Ditemukan 188 dokumen yang sesuai dengan query
Yusna Melianti, author
ABSTRAK
Penetapan UU No. 22 tahun 1999 pada tanggal 4 Mei 1999 dan resminya baru
diberlakukan pada tanggal 1 Januari 2001, yang memberi kewenangan amat besar
kepada daerah. Undang-Undang ini juga memberikan perubahan mendasar mengenai
prinsip-prinsip otonomi daerah, sebab UU No. 22 tahun 1999 adalah merupakan,
otonomi yang luas, nyata dan bertanggung jawab dengan menekankan...
2001
T4380
UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library
Roni Fauzan, author
Pembangunan adalah suatu proses perubahan untuk menuju suatu keadaan yang lebih baik, yaitu peningkatan kualitas hidup masyarakat. Oleh karena itu pembangunan adalah merupakan suatu proses perubahan dari suatu kondisi yang dianggap tidak menyenangkan kepada suatu kondisi atau suatu keadaan kehidupan yang dianggap lebih baik atau menyenangkan, baik secara material maupun...
Depok: Universitas Indonesia, 2000
T1820
UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library
Dwi Budi Santoso, author
Penelitian ini menggunakan metode penelitian normatif dan empiris, dilakukan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku pada saat ini. Kemudian secara deduktif diinterprestasikan untuk menjawab masalah-masalah yang ada. Pejabat Pembuat Akta Tanah selaku pejabat yang berwenang dalam bidang tertentu yang menyangkut pertanahan, mempunyai kedudukan yang sangat strategis selaku penunjang dalam Pendapatan Asli...
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2003
T16259
UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library
Arif Susandi, author
Pembentukan peraturan daerah yang dilakukan oleh pemerintah daerah tidak dapat dilepaskan dari konteks negara kesatuan republik Indonesia, sehingga peran pemerintah pusat dalam mengontrol dan mengendalikan kebijakan daerah sangat diperlukan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah yang tertuang dalam peraturan daerah. Tesis ini membahas mengenai urgensi dan kewenangan sinkronisasi rancangan peraturan daerah oleh...
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2018
T50324
UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library
Andi Dzul Ikhram Nur, author
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kedudukan Sekretaris DPRD dalam sistem pemerintahan daerah, dan untuk mengetahui tanggung jawab Sekretaris DPRD dalam sistem pemerintahan daerah. Penelitian ini menggunakan penelitian yuridis-normatif guna mendapatkan hasil penelitian yang relevan. Penelitian dilakukan dengan Pendekatan perundang-undangan, Pendekatan kasus, dan Pendekatan historis. Bahan-bahan hukum yang digunakan oleh penulis...
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2018
T49893
UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library
Khairil Anwar, author
Penelitian ini bertujuan untuk menjawab tentang desentralisasi asimetris di Indonesia pasca reformasi berupa bagaimana penerapannya dan bagaimana bentuk ideal yang seharusnya diterapkan. Teori yang digunakan adalah teori Agus Brotosusilo yang bersumber dari Pancasila yang barasal dari hukum adat nusantara berupa dominannya sikap komunal dari individual, spiritual daripada materialisme dan romatisme...
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2022
T-pdf
UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library
Stroink, F.A.M., author
Bandung: Refika Aditama, 2006
350 STR dt
Buku Teks Universitas Indonesia Library
Jansen, A., author
Meer dan 10 jaar geleden werd de doorvoering van de bestuurshervorming in de Buitengewesten, omvattend de instelling van gewesten grooter dan de tegenwoordige, gepaard met staatkundige en administratieve decentralisatie, voor het eerst aan de orde gesteld. De staatkundige hervorming zal daarbij eerst op beperkte schaal worden doorgevoerd. Het was daarom...
Amsterdam: Kolff, 1938
K 34209 JAN g
Buku Klasik Universitas Indonesia Library
Menjelang dan sesudah tanggal 1 Januari 2001, hari pencanangan otonomi daerah dan desa di seluruh Indonesia, semua surat kabar dan majalah memberi perhatian banyak pada peraturan-peraturan serta pelaksanaannya di daerah. Dari pihak Pemerintah dinyatakan, bahwa sudah cukup banyak peraturan pemerintah dan peraturan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah diterbitkan, sehingga...
JSI 5 (2001)
Artikel Jurnal Universitas Indonesia Library
Ega Windratno, author
Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 28/PUU-XI/2013 telah mencabut UU Nomor 17 tahun 2012 tentang Perkoperasian. Terdapat 3 (tiga) hal utama yang dipertimbangkan Mahkamah yaitu tentang badan usaha Koperasi, tata kelola organisasi, dan permodalan. Daalm beberapa bagian pertimbangannya, Mahkamah Konstitusi tidak mendasarkan pertimbangannya pada argumentasi hukum yang kuat yang memberikan pengaruh terhadap...
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2015
T42870
UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library
