Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
Adanya UU No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasionaldan PP No.19 tentang Standar Nasional Pendidikan menetapkan bahwa sekolah harus menerapkan Kurikulum tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) dan memenuhi 8 standar pendidikan serta menjadi Sekolah Kategori Mandiri selambat-lambatnya pada tahun 2013, hal ini menjadi faktor pendorong eksternal bagi organisasi sekolah untuk melakukan perubahan. Selain itu berangkat dari kondisi internal untuk menghasilkan output siswa yang lebih berkualitas, maka SMAN 1 Anyer sebagai salah satu Sekolah yang ditetapkan sebagai rintisan Sekolah Kategori Mandiri (SSN) membuat visi yang baru untuk memperbaiki proses akademik dalam menerapkan konsep Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan. Kepala Sekolah sebagai pemimpin perubahan menjadi penentu keberhasilan sekolah dengan melihat penerapan perubahan secara bertahap. Penelitian ini menggunakan dua teori sebagai pisau analisis. Pertama, teori memimpin perubahan untuk menganalisis peran Kepala Sekolah dalam memimpin perubahan. Dan kedua, teori manajemen perubahan untuk menganalisis implementasi perubahan yang dilakukan di Sekolah. Peneliti menyimpulkan bahwa Kepala Sekolah dalam memimpin perubahan hasilnya masih sangat lemah. Terutama pada tahap activating, implementing, ensuring, dan recognizing. Faktor penghambat perubahan terutama pada sumber daya manusia yaitu guru dan siswa. Selain itu keterbatasan sumber dana menjadi alasan sulitnya memenuhi standar sarana prasarana. ......The existence of UU No. 20, 2003 concerning National Education System and PP No. 19,2005 concerning National Standard of Education which state that schools have to apply Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) and fulfill 8 education standards and also become Sekolah Kategori Mandiri (SKM) at the latest in 2013, these matters become the external motivating factors for school organization to make changes. In addition to the internal conditions to produce better quality of students, SMAN I Anyer as one of schools stated as pioneer of Sekolah Kategori Mandiri (SKM) formulates a new vision to improvethe academic process in applying Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP). The Headmaster as the leader of change determines the school success by observing the application of changes step by step. This research uses two theories as analysis cutter. First, Leading into Change Theory to analyze the Headmaster role in leading changes. And second, Management of Change Theory to analyze the changes implementation done in school. Researcher concludes that the Head master role in leading change is still very weak. Especially at phase activating, implementing, ensuring, and recognizing. Themain resistant factor of changes is human resources which consist of teachers and students. Furthermore, the limited fund resource results in difficulty to meet the standard facilities and infrastructures.

Abstrak :
Minimnya satuan pendidikan sekolah menengah pertama negeri (SMPN) penyelenggara pendidikan inklusif di Kota Depok serta ditemuinya berbagai problematika yang kontradiktif dari amanat kebijakan memberi keterbatasan akses pendidikan bagi anak berkebutuhan khusus (ABK) dalam mendapatkan hak pendidikan. Hal tersebut medorong diadakannya penelitian yang bertujuan untuk menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi kebijakan pendidikan inklusif pada SMPN Kota Depok yang menjadi sekolah penyelenggara pendidikan inklusif. Penelitian ini menggunakan teori faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi kebijakan oleh Edward III (1980) yang membagi kepada 4 (empat) dimensi, yakni komunikasi, sumber daya, disposisi dan struktur birokrasi. Penelitian menggunakan pendekatan post-positivist dan desain deskriptif. Data primer diperoleh dari field research dan wawancara mendalam, sedangkan data sekunder diperoleh dari studi literatur. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa penyelenggaraan pendidikan inklusif di SMPN 8, SMPN 18 dan SMPN 19 Kota Depok masih belum terimplementasi dengan baik karena terdapat berbagai kendala pada empat dimensi, yakni kurangnya komunikasi, inkonsistensi implementasi, kekosongan isi kebijakan, informasi yang tidak lengkap, terbatasanya kuantitas dan kualitas sumber daya, belum diterapkannya sanksi, dan belum terdapat koordinasi. Komitmen untuk melaksanakan pendidikan inklusif juga hanya terfokus pada SMPN 8 dan belum terwujud pada SMPN 18 dan SMPN 19. Oleh karena itu, penelitian ini menghasilkan saran untuk membentuk sinergi antara pemerintah pusat dan daerah dalam membentuk perencanaan kebijakan yang komperenshif, melakukan pemberdayaan LSM, memberikan alokasi anggaran khusus, memperkuat pelaksanaan dengan membentuk komitmen dan aturan khusus agar implementasi kebijakan dapat mencapai tujuan yang ditetapkan. ......The minimum amount of Public Junior High School as implementors of Inclusive Education in Depok City alongside with various problems met are seen to be contradictive from the obligation to held education among the Children with Disabilities. Those are the reasons underlying this research that was conducted to focusing on analyzing the factors that are significant to Inclusive Educational Policy delivered by Edward III (1980) consisting dimensions of communication, resources, disposition, and bureaucratic structure. Post positivist worldview and descriptive design was used to conduct the research. The datas used are mainly provided from the field research and in-depth interviews, while the secondary ones are provided from literature reviews. The result shows that the implementation of inclusive education program in SMPN 8, SMPN 8, and SMPN 19, Depok City are considered as not good enough. Barriers on communication, vacuum of policy, inconsistency, incomplate information, limited resources, low punishment enforcement and inexistence of coordination are the main reasons. The commitment of implementing inclusive educational policy was only found at SMPN 8, but neither on SMPN 18 nor SMPN 19. The suggestions emerged from this research are to build synergy among governmental bodies on comprehensive planning, NGO empowernment, budgetary allocation, and building commitment alongside with law enforcement to fulfill the preciously planned goals.