Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
ABSTRAK
Dengan berbagai situasi makro yang dihadapi, pemerintah berusaha memaksimalkan penerimaan dari perpajakan. Pada saat yang sama, aparat pajak di bawah Direktorat Jenderal Pajak, kerap mendapat sorotan terkait dengan tuduhan dan kecurigaan melakukan korupsi. Dalam hasil penelitian tahun 2005 yang dilakukan Transparency International, aparat pajak menduduki posisi yang cukup buruk, bersama dengan polisi dan aparat Bea Cukai. Keadaan ini menjadi salah satu pertimbangan dalam melakukan reformasi administrasi perpajakan, yaitu implementasi pembenahan organisasi secara internal untuk mencapai kepercayaan dari masyarakat sebagai stakeholders. Karena itu penting untuk menguji apakah reformasi administrasi perpajakan, terutama yang berkaitan dengan pengawasan intern oleh Inspektur Jenderal dan penerapan good governance, dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat sebagai Wajib Pajak, yang kemudian mendorong kepatuhan Wajib Pajak. Penelitian ini dilakukan di KPP Serpong. Penelitian ini menggunakan teori pengawasan intern, good governance, citra organisasi dan kepatuhan Wajib Pajak. Setelah dilakukan uji normalitas, data yang diperoleh dapat dianalisis dengan menggunakan analisis parametrik. Untuk menguji keterkaitan antar variabel digunakan path analysis (analisis jalur). Metode penelitian adalah survey, yang dilakukan dengan penyebaran kuesioner. Berdasarkan penelitian ini ditemukan bahwa terdapat pengaruh signifikan dari pengawasan intern di Direktorat Jenderal Pajak terhadap citra organisasi, dimana pengaruh tersebut bersifat langsung tanpa melalui variabel penerapan Good Governance. Variabel penerapan good governance di Direktorat Jenderal Pajak juga berpengaruh signifikan terhadap citra organisasi. Secara bersama-sama pengawasan intern dan penerapan good governance di Direktorat Jenderal Pajak berpengaruh signifikan terhadap citra organisasi. Secara keseluruhan, terdapat pengaruh signifikan dari pengawasan intern, penerapan good governance di Direktorat Jenderal Pajak dan citra organisasi secara bersama-sama terhadap kepatuhan Wajib Pajak. Penelitian ini juga menemukan bahwa variabel penerapan good governance memiliki pengaruh lebih besar terhadap citra organisasi dibandingkan pengaruh pengawasan intern. Berdasarkan hasil temuan ini, pengawasan intern, penerapan good governance dan citra organisasi mempu menerangkan 84,8% dari kepatuhan Wajib Pajak. Hal ini menunjukkan bahwa kepatuhan Wajib Pajak banyak ditentukan oleh kepercayaan masyarakat terhadap pembenahan internal yang terjadi pada organisasi Ditjen Pajak. Apabila reformasi administrasi perpajakan terlihat berlangsung dengan baik dan tidak sebatas slogan semata, dapat diperkirakan bahwa kepatuhan Wajib Pajak akan meningkat. Berdasarkan hasil penelitian yang menunjukkan bahwa pengaruh penerapan good governance lebih besar terhadap citra organisasi, disarankan agar Ditjen Pajak memprioritaskan pada penerapan Good Governance, yang kemudian disosialisasikan kepada masyarakat luas. Good governance yang dilaksanakan dengan baik dan disertai sosialisasi, akan dapat membenahi kondisi internal organisasi dan peningkatan kepercayaan masyarakat kepada Ditjen Pajak. Penerapan Good Governance di Ditjen Pajak perlu dirancang sedemikian rupa, agar masing-masing komponennya dapat terukur. Dengan keterukuran tersebut, maka peluang peningkatan kualitas peningkatannya akan semakin besar, karena masing masing unit kerja akan dapat menerima umpan balik atas kinerjanya dalam menerapkan prinsip-prinsip Good Governance.

---

In facing macro situations, Indonesian government attempt to maximize revenue from taxation. In the meantime, tax officer often viewed as related to corruption. In survey result year 2005 conducted by Transparency International, tax officers was in the bad rank, along with police and customs. This situation become consideration in starting tax reform, that is implementation of organization improvement in order to reach trust from society as organization stakeholder. Therefore it is important to examine if tax reform, specially related to intern monitoring conducted by General Inspectorate and good governance impelementation, may increase trust from society as taxpayer, that finally increase tax compliance. This research is conducted in KPP Serpong. This research is conducted refers to intern monitoring theory, good governance, organization image and tax compliance. After normality test is conducted, data is analyzed with parametric analysis. To examine causality among variables is used path analysis. Research method is survey, that is conducted by spreading questionaires. The result of this research indicate that there is significant influence from intern monitoring towards organization image, which directly without any significant influence through good governance implementation. Implementation of good governance also have significant influence toward organization image. Both of independent variables altogether shows significant influence toward organization image. Furthermore, there are significant influence from intern monitoring, implementation of good governance and organization image toward tax compliance. This research also shows that implementation of good governance have more influence toward organization image compared to intern monitoring. According to this research, intern monitoring, implementation of good governance and organization image are able to explain 84,8% of tax compliance. This shows that tax compliance significantly determined by trust from society upon intern reform that is conducted to organization of Directorate General of Taxation. According to result of this research, is recommended that Directorate General of Taxation give priority on implementation of good governance, and to inform the people afterward. Good governance that well implemented and followed by information for the society, will be able to improve intern condition and trust from society. Implementation of good governance needs to be designed, so that each of its component are measurable. By that, there is more opportunity to improve its quality, because each work unit will get feedback upon its performance in implementing good governance.

Abstrak :

Pasca diterapkannya 8 area perubahan reformasi birokrasi menuntut setiap Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah untuk dapat membangun organisasi yang good governance melalui Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Namun nyatanya, masih banyak Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah mendapatkan hasil SAKIP yang belum cukup baik karena belum tercapainya sasaran kinerja yang sudah ditetapkan. Biro Perencanaan, Sumber Daya Manusia, dan Organisasi (PSDMO) Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) merupakan biro yang sangat penting untuk mengatur pengorganisasian Kementerian BUMN mulai dari perencanaan hingga evaluasi. Keunikan Kementerian BUMN yang mengelola BUMN berdasarkan prinsip-prinsip pengelolaan korporasi (perusahaan) memerlukan strategi khusus untuk dapat mengambil keputusan berdasarkan Model 7’S McKinsey. Dengan menggunakan konsep 7’S McKinsey, peneliti ingin melihat bagaimana implementasi model 7’S McKinsey dalam meningkatkan kinerja Biro PSDMO dan permasalahan apa yang dihadapi dalam rangka meningkatkan manajemen kinerja di Biro PSDMO. Penelitian ini menggunakan pendekatan positivisme. Data yang digunakan dalam penelitian ini bersumber dari wawancara mendalam dan studi pustaka. Hasil penelitian menyimpulkan semua tahapan dalam proses penyusunan strategi jangka panjang sudah dilakukan, tidak terdapat tumpang tindih di dalam Biro PSDMO, penempatan SDM yang sudah tepat sesuai kompetensi, skills sudah ditetapkan dalam roadmap SDM, Style pimpinan tertinggi Biro PSDMO adalah demokratis dan kendali bebas dimana merupakan modal utama untuk meningkatkan kualitas kinerja organsiasi.

 

---

......After the implementation of 8 areas of change in bureaucratic reform requires each Ministry/Institution/Local Government to be able to build a good governance organization through the Government Institution Performance Accountability System (SAKIP). However, in reality, there are still many Ministries/Institutions/Local Governments that have received SAKIP results which not been good enough because they have not achieved the performance targets that have been set. The Planning, Human Resources, and Organization (PSDMO) Bureau of the Ministry of State-Owned Enterprises (BUMN) is a very important bureau to regulate the organization of the Ministry of SOEs from planning to evaluation. The uniqueness of the Ministry of SOEs that manages SOEs based on the principles of corporate (company) requires specific strategies to be able to make decisions based on the McKinsey 7's Model. By using the 7 'S McKinsey model, researchers want to see how the implementation of the 7' S McKinsey model in improving the performance of the PSDMO Bureau and what problems are being faced in order to improve performance management in the PSDMO Bureau. This research uses a positivism approach. The data used in this study were sourced from in-depth interviews and literature studies. The results of the study concluded that all stages in the process of formulating a long-term strategy had been carried out, there was no overlap within the PSDMO Bureau, HR placement was appropriate according to competence, skills were set in the HR roadmap, the highest leadership style of the PSDMO Bureau was democratic and laisez faire which was main capital to improve the quality of organizational performance

 

Abstrak :
Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional (SP4N-LAPOR!) adalah salah satu bentuk upaya pemerintah untuk mengumpulkan aspirasi dan pengaduan dari masyarakat dalam rangka mendukung partisipasi publik yang merupakan prinsip good governance. SP4N-LAPOR! telah menjadi satu inovasi yang besar bagi pelayanan publik Indonesia karena telah berhasil menghubungkan Kementerian, Lembaga, Institusi, dan Pemerintah Daerah melalui sistem elektronik yang terintegrasi. Karena banyaknya frekuensi pengaduan yang datang dari masyarakat, SP4N-LAPOR! mengumpulkan data pribadi pelapor, khususnya data administrasi kependudukan untuk keperluan verifikasi dan validasi. Sebagai sistem elektronik yang mengumpulkan data pribadi, SP4N- LAPOR! perlu mematuhi peraturan tentang perlindungan data pribadi serta keamanan sistem. Dengan menggunakan metode penelitian hukum normatif, skripsi ini bertujuan untuk mengidentifikasi kebutuhan pengumpulan Data Administrasi Kependudukan di SP4N-LAPOR! serta kepatuhannya terhadap peraturan perlindungan data pribadi dan keamanan sistem elektronik di Indonesia. ......The National Complaint Handling Mechanism (SP4N-LAPOR!) is one of the government tools in collecting aspirations and complaints from the public in order to support public participation as one of the principles of good governance. SP4N-LAPOR! has been a game-changer for Indonesia’s public service as it connects Ministries, Agencies, Institutions, and Regional Government through integrated electronic systems. Due to the numerous complaints coming from the public, SP4N-LAPOR! collects personal data of the complainants specifically the population administration data in order to conduct a verification and validation method. As an electronic system that collects personal data, SP4N-LAPOR! needs to comply with the regulation concerning personal data protection as well as system security. Using the normative legal research methods, this thesis aims in identifying the need to collect Population Administration Data in SP4N-LAPOR! as well as its compliance with the personal data protection and electronic system security regulation in Indonesia.