Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Pentingnya pelaksanaan praktek-praktek pengelolaan perusahaan yang baik (good corporate governance) semakin dirasakan sejak terjadinya krisis keuangan dan ekonomi yang melanda Asia, termasuk Indonesia. Praktek-praktek pengelolaan perusahaan yang buruk di masa sebelum krisis ekonomi disinyalir merupakan salah salu penyebab terjadinya krisis keuangan dan ekonomi Indonesia.Hal inilah yang kemudian kemudian mendorong dibentuknya Komite Nasional mengenai Kebijakan Corporate Governance di bulan Agustus 1999 yang menghasilkan Pedoman Kebijakan Corporate Governance. Penerapan praktek-praktek Good Corporate Governance diharapkan dapat melindungi kepentingan seluruh pihak (stakeholders) yaitu pemegang saham, karyawan, masyarakat, pemerintah serta pihak-pihak yang terkena pengaruh kegiatan suatu perusahaan.PT. Bank XYZ, yang merupakan sebuah bank swasta nasional yang telah mencatatkan sahamnya di Pasar Modal menyadari pentingnya pelaksanaan Good Corporate Governance. Kebijakan untuk menerapkan prinsip-prinsip Good Corporare Governance dilandasi oleh keinginan manajemen terhindar dari kesalahan mengelola dan kesalahan wewenang yang dapat merugikan segenap stakeholders.Sebagai sebuah bank yang telah mencatatkan sahamnya di Pasar Modal, PT. Bank XYZ juga terikat oleh peraturan-peraturan atau ketentuan-ketentuan yang diatur oleh Bank Indonesia selaku Otoritas Perbankan dan Badan Pengawas Pasar Modal (Bapepam) selaku Otoritas Pasar Modal. Peraturan-peraturan dan ketentuan-ketentuan yang dikeluarkan baik oleh Bank Indonesia maupun Bapepam telah memasukkan prinsip-prinsip Good Corporate Governance, seperti keharusan memberikan laporan keuangan secara periodik kepada publik dan pembentukan sekretaris perusahaan (transparansi), tanggung jawab dewan komisaris dan direksi terhadap perusahaan Serta pembentukan komite audit (akuntabilitas dan tanggungjawab) dan sebagainya.Suksesnya pelaksanaan Good Corporate Governance pada PT. Bank XYZ memerlukan adanya komitmen dari pemegang saham, khususnya pemegang saham mayoritas, manajemen selaku pembuat kebijakan internal perusahaan, Serta dukungan segenap karyawan yang merupakan pelaksana kebijakan perusahaan."

"Skripsi ini membahas peran Komite Audit dan Audit Internal dalam perwujudan good corporate governance pada salah satu BUMN di Indonesia, yaitu PT Wijaya KaryaTbk. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan desain deskriptif. Pendekatan yang dilakukan adalah dengan metode studi pustaka serta melakukan wawancara terstruktur kepada beberapa organ perusahaan yang menjadi sorotan dalam pembahasan. Hasil dari penelitian penulis adalah bahwa Komite Audit dan Audit Internal di PT Wijaya Karya Tbk. telah melaksanakan tata kelola perusahaan yang baik sesuai dengan standar yang ditetapkan oleh Kementerian BUMN dan Bapepam. Selain itu, Komite Audit dan Audit Internal WIKA telah memiliki koordinasi kerja yang sangat baik dalam menjalankan tugas-tugasnya. ......This study discusses the role of Audit Committee and Internal Audit in the embodiment of good corporate governance in one of SOEs in Indonesia, namely PT Wijaya Karya Tbk. This study is a qualitative research with descriptive design. The approach taken is using literature study method and conducting structured interview to several company organs which are highlighted in this study. The result of this study that WIKA has already implemented good corporate governance in accordance with standards established by Ministry of SOEs and Indonesia Capital Market Supervisory Agency. In addition, the Audit Committee and Internal Audit WIKA has a very good job of coordination in carrying out their duties."

"Indonesia mengalami masalah suit dalam pergantian tahun 2005 ke 2006. Sebagian dari seluruh masalah yang muncul selama satu tahun pertama pemerintahan Susilo Bambang Judhoyono - Jusuf Kalla (SBY-JK) memang berasal dari faktor-faktor force majeur, namun sebagian lagi justru muncul dari kinerja kabinet Indonesia Bersatu (KIB) yang di bawah standar, minimal pada sebagian sektor kabinet. ...."

"Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh ukuran/nilai dan kompleksitas pengadaan barang/jasa terhadap kinerja pemerintah daerah dan kerugian negara. Penelitian ini juga mengembangkan indeks kompleksitas pengadaan barang/jasa yang mengacu pada penelitian terdahulu dan regulasi yang ada saat ini. Dengan menggunakan limited dependent variable regression models untuk periode 2015-2016, penelitian ini menemukan bahwa selain dapat digunakan untuk mendorong tercapainya kinerja pemerintah daerah yang optimal, besarnya ukuran/nilai pengadaan barang/jasa juga dapat digunakan sebagai media untuk melakukan tindakan moral hazard. Sementara tidak demikian hasil yang ditunjukkan oleh tingkat kompleksitas pengadaan barang/jasa.......This study examines the effect of size/value and complexity of procurement on the performance and the losses of local government. We develop a procurement complexity index which covers both the relevant literature and current regulation. By employing limited dependent variable regression models for a sample of 725 local governments from 2015 to 2016, we find that the size of procurement has a positive effect both on performance and the losses of local government. Meanwhile, procurement complexity has a positive effect on local government performance and negative effect on the losses of local government."