Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
Dalam era pembangunan yang telah memasuki masa tinggal landas ini, RUMAH tetap menjadi kebutuhan hidup yang mempunyai peranan sangat penting. Di antara kebutuhan-kebutuhan hidup vital manusia yang ada, MEMILIKI RUMAH tetap merupakan kebutuhan hidup yang harus dipenuhi sesegera mungkin setelah manusia memasuki kehidup rumah tangga. Sehingga ada pepatah yang mengatakan " Sejelek-jeleknya rumah sendiri masih lebih indah dibandingkan rumah orang lain ", istilahnya adalah usaha apapun akan ditempuh asal memiliki rumah sendiri. Untuk menghadapi hal ini, para pengusaha pun tidak mau ketinggalan kereta, dengan giat mereka pun mendirikan real estate-real estate, dari rumah yang sangat sederhana sampai rumah yang mewah pun mampu mereka sediakan. Begitu pula usaha dari pihak Bank, mereka saling berlomba menyediakan fasilitas bagi para konsumen rumah untuk dapat memiliki rumah sendiri dengan cara mudah. Tetapi sayangnya, bila diperhatikan lebih lanjut, fasilitas yang disediakan oleh Bank kadangkala malah menjerat konsumen dengan bunga yang tinggi dan dengan tidak adanya jaminan perlindungan yang diberikan kepada keluarga konsumen bila terjadi sesuatu hal pada konsumen. Oleh karena itu, AJB Bumiputera 1912 menyediakan suatu produk baru bagi masyarakat, untuk dapat memiliki rumah sendiri tanpa takut dijerat dengan bunga yang tinggi dan adanya jaminan perlindungan bagi keluarga konsumen. Produk baru ini dinamakan Asuransi Pemilikan Rumah Bumiputera ( APR Bumiputera ). Asuransi Pemilikan Rumah Bumiputera ini adalah suatu produk sarana pemilikan rumah yang terdiri dari dua tahap, yaitu tahap Asuransi Pemilikan Rumah dan tahap Kredit Pemilikan Rumah I Hipotik I Fasilitas Pinjaman. Pada tahap Asuransi Pemilikan Rumah, konsumen akan mulai menabung untuk mendapatkan uang muka pembelian rumah. Pada tahap ini, konsumen disebut sebagai pemegang polis, mereka membayar uang premi asuransijiwa secara teratur selama 1 (satu) sampai 5 (lima) tahun, dimana setelah lewat masa 5 (lima) tahun itu, pemegang polis akan menerima uang muka pembelian rumah sebesar 25% dari uang pertanggungan. Bila terjadi sesuatu hal pada pemegang polis (misalnya pemegang polis meninggal dunia) pada tahap ini, maka keluarga pemegarig polis akan menerima uang pertanggungan dari AJB Bumiputera 1912 atau dapat dikatakan bahwa keluarga pemegang polis akan menerima rumah yang akan dibeli oleh pemegang polis. Sebelum memasuki tahap Kredit Pemilikan Rumah, pemegang polis akan menerima pinjaman hipotik untuk pelunasan pembelian rumah sebesar 300% dari uang pertanggungan dengan tanah dan bangunan yang telah dibeli oleh pemegang polis sebagai jaminan hipotiknya kepada AJB Bumiputera 1912. Setelah itu, pemegang polis barn memasuki tahap Kredit Pemilikan Rumah I Hipotik I Fasilitas Pinjaman, dimana pemegang polis mempunyai kewajiban mengembalikan pinjaman hipotik yang diberikan oleh AJB bumiputera 1912 secara mencicil dengan jangka waktu 1 (satu) sampai 15 (limabelas) tahun. Bila terjadi sesuatu hal pada tahap ini yang menimpa pemegang polis (misalnya pemegang polis meninggal dunia), maka keluarga pemegang polis akan dibebaskan dari membayar cicilan rumah. Produk ini selain merupakan produk terbaru dari AJB Bumiputera 1912, juga merupakan fasilitas terbaru untuk dapat memiliki rumah sendiri dengan cara mudah, murah dan terjamin. Karena merupakan sarana baru yang terjamin maka penulis ingin mempublikasikannya kepada masyarakat luas, yaitu melalui penulisan skripsi ini. Untuk itu diadakanlah suatu penelitian. Adapun metodologi yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah penelitian normatif dan penelitian empiris, di mana dari penelitian ini dapat diketahui tata cara atau prosedur dari produk ini secara lebih terinci lagi, selain itu juga dapat diketahui mengenai keunggulan-keunggulan dan kelemahan-kelemahan produk ini dari produk pemilikan rumah yang lain.

Abstrak :
While Americans often believe that owning a home serves as a tool for building stronger communities and crafting better citizens, this book argues that these long-standing beliefs about the public benefits of homeownership are deeply mischaracterized. As owning a home has emerged as the most important way to build wealth in the United States, it has also reshaped the way citizens become involved in their communities. Rather than engaging as public-spirited stewards of civic life, the book argues that homeowners often engage in local politics as a way to protect their property values. This civic engagement, the book argues, contributes to the politics of exclusion. It keeps particular citizens from gaining access to high-opportunity neighborhoods and reinforces patterns of residential segregation. It often marginalizes renters from participation in public life, and it equates property values with the common good. Through an analysis of the politics of homeownership, this book asks readers to reconsider the power of homeownership to strengthen citizenship and build better communities.

Abstrak :
Pembangunan rumah susun merupakan Salah satu altemnatif pemecahan masalah kebutuhan perumahan dan pemukiman terutama di daerah perkotaan yang jumlah penduduknya terus meningkat dan jumlah tanah yang sangat terbatas, karena pembangunan rumah susun dapat mengurangi penggunaan tanah. Namun, dalam proses peralihan HMSRS terdapat pertentangan antara aspek hukum yang mengatur hal tersebut dengan apa yang terjadi dalam prakiek sehingga seringkali tindakan developer yang menyimpangi aturan UU No. 16 Tahun 1985 dan PP No. 4 Tahun 1988 melemahkan Kedudukan pembeli HMSRS. Oleh karena itu diperlukan perlindungan hukum bagi para pihak dalam proses peralihan HMSRS sehingga dapat ‘melindungi kepentingan para pihak. Permasalahan menarik untuk diangkat dalam skripsi ini adalah mengenai perlindungan hukum bagi para pihak dalam peralihan Hak Milik-Atas Satuan Rumah Susun ditinjau dari segi tcori dan praktek. Tujuan penulisan skripsi ini adalah untuk dapat mengetahui bagaimanakah prosedur peralihan HMSRS dengan meninjau pada seg! teori dan praktek yang terjadi di dalam ‘masyarakat dan apakah bentuk perlindungan hukumn bagi para pihak yang melakukan peralihan HMSRS, Penulisan skripsi ini menggunakan metode penelitian kepustakaan, data yang diperlukan adalah data sekunder yang diperoleh dengan cara studi dokumen dan wawancara kepada narasumber. Bentuk laporan penelitian adalah deskriptif analitis. Berdasarkan hasil penelitian analisis data dapat disimpulkan bahwa dalam. praktek peralihan HMSRS banyak tindakan developer yang. menyimpangi etentuan yang diatur dalam aturan hukum rumah susun sehingga melemahkan kedudukan_pembeli HMSRS, Maka, bentuk perlindungan hukum yang dapat diberikan kepada pembeli HMSRS dalam proses peralihan HMSRS dengan developer adalah sebelum membeli HMSRS sebaiknya pembeli memeriksa status tanah rumah susun terlebih dahulu serta dokumen-dokumen yang terkait dan pembeli juga harus memperhatikan Klausul (isi) dalam PPJB yang anti akan ditandatanganinya untuk mencegah adanya ketidakseimbangan kedudukan bagi para pihak yang seringkali lebih menguntungkan developer saja, Perlu diingat bahwa untuk memberikan perlindungan hukum Bagi para pihak tidak hanya pada proses peralihan HMSRS dalam akta jual beli saja tetapi juga harus member perlindungan hukum secara keseluruhan baik dalam segi yuridis maupun dalam prakteknya, Selain itu, hal ini merupakan tugas pemerintah untuk memberi perlindungan hukum secara tegas oleh pemerintah dalam melindungi hak-hak pembeli HMSRS dan perlu adanya kesadaran hukum bagi developer untuk mematuhi aturan hukum rumah susun.