Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Dengan berlakunya UU No 22 Tahun 1999, tentang Otonomi Daerah yang kemudian dilanjutkan dengan penggantinya UU No. 32 Tahun 2004, tentang Otonomi Daerah. Sebagaimana yang diatur pada pasal 18 ayat (1) dalam UU No. 32 tahun 2004 ini bahwa Daerah yang memiliki wilayah laut diberikan kewenangan untuk mengelola sumber daya di wilayah laut. Kemudian Pemerintah Daerah Kota Cilegon memberlakukan Peraturan Daerah No. 1 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Kepelabuhanan, yang disertai beberapa Instruksi dan Keputusan Wali Kota Cilegon untuk mengatur masalah kepelabuhanan yang intinya bahwa di antara isi intruksi dan keputusan tersebut adalah perintah menghentikan semua bentuk perjanjian sewa peralran, jasa pelayanan kepelabuhanan dengan PT Pelindo II (Persero) Cabang Banten, dan penyerahan wewenang pemanduan dan penundaan kapal kepada Perusahaan Daerah Pelabuhan Cilegon Mandiri selaku BUMD kepelabuhanan. Sehingga terjadilah sengketa kewenangan pengelolaan kepelabuhanan antara PT Pelindo II (Persero) Cabang Banten dengan Pemerintah Daerah Kota Cilegon. PT. Pelindo 11 (Persero) melalui Pemerintah Pusat Cq Menteri Dalam Negeri dengan SK No. 112 tahun 2001, mencabut dan membatalkan Peraturan Daerah No. 1 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Kepelabuhanan. Selanjutnya Pemerintah Daerah Kota Cilegon mengajukan Permohonan Uji Materiil kepada Mahkamah Agung Republik Indonesia untuk meninjau kembali Peraturan Pemerintah No. 69 Tahun 2001 tentang Kepelabuhanan, yang kemudian oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia dikabulkannya permohonan Uji Materiil tersebut dan melalui Keputusannya No. 21.P/HUK/2003, tanggal 28 Juli 2005, pada item b. "Menyatakan Keputusan Menteri Dalam Negeri No 112 tahun 2003 tentang Pembatalan Peraturan Daerah No 1 tahun 2001, tentang Kepelabuhan di Kota Cilegon tidak sah dan tidak berlaku untuk umum?. Namun PT Pelindo II (Persero) Cabang Banten melalui Kejaksaan Tinggi Negeri Banten melalui suratnya No. B-656/0.61Gpt.1/04/2006 tentang Putusan Mahkamah Agung RI No.21.P/HUM/2003 tanggal 4 April 2006 memberikan penjelasan dan penegasan kepada seluruh Pengguna Jasa Dermaga Untuk Kepentingan Sendiri (DUKS) agar tetap melakukan kewajibannya sesuai dengan Kesepakatan Karawaci dan Surat Perjanjian antara PT Pelindo 11 (Persero) Cabang Banten dengan Pemerintah Daerah Kota Cilegon, Kabupaten Serang dan Pengusaha Pengguna Jasa DUKS. Dengan demikian menyikapi hal tersebut di atas seharusnya Pemerintah Pusat bertindak sebagai regulator untuk mengatur dan menentukan pengelolaan Pemerintahan yang baik (good governance) dan juga sebagai koordinator untuk penyelesaian sengketa kewenangan pengelolaan kepelabuhanan di Kota Cilegon."

"PT (Persero) Pelindo II merupakan salah satu Badan Usaha Milik Negara yang memiliki bidang usaha jasa kepelabuhanan yang terdiri dari layanan jasa pemanduan, jasa barang, jasa penyewaan alat, jasa terminal (umum dan peti kemas), penyewaan poperti (tanah, bangunan, air, dan listrik), pelayanan pelabuhan khusus, serta pelayanan rupa-rupa. Perusahaan ini mengelola dan mengoperasikan 12 pelabuhan di 10 propinsi di Indonesia yang salah satunya adalah pelabuhan Tanjung Priok.Dalam era otonomi daerah dan perdagangan bebas AFTA, dimana sering terjadi perubahan di lingkungan makro dan adanya permintaan pemerintah daerah untuk mengelola pelabuhan di daerahnya disertai persaingan di dunia internasional terhadap pelayanan jasa kepelabuhanan yang Iebih baik, maka PT (Persero) Pelindo II dituntut unluk membenahi fasilitas infrastruktur dan regulasi pengelolaan Pelabuhan Tanjung Priok guna meningkatkan daya saing nasional dan internasional terutama dengan kompetitor-kompetitor di negara Iain.Untuk mengetahui persiapan dari PT (Persero) Pelindo Il dalam mengantisipasi setiap perubahan dari Iingkungan ekstemal dengan sumber daya internal yang dimiliki, maka diperlukan analisis strategi bisnis perusahaan. Metode penelitian yang dilakukan adalah metode penelitian kualitatif deskriptif dimana penelitian dilakukan dengan cara mengumpulkan data-data serta laporan yang berhubungan dengan penelitian disertai dengan melakukan wawancara dan memberikan kuisioner kepada responden yang mengetahui bisnis pengelolaan fasilitas pelabuhan Tanjung Priok, diantaranya 4 orang manajer PT. (Persero) Pelindo II, 4 orang staf PT.(Persero) Pelindo II, 1 orang pengurus INSA, serta 1 orang dari Bagian Perencanaan Ditjen Perhubungan Laut.Penelitian ini berdasarkan analisis faktor-faktor kondisi eksternal dan internal perusahaan dengan meneliti peringkat, bobot, maupun tingkat kepentingan dari setiap fungsi-fungsi yang yang dimiliki. Hasil yang diperoleh digunakan untuk mengetahui posisi bisnis PT (Persero) Pelindo ll dalam mengelola fasilitas pelabuhan Tanjung Priok dengan menggunakan matriks EFE dan IFE, serta matrik General Electric. Posisi bisnis perusahaan yang dilunjukkan pada kedua matrik tersebut berada pada posisi di pertumbuhan (growth). Dengan mengevaluasi posisi bisnis, kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman maka srrategi bisnis altemative yang cocok untuk ditawarkan di masa akan datang adalah strategi pengembangan produk, kemudian untuk mendukung dan menunjang strategi bisnis altenatif tersebut maka ditawarkan juga strategi fungsional dimana strategi ini untuk memperkuat setiap fungsi-fungsi yang ada pada faktor internal perusahaan.

---

PT. (Persero) Pelindo II is one of the state-owned company which is belong to the Country that provides and manage services which is divided into towage service, port infrastructure facilities, rental for equipment services, terminal services (public and container) rentals for properties (land, buildings, waters, and electricity ), the special port services, also other services. This company manages and operates 12 ports in 10 provinces in Indonesia and one of them is Port of Tanjung Priok.

In the era of autonomy and AFTA free trade, where there is an often change at macro environment and there is a demand from the govemment of provinces to manage the port inside their area also a competition in the intemational world to make a better services of the port, so PT. Pelindo II is being demanded for making a better infrastructure facility also the regulation of Tanjung Priok port?s management for developing the national and international competition especially with other competitors in other countries.

To know about the preparation of PT. Pelindo II for anticipating every changes of the external environment with the internal sources that they had, so it needs an analyze of the company business strategy. The method ofthe research was the method of research of qualitative descriptive where the research has been done by collecting the data?s also reports that has a connection with the research along with all the interviews and gave the questioners to all respondents who knows about the business that manage the facility of Tanjung Priok port, the few of them were 4 Managers of PT. (Persero) Pelindo ll, 4 staffs of PT. (Persero) Pelindo ll, I person who is running INSA , and 1 person who is working in each internal company?s factors from The Department of Sea Transportation.

This research is based on analyzed the company?s internal and external factors through researching the stage, weight, also the importance level of each function that they had. The result that has been taken was being used for knowing about a business position of PT. Pelindo ll in managing all facilities of Tanjung Priok Port, it was using matrix EPE and IFE, also matrix General Electric. The company?s business position that has been showed to both matrixes was growth. By evaluating-business position, strength, weakness, opportunities, also threats, so, there by the strategy of business alternative which is the most appropriate to offer in the future is the strategy of product development, which is able to support and back up that strategy of business alternative so there was also an offer for functional strategy where this strategy is for making each functions that are inside company?s internal factors more stronger."