Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
Subsidi adalah bagian penting dari perekonomian negara mana pun, karena merupakan alat yang dapat digunakan oleh pemerintah untuk meningkatkan stabilitas ekonomi dan sosial di dalam negeri melalui dukungan produksi dalam negeri dan bisnis lokal. Subsidi juga harus diatur secara ekstensif karena dapat juga digunakan untuk memberikan keunggulan kompetitif dan mencegah terjadinya perdagangan bebas dalam ekonomi domestik suatu negara. Dalam hal ini, GATT 1994 bersama dengan perjanjian lain yang lebih spesifik telah memberikan aturan dan regulasi yang diperlukan untuk mengatur perdagangan bebas demi menjaga kepentingan semua pihak di pasar internasional. Akibatnya, penting untuk menentukan subsidi apa yang sesuai dengan ketentuan dan peraturan di dalam GATT 1994 berdasarkan pada jenis, mekanisme, dan dampaknya terhadap perekonomian. Untuk tujuan tersebut, skripsi ini akan mengkaji langkah-langkah yang telah dilakukan oleh pemerintah Cina dalam mendukung perusahaan milik negara yang telah membawa perusahaan milik negara Cina menjadi salah satu entitas perdagangan yang paling dominan baik di pasar internasional maupun dalam pasar Cina sendiri. Oleh karena itu, skripsi ini akan mengkaji tentang tindakan-tindakan tersebut terhadap BUMN yang diatur dalam ketentuan GATT 1994 untuk mengetahui apakah tindakan tersebut sesuai dengan ketentuannya berdasarkan mekanisme, tipologi, dan dampaknya terhadap perdagangan di dalam negeri pasar negeri tersebut. Hal ini akan dilakukan melalui metode deskriptif dengan terlebih dahulu memeriksa peraturan dan ketentuan GATT 1994 yang relevan tentang perdagangan internasional dan menerapkannya pada langkah-langkah yang ditetapkan oleh Pemerintah Cina terhadap perusahaan milik negaranya. Selanjutnya, wawasan dan pemahaman yang diperoleh dari analisis ini mengenai sifat subsidi yang dilarang dan yang tidak dilarang akan digunakan dan dianalisis untuk kepentingan pemerintah Indonesia mengenai langkah-langkahnya dan sikap umumnya sendiri terhadap subsidi. ......Subsidies are an important part of any country’s economy, for it is a tool that can be used by the government to promote economic and societal stability within the country through support of domestic production and local businesses. Subsidies must also be extensively regulated and governed for they could also be used to afford competitive advantage and prevent the occurrence of free trade within a nation’s domestic economy. In this matter, the GATT 1994 along with other more specific agreements provide necessary rules and regulations in order to govern free trade and preserve the interests of all parties within the global market. As a result, it is important to determine what subsidies are within the rules and regulations of the GATT 1994 depending on its type, mechanism, and impact on the economy. For this purpose, the thesis will examine the measures that have been enacted by the Chinese government in support of its state-owned enterprises which has lead China’s state-owned enterprises to be one of the most dominant trading entities within both the global marketplace and China’s own domestic market. Therefore, the thesis will study regarding those measures towards its state-owned enterprises within the rules and regulations of the GATT 1994 to determine whether these measures are in accordance with its provisions based on its mechanism, typology, and impact to the trade within that domestic market. This will be done through a descriptive literature review method by first examining the relevant provisions and stipulations of the GATT 1994 regarding international trade and applying them to the measures enacted by the Chinese Government towards its state-owned enterprises. Furthermore, the insight and understanding obtained from this analysis regarding the nature of prohibited and non-prohibited subsidies will be utilized and analysed for the benefit of the Indonesian government regarding its own measures and general attitude towards subsidies.

Abstrak :
ABSTRAK
Tesis ini membahas tentang perlindungan terhadap industri dalam negeri sebagai akibat adanya lonjakan impor. Instrumen yang digunakan dalam upaya melindungi industri dalam negeri melalui penerapan tindakan pengamanan (Safeguard) yang diterapkan melalui peraturan nasional dan internasional berdasarkan ketentuan WTO Agreement mengenai safeguard, baik dalam GATT 1947 maupun Agreement on Safeguard. Penerapan safeguard didasarkan pada prinsip WTO yaitu menciptakan suasana perdagangan internasional yang adil (fair trade). Tiap negara anggota WTO dapat menggunakan instrumen safeguard untuk melindungi negaranya dari kerugian serius atau ancaman kerugian serius akibat lonjakan impor. Tindakan pengamanan ini dapat dilakukan melalui pengenaan tarif tambahan (bea masuk tambahan impor) atau melalui pembatasan impor (kuota) bergantung dari kebijaksanaan pemerintah dan tingkat keseriusan dari kerugian yang diderita. Apabila yang digunakan melalui pembatasan impor, maka negara anggota meminta kepada negara pengekspor untuk mengurangi jumlah ekspor ke negaranya atau melalui persetujuan yang saling menguntungkan. Tesis ini menggunakan penelitian yuridis normatif yang menitikberatkan pada penelitian kepustakaan yang intinya meneliti asas-asas hukum dan kesesuaian hukum dengan cara menganalisisnya menggunakan metode kualitatif. Kemudian, permasalahan yang dibahas dalam Tesis ini adalah mengenai kesesuaian pengaturan safeguard dalam WTO dibandingkan dengan peraturan safeguard di negara Indonesia, Amerika Serikat, India, dan Malaysia mengenai tindakan pengamanan dalam melindungi industri dalam negeri dari lonjakan impor.

---

ABSTRACT
This thesis discusses the protection of domestic industry against the import surge. The instrument which is used as government?s effort to protect domestic industry is through safeguard measure that implemented under national and international regulation based on WTO Agreement about safeguard, not only in GATT 1994 but also Agreement on Safeguard. Safeguard measure is implementing based on WTO principle which creating fair international trade activity. Each of WTO Members can apply safeguard measure to protect their country from serious injury or threat of serious injury caused by import surge. This safeguard measures can be done by imposition of additional tariff or import restriction (quotas), depends on government?s policy and how serious the injury is. If government decides to apply import restriction as their policy, then they may ask the exporter to decrease the quota of their export into importer country or under agreement which can give advantage to both. This thesis uses normative legal research since it focuses on the research of literature that examines the core principle of law. Data is analyzed using qualitative method. Furthermore, the problem will be discussed on this thesis is about suitability between Safeguard measure on WTO Agreement and safeguard regulation in Indonesia, United States of America, India, and Malaysia in case of safeguard measures to protect domestic industry against import surge.