Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
Implementing local governance since local autonomy is forced in 1999, needs a comprehensive evaluation system. It is aimed to evaluate the capability of local autonomy implementation and performance of implementing local governance in the framework of supporting in achieving the goal of nation and state. Now , after Law No. 32/ 2004 on Local Governance has been forcing , evaluation instrument on local governance implementation has been arranging in Government Regulation No. 6/2004. Thus, the evaluation result of local governance implementation can give positive contribution to the establishment of good governance.

Abstrak :
This article explain the urgency toward natural gas regulation's that reflected out from scarcity was happened in many limes. It has became repeatedly tends because here the government has no control to natural gas distribution under the recent law concerning oil and gas business's. The author suggested that government's action is to take control through natural gas distribution and not only concerning price and selling precentage. Government authority has been given under article 33 of Indonesian Constitution (U UD l9-15). Regulation towards natural gas distribution meant here is concerning territory limitation (domestic and foreign market orientation) that keep the mission to social welfare.

Abstrak :
The authors here explain regarding the role of regulation to onticipating information security . By sociological approaches it has reflected on the Indonesian conditions which had not adequate orgonized. Existing arranged is limited on certain sectors. social group, and corporations group either domestic and multinational levels. Most efforts to reach to better level have been initiated by many parties such as public sector. education, information technology industrial, professional community and civil. Here also recommended needs for clear policy and the whole implementation which be coordinated integrally under government chiefs. Government leads under the authority to accomplishing the state under effective law and regulations.

Abstrak :
Corporate social responsibility, in United States of America. has kown as "corporate citizenship The most principle about their some meanings are designated to corporation is effort to conduct social and environmental care integrally in to their business by voluntary methods. The practice of community development in Indonesia that have been conducted both State Owned Enterprise (SOE) and private companies need to be more intensified. This program cannot be exercised by charity ways, but needs phases to its persistence. Then it will result better situation on both corporation and local people- In legal aspect in indonesia the program has not controlled in particularly regulation but spread in many regulations. In the author's sight those needs more government effords to secure that this agenda will continue by the aimed considerations.

Abstrak :
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kualitas pelayanan jasa keprotokolan pada Biro Protokol Sekretariat Presiden dengan menggunakan konsep Service Quality serta menganalisis tingkat kesesuaian antara tingkat harapan penerima layanan dengan kinerja yang telah dicapai oleh Biro Protokol Sekretariat Presiden. Di samping itu juga ingin mengetahui tingkat perbedaan harapan penerima layanan terhadap kelima dimensi kualitas pelayanan serta ingin mengetahui penilaian Pegawai Biro Protokol terhadap aspek kualitas pelayanan menurut Modell' S McKinsey. Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif. Data yang dikumpulkan terdiri dari data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh dengan menggunakan kuesioner, wawancara mendalam dengan informan dan pengamatan langsung (observasi). Sedangkan data sekunder diperoleh melalui penelusuran berbagai kepustakaan dan dokumentasi. Analysis data yang terkumpul dari kuesioner dilakukan dengan menggunakan Importance Performance Analysis serta perhitungan statistik chi-kuadrat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 61,11 % penerima layanan menilai kinerja petugas protokol sudah baik dengan tingkat kesesuaian antara harapan penerima layanan dan pelaksanaan kinerja rata-rata sebesar 85,32 %. Hasil statistik menunjukkan tidak ada perbedaan penilaian penerima layanan terhadap kelima dimensi ServQual. Dalam menyiapkan diri menghadapi tuntutan stakeholder-nya, Biro Protokol dengan segenap sumber daya yang dimiliki memandang shared vision and values, strategy, structure, system, staff skill and style sebagai aspek-aspek penting dalam kualitas pelayanan sesuai dengan pendapat McKinsey dengan The 7'S nya. Hasil penelitian ini secara akademis bermanfaat bagi berbagai pihak di kantor Sekretariat Presiden khususnya unit kerja Biro Protokol untuk dijadikan sebagai bahan kajian/referensi dalam melakukan penelitian lanjutan, namun dalam cakupan unit analisis yang lebih luas dan komprehensif. Secara praktis diharapkan menjadi masukan bagi Sekretariat Presiden khususnya Biro Protokol dalam menyusun strategi pengambilan keputusan mengenai peningkatan kualitas pelayanan dan kinerjanya dengan memperhatikan dimensi dan aspek-aspek kualitas pelayanan yang dianggap penting uleh stakeholder-nya.

Abstrak :
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis relevansi penerapan sistem penggajian PNS saat ini terhadap sistem manajemen kepegawaian menurut UU No. 43 Tahun 1999 pada Badan Kepegawaian Negara dan memformulasikan sistem penggajian PNS yang adil dan layak berdasarkan beban kerja, kompetensi, dan kinerja PNS yang mencerminkan keadilan internal dan eksternal. Penelitian dilakukan terhadap 351 responden dari seluruh pegawai BKN dan 20 responden sebagai expert dari pejabat pengambil kebijakan (eselon I dan II) BKN. Pemilihan sampel dilakukan dengan menggunakan teknik Propotionate Stratified Random Sampling. Teknik analisis yang digunakan untuk menganalisis data adalah teknik analisis Uji Binomial untuk mengetahui efektif atau tidak efektif system penggajian PNS yang diterapkan saat ini dan Methode Point System untuk memformulasikan system penggajian PNS yang adil dan Iayak yang mencerminkan keadilan internal dan eksternal. Dari hasil penelitian yang dilakukan diketahui bahwa kondisi sistem penggajian PNS secara positif dan signifikan menunjukkan kondisi sistem penggajian PNS yang belum adil baik secara internal maupun eksternal, belum layak karena jumlah gaji yang diperoleh tidak cukup memenuhi kebutuhan hidup PNS dan belum relevan sesuai dengan UU. No. 43 Tahun 1999 karena system yang diterapkan belum sesuai dengan amanat UU No. 42 Tahun 1999. Selain itu hasil penelitian juga menunjukkan secara positif dan signifikan beberapa factor kunci pekerjaan dalam rangka perancangan sistem penggajian PNS yang adil, layak dan relevan sesuai UU. No. 43 Tahun 1999, antara lain : bobot jabatan, pendidikan, ketrampilan, tanggung jawab, pengalaman, kondisi Iingkungan kerja, resiko bahaya, fungsi pekerja, korelasi jabatan, dan wewenang. Sedangkan untuk memformulasikan system penggajian PNS terdiri dari dua komponen, yaitu komponen gaji jabatan yang diperoleh berdasarkan factor kunci pekerjaan dan komponen tunjangan yang diperoleh dari kinerja pegawai.

Abstrak :
Penelitian tentang Evaluasi Koordinasi Pemedntah Daerah Dengan Instansi Vertikal di Kabupaten Daerah Tingkat II Badto Selatan ini mengambil lokasi di Kabupaten Barito Selatan yang merupakan salah satu dari 5 (lima) Kabupaten dan 1 (satu) Kota yang di Propinsi Kalimantan Tengah, dengan luas wilayah 12-664 Km? Banyaknya program pembangunan yang diarahkan ke perdesaan yang melibatkan banyak pihak (Pemerintah, Lembaga Non Pemerintah dan Masyarakat), sehingga kerjasama melalui koordinasi merupakan salah satu masalah dalam implementasi kebijakan pembangunan daerah di Kabupaten Barito Selatan. Dalam rangka memacu pembangunan daerah, maka Pemerintah Kabupatcn Barito Selatan periode tahun 1996 s/d 2001 mencanangkan kebijal-can pembangunan dacrah yang tcrtuang dalam Panca Program Daerah Kabupaten Barito Selatan. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan kegiatan koordinasi yang telah dilaksanakan dalam implementasi kebijakan pembangunan Pemerintah Kabupaten Badto Selatan dan menganalisis falctor-fakzor apa saja yang mempengamhi koordinasi tersebut. Untuk menjawab permasalahan tersebut, digunakan dimcnsi-dimensi kegiatan koordinasi, yaitu ketentuan formal koordinasi (hak, wewenang, tanggungiawab koordinasi), koordinaéi yang dilakukan pada awal kegiatan, penetapan sasaran atau tujuan bersama (kesepakatan terhadap kegiatan, loka.si,jadwa.1 dan pembiayaan), kesadaran masing-masing pihak dalam melakukan koordinasi, komitmen terhadap kesepakatan (sinkronisasi kegiatan melalui Iaporan, keterangan tertulis dan Iisan), serta hambatan-harnbatan dalam berkoordinasi. Metode yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian kualitatii dimana metode ini merupakan prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptitj bempa kata tenulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati. Dalam penelitian ini, penulis melakukan pengamatan langsung di Iokasi penelitian dan mengadakan wawancara tidak terstmktur dan mendalam untuk memperoleh data-data mengenai koordinasi Pemerintah Daerah dengan Instansi Vertikal di Kabupaten Daerah Tingkat H Barito Selatan, sehingga tujuan untuk mendeskripsikan dan mcnganalisa faktor-faktor yang menjadi penghambat koordinasi tersebut dapat dipaparkan. Berdasarkan hasil penelitian, menunjukan bahwa koordinasi dalam implementasi kebijakan Pemerintah Kabupaten Barito Selatan belum dapat bcrjalan secara optimal. Hal ini teljadi karena tgrdapat faktor-faktor yang mempengaruhinya, yaitu kurang memadainya wewenang Kepala Daerah selaku koordinator pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan di daerah, kurang memadainya prasarana, sarana transportasi dan kurang memadainya sarana komunjkasi, serta belum tersedianya data yang baik sebagai bahan pendukung kcgiatan koordinasi. Dalam rangka pelaksanaan Otonomi Daerah, akan lebih balk apabila penyelenggaraan Pemerintahan di _daerah dan ulusan-unxsan Pemerintah Daerah yang menjadi wewenangnya diatur oleh daerah itu sendiri, terutama daerah Kabupaten dan Kota. Dengan demikian, setidaknya persoalan koordinasi dengan Tnstansi Vertikal khususnya, menjadi tanggungjawab Kepala Daerah. Demjkian pula halnya dengan pertanggungjawaban scluruh Instansi atau Unit Organisasi pemerintah di daerah, hanya pada Kepala Daerah_ Faktor-faktor lain yang menjadi masalah dalam pelaksanaan koordinasi di daerah, perlu sekali mendapat perhatian prioritas dari Pemerintah Pusat dan Daerah, dalam arti perlu mendapat peningkatan melalui berbagai kegiatan pembangunan dan pemeliharaan, schingga dcngan mcmbaiknya faktor-faktor' tersebut akan mertdukung pencapaian optimalisasi pelaksanaan koordinasi.

---

Abstract The research location of Evaluation Coordination Of Local Government With Vertical Instance ln Regency Of Barito Selatan was took at Barito Selaton Regency. The Regency of Barilo Selatan is the one from _/ive regency which area in Kalimantan Tengah Province, with territory wide is I 2. 66 4 square meters. A few of development program that direct to rural commzmigi are involved many institution, such as government institution, non government orgzmization, and community institution. its means the cooperation with used coordination was became a problem in policy implementation of local development program in Barito Selatan Regency. lb accelerate local development, the regency government of Barito Selatan period 1996-2001 has proclaimed a local development policy that poured fourth in Five Regional Program of Barito Selatan Regency (Panca Program Daerah Barito Selatarn. The aims of this research is to describes the activity of coordination ehich has been carried out in the frame of to implementation of local development program of Barito Selatan Regency and to analyze a few factor that iryluence the activity of coordination. The answer all the question of thus research, the researcher was used such coordination activity dimension as a formal coordination regulation, such like right, authority, and coordination liability. lt conaiictea' with the initial stage, like activity, location, schedule, andjinance. Awareness of each units to carried out coordination, comitmen on agreement such as shyncroriyze acrivigr by using a report, writen and oral information, is a must. Also such of obstacle in coordination that should be applied are completchr write in this research. This research was used qualitative research method I I is because qualitative research method is constitute a research procedure that produce descriptive data, is it dirct or indirect from iry?orrnan. ln this research, the researcher carried out direct observation in research location and also carried out unstructrir and dept interview to obtain such of data that used to answer all question. The yield of this research are show that coordination of local government with vertical instance in Barito Selatan Regency was not good and optimal in implementation. It was because, there were a few factor that influence, such like the authority Q/? distric head as a government operation and local development program coordinator is mild The tool and in_n'astr1ictur and the means of community and transportation is also mild Data to proponent wordination activigr is also unavailable. In the frame of realization of regional authority, it will be mitch better- d government implementation in territory and all of matter of local government are arrange by the territory it self espccialhr regency and town. tts means alt of coordination problem that related with vertical instance are become district head responsibiligr and it is also with the responsibiligr all of instance in each territory. Beside that, another factor such like means and irmusrritctiir that related with coordination activity are need to increase and getting a priority attention from the central government and local government. At least U' all factors that related with coordination activity are become better, it will iryhience to e_/Yective coordination activity achie vernenl.

Abstrak :
Otonomi daerah yang diberikan oleh pemerintah sebagai pelaksanaan dari desentralisasi merupakan upaya untuk dapat lebih mendekatkan penyelenggaraan pelayanan pemerintah kepada masyarakat. Pelaksanaan Otonomi daerah telah membentuk dua lembaga yang bertanggung jawab untuk penyelenggaraannya yaitu, pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). Dengan keluarnya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagai perubahan terhadap Undang-Undang sebelumnya telah mengakibatkan adanya perubahan yang signifikan didalam pelaksanaan otonomi daerah. Jika dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 terlihat DPRD lebih memiliki kekuasaan dibanding dengan Pemerintah Daerah, karena DPRD dapat menjatuhkan kepala daerah apabila laporan pertanggungjawabannya ditolak. Pada Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 ini, DPRD tidak dapat menjatuhkan pemerintah daerah. Penelitian ini memusatkan kajian pada salah satu fungsi DPRD yang penting yaitu pengawasan DPRD. Fungsi pengawasan DPRD dalam pelaksanaan kebijakan Pemerintah Daerah diharapkan dapat menjaga agar terselenggaranya pemerintahan yang baik mencakup rule of law, partisipasi yang diperintah, keadilan, efektifitas, efisiensi, transparansi dan akuntabilitas yang kesemuannya penting bagi pembangunan manusia. Akuntabilitas akan sulit terwujud tanpa keterbukaan (openess) atau transparansi (tranparency). Asas ini merupakan jaminan terdapatnya kesempatan bagi publik untuk memperoleh pengetahuan mengenai siapa yang membuat keputusan, keputusan yang dibuat dan alasan yang mendasari. Transparansi merupakan asas pelengkap bagi public disclosure. transparansi sangat membantu pengelolaan yang baik dan dalam mengurangi peluang bagi korupsi, kolusi dan nepotisme. Transparansi juga untuk memelihara kepercayaan publik terhadap lembaga pemerintahan. Fungsi pengawasan yang dilakukan DPRD sangat tergantung dari sejauh mana keterlibatan DPRD sejak perancangan perumusan kebijakan, penguasaan terhadap peraturan dan perundang-undangan serta kewenangan yang diberikan oleh Undang-Undang, hubungan dan komunikasi dengan masyarakat dan konstituennya, kesesuaian antara perencanaan dan pelaksanaan kebijakan, juga pengawasan internal terhadap anggota dan alat-alat kelengkapannya yang dapat bekerja secara maksimal. Adapun efektifitas dalam pelaksanaan fungsi pengawasannya DPRD akan dipengaruhi oleh beberapa faktor seperti; interaksi antara pemerintah dan DPRD, mekanisme dan teknik pengawasan dewan, kemampuan dan integritas serta perhatian anggota DPRD dalam melaksanakan pengawasan, adanya intrumen dan jelasnya indikator suatu dokumen kebijakan, dan juga terdapatnya komunikasi dan hubungan yang baik antara DPRD dan masyarakat serta konstituennya. Hasil penelitian menunjukan bahwa faktor-faktor tersebut sangat mempengaruhi pengawasan DPRD dalam pelaksanaan kebijakan pemerintah daerah. Pada beberapa hal DPRD dapat mengawal suatu perencanaan pembangunan sampai menjadi satu kebijakan Perda. Namun dalam hal lain menunjukkan bahwa fungsi pengawasan DPRD belum berjalan optimal mengontrol pelaksanaan pembangunann. Hal ini disebabkan karena kurangnya kemampuan dan integritas anggota DPRD. Hubungan antara Anggota DPRD dengan masyarakat dan konstituen yang kurang baik mengakibatkan tidak efektifnya pengawasan terhadap pelaksanaan pembangunan yang dilakukan pemerintah daerah. Beberapa saran diberikan seperti perlunya menyepakati ruang lingkup pengawasan DPRD, peningkatan kemampuan dan integritas DPRD dengan pelatihan khusus, pengawasan oleh masyarakat dan konstituen terhadap DPRD serta perlunya pembakuan dan pola standar penjaringan aspirasi rakyat, peningkatan dan pendalaman penguasaan peraturan perundang-undangan oleh DPRD.

---

The regional autonomy given by the government as the implementation of decentralization is an effort to be able to bring closer public service to the people. The regional autonomy has organized two institutions which are responsible for its implementation i.e., the regional government and the regional parliament (DPRD). The announcement of Law Number 32/2004 on Regional Government as amendment to previous Law has resulted in significant changes in implementation of regional autonomy. In Law number 22/1999, DPRD had more power compared to the Regional Government, because DPRD could overthrow the regional head if his accountability report is refused, under Law number 32/2004 DPRD cannot overthrow the regional government. This researched focuses on the study of one of the important functions of DPRD that is DPRD?s supervision. This supervisory function of DPRD in the implementation of regional government?s policy is expected to be able to see that the good governance implemented covers rules of law, participation of those governed, justice, effectiveness, efficiency, transparency and accountability those all of which are important for human development. Accountability will be difficult to realize without openness or transparency. This principle constitutes a guarantee of opportunity for the public to know who is the decision maker, what decisions are made and the reason for them. Transparency is supplemental principle for public disclosure. Transparency helps a lot in assisting good management and in reducing the opportunity for corruption, collusion and nepotism. Transparency is also for keeping the trust of the public in the government institution. The function of supervision on the part of DPRD depends a lot on the extent of DPRD?s involvement in formulating the policies, command of the regulation and the Law and the authority given by the Law, the relation and connection with the public and its constituents, also internal controll on members and the instruments that can do maximum work. Effectiveness of DPRD?s supervision will be influenced by several factors such as; conformity between policy making and implementation, interaction between the government and DPRD, the mechanism and technique of supervision, the capability and integrity and attention of members of DPRD in carrying out supervision, the existence of instrument and clarity of a policy document indicators and also the existence of communication and good relations between DPRD and the public and its constituents. The results of the research show that the factors mentioned above have very great influence on DPRD?s supervision in implementation of regional government?s policy. In some cases, DPRD may supervise a development plant until it becomes a regional government policy. However, on the other hand the supervisory function of DPRD has not been running optimally in controlling development. this is the result of lack of capability and integrity on the part of members of DPRD. The less than good relationship between member of DPRD and the public and its constituents results in ineffective control over the implementation of development carried out by the regional government. Several recommendations are given such as the necessity for joint a agreement on the scope of DPRD supervision, improved capability and integrity of DPRD by special training, public and constituents control of DPRD and necessity for standardization and pattern of screening public aspirations, improvied and in-depth command of the rules of Law by DPRD.