Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"ABSTRAKPersemakmuran Negara-negara Merdeka atau yang dikenal juga dengan Commonwealth of Independent States (CIS) pertama kali didirikan pada tanggal 8 Desember 1991 oleh Belarus, Rusia, dan Ukraina . Presiden Uni Soviet, Gorbachev pada saat itu berusaha keras mempertahankan kesatuan Uni Soviet dengan suatu usulan "Persetujuan Uni Baru", yang akhirnya gagal karena tidak mendapat tanggapan yang menggembirakan dan para pemimpin republik di lingkungan Uni Soviet. Kegagalan ini memaksa Gorbachev untuk mengundurkan diri yang sekaligus mengakhiri sejarah panjang Uni Soviet sebagai salah satu negara besar yang sangat disegani selama ini. Mulai saat itu masa depan republik pecahan Uni Soviet banyak tergantung kepada CIS yang dimotori oleh Rusia dengan 10 republik lainnya sebagai anggota. CIS diharapkan paling tidak dapat menjalankan dua fungsi, yaitu: sebagai stabilisator bidang politik dan keamanan, serta sebagai katalisator bagi kerjasama ekonomi diantara anggotanya. Dalam mencapai tujuannya ada beberapa masalah yang dihadapi oleh Rusia dan kawan-kawan, yaitu: 1) rendahnya rasa saling percaya antara Rusia dengan negara-negara CIS lainnya; 2) sengketa kepemilikan persenjataan nuklir dan fasilitas militer lainnya; 3) buruknya perekonomian dan besarnya kesenjangan ekonomi antara Rusia dengan negara-negara CIS lainnya; 4) ancaman perluasan keanggotaan NATO ke Eropa Timur; 5) ketergantungan ekonomi Rusia dan negara-negara CIS lain terhadap modal asing. Berpijak pada temuan-temuan di atas, kemudian penulis merumuskan pokok permasalahan sebagai berikut: 1) Bagaimana faktor-faktor internal di CIS mempengaruhi pengelolaan keamanan di kawasan tersebut ?; dan 2)Bagaimana pengaruh kekuatan-kekuatan ekstemal terhadap pengelolaan keamanan di CIS ? Dengan bantuan beberapa kerangka pemikiran seperti: teori kolaborasi; kondisi security complex; dan interdependensi ekonomi politik maka diharapkan dapat dilakukan pembahasan yang komprehensif terhadap gagasan yang terkandung dalam pertanyaan-pertanyaan di atas sehingga pada akhirnya dapat mencapai tujuan penelitan ini yaitu: memberikan pengertian yang lebih mendalam kepada kita semua mengenai fenomena yang sedang terjadi di kawasan bekas Uni Soviet terutama yang berkaitan dengan pengelolaan keamanan. Fakta awal digambarkan secara deskriptif untuk memberikan gambaran yang memadai terhadap latar belakang kawasan yang menjadi objek penelitian, dilanjutkan dengan penampilan data-data kualitatif maupun kuantitatif yang diperoleh dengan cara penelusuran terhadap sumber-sumber data sekunder."

"ABSTRAKSalah satu pengaruh yang paling menonjol dan bersifat langsung dengan telah diratifikasikannya United Nations Convention on the Laws of the Sea 1982 (Unclos 82) oleh Pemerintah Republik Indonesia terhadap Pertahanan Keamanan Negara (Hankamneg) di Laut adalah berkaitan dengan masalah penggunaan alur laut kepulauan Indonesia oleh kapal asing. Penggunaan alur laut kepulauan yang melintas perairan Indonesia oleh kapal asing merupakan tuntutan yang telah dipersyaratkan oleh Unclos 82. Kenyataan ini bukan merupakan pilihan yang terbaik bagi negara pantai (termasuk Indonesia) karena pada dasarnya Unclos 82 merupakan kompromi kepentingan dari berbagai negara. Terlepas dari masalah untung atau rugi, suka atau tidak suka, pada akhirnya penggunaan alur laut kepulauan ini menjadi hak bagi kapal-kapal asing yang tak dapat dielakkan, apapun alasannya. Kewajiban Indonesia sebagai negara pantai adalah menetapkan alur laut kepulauan yang menjamin keselamatan dan keamanan bernavigasi dalam pelayaran. Bila tidak segera ditetapkan, maka konsekuensinya kapal-kapal asing cenderung memilih atau menentukan alur pelayaran sendiri-sendiri sesuai dengan persepsinya masing-masing terhadap aturan yang tercantum dalam Unclos 82. Hal ini ini tentu raja mengakibatkan kerugian bagi Indonesia, karena banyaknya alur pelayaran yang melintas kepulauan Indonesia yang tidak teratur menimbulkan kesulitan dalam pengawasan dan pengendaliannya. Kesulitan dalam pengendalian alur laut kepulauan tersebut, pada gilirannya membawa dampak yang semakin luas terhadap masalah pertahanan kemananan negara di laut. Berdasarkan pemikiran yang demikian itulah dilakukan kajian untuk menentukan alur laut kepulauan Indonesia (ALKI) yang mengabdi kepentingan nasional, tetapi akomodatif terhadap kepentingan internasional. Pada awalnya dilakukan identifikasi dan perumusan sebelas alur pelayaran yang melintas perairan kepulauan Indonesia yang potensial untuk diajukan sebagai ALKI. Hal itu dilakukan sebagai upaya untuk mengimplementasilcan hak dan kewajiban negara pantai secara serasi dan seimbang sesuai dengan amanat Unclos 82 itu sendiri. Dengan menggunakan model analisis yang dikembangkan dalam tesis ini akhirnya diperoleh tiga alur pelayaran terbaik sebagai kandidat ALKI, masing-masing adalah : (1) Alur Selat Lombok - Selat Makasar - Laut Sulawesi, (2) Alur Selat Sunda - Laut Jawa - Selat Karimata - Laut Cina Selatan, (3.a) Alur Selat Leti - Laut Banda (barat Pulau Buru) - Laut Seram (timur Pulau Mangole) - Laut Maluku - Samudra Pasifik, (3.b) Laut Arafuru - Laut Banda (barat Pulau Buru) - Laut Seram (timur Pulau Mangole) - Laut Maluku - Samudra Pasifik, dan (3.c) Laut Sawu - Selat Ombai - Laut Banda (barat Pulau Buru) - Laut Seram (timur Pulau Mangole) - Laut Maluku - Samudra Pasifik. Setelah alur laut kepulauan itu ditetapkan berdasarkan pertimbangan yang terbaikpun menurut ukuran kepentingan nasional dan kepentingan internasional, masih terbuka peluang bagi timbulnya masalah pertahanan keamanan di laut sehubungan dengan penggunaannya bagi kapal asing. Hal itu merupakan konsekuensi Iogis dari penggunaan suatu wilayah negara oleh dan untuk kepentingan negara lain. Sehubungan dengan itu perlu pula dilakukan analisis kekuatan, kelemahan, ancaman, dan peluang (SWOT) terhadap keberadaan alur laut kepulauan yang telah ditetapkan. Tujuan analisis SWOT tersebut adalah untuk memperkuat kekuatan dan meningkatkan pemanfaatan peluang yang ada, serta meminimalkan kelemahan dan menetralisir ancaman yang mungkin timbul. Selanjutnya untuk mengimplementasikannya secara efektif dan efisien diperlukan penerapan manajemen komponen kekuatan laut yang ada untuk mengawasi dan mengendalikan ALKI. Pada gilirannya dibutuhkan jumlah maupun kualitas kekuatan laut yang memadai, agar dapat dilakukan pengendalian ALKI secara lebih optimal sehingga pengaruh yang merugikan terhadap Hankamneg di Laut dari penggunaan laut oleh kapal asing sesuai Unclos 82 dapat diminimalkan. "

"Penelitian ini membahas mengenai pengukuran likuiditas pada obligasi pemerintah di Indonesia dengan menggunakan hampir 30.000 data harga dan volume per transaksi dari September 2006 sampai Juni 2011. Terdapat tiga pengukuran yang digunakan untuk mengukur likuiditas, yaitu Roll measure untuk mengukur biaya transaksi, Amihud illiquidity measure untuk mengukur price impact of trades, dan Amivest measure untuk mengukur market depth. Hasil penelitian menunjukkan bahwa obligasi yang berjenis fixed rate bonds memiliki tingkat likuiditas paling tinggi dan yang paling rendah ialah Obligasi Ritel Indonesia. Hasil penelitian juga menunjukkan subprime crisis berdampak kecil terhadap penurunan tingkat likuiditas pada pasar obligasi pemerintah di Indonesia.

---

This research explain about measurement of liquidity on Indonesian government bonds by using almost 30,000 bonds price and transaction volume data from September 2006 until June 2011. There are three measurements that are used to measure liquidity, the Roll measure to measure transaction costs, Amihud illiquidity measure to measure price impact of trades, and Amivest measure to measure the market depth. The results showed that the fixed rate bonds have the highest liquidity level and the lowest is ORI (Obligasi Ritel Indonesia). The results also showed the subprime crisis had small impact on reducing the level of liquidity on government bonds market in Indonesia."

"Pilihan investasi umumnya mengacu kepada pertimbangan risiko dan hasil (risk-return analysist). Untuk itu diperlukan diperlukan pengukuran risiko yang cukup baik guna menentukan batas toleransi risiko dan pertimbangan kinerja atas besaran hasil yang ingin diperoleh.Dalam penelitian ini, penulis mengamati kecenderungan peningkatan perdagangan obligasi sebagai alternatif investasi di saat suku bunga perbankan terus menurun paska krisis. Namum peningkatan perdagangan obligasi tersebut tidak disertai pemahaman atas besarnya risiko yang dihadapi, sehingga pada saat suku bunga mengalami tekanan untuk naik dan harga obligasi mengalami kecenderungan turun, investor menjadi panik yang menyebabkan tekanan penurunan harga obligasi menjadi semakin besar.Penulis melakukan observasi terhadap sembilan seri obligasi negara dan menggunakan pendekatan yang sama dengan RiskMetrics dalam melakukan estimasi risiko dengan metode Value at Risk (VaR), mulai dari Parametrics VaR, Phstorical Simulations VaR, Monte Carlo Simulations VaR dan Heteroskedastics VaR. Perbedaan dari berbagai model VaR yang digunakan adalah estimasi volatilitas berdasarkan karakteristik distribusi pembahan tingkat imbal hasil yang menjadi faktor risiko utama risiko harga obligasi. Tujuannya adalah untuk mendapatkan estimasi risiko yang terbaik sehingga dapat digunakan dalam menentukan batas toleransi risiko yang dihadapi.Hasil penelitian yang didapat menunjukkan perubahan tingkat imbal hasil tidak mengikuti asumsi distribusi normal, sehingga penggunaan VaR dengan asumsi tersebut kurang baik. Hasil backtesting memperlihatkan bahwa Heteroskedastics memberikan hasil terjadinya penyimpangan kemgian melebihi batas ambang proyeksi risiko yang terkecil.

---

Every investment decision always considers risk and retum analysis. That is why risk estimation is very important in determining the risk tolerance limit and measuring the performance of the yield from investing in one instrument.

In this research, the writer sees the increasing trend of bond market, as an alternative for investor when the interest rate of deposits in bank tends to decrease. However, the increase of bond market is not followed by investor knowledge of the risk in those securities. When the interest rate increases, and bonds price tends to decrease, investors panic and push the price deeper. It makes investor need tools to measure risk estimation, therefore that condition cannot happen again.

The writer uses RiskMetrics methodology to estimate the risk of the nine sample government bond series observed with Value at Risk (VaR) methods, such as Parametric VaR, Historical Simulations VaR, Monte Carlo Simulations VaR and Heteroskedastics VaR. This paper focuses on the performance of various VaR model in terms of their ability to deliver volatility estimation, based on the characteristics of the yield distribution as risk factor of the bond price risk. The purpose is to conclude the best model to estimate the risk tolerance limit.

Based on the result, the sample tests indicate that the yield distribution is not following the normal distribution asstunption; therefore the VaR model based on that assumptions is not good to estimate. By using the backtesting, Heteroskedastics VaR shows that to produce the lowest failure rate than other VaR models as a forecaster of risk tolerance limit."

"Ketepatan kurva imbal hasil pemerintah sangat penting karena menjadi dasar harga semua sekuritas keuangan domestik. Pengukuran kurva imbal hasil membutuhkan data dari himpunan obligasi benchmark. Tetapi, setiap individu obligasi benchmark masih mengandung premi likuiditas individu obligasi dan premi tersebut mempersulit pengukuran tersebut dan perhitungan nilai aset lainnya. Indikator keberadaan premi likuiditas dapat dilihat pada galat-galat harga obligasi benchmark yang idiosinkratik, galat yang heteroskedastik dari hasil estimasi bootstrap dan hasil pengukuran parameter yang overshooting. Untuk membuat kurva imbal hasil yang tepat, peneliti mengembangkan konsep imbal hasil dasar (basic yield) dari Durand (1942), yaitu imbal hasil yang bebas premi likuiditas dan bebas premi risiko likuiditas. Peneliti memperluas definisi dari sebuah titik imbal hasil dasar menjadi kurva imbal hasil dasar. Untuk membuat kurva imbal hasil dasar, peneliti harus terlebih dahulu mengembangkan metode pengukuran kurva imbal hasil nominal dan kemudian metode pengukuran kurva imbal hasil dasar. Pada tahap awal penelitian empiris, peneliti menyusun dua buah estimasi bootstrap hibrid yang terdiri dari algoritma Monte Carlo dan algoritma Newton untuk membentuk kurva imbal hasil spot. Peneliti mengidentifikasi tiga sumber penyebab parameter yang overshooting, yaitu: kurangnya kepadatan sampling algoritma Monte Carlo, titik sadel dan data harga obligasi benchmark yang idiosinkratik. Untuk mengatasi dua sumber pertama masalah parameter yang overshooting tersebut, peneliti mengembangkan metode-metode penentuan jumlah iterasi algoritma Monte Carlo dan memodifikasi algoritma Newton untuk mengatasi titik-titik sadel pada estimasi bootstrap kurva imbal hasil nominal. Untuk mengatasi sumber parameter yang overshooting terakhir, peneliti mengembangkan model premi likuiditas untuk mengompensasi inovasi-inovasi ukuran likuiditas pada estimasi bootstrap kurva imbal hasil dasar. Dengan estimasi bootstrap hibrid dan model premi risiko likuiditas di atas, peneliti telah berhasil membentuk kurva imbal hasil dasar dengan menggunakan data-data obligasi on-the-run dari pemerintah Indonesia dan pemerintah Amerika Serikat dan mewakili pasar yang masih berkembang dan telah maju mulai dari tanggal 17 April 2013 sampai dengan 29 Oktober 2013. Walaupun peneliti memperoleh tingkat kurva imbal hasil yang hampir sama antara dasar dan nominal, tetapi estimasi bootstrap kurva imbal hasil dasar menghasilkan galat hasil estimasi yang lebih homoskedastik dari pada galat metode estimasi nominal. Estimasi bootstrap kurva imbal hasil dasar dapat mengontrol galat sehingga memperoleh galat harga yang homoskedastik sepanjang tenor.

---

A proper sovereign term structure is a central to price all domestic financial securities. Term structure measurement requires a set ofbenchmark bonds. However, each benchmark bond contains liquidity premium and the premium flaws the measurement and other asset valuations. Idiosyncratic bond price errors indicate the existence of liquidity premium. The errors make further heteroscedastic estimation errors and overshooting parameters.

To construct a proper term structure, researcher develops the concept of basic yield of Durand (1942) which it is a liquidity premium free and liquidity-riskpremium free yield-to maturity (YTM). The researcher extends the term of basic yield from a point ofYTM to basic term structure. To measure a basic term structure, researcher sequentially has to develop a measurement methodology of nominal term structure and then that of basic term structure.

At the beginning, researcher applies two hybrid bootstrap estimations consisting of Monte Carlo and Newton algorithms to generate spot term structures. Researcher has identified three sources of overshooting parameter errors, i.e.: inadequate sampling density of Monte Carlo algorithm, saddle points and idiosyncratic price data. To overcome the first and the second problems, researcher develops some methods to set iteration numbers of Monte Carlo algorithm and modifies Newton algorithm to handle saddle points in nominal term structure estimation. Researcher also develops liquidity premium model to compensate liquidity-measure innovations in basic term structure estimation.

Using the hybrid bootstrap estimation and measuring the basic term structure, researcher has successfully developed and implemented the methodology to estimate the data of on-the-run Indonesian domestic government and the US Treasuries bonds and to represent developing and developed markets from April 2013 to October 2013. Even researcher gets similar term structures of both nominal and basic, however, the basic bootstrap estimation generates more homoscedastic error than that of the nominal method. The modified bootstrap estimation can control price errors so that the errors are homoscedastic over the course of time-to-maturity."

"Tulisan ini hendak berargumen bahwa kekhawatiran Amerika Serikat atas SWFs, khususnya SWFs Cina didorong oleh distribusi power SWFs dan juga iliberalisme Amerika Serikat. Dengan menggunakan Cina sebagai studi kasus, tulisan ini berusaha untuk mengidentifikasi distribusi power melalui perpindahan SWFs Cina agar diperoleh pemahaman mengenai munculnya kekhawatiran Amerika Serikat atas SWFs, khususnya SWFs Cina. Namun dalam perjalanannya, ternyata juga ditemukan bahwa iliberalisme yang terkandung dalam liberalisme Amerika Serikat juga berperan penting dalam pembentukan kekhawatiran itu sendiri.

---

This paper will argue that U.S. concerns over SWFs, especially China's SWFs are driven by the distribution of power of SWFs and also U.S. illiberalism. By using China as a case study, this paper attempts to identify the distribution of power of SWFs from the China's SWFs movement in order to obtain an understanding about the rise of U.S. concerns over SWFs, especially China's SWFs. But in the middle of the process, it was also found that illiberalism contained in U.S. liberalism also play an important role in the formation of that concerns."