Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"ABSTRAKPemerintah sudah berupaya membantu pegawai negeri dan anggota keluarganya dalam meningkatkan derajat kesehatan dengan jalan membantu kelancaran dan pemberian kemudahan untuk memperoleh pengobatan yang cepat melalui program asuransi kesehatan, namun demikian masih ada pegawai negeri yang sebenarnya membutuhkan pelayanan kesehatan tetapi belum menggunakan secara maksimal jasa dan sarana yang sudah disediakan. Penelitian ini lebih menitik beratkan pada unsur peserta, sedangkan unsur penyelenggara pelayanan kesehatan dan unsur pengumpul & pengelola dana dilibatkan namun secara tidak langsung yakni melalui ungkapan pengetahuan dan sikap dari peserta. Sebagai responden dalam penelitian ini adalah pegawai negeri yang bekerja di lingkungan Pusat Diktat Pegawai dan BLKM Nasional. Penelitian ini merupakan survey analitik dengan menggunakan pendekatan cross sectional yakni mengadakan observasi terhadap subyek sebanyak satu kali dan mengukur variabel independen dan dependen dari subyek tersebut pada saat diobservasi. Pengambilan data dilakukan dengan wawancara terstruktur yakni berpedoman kuesioner, selanjutnya data di analisis dengan menggunakan analisis persentase, analisis varian, uji Tukey dan analisis regresi logistik sebagai analisis tambahan (diluar pembuktian hipotesis). Hasil yang diperoleh, dari seluruh responder sejumlah 164 ternyata 97 (59 7.) responden sudah menggunakan KP.PT Askes dan sisanya sejumlah 67 (41 7.) responden belum menggunakan walaupun sebenarnya membutuhkan. Dari hasil analisis dapat disimpulkan, frekuensi penggunaan KP.PT Askes yang menunjukkan perbedaan secara bermakna pada variabel umur, sikap, kecenderungan dalam memilih pelayanan kesehatan, jumlah balita yang dimiliki, pendidikan, golongan kepangkatan dan besar pengeluaran rata-rata setiap bulan. Berdasarkan hasil temuan tersebut dapat disimpulkan bahwa sebagian besar peserta yang menggunakan KP.PT Askes adalah kelompek usia muda, kelompok yang memiliki sikap mendukung terhadap askes dan yankes, kelompok yang memiliki balita, kelompok yang sering menggunakan dan yang sebenarnya ingin menggunakan Puskesmas, kelompok yang berpendidikan rendah, kelompok yang memiliki golongan kepangkatan rendah dan kelompok yang pengeluaran rata-rata setiap bulan kecil. Bagi kelompok yang belum menggunakan KP.PT Askes disebabkan karena penilaian terhadap perilaku petugas puskesmas dalam memberikan pelayanan dirasakan sangat jelek, penilaian terhadap prosedur yang harus ditempuh terlalu berbelit disamping puskesmas belum dapat memberikan citra bergengsi bagi pemakainya."

"Kecenderungan biaya pelayanan kesehatan yang terus meningkat mendorong PT. Askes untuk mencari altematif pembiayaan yang dapat mengeiisienkan dana tanpa mengurangi mutu pelayanan. Salah satu sistem tersebut adalah Sistem Kapitasi Total dimana provider dibayar berdasar jumlah peserta terdaftar yang menjadi tanggungnya. Penerapan sistim kapitasi total tersebut perlu dipantau efektifitasnya dengan melihat kecendelungan angka kunjungan, angka rujukan menurut pesena terdaiiar dan angka rujukan menumt kunjungan. Penelitian ini diharapkan dapat diketahui bagaimana keoenderungan tersebut dan faktor-faktor apa yang mempengaruhinya. Pcnelitian dilakukan di Jakarta Pusat dengan rancangan cross sectional, jumlah sampel 37 puskesmas, menggunakan wawancara terstruktur dan wawancara mendalam, menggunakan data sekmmdcr tahun 1999-2000 , analisis data menggunakan SPSS. Hasil penelitian menunjukkan bahwa setelah penerapan selamzr 2 tahun, angka kunjungan cendenmg menurun, begitu pula angka rujukan menurut jumlah peserta terdatiar sedangkan angka nrjukan menunrt kunjungan oendenmg meningkat. Tingkat puskesmas dan besamya jasa yang diterima dari PT. Askes ternyata berhubungan dengan angka kunjungan, sedangkan status kepegawaian kepala puskesmas dan pengetahuan kepala puskesmas teniang kapitasi total berhubungan dengan angka mjukan menurut kunj ungan Disarankan agar kapitasi total disosialisasikan kepada provider maupun kepada pwert; sistem pendataan pesqrta diyrerkuat., dilakukan pemantauan langsung oleh PT. Askes ke puskesmas dan kemungkinan agar PT.Askes dapat kontrak langsung dengan puskesmas,

---

The increasing tendency of the health care cost had forced PT.Askes to seek an alternative in iinancing system , without decreasing the quality of services. One of the system used is the total capitation where the providers are paid based on the amount of members registered The effectiveness of the capitation system should be monitored through visit rates, referrals rates per member registered and refenal rates per visit. 'I'hc objective of the study is to describes the rates and factors influencing them. The study is conducted in Central Jakarta , using cross sectional design, involving 37 primary care facilities as unit amalysis. The Structured and in-depth interview were used as well as the 1999- 2000 secondary data, quantitative analysis has been done using SPSS.

The result of the study showed that after 2 yeais of implementation, the visit rates had a tendency to decrease, similar result can also be seen on the referral rates per member registered, while the number of referralrates per visit tended to increase. The referral rate is related to' the grade of primary health care facility and the amount of payment received from PT. Ashes The study revealed that the referral per visit rate is related to employment status and the knowledge of the total capitation of the head ofthe primary health care facilities. The study suggested that capitation system should be socialized to the providers and the members. The membership data base system should be improved, PT. Askes should conduct direct monitoring to primary health care facilities and finally to review the possibility of direct contract with the primary health C818 facilities."

"Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana perencanaan sistem Program JKBM Tahun 2010 yang diselenggarakan oleh Pemerintah Provinsi Bali bersama dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota di wilayahnya dan kesesuaian sistem ini dengan best practice sistem jaminan kesehatan dari negara lain. Sedangkan tujuan dari penelitian ini adalah untuk (1) menganalisis kesesuaian elemen rencana sistem program ini dengan best practice dari negara lain; (2) menganalisis kebutuhan dana; (3) menganalisis pemilihan metode penyelenggaraan pelayanan kesehatan; dan (4) menganalisis pemilihan metode pendistribusian pelayanan kesehatan. Penelitian dilakukan dengan metode analisis secara deskriptif kualitatif dan kuantitatif dan metode komparatif dengan best practice dari negara lain. Hasil pembahasan kesesuaian dengan best practice, diperoleh bahwa Program JKBM Tahun 2010 secara umum terdapat kesesuaian dengan seluruh sistem jaminan kesehatan di tujuh negara yang dijadikan komparasi. Perbedaan yang ditemukan yaitu Program JKBM pada kepesertaan tidak diklasifikasikan berdasarkan penghasilan dan pekerjaan, sumber pembiayaan bukan merupakan pungutan pajak pelayanan kesehatan ataupun premi, dan belum mengikutsertakan pemberi pelayanan kesehatan swasta. Perencanaan Program JKBM Tahun 2010 cukup baik karena telah dilakukan perencanaan yang mencakup penentuan kebutuhan dana, pemilihan metode penyelenggaraan pelayanan kesehatan, dan pemilihan metode pendistribusian pelayanan kesehatan. Kekurangan program ini antara lain pada perencanaan penentuan dan pengalokasian jumlah anggaran; penentuan dan pendataan kepesertaan; penentuan tarif klaim; penunjukkan badan penyelenggaraan jaminan kesehatan dan badan pengawas; dan keterlibatan pemberi pelayanan swasta.

---

Formulation of the problem in this research is how the planning of JKBM program`s system year 2010 which was implemented by Provincial Government of Bali with local governments under Bali`s Province jurisdiction and the suitability of this system with best practice from other countries. The purpose of this study was to (1) analyze the suitability of the plan elements of the system with best practice from other countries; (2) analyze the funding requirements, (3) analyze the selection of the health service`s methods, and (4) analyze the selection of the health services distribution`s methods. This research was conducted using analysis method in qualitative and quantitative descriptive and also using comparative method with the best practices from other countries. The comparison`s results with best practices have found that JKBM`s Program Year 2010 in general conforms with all health insurance systems in seven countries which are used as comparison. The differences with the best practice systems are JKBM`s Program membership system is not classified the member according to their income and their employment; sources of financing wasn`t from a health care levies or premiums of insurance, and not include private health care provider. Planning system of JKBM`s Program Year 2010 is good enough because the planning has include the determination of funding needs, the selection method of organizing health services, and the selection method of distribution of health services. Lacks of this program included the determination of planning and allocation of total budget; determination and collection of membership; tariff claims; the appointment of agency administration and health insurance regulatory body, and the involvement of private service providers."

"ABSTRAKOn January 1, 2014, the government began to implement the National Health Insurance (NHI) program to realize social welfare for the whole community. Midwifery and neonatal care in the NHI program involves Puskesmas/family doctors and Private Practice Midwife (PPM) as its network. PPM participation in the NHI program in Bungo District was still lacking, only 12 (54.5%) PPM have cooperated with family doctors from 22 existing PPM. This study aimed to get an overview of PPM participation in the NHI program in Bungo District, Jambi Province. The study used qualitative research approach with Rapid Assessment Prosedur design, purposive sampling, and conducted in-depth interview to 10 PPM, Head of Health Office, MPKP BPJS Health Manager, and Chairman of Bungo Regency Section of Indonesian Midwife Organization (IMO). The study was conducted from January to July 2017. The study found that the knowledge, perceptions and attitude towards NHI program were good, but the perceived toward the claim and predetermined tariff procedures were not so good. PPM motivated to join the NHI program as many patients had become NHI participants. Support from the Government, NHI, and IMO were low, either in the form of socialization, or policies. Therefore, the study suggest an improvement in claims procedures, tariffs, and an increase of socialization from government, NHI and IMO on NHI program related to obstetric and neonatal care."

"ABSTRAKGovernmental committees are a type of collegical organizations in the executive branch whereby policy stakeholders are incorporated into the decision-making process so that they may negotiate with each other to achieve policy outcomes under the overall executive leadership. However, as institutions designed to enlarge policy participation, the democratic effects of committees are still under debate. To uncover the political effects of committee mechanism, the aim of this study is to address the stakeholders influence over decision making in the committee mechanism and how this influence is affected by access to resources.Theoritically, the author illustrates the factors determining stakeholders influence with three perspectives. First, the election mobilization approach emphasizes the political dimension of public policies, meaning that decision making should be legitimated by majoritarian support. Second, from the viewpoint of professional asymmetry, professional dominance over knowledge sources can lead or affect policy content; as a result, those with access to profesiional resources have the implicit capacity to control decision outcomes. Third, the administrative approach focuses on the normative legitimacy of the state, as well as its monopoly over executive functions."