Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
ABSTRAK
Persalinan yang dilakukan di fasilitas pelayanan kesehatan, terbukti bisa menekan risiko kematian ibu. Persalinan di fasilitas pelayanan kesehatan di Puskesmas Lamunti tahun 2017 masih rendah yaitu 16,8%. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui determinan dan alasan pemanfaatan persalinan di fasilitas pelayanan kesehatan oleh ibu bersalin di wilayah kerja Puskesmas Lamunti Tahun 2017. Metode penelitian menggunakan metode gabungan kuantitatif dan kualitatif. Analisis bivariat menunjukkan tiga faktor yang berhubungan yaitu kepemilikan jaminan kesehatan, pelayanan antenatal dan komplikasi kebidanan. Analisis multivariate menunjukkan dua faktor yang berhubungan yaitu pelayanan antenatal dan komplikasi kebidanan. Faktor komplikasi kebidanan merupakan faktor yang paling dominan berhubungan dengan pemanfaatan persalinan di fasilitas pelayanan kesehatan. Hasil kualitatif ditemukan bahwa masih banyak masyarakat yang belum mempunyai kartu BPJS, standar pelayanan antenatal di desa kurang dari 10 T, adanya komplikasi kebidanan menjadi alasan ibu melahirkan di fasilitas pelayanan kesehatan. Diperlukan komitmen/kebijakan yang mendukung persalinan di fasilitas pelayanan kesehatan; pelatihan ANC terintegrasi; pemberdayaan masyarakat (pelaksanaan program perencanaan persalinan dan pencegahan komplikasi, kelas ibu hamil, desa siaga dan PIS-PK).

---

Childbirth performed in health care facilities has been proven to reduce the risk of maternal death. Childbirth in health care facilities at Lamunti Health Center in 2017 is still low at 16.8%. This study aims to know the determinants and reasons for the use of childbirth in health care facilities by maternity in the working area of Lamunti Health Center 2017. The research method uses quantitative and qualitative combined methods. Bivariate analysis showed three related factors namely health insurance ownership, antenatal care and obstetric complications. Multivariate analysis showed two related factors, namely antenatal care and obstetric complications. Obstetric complications are the most dominant factor associated with the use of childbirth in health care facilities. The qualitative results found that there were still many people who did not yet have a BPJS card, the standard of antenatal care in the village was less than 10 T, the existence of obstetric complications was the reason for the mother giving birth in a health care facility. Commitments / policies are needed to support childbirth in health care facility; integrated ANC training; community empowerment (implementation of childbirth planning programs and prevention of complications; classes of pregnant women; alert villages and PIS-PK).

Abstrak :
Puskesmas adalah fasilitas pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan upaya kesehatan masyrakat dan perseorangan tingkat pertama dengan lebih mengutamakan upaya promotif dan preventif di wilayah kerjanya. Pelayanan Informasi Obat (PIO) merupakan salah satu bentuk pelayanan kefarmasian di puskesmas. Contoh kegiatan PIO yaitu dengan membuat media edukasi dalam bentuk video, leaflet, atau poster. Salah satu informasi yang dapat disampikan adalah mengenai terapi non farmakologi. Terapi non faramakolgi adalah terapi yang bertujuan untuk mencegah, mengobat, atau mengatasi masalah kesehatan tanpa melibatkan penggunaan obat. Penyakit yang memiliki tingkat prevelensi tinggi di puskesmas antara lain demam, flu, batuk dan diare. Oleh karena itu, tugas khusus ini bertujuan untuk memberikan informasi pada pasien di Puskesmas Kecamatan Ciracas mengenai terapi non-farmakologi untuk demam, flu, batuk dan diare pada anak. Metode pelaksanaan yang digunakan dalam pemberian informasi obat yaitu dengan media edukasi video yang akan diputar di ruang tunggu Puskesmas Kecamatan Ciracas. Video berdurasi 1-2 menit dan dilengkapi dengan animasi yang menarik serta informasi yang singkat, jelas, dan mudah dipahami. Terapi Non farmakologi demam dapat dilakukan dengan mengkompres dengan air hangat, memperbanyak asupan cairan, dan istirhat yang cukup. Untuk penanganan batuk dan flu dengan menghindari pemicu dan menkonsumsi air atau racikan hangat. Terapi non-farmakologi diare dengan memperbanyak minum untuk mencegah dehidrasi, mengkonsumi oralit, memilih makanan yang tepat, dan menjaga kebersihan. Saat berkonsultasi obat dengan apoteker tanyak 5-O obat sebagai bentuk dari GeMa CerMat (Gerakan Masyarakat Cerdas Menggunakan Obat). Apabila kondisi tidak membaik maka dapat berobat ke fasiliat kesehatan terdekat. ......Puskesmas is a first level health care facility that prioritize in promotional and preventive care for the community and individuals in their area. An example of pharmaceutical service in Puskesmas is providing drug information. The information that are given can be in the form of media such as videos, posters, or leaflets. An example information that may be given to the patients are about non-pharmacological therapies. Non-pharmacological therapy is a therapy that aimed at preventing, treating, or addressing health problems without involving the use of medicines. Usually the diseases that may be treated with non-pharmacological approach are those that are light and uncomplicated, such as cold, flu, cough, and diarrhea. Therefore, this paper aims is to provide information to patients in Puskesmas Ciracas on non-pharmacological therapy for fever, flu, cough and diarrhea in children. The implementation method is by creating an educational video that will be played in the waiting room of Puskesmas Ciracas. The duration of the video is 1-2 minutes long and contains exciting animations as well as brief, clear and easy-to-understand information. Non-pharmacological therapy of fever can be done with warm water compress, increase fluid intake, and sufficient rest. Treating cough and flu can be done by avoiding triggers and consuming warm water. Non-pharmacological approach of treating diarrhea by drinking enough fluid to prevent dehydration, consuming oralit, choosing the right food, maintain hygiene. When consulting drug with a pharmacist, make sure to ask The 5-O as a form of GeMa CerMat. If child condition does not improve, are advised to seek medical hel at the nearest facility.

Abstrak :
ABSTRAK
Penulisan ini menganalisis perbandingan pengaturan antara fasilitas pelayanan kesehatan online di Indonesia dan di Inggris, perbandingan pengaturan mengenai rahasia kedokteran di Indonesia dan di Inggris, dan perbandingan tanggung jawab hukum dokter dan penyelenggara fasilitas pelayanan kesehatan terkait rahasia kedokteran pelayanan kesehatan online di Indonesia dan di Inggris. Metode penelitian yang dilakukan berbentuk yuridis normatif, dan menggunakan tipe deskriptif. Hasil dari penelitian ini menggambarkan bahwa di Indonesia belum terdapat pengaturan hukum mengenai penyelenggaraan fasilitas pelayanan kesehatan online, berbeda dengan Inggris yang telah mengatur mengenai hal tersebut, selanjutnya di Indonesia, pengaturan mengenai rahasia kedokteran tidak dikaitkan pada pengaturan mengenai perlindungan data pribadi, sebagaimana dilakukan di Inggris. Kemudian, tergambarkan pula bahwa tanggung jawab hukum dokter dan penyelenggara fasilitas pelayanan kesehatan terkait rahasia kedokteran dalam proses tindakan medis di fasilitas pelayanan kesehatan online di Indonesia terbagi atas 3 tiga aspek, yakni pidana, perdata, dan administratif. Seluruh aspek pertanggungjawaban hukum tersebut saat ini hanya diatur dalam sektor kesehatan, berbeda dengan di Inggris yang mana pengaturan mengenai hal tersebut justru diatur dan dirujuk pada peraturan mengenai perlindungan data pribadi. Berdasarkan pemaparan di atas, Kementerian Kesehatan Republik Indonesia perlu melakukan perancangan regulasi dalam rangka memberi kepastian hukum perlindungan terkait rahasia kedokteran dalam proses tindakan medis di fasilitas pelayanan kesehatan online di Indonesia.

---

ABSTRACT
This thesis analyzes the legal standing of an online health care facility in Indonesia and its comparison with England, the regulation concerning medical confidentiality in Indonesia and its comparison with England, and the legal liabilities of doctors and healthcare providers regarding the concept of medical confidentiality in online healthcare facilities in Indonesia, and its comparison with England. The method of research conducted is in the form of juridical normative, and using the descriptive type. The results of this writing illustrate that Indonesia has no legal statutory regarding specifically the provision of online healthcare facilities, unlike England that has regulated this matter. Secondly, in Indonesia, the regulation of medical secrets is not related to the arrangement of personal data protection, as conducted in England. Furthermore, it has also been illustrated that the legal liabilities of doctors and healthcare providers regarding the concept of medical confidentiality in medical treatments which are processed by online healthcare facilities in Indonesia are divided into 3 three aspects, namely criminal, civil and administrative. All aspects of legal liability are currently only regulated in the health sector, whereas in England, the regulation on such matters is specifically regulated and refereed to the rules on personal data protection. Based on the explanation written above, Indonesia rsquo s Ministry of Health needs to conduct regulatory drafting in order to provide certainty of medical confidentiality safeguard law in every medical treatment processed by online healthcare facility in Indonesia.

Abstrak :
Angka Kematian Ibu (AKI) masih menjadi salah satu fokus masalah kesehatan di Indonesia dan merupakan AKI tertinggi di wilayah Asia Tenggara. Upaya penurunan AKI dihadapkan oleh bermacam hambatan terutama pada keterlambatan ibu dalam memanfaatkan pelayanan komplikasi kesehatan maternal. Keterlambatan menjangkau fasilitas kesehatan (faskes) dapat disebabkan oleh beberapa faktor seperti aksesibilitas faskes, sebaran faskes, waktu tempuh dan kondisi jalan menuju faskes, serta hambatan dari segi biaya dan sosial-ekonomi. Jaminan kesehatan merupakan salah satu bentuk upaya dalam mengatasi masalah ketidakmampuan terhadap pembiayaan pelayanan kesehatan. Tujuan penelitian ini adalah mengetahui pengaruh kepemilikan jaminan kesehatan terhadap pemanfaatan bantuan persalinan di fasilitas kesehatan berdasarkan data SUSENAS 2018-2020. Lebih lanjut, hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan evaluasi dan pengambilan keputusan bagi Pemerintah dalam upaya peningkatan pelayanan persalinan di fasilitas kesehatan. Hasil penelitian disajikan secara kuantitatif dengan memanfaatkan perangkat Microsoft Excel dan SPSS. Penelitian ini menunjukkan bahwa terdapat hubungan yang signifikan antara kepemilikan jaminan kesehatan, umur, tingkat Pendidikan, tipe daerah dan status ekonomi terhadap pemanfaatan pelayanan persalinan. Sedangkan tidak terdapat hubungan yang signifikan antara variabel status bekerja dengan pemanfaatan pelayanan persalinan. Kesimpulan penelitian ini adalah kepemilikan jaminan kesehatan meningkatkan peluang ibu untuk pemanfaatan layanan persalinan di fasilitas pelayanan kesehatan. Dengan adanya perlingdungan finansial terhadap pelayanan kesehatan kemungkinan besar akan meningkatkan pemanfaatan layanan kesehatan bagi ibu dengan status ekonomi miskin yang akan melaksanakan persalinan. Oleh karena itu, sudah seharusnya bagi ibu hamil dan bersalin untuk ditanggung oleh program Jaminan Kesehatan yang bersifat menyeluruh dan mencakup seluruh warga negara. Hasil penelitian menyarankan agar Pemerintah dapat meningkatkan promosi kesehatan menganai pelayanan persalinan melalui berbagai media promosi, mendukung kerjasama antara PSC 119 dengan daerah dalam hal kegawatdaruratan, serta pengadaan perbaikan infrastruktur guna membantu ibu bersalin dan keluarga dalam mengakses fasilitas kesehatan. ......Maternal Mortality Rate (MMR) is still one of the focuses of health problems in Indonesia and is the highest MMR in Southeast Asia. Efforts to reduce MMR are faced with various obstacles, especially the delay of mothers in utilizing maternal health complications services. Delays in reaching health facilities (faskes) can be caused by several factors such as accessibility of health facilities, distribution of health facilities, travel time and road conditions to health facilities, as well as costs and socio-economic barriers. Health insurance is one form of effort in overcoming the problem of inability to finance health services. The purpose of this study was to determine the effect of ownership of health insurance on the utilization of delivery assistance in health facilities based on the 2018-2020 SUSENAS data. Furthermore, the results of this study can be used as material for evaluation and decision making for the Government in an effort to improve delivery services in health facilities. The research results are presented quantitatively by using Microsoft Excel and SPSS tools. This study shows that there is a significant relationship between ownership of health insurance, age, level of education, type of area and economic status on the utilization of maternity services. Meanwhile, there is no significant relationship between working status variables and the utilization of maternity services. The conclusion of this study is that the ownership of health insurance increases the chances of mothers to use delivery services in health care facilities. The existence of financial protection for health services is likely to increase the utilization of health services for mothers with poor economic status who will carry out childbirth. Therefore, it is necessary for pregnant and maternity mothers to be covered by the Health Insurance program which is comprehensive and covers all citizens. The results of the study suggest that the Government can improve health promotion regarding delivery services through various promotional media, support collaboration between PSC 119 and the region in terms of emergencies, and provide infrastructure improvements to assist maternity mothers and families in accessing health facilities.

Abstrak :
Latar belakang: Pandemi COVID-19, selanjutnya disebut pandemi, menyebabkan keterbatasan akses ke fasilitas pelayanan kesehatan yang dapat menyebabkan hiperglikemia tidak terkontrol dan Ketoasidosis Diabetikum (KAD). Studi ini bertujuan untuk mengetahui perbedaan angka kejadian, karakteristik dan luaran pasien KAD sebelum dan selama pandemi. Metode: Penelitian ini merupakan studi analitik kohort retrospektif dengan subjek pasien KAD di RSCM yang datang pada bulan bulan April 2018 – April 2020 (kelompok sebelum pandemi) dan April 2020 – April 2022 (kelompok selama pandemi). Angka kejadian, karakteristik dan luaran pasien diambil dari rekam medis. Studi analitik akan dilakukan menggunakan uji Chi square dan Mann Whitney. Hasil: Sebanyak 354 pasien diikutsertakan dalam penelitian. Angka kejadian KAD meningkat sebelum dan selama pandemi (IRR: 2v13; p: 0,027). Sebagian besar pasien merupakan laki-laki (57,06%) berusia <65 tahun (76,27%) dengan riwayat Diabetes Melitus/ DM (91,81%). Selama masa pandemi, jumlah pasien yang baru terdiagnosis DM dan mengalami KAD lebih tinggi dibandingkan sebelum pandemi (10,98% vs 1,01%). Pasien dengan DM yang telah terdiagnosis (RR: 1,38 95% CI: 1,251-1,526; p <0,001) memiliki risiko yang secara signifikan lebih tinggi mengalami KAD selama pandemi dengan pencetus berupa pneumonia (RR: 1,25 95% CI: 1,08-2,11; p: 0,002). Selama pandemi, mortalitas (RR: 1,23 95% CI: 1,087-1,389; p: 0,001) dan tingkat keparahan KAD secara signifikan meningkat menjadi sedang-berat (RR: 1,3 95% CI: 1,021-1,353; p:0,014). Kesimpulan: Selama masa pandemi COVID-19, terdapat peningkatan jumlah pasien dan angka mortalitas KAD. Terdapat perbedaan karakteristik dan perburukan gambaran KAD selama pandemi COVID-19. Gambaran klinis harus diutamakan dalam tatalaksana pasien. ......Background: The COVID-19 pandemic, hereinafter referred to as a pandemic, causes limited access to health care facilities which leads to uncontrolled hyperglycemia and diabetic ketoacidosis (DKA). This study aims to determine the differences in the incidence, characteristics and outcomes of DKA patients before and during the pandemic. Methods: This study was a retrospective analytic cohort study comparing the DKA patients presented in April 2018 – April 2020 (as pre-pandemic group) and April 2020 – April 2022 (as during the pandemic group). Incidence rates, characteristics and outcomes were taken from medical records. An analytical study will be carried out using the Chi square and Mann Whitney tests. Results: A total of 354 patients were included in the study. The incidence of DKA increased during the pandemic (IRR: 2.13; p: 0.027). Most of the patients were male (57.06%) aged <65 years (76.27%) with pre-existing Diabetes Mellitus/DM (91.81%). Newly diagnosed DM proportion was higher in the during pandemic group (10.98% vs 1.01%). Based on the analysis, patients with pre-existing DM (RR: 1.38 95% CI: 1.251-1.526; p <0.001) had a significantly higher risk of experiencing DKA during a pandemic with pneumonia as a precipitating factor (RR: 1.25 95% CI: 1.08-2.11;p: 0.002). During the pandemic, mortality significantly increased (RR: 1.23 95% CI: 1.087-1.389; p: 0.001). DKA severity significantly worsened to moderate-severe (RR: 1.3 95% CI: 1.021-1.353; p:0.014). Conclusion: During the COVID-19 pandemic, there was an increase of DKA incidence and mortality rate. Different characteristics and worsening features of DKA were found during the pandemic. Clinical features should be prioritized in patient management.

Abstrak :
ABSTRAK
Hukum dan Kebijakan KesehatanJudul : Policy Evaluation Undang-undang Nomor 36 TahunTentang Tenaga Kesehatan yang Berhubungan denganTenaga Kesehatan MasyarakatPeraturan tentang tenaga kesehatan selama ini tersebar dalam berbagai peraturanperundang-undangan, oleh karena itu dibuatlah UU. No. 36 Tahun 2014 tentang TenagaKesehatan yang mengatur secara komprehensif. Sebagai sebuah profesi yang telahditetapkan oleh undang-undang mewajibkan tenaga kesehatan masyarakat untukmelaksanakan apa yang diamatkan sesuai konten/isi kebijakan. Konten kebijakan yangberhubungan dengan tenaga kesehatan masyarakat antara lain, kewajiban untukmelakukan registrasi sebelum melakukan praktik profesinya di masyarakat danmengikuti ujian kompetensi sebagai syarat pengurusan registrasi yang nanti kepadanyadiberikan Surat Tanda Registrasi STR . Selain itu kebijakan juga telah memisahkankesehatan lingkungan dari kelompok tenaga kesehatan masyarakat. Oleh karena itupeneliti tertarik untuk melakukan evaluasi kebijakan khususnya terhadap kontenkebijakan yang berhubungan dengan tenaga kesehatan masyarakat. Evaluasi isikebijakan ini dibedah menggunakan analisis retrospektif yang dibandingkan dengankondisi nyata tenaga kesehatan masyarakat di lapangan, literatur review kebijakanterkait, teori tentang ilmu kesehatan masyarakat dan pandangan para ekspert kesehatanmasyarakat. Hasil penelitian diketahui tenaga kesehatan layak disebut sebagai sebuahprofesi kesehatan sesuai dengan konten kebijakan. Uji kompetensi yang dilaksanakantidak melanggar konten kebijakan sepanjang uji kompetensi yang dilaksanakan padaranah profesi bukan syarat kelulusan exit exam . Solusi STR bagi tenaga kesehatanmasyarakat yang lulus sebelum peraturan ini ditetapkan dapat mengacu pada PeraturanMenteri Kesehatan Nomor 46 Tahun 2013. Secara teoritis pemisahan kesehatanlingkungan dari kelompok kesehatan masyarakat tidak ditemukan dalam literatur.Kata kunci : Evaluasi Isi Kebijakan, Analisis isi, Policy Evaluation. ABSTRACT
ABSTRACTName MuswandarProgram Study Postgraduate of public health sciencesSpecialization Health laws and policiesJudul Policy Evaluation Law Number 36 of 2014 on healthWorkers Associated with Public Health PersonnelRegulations on health workers have been scattered in various laws and regulations,therefore made the Act. No. 36 of 2014 on the comprehensive regulating HealthManpower. As a profession that has been established by law requires public healthworkers to implement what is saved according to the content content of the policy.The content of policies related to public health personnel, among others, the obligationto register before doing the profession praxis in the community and to take thecompetency exam as a condition of registration of the registration which later on isgiven the Registration Certificate STR . In addition, the policy has also separated theenvironmental health of public health personnel groups. Therefore, the researcher isinterested to conduct policy evaluation especially to policy content related to publichealth worker. The evaluation of the contents of this policy was dissected usingretrospective analysis compared to real conditions of public health personnel in thefield, related policy review literature, theories about public health sciences and theviews of public health experts. The result of the research is known that health workersdeserve to be called as a health profession in accordance with policy content. Thecompetency test carried out does not violate the policy content during the competencytest conducted in the professional field not the exit exam. STR solutions for publichealth personnel who pass before this regulation is set up can refer to Minister of HealthRegulation No. 46 of 2013. Theoretically the separation of environmental health frompublic health groups is not found in the literature.KeyWord Evaluate the content of the policy, Content Analisis, Policy Evaluation