Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"

Konteks terjadinya perundungan (bullying) ditemukan tidak hanya di sekolah reguler, melainkan juga di sekolah inklusif. Siswa berkebutuhan khusus merupakan kelompok yang rentan mengalami perundungan di sekolah. Bystander dewasa seperti guru, staf sekolah, dan orang tua, diketahui memegang peranan penting dalam mencegah dan mengatasi perundungan yang ditujukan untuk siswa berkebutuhan khusus di sekolah inklusif. Bystander dewasa yang menunjukkan intensi untuk menolong korban perundungan, dapat mencegah dan mengurangi perundungan di sekolah. Tesis ini bertujuan untuk menguji program pencegahan perundungan “SERASI” (Sekolah Ramah Inklusi) untuk meningkatkan intensi menolong bystander dewasa dalam kejadian perundungan terhadap siswa berkebutuhan khusus di sekolah dasar inklusif. Program diberikan dalam tiga sesi yang masing-masing sesinya berdurasi selama dua jam. Berdasarkan hasil uji paired sample t-test, diketahui bahwa program pencegahan perundungan SERASI dapat meningkatkan intensi menolong bystander dewasa dalam kejadian perundungan terhadap siswa berkebutuhan khusus (M pretest = 4,91; M posttest = 5,24; t= 5,071; df= 37; p<0,05).

 

Kata kunci: bystander dewasa; intensi menolong; perundungan; sekolah dasar inklusif; siswa berkebutuhan khusus.

---

Bullying happened not only in regular schools, but also in inclusive schools. Students with special need posses high risk to be bullied at school by regular students. Adult bystanders, for instance, teachers, school staff, and parents, held significant role to fight against bullying toward special need students in inclusive school. Adult bystanders who show high degree of helping intention, more likely success in prevent bullying incident. This research aim to evaluate anti bullying program SERASI to improve adult bystander’s helping intention when bullying occur in inclusive school context. Program is delivered through three sections, which last about two hours per each session. Paired sample t-test revealed that anti bullying program SERASI effectively improve adult bystander’s helping intention in a bullying case toward special need students in inclusive school (M pretest = 4,91; M posttest = 5,24; t= 5,071; df= 37; p<0,05).

 

Keywords: adult bystander; bullying; helping intention; inclusive school; special need students.

"

"ABSTRAKPELECEHAN SEKSUAL DI TEMPAT KERJA: Studi Kualitatif atas Pandangan dan Reaksi Sekretaris Perempuan yang Bekerja pada Sejumlah Perusahaan di Jakai ta.Oleh: Dewi Larasati AgustyowatiTesis ini merupakan sebuah tinjauan deskriptif mengenai masalah pelecehan seksual di tempat kerja, khususnya yang terjadi pada sekretaris. Pengambilan tema dilatarbelakangi oleh kenyataan bahwa masalah pelecehan seksual selama ini belum dibuka secara sosial. Subjek penelitian adalah sekretaris perempuan yang mengalami pelecehan seksual di tempat kerja. Lokasi penelitian di Jakarta. Penelitian ini bertujuan memahami pandangan dan reaksi sekretaris perempuan terhadap pelecehan seksual di tempat kerja yang ditelaah dengan menggunakan pendekatan kualitatif berperspektif feminis. Perspektif yang melihat dan berusaha menguraikan penyebab diskriminasi yang dialami kaum perempuan.Permasalahan tersebut meliputi tiga hal. Pertama, bagaimanakah pandangan sekretaris tentang pelecehan seksual di tempat kerja? Kedua, bagaimanakah reaksi sekretaris terhadap pelecehan seksual di tempat kerja? Ketiga, mengapa pandangan dan reaksi tersebut berada pada posisi pemahaman tertentu?Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pandangan dan reaksi sekretaris perempuan itu masih dipengaruhi oleh budaya patriarki. Sebuah budaya yang mengedepankan/mengunggulkan nilai-nilai laki-laki. Suatu perbuatan dipandang sebagai bentuk pelecehan seksual oleh sekretaris jika sudah terlihat merendahkan, mengancam, dan menyentuh fisik perempuan secara paksa. Sekretaris tidak melaporkan pelecehan seksual yang dialaminya di lingkup sosial karena menganggap permasalahannya sepele, pribadi, dan takut disalahkan sebagai pihak yang memulai timbulnya pelecehan seksual. Mereka mempunyai pandangan seperti itu karena selama ini informasi mengenai pelecehan seksual yang disosialisasikan oleh masyarakat patriarki selalu menyudutkan perempuan sebagai pihak yang memicu terjadinya pelecehan seksual. ABSTRACTSEXUALHARASSMENT AT WORK PLACE: Qualitative Studies on the Perception and Reaction of Women Secretaries Who Work at Some Enterprises in Jakarta.By Dewi Larasati AgustyowatiThis thesis covers a descriptive studies concerning the matters of sexual-harassment especially happen to women secretaries at work place. The theme is basically based on phenomena that sexual harassment cases are not exposed socially. The subject of the research is the secretaries who undergo the experience of sexual harassment at work place. The location of the research is conducted in Jakarta. The research is aimed to understand the perception and response of women secretaries toward the sexual harassment at work place viewed by using the qualitative approach in terms of women perspective. The perspectives are to find out and attempt to describe the causes of discrimination experienced by women secretaries at work place.The focus of the problem covers three components. Firstly, what is their perception about the sexual harassment at work place ? Secondly, how do they react and response toward thew sexual harassment ? Lastly, why are the perception and the reaction at the position of a given understanding ?The result of this research indicates that the perception and the reaction of women secretaries at work places is still influenced by the culture of patriarchy. The culture that gives special privileges and higher values for men. The perception said to be sexual harassment toward women secretaries when the actions involved humiliating, threatening, and even touching them physically by force. Mostly, the secretaries as the victims do not report the negative events they undergo socially, for they think it is a minor problem, and a privacy. Even they feel worried when blamed as the cause of creating the sexual harassment. They have perception due to the fact that the information of sexual harassment so far is not socialized by patriarchy communities, usually blame women as the cause of the sexual harassment problem."

"ABSTRAKBullying (perundungan) masih terjadi didunia pendidikan Indonesia, khususnya di kalangan pelajar usia 12-17 tahun. Menyikapi hal ini, Kemeterian Pertahanan melakukan upaya pencegahan dan penanganan bullying dengan menitikberatkan pentingnya penerapan kurikulum bela negara. Dalam penelitian kualitatif ini, teknik pengumpulan data yang digunakan terdiri atas wawancara dan observasi, dalam pengumpulan data ini, peneliti melakukan observasi dan penyebaran angket kepada para siswa SMK Negeri Yogyakarta dan SMK Piri 1 Yogyakarta. Bedarkan hasil penelitian, dapat dilihat bahwa implementasi Pembinaan Kesadaran Bela Negara (PKBN) dalam dunia pendidikan sebenarnya sudah dikomunikasikan denagan baik."

"Meskipun perempuan dan laki-laki dapat menjadi korban maupun pelaku pelecehan seksual, penelitian ini menyoroti keterbatasan diskusi terkait pelecehan seksual dimana laki-laki sebagai korbannya. Pelecehan seksual merupakan tindakan verbal dan fisik yang mengandung unsur seksual tidak diinginkan, berdampak pada individu. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan Systematic Literature Review (SLR) sebagai metode. Artikel-artikel dari Google Scholar dan Scopus yang dipublikasikan antara 2020-2024 diseleksi menggunakan platform web Covidence, serta pencarian manual dari database relevan. Hasilnya mengungkapkan bahwa pola bentuk dan faktor-faktor penyebab pelecehan seksual, termasuk dinamika kekuasaan, stereotip gender, kurangnya pemahaman masyarakat, dan pengalaman individu dapat mempengaruhi pelecehan seksual dimana laki-laki menjadi korbannya serta dapat pula mempengaruhi korban dalam merespon dan melaporkan kejadian yang mereka alami. Penelitian ini juga menemukan dampak dari pelecehan seksual yang dialami oleh laki-laki meliputi stigma, penolakan sosial, dampak professional dan karir, kesulitan mendapatkan bantuan sosial, dan keraguan identitas. Temuan ini menekankan pentingnya meningkatkan pemahaman terhadap pelecehan seksual dimana laki-laki sebagai korbannya

---

Although both women and men can be victims and perpetrators of sexual harassment, this research highlights the limited discussion regarding sexual harassment where men are the victims. Sexual harassment consists of unwanted verbal and physical actions with sexual elements, impacting individuals. This study uses a qualitative approach with a Systematic Literature Review (SLR) as the method. Articles from Google Scholar and Scopus published between 2020-2024 were selected using the Covidence web platform, along with manual searches from relevant databases. The results reveal that patterns and causal factors of sexual harassment, including power dynamics, gender stereotypes, lack of public understanding, and individual experiences, can influence sexual harassment where men are the victims and also affect how victims respond to and report incidents they experience. This research also finds that the impacts of sexual harassment experienced by men include stigma, social rejection, professional and career impacts, difficulties in obtaining social support, and identity doubts. These findings emphasize the importance of increasing understanding of sexual harassment where men are the victims."

""Perlindungan Hukum bagi Anak Korban Kekerasan Seksual dalam Proses Peradilan Pidana". Secara khusus tesis ini lebih menitikberatkan penelitian terhadap kasus anak yang menjadi korban kekerasan seksual. Penelitian ini bertujuan untuk menjawab masalah-masalah sebagai berikut: (1) Bagaimanakah bentuk perlindungan hukum dari lembaga-lembaga penegak hukum dalam proses peradilan pidana kepada anak korban kekerasan seksual, (2) Sejauh manakah peran pembuktian dalam kasus-kasus kekerasan seksual terhadap anak yang terjadi di DKI Jakarta dalam kurun tahun 2000 sampai dengan tahun 2004, (3) Bagaimanakah peran anak dalam proses pembuktian dalam kasus-kasus kekerasan seksual terhadap anak tersebut, (4) Dikaitkan dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (UU PKDRT), apakah UU PKDRT telah mengakomodasi masalah-masalah yang dihadapi selama ini dalam kasus-kasus kekerasan seksual terhadap anak.Hasil penelitian menunjukkan bahwa bentuk perlindungan hukum yang diberikan oleh aparat penegak hukum masih terbatas sifatnya karena lebih terpaku pada ada tidaknya aturan yang mengharuskan mereka untuk melakukan hal itu, padahal kedudukan seorang anak yang menjadi korban sekaligus menjadi saksi dalam kasus kekerasan seksual adalah sangat penting yaitu sebagai kunci perkara, namun dalam praktek di Jakarta ada beberapa Pengadilan Negeri yang mengabaikan hak-hak anak sebagai saksi yaitu dalam hal penerapan Pasal 171 KUHAP. Masalah mendasar yang harus diutamakan dalam pemeriksaan saksi maupun korban kekerasan seksual yang masih anakanak adalah membantu mengatasi penderitaan fisik maupun psikis korban karena korban yang mengalami depresi sulit untuk dilakukan komunikasi dalam pemeriksaan di sidang. Kemudian dikaitkan dengan keluarnya UU PKDRT merupakan hal yang sangat menggembirakan karena dapat mengisi kekosongan aturan yang terdapat dalam undang-undang lainnya. Kasus kekerasan seksual terhadap anak erat kaitannya dengan kasus kekerasan dalam rumah tangga karena hasil penelitian pelaku kekerasan seksual cenderung mengacu pada orang-orang yang berada dekat dengan korban dalam kehidupan sehari-harinya."

"Pelecehan seksual menurut Undang – Undang No. 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual didefinisikan sebagai segala perbuatan atau tindakan yang merendahkan dan/atau menyerang dan merendahkan martabat seseorang. Segala tindakan ini termasuk juga perkataan atau verbal dan non- verbal dan dapat dilakukan baik secara perseorangan, kelompok, dan/atau korporasi. Kekerasan seksual ini dapat menimbulkan dampak fisik dan psikologis dari korban. Kekerasan seksual dapat terjadi dimana saja termasuk lingkungan kerja. Oleh karena itu harus dibentuk code of conduct yang mengatur bagaimana alur pelaporan kekerasan seksual ketika terjadi di lingkungan kerja serta anti-retaliatory act sehingga meminimalisir pelaku ketika ingin membalas korban yang sudah melaporkan pelaku. Peraturan ini akan dibuat di PT. Tatarasa Primatama sebagai SOP yang mengatur dari definisi kekerasan seksual, bentuk kekerasan seksual, alur pelaporan, alur investigasi, sanksi serta anti retaliatory act secara komprehensif. Peraturan ini diharapkan dapat diterapan sehingga dapat menciptakan lingkungan kerja yang aman dari tindakan kekerasan seksual baik secara verbal dan non-verbal.

---

Sexual harassment according to Law no. 12 of 2022 concerning the Crime of Sexual Violence is defined as any act or action that demeans and/or attacks and degrades a person's dignity. All of these actions include words or verbal and non-verbal and can be carried out individually, in groups and/or corporations. This sexual violence can have physical and psychological impacts on the victim. Sexual violence can occur anywhere, including the work environment. Therefore, a code of conduct must be formed that regulates the flow of reporting sexual violence when it occurs in the work environment as well as anti-retaliatory acts so as to minimize perpetrators who want to retaliate against victims who have reported perpetrators. This regulation will be made at PT. Tatarasa Primatama is an SOP that regulates the definition of sexual violence, forms of sexual violence, reporting flow, investigation flow, sanctions and anti-retaliatory acts in a comprehensive manner. It is hoped that this regulation can be implemented so that it can create a work environment that is safe from acts of sexual violence, both verbal and non-verbal."

"Kondisi Jepang yang sedang mengalami stagnansi ekonomi, dan kekurangan tenaga kerja produktif, mendorong pemerintah untuk mengeluarkan strategi ekonomi dengan tujuan untuk memecahkan kedua masalah tersebut. Strategi ini disebut dengan Womenomics, berpusat kepada usaha pemerintah memfasilitasi potensi terpendam para  perempuan Jepang agar dapat lebih aktif dalam dunia kerja tanpa harus memilih antara pekerjaan atau keluarga. Meskipun demikian, ternyata strategi ini memunculkan masalah-masalah baru. Salah satunya adalah kasus maternity harassment yang terjadi di lingkungan kerja Jepang.Digunakan empat media massa online dalam penelitian ini, yang merupakan bagian dari dua portal media besar Jepang yaitu Yomiuri Grup dan Nikkei Grup. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif konten analisis dan purposeful sampling untuk membatasi artikel yang digunakan berfokus kepada kualitas bukan kuantitas artikel. Teori yang digunakan adalah analisis framing media oleh Entman untuk menganalisis isi berita terkait isu tersebut, dan teori dicipline and punish untuk membantu menjelaskan munculnya fenomena maternity harassment dalam perusahaan Jepang.Dalam penelitian ditemukan keempat portal media menunjukkan peran kolaboratif dan fasilitatif dalam menyampaikan artikelnya. Media membingkai (framing) bahwa terdapat jarak antara implementasi regulasi dengan keadaan dalam perusahaan. Media membingkai bahwa iklim perusahaan Jepang menggunakan kehamilan sebagai push factor perempuan agar keluar dari perusahaan.

---

The condition of Japan's stagnan economic, and the lack number of productive workforce, has prompted the government to issue an economic strategy with the aim to solving these two major problems. This strategy is called Womenomics, centered on the government's efforts to facilitate the hidden potential of Japanese women to be more active in the bread workforce without having to choose between work or family. However, it turns out this strategy raises new problems. One of those problem is the case of maternity harassment that occurs in the Japanese work environment.Four online mass media were used in this research, which are part of two major Japanese media portals Yomiuri Group and Nikkei Group. This research used qualitative content analysis and purposeful sampling method to limit the focus on quality not quantity of the articles. This research used analysis of media framing model by Entman to analyse the news content related to the issue, and the theory of discipline and punish by Foucault to help explain the emergence of the phenomenon of maternity harassment in Japanese companies.This research found the media articles show collaborative and facilitative role in spreading maternity harassment issue. The media frame there are gap in the interaction between the government strategies implementation, companies, and female workers. Media also frame that Japanese corporate culture used pregnancy as a push factor to force women to leave their career."