Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Tesis ini merupakan hasil penelitian tentang implementasi kebijakan Penguatan Manajemen Kelurahan dalam rangka peningkatan kinerja pemerintah kelurahan. Penelitian ini penting, mengingat kompleksitas tuntutan kebutuhan dan permasalahan masyarakat di Provinsi OKI Jakarta yang sangat dinamis dan mendesak untuk segera mendapat penyelesaian. Oleh karena itu, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menggulirkan kebijakan Penguatan Manajemen Kelurahan dengan harapan pemerintahan perlu didekatkan kepada masyarakat, agar pelayanan yang diberikan menjadi semakin baik (the closer goverment, the better it serves). Artinya Kelurahan yang merupakan unsur pelaksana Lini/Pelaksana Kewilayahan mampu memberikan kinerjanya yang optimal dalam menjalankan fungsi utamanya memberikan pelayanan langsung kepada masyarakat (close to the customer) di wilayahnya.Penelitian ini menggunakan metode kualitatif yang menghasilkan data deskriptif yang diperoleh melalui studi pustaka, observasi dan wawancara mendalam (indepth interview) dengan para informan. Sementara itu, pemilihan informan dilakukan secara snowball sampling, informan pertama memberikan petunjuk tentang informan berikutnya yang dapat memberikan informasi yang tepat dan mendalam.Dari hasil penelitian menunjukkan bahwa kebijakan Penguatan Manajemen Kelurahan dalam implementasinya memiliki kecenderungan pada statutory services, artinya pemerintah kelurahan dalam menjalankan kebijakan tidak memiliki otonomi untuk membuat policy (membuat pengaturan) dan hanya bertugas melaksanakannya, tetapi terkadang pemerintah kelurahan masih mendapat kesempatan dan diskersi untuk membuat keputusan yang bersifat implementatif terhadap kebijakan Penguatan Manajemen Kelurahan. lmplikasinya terjadi penyeragaman pelimpahan kewenangan dan penganggaran dalam kegiatan Penguatan Manajemen Kelurahan, sehingga kinerja pemerintah kelurahan tidak ada perubahan setelah dilaksanakan kebijakan tersebut bahkan lebih terpuruk, karena kegiatan Penguatan Manajemen Kelurahan lebih mengedepankan aspek penyerapan anggaran dibandingkan progress kegiatan, apalagi didukung dengan situasi dan kondisi kelurahan yang minim akan kuantitas dan kualitas personil kelurahan."

"Penelitian ini menganalisis stakeholder mapping di PT N, yang merupakan sebuah perusahaan sekuritas yang dimiliki oleh negara, dengan tujuan untuk menentukan key stakeholder serta menentukan pengelolaan stakeholder untuk tujuan strategis perusahaan tersebut. Metode penelitian ini adalah metode kualitatif dan datanya diperoleh melalui wawancara dan kuesioner yang dilakukan terhadap tujuh orang narasumber dari manajemen tingkat menengah dan tingkat atas PT N. Hasil penelitiannya menunjukkan PT N memiliki tujuh key stakeholder, yaitu: Dewan Komisaris, Manajemen, PT H, Pemerintah qq. Kementerian Badan Usaha Milik Negara, Klien, Bursa Efek Indonesia, dan Otoritas Jasa Keuangan. Pengelolaan yang tepat dan baik atas ketujuh key stakeholder tersebut dapat membantu PT N untuk meningkatkan keuntungannya demi menjamin keberlanjutan bisnisnya. Selain itu, pengelolaan stakeholder dapat membantunya memperbaiki persepsi klien, memenangkan hati stakeholder, serta menghindarkannya dari tuntutan hukum. Keterbatasan penelitian ini adalah metode pengumpulan data yang seharusnya dapat dilengkapi dengan focus group discussion dan hasil penelitiannya yang tidak dapat dikonfirmasi ke key stakeholder. Penelitian ini juga merupakan studi persepsi, sehingga hasil penelitiannya tergantung pada pandangan narasumber.

---

This research examines stakeholder mapping practice in PT N, one of the state owned securities companies, with the objective to determine the key stakeholder and to determine stakeholder management for strategic objectives of the company. This research is using qualitative method and the data were obtained through interview and questionnaire with seven respondents from middle and top level management of PT N. The research finds that there are seven key stakeholders of PT N Board of Commissioners, Management, PT H, Government qq. Ministry of State Owned Enterprises, Clients, Indonesia Stock Exchange, and Financial Services Authority. The proper and good management of those key stakeholders can help PT N to increase its bottom line and to ensure its sustainability or perpetuity. Stakeholder management done by PT N can help them to improve client perception, win the stakeholders rsquo heart, and prevent lawsuit. Limitations in this research are related to the data collection method that can be complemented with focus group discussion and the findings that cannot be confirmed to the key stakeholders. Also, the nature of the research as the study of perception makes the findings dependent on the perception of the respondents. "

"ABSTRAKSkripsi ini membahas dinamika pembentukan Perusahaan Umum Perum Husada Bhakti sebagai penyelenggara asuransi kesehatan di Indonesia masa Orde Baru di tahun 1984 mdash;1992. Pelaksanaan asuransi kesehatan di Indonesia masa Orde Baru sebelumnya dikelola oleh Badan Penyelenggaraan Dana Pemeliharaan Kesehatan BPDPK atau dikenal dengan sebutan Askes Asuransi kesehatan sejak tahun 1968. Namun, BPDPK dalam perkembangannya mengalami permasalahan terkait posisinya sebagai badan khusus di bawah Departemen Kesehatan dan permasalahan krisis keuangan. Kemudian, untuk mengatasi permasalahan tersebut maka BPDPK berubah status hukum menjadi bentuk Perusahaan Umum Perum . Perum Husada Bhakti dibentuk pada tahun 1984 untuk menggantikan BPDPK sebagai penyelenggara asuransi kesehatan di Indonesia. Perubahan status hukum tersebut turut memberikan berbagai usaha pembenahan sistem berupa perubahan sistem dari reimbursement fee for service menjadi managed care. Melalui perubahan sistem asuransi kesehatan tersebut Perum Husada Bhakti semakin berkembang hingga akhirnya pada 1992 beralih bentuk menjadi Persero Terbatas PT Asuransi Kesehatan Indonesia.

---

ABSTRACTThis study discusses about the dynamics of Public Corporation Perum Husada Bhakti 39 s formation as the provider of health insurance in Indonesia during the New Order period in 1984 1992. The implementation of health insurance in Indonesia during the New Order was administered by the Health Care Fund Management Body BPDPK as known as Askes Asuransi Kesehatan since 1968. However, BPDPK in its development, faces problems are related to its position as a special agency under the Ministry of Health. Beside that, it has financial crisis problems. To overcome these problems BPDPK changed the legal status into a Public Company Perum . Perum Husada Bhakti was formed in 1984 to replace BPDPK as a health insurance provider in Indonesia. The changes in legal status also provide various efforts to revamp the system, from reimbursement fee for service to managed care. Through the change in the health insurance system Perum Husada Bhakti keep growing up. Finally in 1992, it shifts into Limited Persero PT Indonesia Health Insurance. "

"Skripsi ini membahas mengenai participating interest dalam kegiatan usaha hulu minyak dan gas bumi ditinjau dari otonomi daerah. Participating interest ditinjau dari otonomi daerah dimaksudkan untuk membahas participating interest yang wajib ditawarkan Kontraktor kepada BUMD sehingga daerah dapat turut serta mengelola hulu migas sebagaimana yang diamanatkan otonomi daerah. Participating interest merupakan keikutsertaan badan usaha termasuk BUMD dan bentuk usaha tetap dalam pengelolaan hulu migas melalui pengalihan participating interest. Untuk memperdalam pembahasan, skripsi ini juga akan membahas mengenai keikutsertaan empat BUMD dalam participating interest Blok Cepu. Hasil dari penelitian ini menyarankan untuk adanya pengaturan yang tegas dan jelas mengenai pengertian participating interest, perlunya kajian yang lebih mendalam mengenai mekanisme pengalihan participating interest khususnya kepada BUMD, dan perlunya suatu kebijakan mengenai fasilitas pembiyaan khusus bagi BUMD yang mengambil participating interest.

---

The focus of this study is Participating Interest (PI) in upstream oil and gas industry from Regional Autonomy. PI from regional autonomy is meant to focus on the participation of BUMD in upstream oil and gas industry by getting PI. Participating Interest is the proportion of exploration and production costs each party will bear and the proportion of production each party will receive, as set out in an operating agreement. This study also analyze about PI implementation in Cepu Block, where Contractors transferred 10% PI to four BUMD. Results from this study suggest that the government shall clarify definition of participating interest, make regulation about the mechanism of participating interest transfer, and make policy for refinancing facilities, especially for BUMD which take participating interest."