Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Hasil Pencarian

Ditemukan 78 dokumen yang sesuai dengan query
cover
Rinta Artema Vania
Kedudukan Dan Peranan Perhimpunan Dokter Spesialis Dalam Proses Penyelesaian Sengketa Medis (Analisis Putusan Mahkamah Agung No. 1815 K/Pdt/2021 = Position and Function of the Specialist Doctors Association in the Medical Dispute Resolution Process (Analysis of Supreme Court Decision No. 1815 K/Pdt/2021)
Abstrak :
Dalam pelaksanaan tindakan medis, seringkali terjadi sengketa. Hal tersebut dipicu oleh adanya ketidaksesuaian antara hasil dari tindakan medis yang diberikan oleh pemberi pelayanan kesehatan dengan apa yang diharapkan oleh penerima pelayanan kesehatan. Sengketa medis dapat diselesaikan melalui lembaga profesi dan lembaga non profesi. Dalam penyelesaian sengketa medis yang diproses oleh lembaga profesi, akan dilakukan pemeriksaan terkait adanya dugaan pelanggaran etik atau disiplin profesi dokter dengan mengacu pada standar profesi kedokteran dan kode etik kedokteran. Pemeriksaan tersebut dilakukan oleh dokter yang memiliki profesi yang sama dalam bidang spesialisasi kedokteran tertentu yang mana terhimpun dalam Perhimpunan Dokter Spesialis. Dengan menggunakan metode penelitian yuridis-normatif dan deskriptif, Peneliti menganalisis kedudukan dan peranan Perhimpunan Dokter Spesialis dalam Proses Penyelesaian Sengketa Medis berdasarkan Putusan MA No. 1815 K/Pdt/2021. Tidak ada peraturan yang secara rigid mengatur terkait tugas Perhimpunan Dokter Spesialis, karena hal tersebut bersifat otonomi dari perhimpunan itu sendiri Adapun tugas dan wewenang Perhimpunan Dokter Spesialis (PDSp) diatur dalam anggaran dasar IDI. Dalam anggaran dasar tersebut dinyatakan bahwa Perhimpunan Dokter Spesialis memiliki peran dalam memeriksa pengaduan terkait adanya pelanggaran dalam praktik kedokteran. Pemeriksaan yang dilakukan oleh Perhimpunan Dokter Spesialis dilakukan berdasarkan standar keprofesian dan sesuai dengan bidang/disiplin spesialisasi masing-masing. ......Disagreements frequently arise during the execution of the medical intervention. It was brought on by a contradiction between the results of the medical assistance provided by the medical provider and what the health service recipient expected. Institutions, both professional and non-professional, can be used to resolve medical disagreements. In resolving medical disputes that professional institutions handle, an assessment involving suspected violations of ethics or professional discipline will be carried out about medical professional standards and the medical code of ethics. Doctors who practice the same medical speciality and are members of the Specialist Doctors Association conduct the examination. Researchers examined the position and function of the Specialist Doctors Association in the Medical Dispute Resolution Process based on Supreme Court Decision No. 1815 K/Pdt/2021 using juridical-normative and descriptive research methodologies. The Specialist Doctors Association's responsibilities are independent of the association itself. Hence there are no laws that strictly regulate them. The IDI articles of association set forth the responsibilities and powers of the Specialist Doctors Association (PDSp). According to the articles of association, the Association of Specialists is charged with investigating accusations of malpractice in the practice of medicine. The Specialist Doctors Association's examinations are conducted following their particular specialist disciplines or disciplines and professional standards.
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2023
S-pdf
UI - Skripsi Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Salma Nabilah
Terapi Physiolates sebagai Terapi Komplementer pada Penderita Skoliosis ditinjau Berdasarkan Hukum dan Etika di Indonesia = Physiolates Therapy as a Complementary Therapy for Scoliosis Patients Assessed in Terms of Law and Ethics in Indonesia
Abstrak :
Skripsi ini membahas terkait dengan Terapi Physiolates, terapi yang menggabungkan fisioterapi dengan pendekatan Pilates dan sebaliknya. Metode penelitian yang digunakan adalah doktrinal dengan metode kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Terapi Physiolates secara konseptual sah dalam lingkup fisioterapi, terutama jika diterapkan dengan fokus pada penggunaan modalitas Pilates sebagai bagian dari upaya rehabilitasi atau peningkatan kesehatan dalam fisioterapi. Perlindungan hukum bagi fisioterapis dan instruktur non-fisioterapis berkaitan erat dengan lisensi dan status profesi, hal tersebut penting untuk instruktur Physiolates perhatikan untuk mengurangi ketidakpastian dan memberikan perlindungan dalam memberikan layanan kesehatan. Penyelenggaraan Terapi Physiolates di lingkungan klinik menuntut kepatuhan pada regulasi kesehatan dan standar pelayanan yang ditingkatkan, memastikan penggunaan yang tepat sesuai standar keilmuan. Ikatan Fisioterapi Indonesia memegang peran penting dalam mengawasi, membimbing, dan memastikan kualifikasi yang sesuai, sambil tetap terbuka terhadap pengembangan ilmiah lebih lanjut. Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa Terapi Physiolates, yang kini sedang menjadi tren dan populer di masyarakat Indonesia yang membawa dampak positif yang besar, namun memerlukan arahan yang tepat dan kesesuaian dengan regulasi untuk menjaga manfaatnya yang optimal, sehingga penerapannya berada dalam koridor standar keilmuan dan etika profesi yang tepat. ......This thesis discusses Physiolates Therapy, a therapy that combines physiotherapy with the Pilates approach and vice versa. The research method used is doctrinal with qualitative method. The results show that Physiolates Therapy is conceptually legitimate within the scope of physiotherapy, especially if applied with a focus on the use of Pilates modalities as part of rehabilitation or health improvement efforts in physiotherapy. Legal protection for physiotherapists and non-physiotherapist instructors is closely related to licensing and professional status, it is important for Physiolates instructors to be aware of it in order to reduce uncertainty and provide protection in providing health services. The implementation of Physiolates Therapy in a clinical environment demands compliance with health regulations and enhanced service standards, ensuring proper use according to scientific standards. Ikatan Fisioterapi Indonesia plays an important role in supervising, guiding and ensuring appropriate qualifications, while remaining open to further scientific development. The results of this study conclude that Physiolates Therapy, which is now trending and popular in Indonesian society that brings great positive impacts, requires proper direction and compliance with regulations to maintain its optimal benefits, so that its application is within the corridors of proper scientific standards and professional ethics.
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2024
S-pdf
UI - Skripsi Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Himpunan peraturan-peraturan / keputusan-keputusan menteri kesehatan 1945-1976
Jakarta: Departemen Kesehatan R.I., 1977
332.6 HIM
Buku Teks  Universitas Indonesia Library
cover
Tobing, Elisabeth
Pengampuan bagi Penderita Penyakit Jiwa Ditinjau dari Segi Hukum Perdata
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 1988
S-Pdf
UI - Skripsi Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Defananda Amalia
Perlindungan atas hak rahasia kedokteran dan privacy bagi pasien HIV/AIDS berdasarkan hukum kesehatan = Protection of the right to medical confidentiality and privacy for HIV/AIDS patients based on health law
Abstrak :
[ ABSTRAK
Skripsi ini membahas mengenai pengaturan hak atas rahasia kedokteran dan privacy dalam peraturan perundang-undangan serta pelaksanaannya dalam praktik. Meskipun begitu, kedua hak tersebut seolah dapat disimpangi dengan beberapa kondisi di mana hal tersebut juga diatur dalam peraturan perundangundangan. Skripsi ini berfokus meneliti mengenai hak atas rahasia kedokteran dan privacy bagi pasien HIV/AIDS. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif. Sedangkan tipologi dari penelitian ini adalah penelitian deskriptif. Hasil penelitian ini adalah mengenai pengaturan hak atas rahasia kedokteran dan privacy di Indonesia serta bagaimana praktiknya bagi pasien HIV/AIDS serta perlindungannya.
ABSTRACT This thesis discusses about the rights regulation of medical confidentiality and privacy in rights regulations and implementation in medical practice. Nevertheless, both of these rights can be ruled out in several conditions where those rights are also stipulated in legislation. This thesis focuses on analyzing the rights to medical confidentiality and privacy for HIV/AIDS patients. This research fundamentally used normative juridical method. While the typology of this research is a descriptive study, the results of this research are about the regulations of rights to medical confidentiality and privacy in Indonesia and how its practice implemented for HIV/AIDS patients as well as its protection.;This thesis discusses about the rights regulation of medical confidentiality and privacy in rights regulations and implementation in medical practice. Nevertheless, both of these rights can be ruled out in several conditions where those rights are also stipulated in legislation. This thesis focuses on analyzing the rights to medical confidentiality and privacy for HIV/AIDS patients. This research fundamentally used normative juridical method. While the typology of this research is a descriptive study, the results of this research are about the regulations of rights to medical confidentiality and privacy in Indonesia and how its practice implemented for HIV/AIDS patients as well as its protection., This thesis discusses about the rights regulation of medical confidentiality and privacy in rights regulations and implementation in medical practice. Nevertheless, both of these rights can be ruled out in several conditions where those rights are also stipulated in legislation. This thesis focuses on analyzing the rights to medical confidentiality and privacy for HIV/AIDS patients. This research fundamentally used normative juridical method. While the typology of this research is a descriptive study, the results of this research are about the regulations of rights to medical confidentiality and privacy in Indonesia and how its practice implemented for HIV/AIDS patients as well as its protection.]
Depok: Universitas Indonesia, 2016
S61530
UI - Skripsi Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Aliya Benarina Trimutia
Perlindungan hukum bagi dokter dalam melakukan tindakan cito seksio sesarea analisis putusan No.90/PID.B/2011/PN.MDO, putusan kasasi No.365 K/PID/2012 dan putusan 79PK/PID/2013 = Legal protection for doctors in performing cito seksio caesarea analysis of decision No.90/PID.B/2011/PN.MDO cassation decision No.365 K/PID/2012 and decision 79PK/PID/2013
Abstrak :
Skripsi ini membahas mengenai perlindungan hukum bagi dokter dalam melakukan tindakan cito seksio sesarea. Permasalahan yang akan diteliti mengenai prosedur dan tanggung jawab dokter dalam melaksanakan cito seksio sesarea dan menganalisis putusan No.90/PID.B/2011/PN.MDO, putusan No.365 K/Pid/2012 dan Putusan 79PK/PID/2013. Tujuan dari penelitian ialah memahami prosedur dan tanggung jawab dokter dalam melaksanakan tindakan cito seksio sesarea, dan menganilisis putusan. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa dokter yang sesuai dengan Standard Operating Procedure, dalam melaksanakan profesinya maka berhak memperoleh perlindungan hukum berdasarkan UU No. 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan dan UU No. 29 Tahun 2004 Tentang Praktik Kedokteran.
This thesis discusses the legal protection for doctors in performing cito Seksio Caesarea. Issues that will be examined on the procedure and the doctor's responsibility in implementing cito cesarean section and analyze the decision 90/Pid.B/2011/PN.MDO, 365 K/Pid/2012 and 79PK/PID/2013. The purpose of the research is to understand the procedure and the doctor's responsibility in implementing the action cito cesarean section, and analyze the decision. This research is a normative juridical approach to legislation and case approach. Based on the results, it can be concluded that the doctor is in accordance with Standard Operating Procedure, in carrying out his profession, the right to obtain legal protection under Law No. 36 of 2009 on Health and Law No. 29 of 2004 on Medical Practices.
Depok: Universitas Indonesia, 2016
S65443
UI - Skripsi Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Bella Mey Cendy
Pertanggungjawaban hukum rumah sakit terkait peredaran vaksin palsu di rumah sakit = The liability of hospitals with regards to the distribution of fake vaccines
Abstrak :
ABSTRAK
Skripsi ini membahas mengenai peredaran vaksin palsu yang terjadi pada tahun 2016 di rumah sakit swasta di wilayah Jabodetabek dan pertanggungjawaban hukum di rumah sakit terkait peredaran vaksin palsu. Peredaran vaksin palsu itu sendiri telah terjadi selama lebih kurang 13 tahun di Indonesia yang menunjukkan kurangnya atau bahkan tidak adanya pengaturan dan/atau penegakkan hukum yang dapat mengatasi permasalahan mengenai peredaran vaksin palsu di Indonesia. Dalam penulisan skripsi ini, bentuk penelitian yang digunakan adalah penelitian yuridis-normatif. Berangkat dari latar belakang tersebut, maka pokok permasalahan dalam skripsi ini adalah mengenai prosedur peredaran vaksin di Indonesia dan juga pertanggungjawaban hukum rumah sakit terkait peredaran vaksin palsu di rumah sakit. Kesimpulan dari penelitian ini adalah tidak adanya peraturan perundang-undangan yang mengatur secara komprehensif mengenai prosedur peredaran vaksin di Indonesia dan juga mengenai pertanggungjawaban hukum yang dapat dikenakan kepada rumah sakit adalah tergantung daripada persoalan atau kasus yang terjadi. Dalam hal ini rumah sakit dapat dikenakan pertanggungjawaban hukum administrasi, pertanggungjawaban hukum perdata maupun pertanggungjawaban hukum pidana. Bahkan terhadap rumah sakit dapat dikenakan ketiga jenis pertanggungjawaban hukum tersebut secara berbarengan.
ABSTRACT This thesis discusses about the distribution of fake vaccines at private hospitals in the Jabodetabek region on 2016 and the liability of hospitals with regards to the distribution of fake vaccines. The distribution of fake vaccines has been going for approximately 13 years in Indonesia which shows lack or even absence of regulation and or law enforcement to solve this problems regarding to the fake vaccine rsquo s distribution in Indonesia. In conducting this thesis, the writer uses juridical normative research methods. Based on the background, the issues in this thesis are the procedure of vaccines rsquo distribution in Indonesia and also the liability of hospital with regards to the distribution of fake vaccines. The conclusions are the absence of legislation that regulates comprehensively about the procedure of fake vaccines rsquo distribution in Indonesia and the liability of hospital depends on the cases or the issues. In this case, the hospital can be imposed by the administrative, civil or criminal legal liability, even the hospital can be imposed by these three types of legal liability simultaneously depends on the cases or the issues.
Depok: Universitas Indonesia, 2017
S66163
UI - Skripsi Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Annisa Gustin Ekaputri
Tinjauan Hukum Peredaran Obat Keras Tanpa Izin Edar Menurut UU No. 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan (Studi Kasus: Peredaran Obat Paracetamol Caffeine Carisoprodol di Kendari) = Juridical Review of Drug Circulation Without a Marketing License According to Law Number 36 of 2009 on Health (A Case Study of the Circulation of Paracetamol Caffeine Carisoprodol in Kendari)
Abstrak :
ABSTRAK
Skripsi ini membahas mengenai kasus peredaran obat keras PCC yang beredar di Kota Kendari pada bulan September 2017, adapun tujuan dari Penelitian ini adalah memahami bagaimana peredaran obat keras ditinjau dari hukum kesehatan dan etika profesi apoteker, memahami pengaturan dan peranan BPOM dalam pengawasan peredaran obat keras di Indonesia, dan menganalisis kasus peredaran obat keras Paracetamol Caffeine Carisoprodol PCC di Kendari. Bentuk penelitian yang akan Penulis gunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif, menggunakan studi literatur, serta pendapat dari narasumber. Kemudian tipe penelitian yang Penulis gunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif dan perskriptif. Kesimpulan dari penelitian iniadalah dalam menangani kasus peredaran obat keras PCC di Kendari ini diperlukan kerjasama antara instansi pemerintah untuk menangani hal tersebut sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing instansi pemerintah. Untuk mencegah kasus serupa terulang kembali, diperlukan juga aturan hukum yang secara tegas mengatur mengenai kewenangan instansi pemerintah dalam mengatasi penyalahgunaan obat keras di Indonesia.
ABSTRACT
This thesis discusses the case of distribution of PCC drugs in Kendari, September 2017. The purpose of this research is to understand how the distribution of drugs in terms of health law and pharmacist ethics, understand regulatory and supervisory role of BPOM in the drugs circulation in Indonesia and analyze cases of the circulation of Paracetamol Caffeine carisoprodol PCC drug case in Kendari. Forms of research in this study is a normative legal research, using the literature, as well as the opinion of the expert. Then the type of research which the author used in this research is descriptive and prescriptive. The conclusion in the case is cooperation between government agencies to deal with such matters is necessary. To prevent the recurrence of similar cases, it also required the rule of law which expressly governs the authority of government agencies in addressing the abuse of drugs in Indonesia.
2018
S-Pdf
UI - Skripsi Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Audrey Eka Paramitha
Tanggung Jawab Hukum Apoteker dan Apotek Terhadap Penjualan Sediaan Farmasi Berupa Produk Obat Tidak Berizin Ditinjau dari Hukum Kesehatan (Analisis Putusan Nomor 63/Pid.Sus/2019/PN.Bgl) = Legal Responsibilities of Pharmacists and Pharmacies for Sales of Pharmaceutical Preparations in the Form of Medicinal Products Without Permit Based on Health Law (Analysis of Case Number 63/Pid.Sus/2019/PN.Bgl)
Abstrak :
Skripsi ini membahas tentang tanggung jawab hukum Apoteker dan Apotek dalam penjualan obat tanpa izin edar dengan menganalisis kasus Putusan Nomor 63/Pid.Sus/2019/PN.Bgl. Obat merupakan salah satu sediaan farmasi dan merupakan lingkup pekerjaan dari Tenaga Kefarmasian yaitu Apoteker dan Asisten Apoteker. Perkembangan zaman menyebabkan minat dan kebutuhan masyarakat terhadap produk obat perawatan kulit semakin meningkat. Hal tersebut mengakibatkan terbukanya pasar produk obat-obatan ilegal seperti kasus dalam penelitian ini yaitu penjualan produk obat tanpa izin edar oleh Apotek Paten Farma. Dengan menggunakan metode penulisan berbentuk Yuridis-Normatif dan tipe penelitian Deskriptif-Analitis, skripsi ini akan mengangkat permasalahan terkait bentuk tanggung jawab hukum Apoteker dan Apotek terhadap penjualan produk obat tanpa izin edar yang mana hal ini dapat membahayakan pengguna karena produk belum teruji keamanannya. Penelitian akan dilakukan dengan menganalisis kasus dalam Putusan Nomor 63/Pid.Sus/2019/PN.Bgl berdasarkan bahan dan teori hukum tentang apoteker, apotek, dan obat yang akan dipaparkan oleh penulis. Dalam penelitian ini penulis menemukan bahwa Jaksa Penuntut Umum hanya mendakwa Apoteker Penanggungjawab dari Apotek Paten Farma sedangkan terdapat beberapa pihak lain yang terlibat dalam peracikan produk seperti Asisten Apoteker, Mantan Apoteker Penanggungjawab, dan Apotek Paten Farma itu sendiri. Berdasarkan penelitian yang penulis lakukan dapat disimpulkan bahwa bentuk tanggung jawab hukum yang dapat dijatuhkan kepada Apoteker dan Apotek yang melakukan penjualan produk obat tanpa izin edar dapat berupa sanksi pidana, sanksi administratif, dan ganti rugi apabila pemakaian produk menimbulkan efek negatif bagi pengguna. Penulis menyarankan agar BPOM dan Dinas Kesehatan memperketat pengawasan terhadap sediaan farmasi khususnya produk obat di setiap apotek.  ......This thesis discusses the legal responsibilities of pharmacists and pharmacies in selling drugs without a distribution permit by analyzing the case of Decision Number 63/Pid.Sus/2019/PN.Bgl. Medicine is one of the pharmaceutical preparations and is the scope of work of the Pharmacy Staff, namely Pharmacists and Pharmacist Assistants. The development of the times has caused people's interest and need for skin care medicinal products to increase. This resulted in the opening of markets for illegal medicine products, as was the case in this study, namely the sale of medicine products without a distribution permit by the Paten Farma Pharmacy. By using the writing method in the form of Juridical-Normative and Descriptive-Analytical research type, this thesis will raise issues related to the form of legal responsibility of pharmacists and pharmacies for the sale of medicine products without distribution permits which can endanger users because the product has not been tested for its safety. The research will be carried out by analyzing cases in Decision Number 63/Pid.Sus/2019/PN.Bgl based on materials and legal theories regarding pharmacists, pharmacies and drugs that will be presented by the author. In this study, the authors found that the Public Prosecutor only indicted the Responsible Pharmacist from the Paten Farma Pharmacy, while there were several other parties involved in compounding the product, such as the Assistant Pharmacist, the Former Responsible Pharmacist, and the Paten Farma Pharmacy itself. Based on the research conducted by the authors, it can be concluded that the form of legal responsibility that can be imposed on pharmacists and pharmacies who sell medicine products without a distribution permit can be in the form of criminal sanctions, administrative sanctions, and compensation if the use of the product has a negative effect on the user. The author suggests that BPOM and the Health Service tighten supervision of pharmaceutical preparations, especially medicine products in every pharmacy.
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2023
S-pdf
UI - Skripsi Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Amira Budi Athira
Telemedicine (online medical services) dalam era new normal di Indonesia ditinjau berdasarkan hukum kesehatan (Studi: Program telemedicine Indonesia/temenin di Rumah Sakit dr. Cipto Mangunkusumo) = Telemedicine (online medical services) in the new normal era based on the perspectives of health law (Study of telemedicine Indonesia program/temenin at dr. Cipto Mangunkusumo Hospital).
Abstrak :
Kesehatan merupakan dasar yang penting bagi keberlangsungan kehidupan manusia. Setiap manusia memiliki hak untuk memperoleh akses pelayanan kesehatan yang aman, bermutu, dan terjangkau. Namun, pelayanan kesehatan di Indonesia masih memiliki beberapa hambatan, misalnya pada minimnya penanganan kesehatan untuk daerah terpencil yang terhalang faktor jarak dan waktu. Terlebih pada masa pandemi Corona Virus Disease 2019, diperlukan solusi untuk melayani kesehatan masyarakat tanpa menyalahi peraturan pemberlakuan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB). Salah satu upaya yang dapat dilaksanakan adalah dengan “berteman” atau memanfaatkan teknologi informasi, dalam bentuk Telemedicine. Telemedicine merupakan pelayanan kedokteran jarak jauh dengan menggunakan teknologi informasi dan komunikasi, yang mempermudah akses pelayanan kesehatan bagi masyarakat. Dalam penerapannya, terdapat permasalahan mengenai pengaturan dari pelayanan Telemedicine, serta pertanggungjawaban hukum bagi para dokter, tenaga kesehatan, dan penyedia layanan Telemedicine. Untuk itu, tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis pengaturan penerapan Telemedicine pada Era New Normal, dan pertanggungjawaban hukumnya, khususnya pada Program Telemedicine Indonesia (TEMENIN) di Rumah Sakit Dr. Cipto Mangunkusumo. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif, dilengkapi dengan tipe penelitian secara deskriptif. Hasil penelitian menyatakan bahwa penerapan Telemedicine lebih banyak mengacu kepada peraturan atau kebijakan dari Kementerian Kesehatan, dan didukung berbagai aplikasi Telemedicine. Namun, belum memiliki platform resmi dari Pemerintah yang dapat menjamin penyimpanan dan kerahasiaan data. Penulis berkesimpulan bahwa Telemedicine memiliki banyak manfaat, tetapi masih memiliki beberapa kendala di dalamnya. Selanjutnya, Penulis memberi saran agar Pemerintah segera membuat suatu platform khusus untuk pelayanan Telemedicine, disertai dengan regulasi khusus, yang didukung dengan badan atau otoritas Pemerintah yang dapat mengawasi pelaksanaannya untuk mencegah malpraktik. ......Health is an important basis for the continuity of human life. Every human being has the right to have access to safe, quality, and affordable health services. However, health services in Indonesia still have several obstacles, for example the lack of health care for remote areas which is hindered by distance and time factors. Especially during the Corona Virus Disease 2019 pandemic, a solution is needed to serve public health without violating the regulations that enforce Large-Scale Social Restrictions (PSBB). One of the efforts that can be implemented is by “making friends” or utilizing information technology, in the form of Telemedicine. Telemedicine is a long-distance medical service using information and communication technology, which facilitates access to health services for the public. In its application, there are problems regarding the regulation of Telemedicine services, as well as legal accountability for doctors, health workers, and Telemedicine service providers. For this reason, the purpose of this study is to analyze the implementation of Telemedicine services in the New Normal Era, and its legal accountability, especially in the Indonesian Telemedicine Program (TEMENIN) at Dr. Cipto Mangunkusumo Hospital. The research method used is normative juridical. The research method used is juridical normative, equipped with a descriptive type of research. The results of the study stated that the implementation of Telemedicine during the New Normal Era mostly refers to the regulations or policies from the Ministry of Health, and is supported by various Telemedicine applications. However, it does not yet have an official platform from the Government that can guarantee storage and data confidentiality. The author concludes that Telemedicine has many benefits, but still has some obstacles in it. Furthermore, the author suggests that the Government immediately create a special platform for Telemedicine services, accompanied by special regulations, which are supported by government agencies or authorities that can oversee its implementation and prevent malpractice.
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2021
S-pdf
UI - Skripsi Membership  Universitas Indonesia Library
<<   1 2 3 4 5 6 7 8   >>