putusan Mahkamah Agung Nomor: 3555K/Pdt/2018 tanggal 16 Juli 2019 sampai saat ini belum sepenuhnya dilaksanakan. Dikaitkan dengan Hak Asasi Manusia, kasus karhutla ini terdapat beberapa pelanggaran hak yaitu hak hidup, hak anak, hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat, hak atas kesehatan, hak atas rasa aman, serta hak untuk memperoleh keadilan yang seharusnya dilindungi, dipenuhi, dan dipulihkan. Kasus karhutla ini tentu saja bertentangan dengan asas-asas perlindungan lingkungan hidup, tata kelola yang baik, dan pembangunan berkelanjutan. Oleh karena itu, thesis ini berusaha memberikan kontribusi terhadap fenomena ini dengan memberikan analisa berdasarkan pendekatan hak asasi manusia, tata kelola yang baik, dan lingkungan hidup. ......The State has an obligation to respect, protect, and fulfill human rights. Since 1997, the cases of forest and land fires in Central Kalimantan have been escalating. The worse situation occurred in 2015 and since then, the burning of forest and land has occurred every year. This situation leads to the question whether human rights particularly right to healthy environment has been respected, protected and fulfilled. The burning of land and forest has indeed brought to significant lost and reflected the poor good governance in Indonesia. Consequently, the People's Anti-Smoke Movement (GAAs) of Central Kalimantan filed a class action lawsuit. In their verdicts, the Local Court, Court of Appeal, and the Supreme Court commonly concluded that the government was found guilty and ordered to take remedial actions. Nevertheless, the orders of verdicts have not been met yet. In human rights context, the fires of forest and lands have violated several human rights namely right to life, child right, right to healthy environment, right to health, right to security, and access to justice. These rights are supposed to be respected, protected, and fulfilled. The case violates the principles of environmental protection as well as sustainable development. Hence, this thesis attemps to contribute to the discussion by providing analysis based on the principles of human rights based approach, good governance, and environmental protections.

Abstrak :
Timbulnya asap yang disebabkan oleh kebakaran hutan dan lahan memiliki karakteristik sangat spesifik karena sebagian besar berada di lahan gambut. Upaya untuk pencegahan terjadinya kebakaran hutan dan lahan merupakan hal yang esensial mengingat maraknya kebakaran hutan dan lahan di Kabupaten Kubu Raya, Provinsi Kalimantan Barat. Maka dari itu, dalam penelitian kali ini bertujuan untuk menganalisis pola spasial dari pemodelan spasial wilayah bahaya kebakaran hutan dan lahan dengan Hybrid Fire Index dan mengetahui hubungan antara wilayah bahaya kebakaran hutan dan lahan dan fungsi kawasan hutan di Kabupaten Kubu Raya. Metode Hybrid Fire Index digunakan untuk pembobotan setiap variabel yang digunakan. Terdapat dua faktor yang mempengaruhi wilayah bahaya kebakaran hutan dan lahan yaitu topografi dan aktivitas manusia. Berdasarkan hasil analisis raster overlay dengan pembobotan Hybrid Fire Index, didapatkan bahwa Kabupaten Kubu Raya didominasi oleh wilayah bahaya kebakaran hutan dan lahan tingkat sedang sebesar 654.901,50 hektar atau 76,55%. Hasil pemodelan spasial wilayah bahaya kebakaran hutan dan lahan telah divalidasi dengan titik panas tahun 2021 menggunakan kurva AUC/ROC dan didapatkan area di bawah nilai kurva ROC 0,862 yang menandakan bahwa skor model ini sangat baik. Hasil analisis nearest neighbor menunjukkan bahwa nilai rasio lebih dari 1 sehingga diartikan bahwa sebaran wilayah bahaya kebakaran hutan dan lahan tingkat tinggi memiliki pola menyebar di seluruh wilayah kabupaten. Hasil uji statistik chi-square wilayah bahaya dengan wilayah konsesi menghasilkan nilai signifikan kurang dari 0,05 dengan contingency coefficient 0,603 sehingga diartikan bahwa terdapat hubungan yang sedang antara wilayah bahaya kebakaran hutan dan lahan dengan fungsi kawasan hutan dan lahan. ......The emergence of smoke caused by forest and land fires has very specific characteristics because most of it is on peatlands. Efforts to prevent forest and land fires are essential considering the prevalence of forest and land fires in Kubu Raya Regency, West Kalimantan Province. Therefore, this study aims to analyze the spatial pattern of spatial modeling of forest and land fire hazard areas with the Hybrid Fire Index and determine the relationship between forest and land fire hazard areas and the function of forest areas in Kubu Raya Regency. The Hybrid Fire Index method is used to weight each variable used. There are two factors that affect forest and land fire hazard areas, namely topography and human activities. Based on the results of the raster overlay analysis with the Hybrid Fire Index weighting, it was found that Kubu Raya Regency is dominated by forest fire hazard areas and medium-level land of 654,901.50 hectares or 76.55%. The results of spatial modeling of forest and land fire hazard areas have been validated with hotspots in 2021 using the AUC/ROC curve and the area under the ROC curve value is 0.862 which indicates that the score of this model is very good. The results of the nearest neighbor analysis show that the ratio value is more than 1, which means that the distribution of forest and high-level land and forest fire hazard areas has a spreading pattern throughout the district. The results of the chi-square statistical test of the hazard area with the concession area yielded a significant value of less than 0.05 with a contingency coefficient of 0.603, which means that there is a moderate relationship between forest and land fire hazard areas and the function of forest and land areas.

Abstrak :

Tesis ini bertujuan untuk menginvestigasi lokasi dan luasan dari kebakaran berulang dengan informasi spasial. Penelitian ini mengunakan data lokasi kebakaran, lahan gambut dan perusahaan IUPHHK (Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu), kawasan hutan dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dari tahun 2015 sampai 2018. Analis data menggunakan probit dan tobit dengan menghasilkan keterkaitan positip (negatip) antara lokasi dan luasan dengan kebakaran berulang (atau tidak) dan hubunganya dengan kawasan hutan, lahan gambut dan perusahaan IUPHHK. Hasil kedua adalah luasan dari lahan terbakar akan berkurang saat berulang. Temuan ini mengindikasikan bahwa lokasi dan luasaan kebakaran berulang erat hubungannya dengan IUPHHK dan karakteristik area sehingga Indonesia harus merumuskan kebijakan tentang perusahaan yang memanfaatkan hasil hutan untuk memimalisir kebakaran hutan. 

---

This research addresses the reoccurrence of forest fires and their size with regional-spatial information. To this end, Probit and Tobit regression analyses are applied to the regional-spatial panel data from 2015 to 2018 in Indonesia with the observations of forest-fire events, peatland, and concession on the annual bases, characterizing the possible determinants for reoccurrence of forest fires as well as their sizes.  The regression results reveal the following outcomes. The first outcome is whether forest fires repeat or not is positively (negatively) associated with peatland and forest areas (concession). Second, the size of forest fires tends to decrease with the repetition of past forest fires but increases with concession, peatland, and forest areas. Overall, these results imply that the reoccurrence of forest fires and their sizes are highly concerned with concession and types of areas, suggesting that Indonesia should be able to organize the policies regarding forest concession and areas for further reduction of forest fires and the associated damage.