Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
Dalam beberapa tahun terakhir telah terjadi perubahan penggunaan lahan dari lahan sawah menjadi kawasan industri dan permukiman di Kabupaten Karawang. Keberadaan industri juga menarik masyarakat untuk beralih profesi dari sektor pertanian ke sektor industri. Selain konversi lahan pertanian, industri juga menyerap lebih banyak air yang membuat air untuk pertanian berkurang. Hal tersebut terjadi karena pengelolaan air yang kurang efisien. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perubahan penggunaan lahan, mengidentifikasi dan menganalisis dampak dari pembangunan kawasan industri pada lingkungan, dampak kawasan industri pada kondisi sosial dan ekonomi, serta menyusun strategi perlindungan lahan sawah berkelanjutan. Penelitian ini menggunakan metode analisis spasial, korelasi, MDS, dan analisis stakeholders. Hasil penelitian ditemukan bahwa perubahan lahan pertanian sebagian besar berubah menjadi kawasan industri. Perubahan lingkungan karena industri menyebabkan penurunan luas lahan sawah dan produksi padi, dan jaringan irigasi. Selain itu, keberlanjutan petani pada dimensi sosial dan ekonomi berada pada kategori kurang berkelanjutan. Strategi yang direkomendasikan untuk perlindungan lahan pertanian adalah dengan memprioritaskan sosial dan ekonomi petani.

---

In recent years, there has been land-use changes from the paddy field to the industrial and housing in Karawang. Industries also attracted people to switch professions from farming to the industrial. Besides land conversion, transfer in water usage also increased for industrial needs. This is caused by poor water management in terms of distribution and control of water usage. The purpose of the study are to  analyze land use changes, to identify and analyze the impact of industrial estate development, to analyze social and economic changes, and to arrange sustainable rice field protection strategies. The study uses the Spatial analysis, Correlation analysis, Multi-Dimensional Scaling and stakeholders analysis. The results found changes in agricultural land mostly turned into industrial estates. Changes in the environment due to industry caused a decrease in paddy fields and rice production also in irrigation channels. In addition, the sustainability of farmers in the social and economic dimensions is in the less sustainable category. The recommended strategy for protecting agricultural land is to prioritize farmers' social and economy.

Abstrak :
Dengan dikeluarkannya ?Undang-Undang Darurat No. 3 tahun 1958 tentang Urusan Perumahan dan mulai berlaku pada tanggal 17 April 1958, maka buku ini dibuat untuk menjelaskan tentang peraturan baru tersebut. Dan undang-undang sebagai supplement pada buku ini. Buku ini berisi kumpulan dari karangan-karangan yang diterbitkan dalam majalah Pantjawarna dan kumpulan keputusan dari badan peradilan yang berhubungan dengan perumahan.

Abstrak :
ABSTRAK
Hak atas tempat tinggal merupakan hak yang wajib dipenuhi oleh negara dan di dalam konsep negara kesejahteraan, negara turut serta dalam seluruh kegiatan sosial, politik dan ekonomi dengan tujuan akhir menciptakan kesejahteraan umum tidak terkecuali kesejahteraan masyarakat dalam hal kebutuhan akan papan. Negara melalui kebijakannya perlu mengatur tentang pemenuhan hak, atas tempat tinggal tersebut. Dalam hasil penelitian, antara lain dijelaskan mengenai kedudukan hak atas tempat tinggal sebagai bagian dari hak asasi manusia, fungsi negara sehubungan dengan tanggung jawabnya dalam pemenuhan hak atas tempat tinggal dan analisa atas peraturan perundang-undangan terkait upaya negara untuk memberikan jaminan hak atas tempat tinggal di Indonesia. Di Indonesia hak atas tempat tinggal selain sebagai hak asasi juga merupakan hak konstitusional karena telah dicantumkan di dalam UUD 1945. Pada dasarnya negara telah melakukan upaya-upaya untuk memenuhi hak atas tempat tinggal, namun masih terdapat kendala baik dari segi ketentuan di dalam peraturan, penegakkan hukum, ketidak siapan dari segi kelembagaan maupun hambatan lainnya di lapangan. Oleh karena itu,untuk menyelesaikan hambatan tersebut, penelitian ini antara lain menyarankan adanya kesamaan paham dan tujuan antara pemerintah daerah dan pemerintah pusat dan segera dibentuknya peraturan pelaksana yang diamanatkan oleh Undang-Undang Perumahan dan Kawasan Permukiman serta Undang- Undang Rumah Susun, khususnya terkait pengenaan sanksi agar dasar untuk penegakkan hukum atas kedua undang-undang tersebut menjadi diperkuat.

---

ABSTRACT
The right to housing is one of human right which has to be fulfilled by the state. In accordance with the welfare state concept the state is involved in social, political and economic activities to achieve social welfare with no exception on citizen housing needs. By its policies and regulations, states need to set up about the fulfillment of such right. In Indonesia the realization on citizen right to housing runs into several issues but the state from time to time always seeking to fix such issues and enhance its role of service. This thesis describes the position of the right to housing as part of human rights, the state function with respect to its responsibilities in the realization of the right to housing and analysis of legislation related to state efforts to guarantee the right to places to stay in Indonesia among other things. In Indonesia, right to housing is not only considered as a part of human right but also as a constitutional right which stated in its constitution. Basicly, Indonesia has put some efforts to satisfy the right to housing, however there are constraints in terms of policy, law enforcement, institutional issues and another problems found in practice. Therefore, to solve issues mentioned in this thesis, this study suggests the achievement of understanding and objectives between local and central govermnent and the prompt establishment of executive regulations mandated by Housing Act and Flats Act, specifically related to imposition of sanctions in order to strenghten the law enforcement.

Abstrak :
Perumahan dan pemukiman adalah kebutuhan dasar dan penting bagi manusia. Tetapi tidak semua masyarakat, khususnya yang memiliki keterbatasan dana dapat memiliki tempat tinggal. Salah satu alternatif bagi mereka untuk mendapatkan tempat tinggal adalah dengan menyewa rumah. Untuk menjamin kepastian hukum, sewa menyewa rumah dilakukan dengan perjanjian sewa menyewa. Sewa menyewa diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata, sewa menyewa rumah secara khusus diatur dalam undang-undang tentang perumahan dan permukiman, dan peraturan pemerintah tentang penghunian rumah oleh bukan pemilik. Permasalahan yang perlu diperhatikan, yaitu hal-hal apa saja yang harus diperhatikan sebelum melakukan perjanjian sewa menyewa, apakah perjanjian sewa menyewa pada umumnya didasarkan pada Undang-undang tentang Perumahan dan Permukiman, perlindungan apakah yang diberikan dalam perjanjian sewa menyewa berdasarkan Undang-undang tentang Perumahan dan Permukiman terhadap penyewa dan yang menyewakan. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian kepustakaan yang bersifat deskriptif, berbentuk diagnostik dengan menggunakan data sekunder yang akan dianalisa secara kualitatif. Secara umum, aspek-aspek yang harus diperhatikan dalam perjanjian sewa menyewa adalah meninjau dan meneliti keadaan objek sewa menyewa secara seksama. Perjanjian sewa menyewa rumah sudah banyak didasarkan pada Undang-undang tentang perumahan dan permukiman, dan peraturan pemerintah tentang penghunian rumah oleh bukan pemilik. Tetapi dalam hal musnahnya rumah terdapat penyimpangan antara perjanjian sewa menyewa rumah dengan undang-undang tentang perumahan dan permukiman dan peraturan pemerintah tentang penghunian rumah oleh bukan pemilik. Perlindungan yang diberikan oleh hukum dalam perjanjian sewa menyewa meliputi perlindungan bagi penyewa dan yang menyewakan.

Abstrak :
Pembangunan rumah susun menjadi alternative solusi permasalahan perumah di Indonesia di tengah-tengah kebutuhan tempat tinggal yang semakin meningkat. Salah satu aspek penting dalam rumah susun adalah perolehannya yang saat ini dapat dilakukan saat fisik bangunan rumah susun tersebut belum terbangun (pre-project selling) Mengantisipasi perkembangan dan kebutuhan tersebut, Pemerintah menerbitkan Peraturan Menteri PUPR No. 11/PRT/M/2019 tentang Sistem Perjanjian Pendahuluan Jual Beli Rumah. Namun, berbagai kalangan menganggap aturan tersebut tidak adil bagi pengembang. Aturan yang dianggap tidak adil dalam aturan tersebut adalah antara lain (1) ketentuan mengenai pemasaran yang membebankan tanggung jawab penuh kepada pengembang terhadpa informasi yang disampaikan oleh agen pemsaran; (2) Pengembang wajib mengembalikan seluruh pembayaran dengan potongan 10% kepada konsumen. Dikarenakan aturan tersebut, kemudian timbul persoalan mengenai kesetaraan pengembang dan konsumen rumah susun dalam jual beli satuan rumah susun. ......The development of Apartment across Indonesia has been an alternate solution amidst housing problems in Indonesia. One of the key aspects in Apartment subject is the provision of apartment which for the time being may be procured before the physical of apartment even exists (pre project selling). In consideration of the above complexities and development, the Government of Indonesia enacted Minister of General Construction and People Housing Regulation Number No. 11/PRT/M/2019. However, the promulgation has attracted critcicsm due to the provisin contained in the regulation doesnt reflect the equality or fairness for the developer. Some of the provision being criticized are (1) provision for developer to fully take responsibility for every marketing activity conducted by external marketing agen; (2) Developer shall return full payment with deduction of 10% in case of cancellation by consumer. Nothwithstanding the provision, questions are raised on the equality between developer and consumer in apartment transaction.