Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
Penelitian ini berfokus pada penegakan hukum terhadap orang asing yang menggunakan paspor asing palsu untuk masuk atau keluar dari wilayah Indonesia khususnya melalui bandar udara Internasional Soekarno-Hatta ditinjau dari Sistem Hukum Pidana Indonesia. Namun karena kejahatan ini bersifat transnasional, maka ketentuan internasional yang mengatur tentang kejahatan ini juga dibahas dalam penelitian ini. Penelitian ini termasuk penelitian kualitatif dengan disain deskriptif. Pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan metode wawancara mendalam yang dilakukan terhadap informan yang terdiri dari praktisi pada Kantor Imigrasi Soekarno-Hatta, Direktorat Jenderal Imigrasi, Kejaksaan Negeri Tangerang, Pengadilan Negeri Tangerang dan Pakar Hukum Pidana pada Kantor Sekretaris Kabinet Bidang Hukum. Selain metode wawancara, juga digunakan studi pustaka baik peraturan perundang-undangan dan literatur lainnya. Dari analisis terhadap wawancara, dapat disimpulkan beberapa hal bahwa: 1) timbulnya kejahatan pemalsuan paspor oleh orang asing disebabkan adanya motif ekonomi dan motif politik untuk mencari suaka; 2) kejahatan tersebut dilakukan dengan berbagai modus operandi, salah satunya dengan cara menggunakan paspor milik orang lain (impostor); 3) Hukum pidana Indonesia hanya mengatur tentang kejahatan pemalsuan dokumen asing dalam KUHP, namun dalam Undang-Undang Keimigrasian belum diatur tentang kejahatan tersebut; 4) Penanganan kejahatan oleh petugas imigrasi hanya berupa deportasi saja, tidak dilakukan proses pro justisia, dengan alasan tidak ada pasal yang mengatur dalam Undang-Undang Keimigrasian dan khawatir adanya keterlibatan petugas imigrasi bila menggunakan pasal pemalsuan dalam KUHP; 5) kejahatan tersebut termasuk kejahatan yang bersifat transnasional, maka diperlukan kerjasama antar negara untuk memberantas kejahatan tersebut, salah satunya dengan Mutual Legal Assistance (MLA), yang terdapat dalam Konvensi TOC; 6) Penegakan hukum terhadap kejahatan pemalsuan paspor asing belum berjalan efektif sesuai tujuan, karena terhadap pelaku hanya dikenakan pengusiran, sehingga tidak ada efek jera yang berakibat pelaku datang kembali dengan modus operandi yang berbeda.

---

This research is focused on law enforcement of foreigners use a fake passport to enter and/or exit from Indonesian territory, especially occurred in International Airport, Soekarno-Hatta, based on Indonesia Penal Law. While these crimes are transnational crimes, so does the international rules about these will be discussed in this thesis. This research is using qualitative method with descriptive design. The data was collected by means of deep interview. The interview are held to people consists of law practitioners in Immigration Office Soekarno Hatta, Directorate General of Immigration, Local Attorney of Tangerang City, Local Courts of Tangerang City and Penal Law Expert in the Office of Cabinet Secretary on Law Division. This research also used rules, acts and other literature to complete it. From the Analysis, the conclusions are : 1). Fake passport crimes by foreigner are caused by economical and political motives to look for Assylum; 2). Those crimes are held by using other person passport (impostor); 3) Indonesian Penal Law are only regulating the aliens document counterfeit through KUHP, while on Immigrations act has not been regulating it yet; 4) The punishment given by the immigration officer about those crime are only deportee those foreigners, not finished until pro justicia procedures, because there is no sections in Immigration law ruled that matters. Other reason is because there was anxiety about immigration officer roles in handling these crimes if using counterfeit section in KUHP; 5) those crimes are transnational crimes and need many institutional coordination, example Mutual Legal Assistance (MLA) on TOC conventions; 6). Law enforcement to aliens passport counterfeit crimes have not been effectively done because there is only deportee as punishment to the criminals.

Abstrak :
Penelitian ini menguraikan mengenai dampak dari fenomena irregular and undocumented migration di Indonesia. Dimana fenomena tersebut sejatinya diperparah dengan praktik keimigrasian yang tidak efektif dan efisien. Praktik imigrasi yang demikian pada akhirnya menduplikasi dampak negatif baik bagi negara tujuan, transit, dan negara asal. Tujuan dari penulisan tesis ini adalah memberikan kajian atas dampak dan penyebab fenomena tersebut dan menyusun strategi kebijakan yang lebih disesuaikan dengan konsep best practices di bidang hukum imgrasi internasional sebagai konsep yang inovatif, membawa hasil, berkelanjutan, dan efektif tidak hanya dalam pengaplikasiannya namun juga dalam menanggulangi dampak yang telah terjadi. ...... This writing emphasizes the impact of the phenomenon of irregular and undocumented migration in Indonesia. Where the phenomenon is actually exacerbated by immigration practices which are not effective and efficient. Such Immigration practices thereby ultimately duplicate negative impact for destination countries, transit country, and origin countries. The purpose of this thesis is to provide an assessment of the impact and causes of this phenomenon. This thesis also develop a policy strategy that is more adapted to the concept of "best practices" in the field of international migration law as an innovative concept, bringing results, sustained, and effective not only in its application but also in tackling the impact that has already occurred.

Abstrak :
Penelitian ini, mengambil judul: "Analisis Yuridis Normatif Hukum Kewarganegaraan Terhadap Status Kwarganegaraan (Stateless) dikaitkan dengan Undang - Undang Nomor 9 Tahun 1992 tentang Keimigrasian. Permasalahan yang akan dibahas adalah bagaimana pengaturan terhadap kewarganegaraan dalam undang - undang No.12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia dan Undang - Undang No.9 Tahun 1992 tentang Keimigrasian dan Hak Asasi Manusia yang lebih memberikan ruang untuk mencegah status tanpa kewarganegaraan atau stateless. Tipe penelitian yang digunakan adalah tipe penelitian yuridis normatif dengan melihat asas - asas persyaratan pewarganegaraan dan hak asasi manusi yang dituangkan dalam Undang - Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang kewarganegaraan Republik Indonesia dan keterkaitannya dengan Undang - Undang Nomor 9 tahun 1992 tentang keimigrasian. Bahan hukum yang digunakan adalah bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang akan dianalisa secara yuridis normatif. Selama ini, sebelum Undang - Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kwarganegaraan yang digunakan adalah Undang - Undang Nomor 62 Tahun 1958 tentang Hukum Kewarganegaraan Republik Indonesia, yang lebih memberikan celah akan adanya status tanpa pewarganegaraan (Stateless) sehingga asas - asas persyaratan pewarganegaraan dan Hak Asasi Manusia tidak diatur secara penuh oleh UNdang - Undang Nomor 62 tahun 1958 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia. Nilai - nilai yang dituangkan dalam Undang - undang Dasar 1945 pada Undang - Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia lahir untuk lebih memberikan pencegahan tanpa kewarganegaraan (Stateless).

---

The Subject of This thesis is The Normatif Juridice of Nationality Law for Stateless Status Related 1992 Immigration Act No.9. The main subject is analyzing on how the regulation and control of Nationanlity Act No.12, 2006 abiut immigration, giving access for the people to solve the problem at citizenship and stateless issues. The modul of analysis are focus on normatif juridice on citizenship act requirement and human rights which is mentioned on regulation no.12, 2006 about citizenship of Republic of Indonesia and relation to immigration Act.No. 9, 1992. The Law material of analysis are primary, secondary and tertiary materials, analyze in normatif juridice method. Until now, before Act.No.12, 2006 about citizenship at Republic Indonesia are legitimized and executed, we are using Act No.62, 1958 about Citizenship Regulation of Republic Indonesia which has opportuny occuring stateless issues. Therefore the Regulation no.12, 2006 is used by the Indonesian citizen and foreigner citizen for entry and exit from and to Indonesia territory.

Abstrak :
For much of the twentieth century, Immigration and Naturalization Service (INS) officials recognized that the US-Mexico border region was different, confronting a set of political, social, and environmental obstacles that prevented them from replicating their achievements on Angel Island and Ellis Island, the most restrictive immigration stations in the nation. In response to these challenges local INS officials resorted to the law, nullifying, modifying, and even inventing immigration laws and policies for the borderlands. The INS on the Line traces the ways in which the INS on the US-Mexico border made and remade the nation's immigration laws over the course of the twentieth century. While popular and scholarly accounts describe the INS primarily as a law enforcement agency, the author demonstrates that the agency defined itself not only as a law enforcement unit but also as a lawmaking body. Through a nuanced examination of the agencys legal innovations in the Southwest, the author reveals how local immigration officials constructed a complex approach to border control, an approach that closed the line in the name of nativism and national security; opened it for the benefit of transnational economic and social concerns; and redefined it as a vast legal jurisdiction for the policing of undocumented immigrants. Despite its contingent and local origins, this composite approach to border control continues to inform the daily operations of the nation's immigration agencies, American immigration law and policy, and our very conceptions of the US-Mexico border today.