Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Hasil Pencarian

Ditemukan 84 dokumen yang sesuai dengan query
cover
Rinta Artema Vania
"Dalam pelaksanaan tindakan medis, seringkali terjadi sengketa. Hal tersebut dipicu oleh adanya ketidaksesuaian antara hasil dari tindakan medis yang diberikan oleh pemberi pelayanan kesehatan dengan apa yang diharapkan oleh penerima pelayanan kesehatan. Sengketa medis dapat diselesaikan melalui lembaga profesi dan lembaga non profesi. Dalam penyelesaian sengketa medis yang diproses oleh lembaga profesi, akan dilakukan pemeriksaan terkait adanya dugaan pelanggaran etik atau disiplin profesi dokter dengan mengacu pada standar profesi kedokteran dan kode etik kedokteran. Pemeriksaan tersebut dilakukan oleh dokter yang memiliki profesi yang sama dalam bidang spesialisasi kedokteran tertentu yang mana terhimpun dalam Perhimpunan Dokter Spesialis. Dengan menggunakan metode penelitian yuridis-normatif dan deskriptif, Peneliti menganalisis kedudukan dan peranan Perhimpunan Dokter Spesialis dalam Proses Penyelesaian Sengketa Medis berdasarkan Putusan MA No. 1815 K/Pdt/2021. Tidak ada peraturan yang secara rigid mengatur terkait tugas Perhimpunan Dokter Spesialis, karena hal tersebut bersifat otonomi dari perhimpunan itu sendiri Adapun tugas dan wewenang Perhimpunan Dokter Spesialis (PDSp) diatur dalam anggaran dasar IDI. Dalam anggaran dasar tersebut dinyatakan bahwa Perhimpunan Dokter Spesialis memiliki peran dalam memeriksa pengaduan terkait adanya pelanggaran dalam praktik kedokteran. Pemeriksaan yang dilakukan oleh Perhimpunan Dokter Spesialis dilakukan berdasarkan standar keprofesian dan sesuai dengan bidang/disiplin spesialisasi masing-masing.

Disagreements frequently arise during the execution of the medical intervention. It was brought on by a contradiction between the results of the medical assistance provided by the medical provider and what the health service recipient expected. Institutions, both professional and non-professional, can be used to resolve medical disagreements. In resolving medical disputes that professional institutions handle, an assessment involving suspected violations of ethics or professional discipline will be carried out about medical professional standards and the medical code of ethics. Doctors who practice the same medical speciality and are members of the Specialist Doctors Association conduct the examination. Researchers examined the position and function of the Specialist Doctors Association in the Medical Dispute Resolution Process based on Supreme Court Decision No. 1815 K/Pdt/2021 using juridical-normative and descriptive research methodologies. The Specialist Doctors Association's responsibilities are independent of the association itself. Hence there are no laws that strictly regulate them. The IDI articles of association set forth the responsibilities and powers of the Specialist Doctors Association (PDSp). According to the articles of association, the Association of Specialists is charged with investigating accusations of malpractice in the practice of medicine. The Specialist Doctors Association's examinations are conducted following their particular specialist disciplines or disciplines and professional standards."
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2023
S-pdf
UI - Skripsi Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Salma Nabilah
"Skripsi ini membahas terkait dengan Terapi Physiolates, terapi yang menggabungkan fisioterapi dengan pendekatan Pilates dan sebaliknya. Metode penelitian yang digunakan adalah doktrinal dengan metode kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Terapi Physiolates secara konseptual sah dalam lingkup fisioterapi, terutama jika diterapkan dengan fokus pada penggunaan modalitas Pilates sebagai bagian dari upaya rehabilitasi atau peningkatan kesehatan dalam fisioterapi. Perlindungan hukum bagi fisioterapis dan instruktur non-fisioterapis berkaitan erat dengan lisensi dan status profesi, hal tersebut penting untuk instruktur Physiolates perhatikan untuk mengurangi ketidakpastian dan memberikan perlindungan dalam memberikan layanan kesehatan. Penyelenggaraan Terapi Physiolates di lingkungan klinik menuntut kepatuhan pada regulasi kesehatan dan standar pelayanan yang ditingkatkan, memastikan penggunaan yang tepat sesuai standar keilmuan. Ikatan Fisioterapi Indonesia memegang peran penting dalam mengawasi, membimbing, dan memastikan kualifikasi yang sesuai, sambil tetap terbuka terhadap pengembangan ilmiah lebih lanjut. Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa Terapi Physiolates, yang kini sedang menjadi tren dan populer di masyarakat Indonesia yang membawa dampak positif yang besar, namun memerlukan arahan yang tepat dan kesesuaian dengan regulasi untuk menjaga manfaatnya yang optimal, sehingga penerapannya berada dalam koridor standar keilmuan dan etika profesi yang tepat.

This thesis discusses Physiolates Therapy, a therapy that combines physiotherapy with the Pilates approach and vice versa. The research method used is doctrinal with qualitative method. The results show that Physiolates Therapy is conceptually legitimate within the scope of physiotherapy, especially if applied with a focus on the use of Pilates modalities as part of rehabilitation or health improvement efforts in physiotherapy. Legal protection for physiotherapists and non-physiotherapist instructors is closely related to licensing and professional status, it is important for Physiolates instructors to be aware of it in order to reduce uncertainty and provide protection in providing health services. The implementation of Physiolates Therapy in a clinical environment demands compliance with health regulations and enhanced service standards, ensuring proper use according to scientific standards. Ikatan Fisioterapi Indonesia plays an important role in supervising, guiding and ensuring appropriate qualifications, while remaining open to further scientific development. The results of this study conclude that Physiolates Therapy, which is now trending and popular in Indonesian society that brings great positive impacts, requires proper direction and compliance with regulations to maintain its optimal benefits, so that its application is within the corridors of proper scientific standards and professional ethics."
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2024
S-pdf
UI - Skripsi Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Jakarta: Departemen Kesehatan R.I., 1977
332.6 HIM
Buku Teks SO  Universitas Indonesia Library
cover
"The Doha Miinisterial Conference in 2001 launched the Doha Round with an ambitious Doha Development Agenda (hereinafter "DDA") that focusses on the core market access issues of agriculture, non-agricultural market access (hereinafter "NAMA") and services. Today, after more than a decade of negotiations, conclusion of the DDA is nowhere in sight. The negotiations were in fact suspended in 2006, but resumed in 2007. The Bali Ministerial Conference in December 2013 achieved some measure of success under the new Director General Roberto Azevedo. In particular, since the DDA launch, Ministers have now agreed on a final Trade Faciliation. "
Taiwan: National Taiwan University Press, 2008
320 AJWH
Majalah, Jurnal, Buletin  Universitas Indonesia Library
cover
Tobing, Elisabeth
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 1988
S-Pdf
UI - Skripsi Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Jakarta: Biro Hukum dan Organisasi Sekretariat Jenderal Kementrian Kesehatan RI, {s.a.}
JHK 4:6 (2012)
Majalah, Jurnal, Buletin  Universitas Indonesia Library
cover
cover
Defananda Amalia
"[ ABSTRAK
Skripsi ini membahas mengenai pengaturan hak atas rahasia kedokteran dan
privacy dalam peraturan perundang-undangan serta pelaksanaannya dalam
praktik. Meskipun begitu, kedua hak tersebut seolah dapat disimpangi dengan
beberapa kondisi di mana hal tersebut juga diatur dalam peraturan perundangundangan.
Skripsi ini berfokus meneliti mengenai hak atas rahasia kedokteran dan
privacy bagi pasien HIV/AIDS. Penelitian ini menggunakan metode yuridis
normatif. Sedangkan tipologi dari penelitian ini adalah penelitian deskriptif. Hasil
penelitian ini adalah mengenai pengaturan hak atas rahasia kedokteran dan
privacy di Indonesia serta bagaimana praktiknya bagi pasien HIV/AIDS serta
perlindungannya.
ABSTRACT This thesis discusses about the rights regulation of medical confidentiality and
privacy in rights regulations and implementation in medical practice.
Nevertheless, both of these rights can be ruled out in several conditions where
those rights are also stipulated in legislation. This thesis focuses on analyzing the
rights to medical confidentiality and privacy for HIV/AIDS patients. This research
fundamentally used normative juridical method. While the typology of this
research is a descriptive study, the results of this research are about the regulations
of rights to medical confidentiality and privacy in Indonesia and how its practice
implemented for HIV/AIDS patients as well as its protection.;This thesis discusses about the rights regulation of medical confidentiality and
privacy in rights regulations and implementation in medical practice.
Nevertheless, both of these rights can be ruled out in several conditions where
those rights are also stipulated in legislation. This thesis focuses on analyzing the
rights to medical confidentiality and privacy for HIV/AIDS patients. This research
fundamentally used normative juridical method. While the typology of this
research is a descriptive study, the results of this research are about the regulations
of rights to medical confidentiality and privacy in Indonesia and how its practice
implemented for HIV/AIDS patients as well as its protection., This thesis discusses about the rights regulation of medical confidentiality and
privacy in rights regulations and implementation in medical practice.
Nevertheless, both of these rights can be ruled out in several conditions where
those rights are also stipulated in legislation. This thesis focuses on analyzing the
rights to medical confidentiality and privacy for HIV/AIDS patients. This research
fundamentally used normative juridical method. While the typology of this
research is a descriptive study, the results of this research are about the regulations
of rights to medical confidentiality and privacy in Indonesia and how its practice
implemented for HIV/AIDS patients as well as its protection.]"
Depok: Universitas Indonesia, 2016
S61530
UI - Skripsi Membership  Universitas Indonesia Library
cover
cover
<<   1 2 3 4 5 6 7 8 9   >>