Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
ABSTRAK Perkembangan teknologi yang sangat cepat telah memungkinkan berbagai aplikasi spektrum yang baru. Kemampuan dari setiap negara untuk memanfaatkan sepenuhnya sumber daya alam spektrum sangat tergantung kepada kemampuan pengelola spektrum di dalam mempermudah implementasi sistem. Penerapan biaya hak penggunaan (BHP) spektrum frekuensi radio dengan tujuan menutupi biaya sistem manajemen spektrum merupakan suatu metoda untuk mendistribusikan biaya manajemen spektrum kepada pihak yang sebenarnya menerima manfaat dari penggunaan spektrum. Saat ini di Indonesia struktur pentarifan spektrum harus segera diperbaharui, mengingat begini banyaknya jasa komunikasi radio baru berdatangan di Indonesia Struktur tarif spektrum yang lama tidak memadai, proporsional dan rasional, dan tidak mencakup teknoiogi baru. Oleh karena itu studi pentarifan BHP spektrum frekuensi radio di Indonesia ini sangat bermanfaat baik bagi regulator, operator, maupun pengguna spektrum. Tesis ini bertujuan untuk memberikan alternatif sistem pentarifan spektrum di Indonesia. Gagasan dasar dari sistem pentarifan spektrum ini ialah menghubungkan antara potensi ekonomi spektrum dengan biaya manajemen spektrum. Walaupun demikian, tidak tertutup kemungkinan untuk menyisihkan sebagian hasil penarikan tarif spektrum sebagai pendapatan negara bukan pajak yang dibutuhkan di dalam proses pembangunan. Sistem pentarifan spektrum yang dibahas di dalam tesis ini dibatasi untuk servis-servis komersial saja, seperti Fixed Services, Mobile Services, Satellite Services dan Broadcasting Services. Selain itu juga akan dilakukan perbandingan antara struktur tarif spektrum alternatif dengan struktur tarif spektrum yang lama.

---

ABSTRACT The ongoing technological developments have opened the door to a variety of new spectrum applications. The ability of each nation to take full advantage of the spectrum resource depends heavily on spectrum managers facilitating the implementation of radio systems, and ensuring their compatible operation. The use of license fees for the purpose of covering the costs of the spectrum management system is a potentially more appropriate method of distributing the costs of spectrum management to those who actually receive benefits. Currently in Indonesia the spectrum license fees regimes need to be reviewed urgently, since many new radio communication services will be implemented here. The existing frequency license fees regime is not sufficient, proportional, rational, and unable to cover the new technology. This study of frequency license fees structure in Indonesia will contribute a great benefit for regulator, operator, and spectrum user in Indonesia. This thesis is intended to develop spectrum license fees structure, which is most suitable in Indonesia. The basic idea is to relate the economic value of radio frequency spectrum and the spectrum management cost. Instead of that, there is a possibility to distribute a part of the spectrum revenues as a non-tax state income, which is heavily needed in the national development process. The spectrum license fees discussed in this thesis is limited for the commercial services, such as Fixed Services, Mobile Services, Satellite Services and Broadcasting Services. Furthermore, there will be a comparative analysis between the alternative spectrum license fee structure and the existing license fee.

Abstrak :
Spektrum frekuensi radio merupakan sumber daya alam terbatas yang dikuasai oleh negara yang bersifat strategis serta memiliki nilai ekonomis yang tinggi sehingga harus dikelola secara efektif dan efisien guna memperoleh manfaat yang optimal. Penggunaan spektrum frekuensi radio harus sesuai dengan peruntukannya serta tidak saling mengganggu mengingat sifat spektrum frekuensi radio yang dapat merambat ke segala arah. Dikarenakan masih banyaknya terdapat penggunaan frekuensi baik oleh masyarakat maupun penyelenggara, khususnya pada dinas siaran radio FM yang menggunakan frekuensi tidak dilengkapi dengan izin stasiun radio dan tidak sesuai dengan aturan alokasi frekuensi yang telah ditentukan serta juga penggunaan alat perangkat telekomunikasi yang tidak memiliki sertifikat, menyebabkan potensi terjadinya gangguan frekuensi yang merugikan atau harmful interference menjadi tinggi. Adapun kegiatan yang dilakukan meliputi kegiatan monitoring dan penertiban yang diawali dengan pengukuran frekuensi, identifikasi legalitas stasiun radio, deteksi sumber pancaran frekuensi, selanjutnya dilakukan inspeksi sebagai langkah penertiban terhadap pengguna frekuensi yang telah terbukti melakukan pelanggaran penggunaan frekuensi secara ilegal. Setiap tahapan kegiatan yang dilakukan telah menerapkan dan memperhatikan prinsip dan kaidah pokok ilmu keinsinyuran seperti profesionalisme, prinsip dasar kode etik dan etika profesi insinyur, serta unsur keselamatan kesehatan keamanan kerja dan lingkungan (K3L) sesuai dengan aturan perundang-undangan yang berlaku. Diharapkan dengan dilakukannya kegiatan pengawasan dan pengendalian spektrum frekuensi radio pada dinas siaran radio FM di wilayah layanan DKI Jakarta dapat menekan potensi terjadinya harmful interference, sehingga seluruh masyarakat pengguna frekuensi dapat memanfaatkan frekuensi dengan tertib, nyaman, dan aman dari gangguan-gangguan interferensi frekuensi yang merugikan. ......The radio frequency spectrum is a limited natural resource controlled by the state which is strategic in nature and has high economic value so it must be managed effectively and efficiently in order to obtain optimal benefits. The use of the radio frequency spectrum must be in accordance with its intended purpose and not interfere with each other considering that the nature of the radio frequency spectrum can propagate in all directions. Because there is still a lot of frequency use by both the public and organizers, especially in the FM radio broadcast service which uses frequencies that are not equipped with radio station permits and do not comply with predetermined frequency allocation rules and also the use of telecommunications equipment that does not have a certificate, causes the potential for harmful frequency interference or harmful interference becomes high. The activities carried out include monitoring and controlling activities starting with frequency measurements, identifying the legality of radio stations, detecting frequency emission sources, then carrying out inspections as a control measure against frequency users who have been proven to have committed illegal frequency use violations. Each stage of activity carried out has implemented the basic principles and rules of engineering science such as professionalism, basic principles of the code of ethics and professional ethics of engineers, as well as paying attention to elements of safety, health, occupational safety and the environment (K3L) in accordance with applicable laws and regulations. It is hoped that by carrying out activities to monitor and control the radio frequency spectrum in the FM radio broadcast service in the DKI Jakarta service area, it can reduce the potential for harmful interference, so that all frequency users can utilize the frequency in an orderly, comfortable and safe manner from harmful frequency interference.

Abstrak :
Teknologi 5G saat ini digadang-gadang menjadi primadona operator seluler yang menawarkan jaringan internet dengan kecepatan tinggi bagi penggunanya. Namun dengan adanya keterbatasan spektrum frekuensi, pemerintah perlu mengalokasikan spektrum frekuensi untuk teknologi 5G ini. Salah satu kandidat spektrum frekuensi yang akan dialokasikan untuk implementasi teknologi 5G adalah spektrum frekuensi 3,5 GHz yang saat ini sudah dipakai oleh operator satelit (spektrum frekuensi Extended C-Band), sehingga pemerintah perlu melakukan realokasi frekuensi 3,5 GHz. Pemerintah akan menerima Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang lebih besar dengan adanya realokasi spektrum 3,5 GHz. Namun, apabila teknologi 5G diimplementasikan pada frekuensi tersebut, operator satelit tidak bisa lagi memakai spektrum frekuensi tersebut. Hal ini tentu akan memberikan dampak penurunan terhadap performansi bisnis satelit karena operator satelit kehilangan kesempatan bisnisnya. Pemerintah perlu mempertimbangkan skema perhitungan kompensasi untuk operator satelit. Hasil perhitungan besaran nilai kompensasi tiap satelit akan berbeda, untuk Satelit A sebesar Rp 1.537.750.000.000, Satelit B sebesar Rp 1.476.246.000.000, dan Satelit C sebesar Rp 1.104.926.000.000. Tesis ini akan menganalisis perhitungan kompensasi untuk Satelit A, B, dan C sebagai dampak dari realokasi spektrum frekuensi 3,5 GHz. ......Mobile operators believed that 5G could offer high-speed internet networks for their users. However, due to the limited frequency spectrum, the Government needs to reallocate the frequency spectrum for the 5G implementation. One of the frequency spectrum candidates for the 5G implementation is the 3,5 GHz frequency spectrum. But, currently, this frequency is allocated for satellite as Extended C-Band. The government will receive a larger Non-Tax State Revenue (PNBP) with the reallocation of the 3.5 GHz spectrum frequency. However, if 5G technology is implemented on these frequencies, satellite operators may no longer use Extended C-Band due to the interferences impacting the satellite operators' business. Satellite operators will suffer from losses since they lost their business opportunities. With frequency reallocation, it is necessary to provide fair compensation to satellite operators. The results of the compensation calculation is different for each satellite, for Satellite A of Rp. 1.537.750.000.000, for Satellite B of Rp. 1.476.246.000.000, and for Satellite C of Rp. 1.104.926000.000. This research contributes to formulation compensation for satellite A, B, and C as a result of the reallocation of the 3,5 GHz frequency spectrum.