Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
Permasalahan dalam keamanan informasi sebuah instansi pemerintah tidak hanya berkaitan dengan permasalahan teknis, tetapi juga berkaitan dengan sumber daya manusia yang merupakan unsur penting dalam sebuah instansi. Pada tanggal 30 April 2018, Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan mengeluarkan surat pengumuman kepada masyarakat untuk mewaspadai penipuan yang sedang beredar dalam bentuk phishing yang mengatasnamakan Direktorat Jenderal Pajak. Hal ini menunjukkan betapa pentingnya edukasi keamanan informasi kepada masyarakat, khususnya pegawai instansi pemerintah yang sering bersinggungan dengan data pemerintah yang bersifat rahasia. Penelitian ini bertujuan untuk mengukur tingkat kesadaran keamanan informasi pegawai di instansi pemerintah dengan mengambil studi kasus pada Direktorat Jenderal Perbendaharaan. Penelitian ini menggunakan dua metode, pendekatan perilaku melalui phishing assessment dan pendekatan pengetahuan melalui kuesioner dengan skala Likert. Hasil simulasi dianalisis pada skala persentase dan dibandingkan dengan hasil kuesioner untuk menentukan tingkat kesadaran keamanan informasi pegawai dan menentukan metode mana yang terbaik. Hasil menunjukkan hubungan yang signifikan antara hasil simulasi dan hasil kuesioner. Di antara pegawai yang membuka email, 80% mengklik tautan yang mengarah ke halaman kamuflase dan melalui kuesioner, ditemukan bahwa tingkat kesadaran keamanan informasi pegawai Ditjen Perbendaharaan berada pada level 79,32% yang merupakan batas bawah dari kategori BAIK. ......As an important institutional element, government information security is not only related to technical issues but also to human resources. Various types of information security instruments in an institution cannot provide maximum protection as long as employees still have a low level of information security awareness. This study aims to measure the level of information security awareness of government employees through case studies at the Directorate General of Treasury (DG Treasury) in Indonesia. This study used two methods, behavior approach through phishing simulation and knowledge approach through a questionnaire on a Likert scale. The simulation results were analyzed on a percentage scale and compared to the results of the questionnaire to determine the level of employees information security awareness and determine which method was the best. Results show a significant relationship between the simulation results and the questionnaire results. Among the employees who opened the email, 80% clicked on the link that led to the camouflage page and through the questionnaire, it was found that the information security awareness level of DG Treasury employees was at the level of 79.32% which was the lower limit of the GOOD category.

Abstrak :
Tesis ini membahas kesenjangan penerapan keamanan informasi antara Standar LPSE dengan ISO 27001, serta pengembangan kerangka kerja keamanan informasi pada sistem  tersebar pengadaan barang/jasa pemerintah secara elektronik yang diselenggarakan oleh LPSE. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan metode studi kasus, digabungkan dengan penelitian kuantitatif dengan metode deskriptif kuantitatif. Hasil penelitian menyarankan LKPP selaku pembina dan pengawas LPSE, untuk melengkapi kriteria dan kontrol kemanan informasi, serta membuat panduan resmi dan terperinci untuk mengurangi kesenjangan antara Standar LPSE dengan ISO 27001; memanfaatkan kerangka kerja usulan berbasis Standar LPSE dan ISO 27001 sehingga LPSE dapat menerapkan kedua standar tersebut secara bersamaan; LKPP juga perlu melakukan penilaian dan evaluasi secara berkala untuk memastikan keberlanjutan penerapan Standar LPSE pada LPSE; selain itu, LKPP perlu berkoordinasi dengan Kementerian Komunikasi dan Informatika dalam upaya sosialisasi penerapan Sistem Manajemen Pengamanan Informasi yang berbasis ISO 27001 yang tertuang dalam Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 4 Tahun 2016. ......The focus of this study is discusses about the gap of information security between the LPSE and ISO 27001 Standards, and the development of an information security framework for distributed public electronic procurement system. This research is qualitative research with a case study method, combined with quantitavie research with a quantitative descriptive method. The researcher suggests that LKPP as the supervisor and controller of LPSE, to complete the criterias and controls of information security, and also make an official and detailed guidelines to reduce the gap between the LPSE and ISO 27001 Standards; LKPP and LPSE use the proposed framework based on LPSE and ISO 27001 Standards to implement both of these standards simultaneously; LKPP also  needs to conduct periodic assessments and evaluations to ensure that LPSE applies these standards continuously; in addition, LKPP needs to coordinate with the Ministry of Communication and Information to disseminate the implementation of Information Security Management System based on ISO 27001 which contained in the Minister of Communication and Information Regulation Number 4 of 2016.

Abstrak :
Pemberian Bantuan Kesehatan Pensiun (BKP) adalah salah satu program YKKBI, yang bentuknya merupakan self insurance dimana seluruh risiko keuangan ditanggung oleh YKKBI.Biaya BKP terus meningkat setiap tahunnya, pada tahun 2010 sekitar Rp 169 milyar, dimana hampir 60 % nya digunakan untuk biaya rawat Inap di Rumah Sakit dan biaya obat di Apotek Langganan. Sejak tahun 2000 kenaikan Biaya BKP melebihi angka rata rata pertumbuhan pendapatan YKKBI yang merupakan sumber pendanaannya . Bidakara Medical Center (BiMC) merupakan embrio pendirian rumah sakit milik YKKBI, dengan model hospitality business (terpadu dengan hotel dan perkantoran Bidakara). Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menyusun analisis kelayakan pengembangan klinik Bidakara Medical Center dalam rangka pendirian rumah sakit di Jakarta Selatan tahun 2011. Setelah dilakukan penilaian dengan menggunakan TOWS matrik ,dimana dilihat pengaruh variabel eksternal dan internal didapat hasil posisi BiMC berada di Future Kuadran . Sedangkan dengan menggunakan IE matrik , dimana dinilai masing masing factor sukses kritisnya didapat hasil posisi BiMC berada di kuadran II. Dari matching dua matrik ini didapat kesimpulan Klinik BiMC layak untuk berkembang menjadi Rumah Sakit.

---

Bantuan Kesehatan Pensiun is one of YKKBI programs, which is a.self-insurance that all financial risks undertaken by YKKBI. Bantuan Kesehatan Pensiun (BKP) cost was increasingly every year. In 2010, BKP cost reached about 169 billions IDR, and almost 60% was used to pay hospitalization and pharmacy fee. Since 2000, BKP cost was beyond YKKBI growth income rate as its funding source. Bidakara Medical Center (BiMC) is an embryo of YKKBI hospital with hospitality business model which is integrated with office and hotel of Bidakara. The aim of this research is to analysis feasibility of developing BiMC to be a hospital in South Jakarta year 2011. Through TOWS matrix analysis, the effects of internal and external variables were assessed and the result was BiMC position is in the Future Quadrant. Through IE matrix, every critical success factors were evaluated and resulted in an outcome that BiMC is in the Quadrant II. Finally, by matching these two kinds of matrix, the conclusion is that BiMC can be developed into a hospital.