Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
Tujuan Penelitian untuk mengetahui manfaat yang dapat diambil oleh pemerintah dari privarisasi PT Semen Tonasa, untuk mengetahui mekanisme privatisasi pada BUMN khususnya privatisasi pada PT Semen Gresik Group Tbk, untuk mengetahui manfaat apa yang dapat diambil oleh PT Semen Tonasa dengan keikutsertaan Cemex dalam kepemilikan saham di PT Semen Gresik Group Tbk, Hasil Penelitian menunjukkan bahwa proses privatisasi PT Semen Gresik Group Tbk (PT Semen Tonasa) memberi manfaat jangka pendek bagi pemerintah dimana pemerintah akan memperoleh dana segar untuk dimasukkan kedalam anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) tahun 2000, tetapi disisi lain pemerintah akan mengalami kerugian jangka panjang. Terhadap keikutsertaan Cemex kedalam kepemilikan saham PT Semen Gresik Group Tbk, dimana laba yang diperoleh PT Semen Tonasa 2 (dua) tahun berturut-turut yaitu, tabus anggaran 1999 dan tahun 2000 mengalami penurunan secara drastis, hal ini berpengaruh terhadap produksi semen. Tantangan dan berbagai kendala selama privatisasi PT Semen Gresik Group Tbk pada tahun 1998, tetap tidak mempengaruhi pemerintah untuk melepas sebagian sahamnya ke Cemex Mexiko. Berbagai upaya telah dilakukan Pemerintah Daerah bersania masyarakat Sulawesi Selatan untuk mengembalikan eksistensi PT Semen Tonasa agar lepas dari PT Semen Gresik Group Tbk untuk menjadi Badan Usaha Milik Negara (BUMN) mumi tetap mengalami hambatan. Privatisasi versi pemerintah dilakukan tidak memata-mata untuk memberikan konstribusi ke APBN tetapi untuk perbaikan dan peningkatan perekonomian nasional, dapat membawa perubahan bagi Badan Usaha Milik Negara (manajemen dan karyawan) maupun masyarakat pads umumnya sehingga perlu kesadaran kolektif untuk menyikapi agar privatisasi membawa dampak positif secara nasional. Argumentasi demikian tetap dipertahankan pemerintah pusat untuk menjaga keseimbangan pemberitaan yang selalu terfokus terhadap sisi kelemahan pemerintah itu sendiri. Diperlukan kearifan kolektif seluruh komponen bangsa dalam menyikapi persoalan ini, mengingat argumentasi yang dimunculkan pemerintah daerah dan masyarakat Sulawesi Selatan bukanlah argumentasi tanpa dasar, sebab dukungan rill seluruh komponen masyarakat dapat dijadikan refensi dan sekaligus pertunbangan pemerintah pusat. Adapun pelaksanaan Spin Off bilamana itu menjadi altematif, tetap dilaksanakan berdasarkan procedure hukum yang berlaku mengingat PT Semen Gresik merupakan Perusahaan yang telah go publik dalam hal ini rencana tersebut haruslah didukung dan disetujui oleh pemegang saham minoritas serta hams ada negosiasi ulang dengan pihak cemex yang telah menjadi pihak dalam perjanjian jual bell bersyarat dengan pemerintah. Terhadap pemerintah daerah dan masyarakat Sulawesi Selatan yang berkeinginan untuk memiliki saham pada PT Semen Tonasa maka tetap harus berdasarkan pada ketentuan-ketentuan yang ada

Abstrak :
Pembentukan Holding Company BONN merupakan salah satu upaya pemerintah meningkatkan kinerja BUMN yang mulai dirintis pada tahun 1990-an dengan menyatukan BUMN-BUMN dengan industri sejenis. BUMN-BUMN holding yang ada sekarang ini, sebagian besar dibentuk dengan tujuan membuat satu BUMN menjadi Pemegang Sahara bagi BUMN lain dengan Industri sejenis dengan cara mengalihkan saham Negara RI pada BUMN yang ditunjuk tersebut. Karakteristik khusus BUMN holding sebagai badan usaha mink Negara pada kenyataannya tidak tercover dengan aturan yang cukup memenuhi kebutuhan akan "aturan main" yang jelas perihal hubungan antara holding company dengan subsidiary company/anak perusahaan-nya. Peraturan perundangan yang ada sekarang ini hanya mengatur perusahaan sebagai "single company". Khususnya untuk BUMN, Undang-undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang BUMN mengatur bahwa BUMN menundukkan diri pada UU Nomor 19 tahun 2003 tentang BUMN, UU Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas dan aturan-aturan lain yang terkait dengan bentuk BUNN sebagai perusahaan, dan tak satupun dari peraturan ini mengatur secara jelas hubungan-hubungan hukum antara holding company dengan subsidiary companylanak perusahaan serta konsekuensikonsekuensi dari bentuk holding company tersebut. BENTUK HOLDING COMPANY BUMN MELALUI PENGALIHAN SAHAM NEGARA (STUDI PT PUSRI DAN ANAK-ANAK PERUSAHAAN) adalah judul tesis kami yang kami susun untuk mengkaji lebih dalam bentuk holding BUMN yang terbentuk dengan pengalihan saham Negara pada salah satu BUMN, baik perihal konsekuensi maupun permasalahan yang dihadapi berdasar peraturan perundangan dan kenyataan di lapangan. Pada akhirnya kami menyadari bahwa tesis ini jauh dari sempurna, namun besar harapan kami bahwa tesis ini dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi ilmu hukum ekonomi khususnya tentang hal-hal yang berhubungan dengan BUNN berbentuk holding company.

Abstrak :
ABSTRAK
Tesis ini membahas mengenai pertanggungjawaban perusahaan serta perlindungan tenaga kerja sehubungan dengan pelaksanaan akusisi yang menggunakan skema sebagai upaya guna menghindari ketentuan Pasal 126 ayat (1) Undang-Undang Perseroan Terbatas dan Pasal 163 Undang-Undang Ketenagakerjaan dengan cara membentuk suatu Special Purpose Vehicle (SPV) dengan mendirikan suatu perusahaan untuk dijadikan suatu Holding Company sebagai pemegang saham dari perusahaan yang dijadikan Subsidiary Company dan pada dasarnya perusahaan – yang dijadikan Subsidiary Company – itulah yang merupakan perusahaan target, yang mana pada nantinya secara “di atas kertas” saham dari SPV tersebutlah yang akan diakuisisi. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis mengenai siapa yang dimaksud dengan tenaga kerja dan pengusaha sehubungan dengan eksistensi dari Holding Company dan Subsidiary Company di dalam suatu kelompok (grup) usaha serta bagaimana pertanggungjawaban ketenagakerjaan dari Holding Company terhadap tenaga kerja dari Subsidiary Company-nya, khususnya dalam hal dilaksanakannya suatu transaksi akuisisi yang mempergunakan skema sebagaimana disebutkan di atas. Jenis penelitian ini adalah Yuridis Normatif yang bersifat deskriptif analitis, yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka dengan menjalankan tahapan penelitian, yaitu penelitian kepustakaan dan/atau didampingi dengan penelitian lapangan. Pada kesimpulannya, penelitian ini menemukan bahwa meskipun terpisah sebagai badan hukum yang berbeda dan terdapat pembatasan pertanggungjawaban hukum di antara Holding Company dan Subsidiary Company, namun di dalam hal pertanggungjawaban ketenagakerajan, terdapat pandangan akan adanya satu kesatuan sosial dan ekonomi di antara Holding Company dan Subsidiary Company, dimana pembentukan suatu Holding Company maupun Subsidiary Company tidak lah dapat dilaksanakan guna mengesampingkan maupun mencurangi perlindungan hak dan kepentingan hukum para tenaga kerja, sehingga dalam hal ini Holding Company tetap memiliki pertanggungjawaban ketenagakerjaan terhadap tenaga kerja Subsidiary Company-nya.

---

ABSTRACT
This thesis discusses the company liability and labor protection in connection with the implemenation of the acquisition that uses a scheme as an attempt to evade the provisions of Article 126 paragraph ( 1 ) Limited Liability Company Law and Article 163 of the Labor Law by forming a Special Purpose Vehicle ( SPV ) by setting up a company to be used as a Holding Company as a shareholder of the company that to be used as a Subsidiary Company and basically the company - that to be used as the Subsidiary Company - is the target company, which in later "on paper" shares of the SPV is exactly what will be acquired. The purpose of this study is to analyze as to who is a employee and employers in relation to the existence of the Holding Company and Subsidiary Company in a group company as well as how the labor liability of the Holding Company to the employee of its Subsidiary Company, particularly in terms of the implementation of the acquisition trasaction that uses the scheme as mentioned above. This research is a Juridical Normative that a tend of descriptive analytical, i.e. the legal research that is carried by researching the material literature by running the stages of research, the research literature and/or assisted with field research . In conclusion , this study found that although as a separate legal entity and there are an limited liability of the Holding Company and Subsidiary Company, but in terms of labor liability, there is a perspective that there is a social and economic unity between the Holding Company and Subsidiary Company, the formation of a Holding Company and Subsidiary Company was not able to be implemented in order to rule out or rigging the legal protection of the rights and interests of the employees, so in this case the Holding Company retains the labor liability for its Subsidiary Company’s employee.