Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
ABSTRAK
Penelitian ini dimaksudkan untuk mengukur kesenjangan Pendapatan di Provinsi Lampung dan mengetahui faktor-faktor apa saja yang menjadi penyebab kesenjangan di Provinsi Lampung. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data panel pada periode 2003-2010. Tehnik analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah Analisis Weighted Coefficient Variation (CVw) atau Williamson. Nilai indeks berkisar antara 0 sampai dengan 1. Sedangkan alat analisis lainnya menggunakan regresi data panel fixed effect dengan PDRB Perkapita di Provinsi Lampung sebagai variabel terikat, dan variabel bebasnya adalah indeks pembangunan manusia, Pendapatan Asli Daerah, tenaga kerja dan panjang jalan.

Berdasarkan hasil perhitungan dengan Indeks Williamson, selama kurun waktu 2003-2010 terjadi kesenjangan pendapatan yang sangat tinggi di Provinsi Lampung, walau secara umum mengalami fluktuasi dengan trend yang menurun. Kondisi ini diperkirakan karena ketergantungan pada sektor pertanian, peternakan, kehutanan dan perikanan yang cukup tinggi pada hampir semua kabupaten/kota di Provinsi Lampung, sehingga laju pertumbuhan sektor pertanian yang negatif akan berdampak pada perlambatan bagi laju pertumbuhan ekonomi daerah tersebut secara keseluruhan, sedangkan sektor-sektor lainnya terutama sektor industri pengolahan, sektor perdagangan, hotel dan restoran dan sektor jasa-jasa lainnya hanya tersentra pada Kabupaten/Kota tertentu saja. Hal ini berdampak pada tingkat kesenjangan antar kabupaten/kota di Provinsi Lampung. Dari periode penelitian, ternyata dari tahun 2003 – 2005 angka indeks Williamson naik masing masing sebesar 0,8969, 0,8965 dan 0,8971, tetapi pada tahun 2006 dan 2007 mengalami penurunan sebesar 0,8965, dan sebesar 0,8946 tetapi tahun 2008 dan 2009 mulai meningkat lagi yaitu sebesar 0,8947 dan 0,8972. Namun pada tahun 2010 kembali terjadi penurunan lagi sebesar 0,8956. Adapun faktor – faktor yang mempengaruhi kesenjangan yang semakin besar di Provinsi Lampung adalah indeks pembangunan manusia, Pendapatan Asli Daerah dan panjang jalan sementara tenaga kerja hanya sedikit mempengaruhi ketimpangan.

---

ABSTRACT
This study aims to measure income gap in Lampung Province and determine what factors causing the inequality. The study used panel data for the period of 2003-2010. For inequality this research uses weighted analysis of Coefficient Variation (CVw) or Williamson. Index values are ​​ranging from 0 to 1. For analysis of determinant, this study used panel data fixed effect regression , with GDP per capita in the province of Lampung as the dependent variable and index of human development, local revenue, labor and road length as the independent variable.

Based on calculations by Williamson Index, during the period of 2003-2010, very high income inequality in Lampung province existed, although generally fluctuated with a declining trend. From analysis of determinant, this condition is occured since all districts/ cities in Lampung Province has quite high dependence on agriculture, livestock, forestry and fisheries, so the negative rate of growth on agricultural sector would slow the rate of economic growth in the region as a whole. While the other sectors, especially the manufacturing, trade, hotels and restaurants and other services sectors are concentrated in districts / cities only. This has an impact on the level of inequality between districts / municipalities in the province of Lampung. From the period of the study, in 2003 - 2005 figures Williamson index rose respectively to 0.8969, 0.8965 and 0.8971, but in 2006 and 2007 decreased to 0.8965, and 0.8946 but in 2008 and 2009 began to increase again to 0.8947 and 0.8972. But in 2010 a decrease occurred again to 0.8956. While the factors that affect the larger gaps in the province of Lampung is the human development index, revenue and road length whilst labor only slightly affects inequality.

Abstrak :
Literatur yang mempelajari hubungan antara pembangunan keuangan dan ketimpangan pendapatan memberikan kesimpulan yang tidak sama. Tesis ini menganalisis dampak pemnbangunan keuangan pada ketimpangan pendapatan di Indonesia pada periode 2010-2020. Analisis eksplorasi data spasial mengindikasikan adanya ketergantungan spasial pada koefisien Gini dan juga mengidentifikasi adanya kluster wilayah dengan nilai koefisien Gini yang relatif sama. Kami menemukan hubungan positif yang signifikan antara pembangunan keuangan dan ketimpangan pendapatan setelah mengaplikasikan ketergantungan spasial dengan menggunakan kredit dan jumlah kantor cabang bank sebagai ukuran pembangunan keuangan. Hasil tersebut teruji menggunakan spesifikasi regresi panel yang berbeda. ......Literature on the relationship between financial development and income inequality suggests mixed findings. This thesis investigates the impact of financial development on income inequality in Indonesia for the period 2010-2020. Our exploratory spatial data analysis suggests a significant spatial autocorrelation of the Gini coefficients and identifies the local clusters of similar Gini values. Using private credit and the number of bank branches to proxy financial development, we find a significant positive relationship between financial development and income inequality after implementing spatial considerations. The results are robust for different specifications of the spatial panel regression.

Abstrak :
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis ketimpangan pendapatan yang terjadi antar-daerah di Indonesia yang dibagi ke dalam Wilayah Pesisir Kota, Pesisir Non Kota, dan Non Pesisir. Ketimpangan pendapatan yang terjadi tersebut digambarkan oleh kecenderungan wilayah pesisir yang lebih maju dibanding non pesisir serta keberagaman karakteristik yang dimiliki oleh wilayah pesisir itu sendiri. Dengan menggunakan Fixed Effect dan Random Effect Model pada data panel, kesimpulan penelitian ini menunjukkan bahwa ketimpangan yang terjadi di dalam wilayah lebih besar dibandingkan ketimpangan antar-wilayah, dimana perbedaan struktur ekonomi berpengaruh positif terhadap ketimpangan pendapatan yang terjadi di masing-masing wilayah.

---

This research aims to analyze the income inequality between regions in Indonesia which are divided into the Urban Coastal, Non-Urban Coastal, and Non-Coastal. Income inequality is described by the tendency of coastal region that is more advanced than non-coastal region as well as the diversity of characteristics possessed by the coastal region itself. By using the Fixed Effects and Random Effects Model in the data panel, the conclusions of this research indicate that income inequality within region is greater than inequality between region, where differences in economic structure has a positive effect on income inequality in each region.

Abstrak :
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh kualitas institusi pada ketimpangan pendapatan di Indonesia pada tingkat provinsi. Kualitas institusi diukur menggunakan dua indikator terpenting yang paling menggambarkan kualitas institusi di Indonesia: tingkat korupsi dan kualitas demokrasi. Dalam studi ini, tingkat korupsi diukur berdasarkan opini BPK atas laporan keuangan pemerintah daerah, sedangkan demokrasi diukur dengan Indeks Demokrasi Indonesia IDI. Pengujian empiris dilakukan dengan menggunakan regresi random effect dan data dari 2009-2016. Hasil studi menunjukkan bahwa kualitas institusi menentukan ketimpangan pendapatan di tingkat provinsi. Tingkat korupsi memiliki korelasi negatif dengan ketimpangan pendapatan, sementara demokrasi menunjukkan korelasi positif dengan ketimpangan pendapatan. Korelasi negatif antara korupsi dan ketimpangan pendapatan disebabkan oleh besarnya sektor informal dan sifat korupsi developmental di Indonesia. Sebaliknya, korelasi positif demokrasi dan ketimpangan pendapatan disebabkan oleh adanya captured democracy karena hubungan patron-klien dalam politik dan kurangnya kontrol publik terhadap pemerintah. Selain itu, ketimpangan pendapatan juga ditentukan oleh faktor sosio-ekonomi lainnya, seperti tingkat pendidikan, PDRB per kapita, persentase penduduk perkotaan, dan belanja pemerintah untuk modal, perumahan dan infrastruktur, bantuan sosial, dan jaminan sosial. ......This study aimed to investigate the impact of institutional quality on income inequality in Indonesia at the provincial level. Institutional quality is measured using two most important indicators that shape the institutional quality in Indonesia level of corruption and the quality of democracy. In this study, level of corruption is measured by Audit Board 39s opinion on government 39s financial statements, whereas democracy is measured by Indonesia 39s Democracy Index IDI. Empirical evidence was tested using random effects regression and data from 2009 2016. The results indicate that institutional quality determines income inequality at the provincial level. Level of corruption tends to reduce income inequality, while democracy tends to increase income inequality. The negative correlation between corruption and income inequality is caused by the large size of informal sector and the nature of developmental corruption in Indonesia. In contrast, the positive correlation of democracy and income inequality is caused by the captured democracy due to clientelism and lack of public control on government. Other than that, income inequality is determined by other socio economic factors, including education level, GRDP per capita, urban population, and government spending in capital, housing and infrastructure, social support bantuan sosial, and social security jaminan sosial.

Abstrak :
Data Badan Pusat Statistik menunjukan angka rasio gini Indonesia selama periode 2011-2015 berada diangka rata-rata sebesar 0.41, walaupun masih mengindikasikan tingkat kesenjangan distribusi pendapatan dalam kategori menengah, namun rasio ini cenderung menunjukan tren peningkatan dibandingkan periode sebelumnya. Salah satu kebijakan yang dilakukan pemerintah dalam upaya menurunkan angka kesenjangan pendapatan adalah dengan memberikan bantuan subsidi kepemilikan rumah kepada masyarakat berpenghasilan rendah MBR yakni melalui subsidi Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan FLPP . Saat ini FLPP adalah subsidi kepemilikan rumah terbesar yang digunakan pemerintah untuk mengurangi backlog perumahan sekaligus kesenjangan distribusi pendapatan dimasyarakat. Total penyaluran subsidi yang ditujukan untuk masyarakat berpenghasilan rendah ini, selama periode tahun 2011-2015 mencapai hingga 429.637 unit. Penelitian ini bertujuan mengidentifikasi hubungan antara subsidi FLPP dengan peningkatan rasio kepemilikan rumah dan kesenjangan distribusi pendapatan. Dengan menggunakan model data panel selama periode 2011-2015 terhadap 32 provinsi di Indonesia, ditemukan bahwa ternyata penyaluran subsidi FLPP tidak signifikan dalam meningkatkan rasio kepemilikan rumah, sehingga pada akhirnya tidak berpengaruh terhadap penurunan kesenjangan distribusi pendapatan di Indonesia. Beberapa hal yang menjadi penyebabnya adalah kelemahan dalam pemetaan alokasi distribusi dan permasalahan kelembagaan yang menyebabkan tingginya potensi kesalahan penyaluran.

---

Data from The Central Statistics Agency indicated that the Indonesia rsquo s gini ratio within 2011 2016 is at average 0.41, although it is still in the moderate category but this ratio shows an upward trend compared to the previous period. In the effort to reduce the income inequality in Indonesia, the government provides a policy assistance through homeownership subsidy for low income earners, which is called as The Housing Financing Liquidity Facility FLPP . FLPP is the largest homeownership subsidy system that has been used by the government in order to reduce the high number of housing backlog in Indonesia and to reduce income inequality. This low income earners facility has disbursed 429.637 house units during 2011 2015. This research aims to identify relationship between FLPP and homeownership ratio as well as income inequality in Indonesia. By using the regression panel data model of 32 provincial data in Indonesia during 2011 2015, this research shows that the distribution of FLPP subsidies did not significantly increase homeownership ratio, nor did it reduce gini ratio. Several factors resulting in this are the inaccurate distribution of allocation and institutional issues which increase the potential problems of inaccurate distribution.

Abstrak :
ABSTRAK
Penelitian ini bertujuan untuk melihat pengaruh jumlah anak yang diinginkan pada tahun 2000 terhadap pendapatan per kapita rumah tangga muslim pada tahun 2014. Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif dan kualitatif. Metode kuantitaif menggunakan metode regresi OLS dengan jumlah sampel 1098 kepala keluarga berjenis kelamin laki-laki yang berusia 23-34 tahun pada tahun 2000 dan beragama Islam pada tahun 2000 dan 2014 yang diambil dari data IFLS 3 dan 5. Sedangkan metode kualitatif menggunakan teknik wawancara dengan teknik convenient sampling. Responden wawancara berjumlah 7 orang yang memiliki latar belakang sosial, ekonomi, dan keagamaan berbeda. Hasil yang didapat adalah jika jumlah anak yang diinginkan tinggi pada tahun 2000 maka berpengaruh terhadap pendapatan per kapita rumah tangga muslim yang lebih tinggi pada tahun 2014 dibandingkan dengan jumlah anak yang diinginkan rendah secara statistik. Selain itu, variabel pendapatan per kapita rumah tangga tahun 2000 dan variabel lain milik kepala rumah tangga seperti status pernikahan, status pekerjaan, dan umur diikuti oleh lingkungan tempat tinggal serta jumlah orang yang tinggal di rumah tangga yang sama turut memengaruhi pendapatan per kapita rumah tangga secara signifikan.

---

ABSTRACT
The purpose of this study is to know the effect of the desired number of children in 2000 to the per capita income of Muslim households in 2014. This study used quantitative and qualitative methods. The quantitative method used OLS regression method with sample size of 1098 Muslim male household heads aged 23 34 years old in 2000 and 2014 from IFLS data 3 and 5. While, qualitative method used interview technique with convenient technique sampling. The interview respondents consisted of 7 people with different social, economic, and Islamic background. The result is, high desired number of children in 2000 affects higher per capita income of Muslim households in 2014 than low desired number of children statistically. In addition, household per capita income in 2000 and other variables such as marital status, employment status, age, residence environment, and the number of people in the same household also significantly affect per capita income of household.

Abstrak :
The internet has become more important and integrated with our life because many activities are connected to the internet. Not to mention, economic activities also affected by technological advances. Good access to the internet can help people to boost productivity and improve their standards of living. However, there are still so many people who have limited access to the internet. Only the one with privilege that has the tools to access the internet properly and use it for productive activities. This is feared to be capable of driving inequality in society. The purpose of this study is to explain the impact of the digital divide on income inequality. This study uses panel data regression with a fixed effect model to find out the relationship between those variables. The data used is on the provincial level which includes 33 provinces in Indonesia from 2011 to 2017. The result of this study shows that the gap in internet access significantly affect income inequality to become even worse in Java and Sumatra islands.

---

Internet saat ini memiliki peran penting dan semakin terintegrasi dengan kehidupan kita karena banyaknya kegiatan yang terhubung ke internet. Belum lagi, kegiatan ekonomi juga dipengaruhi oleh kemajuan teknologi. Akses internet yang baik dapat membantu meningkatkan produktivitas dan meningkatkan standar hidup masyarakat. Namun, masih banyak orang yang memiliki keterbatasan dalam mengakses internet. Hanya kelompok masyarakat tertentu saja yang memiliki alat untuk mengakses internet dan menggunakannya untuk kegiatan produktif. Ini dikhawatirkan mampu mendorong ketimpangan dalam masyarakat. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menjelaskan dampak kesenjangan digital terhadap ketimpangan pendapatan. Penelitian ini menggunakan regresi data panel dengan model fixed effect untuk mengetahui hubungan antara variabel-variabel tersebut. Data yang digunakan adalah data tingkat provinsi yang mencakup 33 provinsi di Indonesia dari tahun 2011 hingga 2017. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kesenjangan dalam akses internet secara signifikan mempengaruhi ketimpangan pendapatan menjadi lebih parah di pulau Jawa dan Sumatra.

Abstrak :
ABSTRAK Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis hubungan-hubungan antara ketimpangan distribusi pendapatan masyarakat dengan PDRB Perkapita, angkatan kerja, pendidikan, dan kesehatan. Ketimpangan distribusi pendapatan masyarakat dalam penelitian ini menggunakan Gini ratio, angkatan kerja diukur dari Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK), pendidikan diukur dari Angkatan Partisipasi Sekolah (APS) SMA, dan kesehatan diukur dari rasio jumlah Dokter dengan Puskesmas. Penelitian ini menggunakan model regresi data panel dengan objek penelitian pada keuangan daerah Kabupaten/Kota di Jawa Tengah selama periode 2009-2015. Hasil penelitian telah menunjukkan bahwa secara simultan, PDRB Perkapita, TPAK, pendidikan dan kesehatan berpengaruh signifikan terhadap ketimpangan distribusi pendapatan masyarakat di Jawa Tengah. Secara parsial, PDRB Perkapita berpengaruh positif terhadap ketimpangan distribusi pendapatan masyarakat di Jawa Tengah, TPAK dan pendidikan berpengaruh negatif terhadap ketimpangan distribusi pendapatan masyarakat di Jawa Tengah. Sedangkan kesehatan yang diukur dari rasio jumlah Dokter dengan Puskesmas tidak berpengaruh terhadap ketimpangan distribusi pendapatan masyarakat di Jawa Tengah.

---

ABSTRACT This study aimed to analysis the correlations between communitys income disparity and Gross Regional Domestic Product (GRDP) Percapita, labor force, education and health sectors. The communitys income disparity is measured by gini ratio, the labor force is measured by labor force participation level, education sector is measured by school participation level, and health sector is measured by the ratio of doctor number to community health center. The study used panel data regression model which involving the data of municipalities and regencies financial reports in the Central Java for period 2009-2015. The result indicated that simultaneously, GRDP Percapita, labor force participation level, education and health sectors have significant effects on communitys income disparity in the Central Java. Partially, GRDP Percapita has positive effects on the communitys income disparity in the Central Java, labor force participation level and education sector have negative effects on the communitys income disparity in the Central Java. Meanwhile, the health sector is measured by the ratio of doctor number to community health center has no significant effects on the

Abstrak :
Ketimpangan pendapatan dan kemiskinan telah menjadi permasalahan utama dalam studi pembangunan sejak tahun 1970-an. Meskipun ada berbagai faktor yang secara teoritis terkait dengan insiden kemiskinan dan ketimpangan pendapatan, pilihan mengenai jenis dan struktur pengeluaran pemerintah sering dikutip sebagai salah satu faktor penentu penting. Namun, bukti ilmiah atas permasalahan ini masih belum bisa disimpulkan, dan penelitian atas kasus di Indonesia masih sangat sedikit. Penelitian ini mencoba untuk berkontribusi dengan memanfaatkan data panel 33 propinsi dari tahun 2005 sampai dengan 2017 untuk menguji pengaruh berbagai jenis pengeluaran pemerintah terhadap ketimpangan pendapatan dan kemiskinan di Indonesia. Dengan menggunakan fixed effect, random effect, dan Seemingly Unrelated Regression (SURE) sistem, penelitian ini menemukan bahwa bantuan sosial, subsidi dan pengeluaran hibah memiliki efek yang tidak signifikan dalam mengurangi ketimpangan pendapatan dan kemiskinan di Indonesia. Namun, bukti empiris menunjukkan bahwa pengeluaran infrastruktur memiliki korelasi negatif dengan ketimpangan pendapatan di daerah perkotaan (ketika menggunakan random effect model), dan daerah pedesaan (ketika menggunakan fixed effect model), keduanya signifikan secara statistik pada tingkat 5%. Selain itu, pengeluaran infrastruktur juga berkorelasi negatif dan signifikan dengan kemiskinan di Indonesia, dan dampaknya lebih signifikan di daerah pedesaan daripada perkotaan. ......The issues of income inequality and poverty have become key issues in development studies since the 1970s. Although there are various factors theoretically associated with the incidence of poverty and income inequality, choices regarding the types and structure of government expenditure are often quoted as one of the crucial determinants. However, the evidence is still inconclusive, and the research about these issues in the case of Indonesia is still minimum. This paper tries to contribute to the discussion by analysing a panel data set of 33 provinces from 2005 to 2017 to examine the effect of different types of government expenditure on income inequality and poverty in Indonesia. Using the fixed effect, random effect, and Seemingly Unrelated Regression (SURE) system, this paper finds that social aid, subsidy and grant expenditure have an insignificant effect on reducing income inequality and poverty in Indonesia. However, the empirical evidence suggests that infrastructure spending has a negative correlation with income inequality in urban areas (when using the random effect model), and rural areas (when using the fixed effect model), both are statistically significant at the 5% level. In addition, infrastructure expenditure is also negatively and significantly correlated with poverty in Indonesia, and the impact is more significant in rural than urban areas.

Abstrak :
[ABSTRAK
Tarif pajak tetap telah menjadi salah satu reformasi pajak yang popular di banyak negara. Kesederhanaan dan tarif pajak tetap yang rendah dapat mengurangi biaya kepatuhan, mengurangi penggelapan pajak, mengurangi disintesif, dan memberikan rasa keadilan. Namun tarif pajak tetap juga diyakini dapat meningkatkan ketimpangan pendapatan di masyarakat. Penelitian ini menguji efek dari tarif tetap pajak penghasilan pribadi terhadap ketimpangan pendapatan di Indonesia dengan menggunakan Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) tahun 2012. Dengan menggunakan teknik simulasi mikro, diketahui bahwa efek dari tarif tetap pajak penghasilan pribadi bisa mengakibatkan peningkatan atau penurunan tingkat ketimpangan pendapatan. Penerapan tarif pajak tetap di bawah 9% akan menghasilkan peningkatan ketimpangan pendapatan; Sebaliknya, jika tarif pajak rata lebih dari 10% diterapkan, ketimpangan pendapatan akan berkurang. Dua hasil yang berbeda ini disebabkan lebih dari 53% populasi rumah tangga memiliki penghasilan di bawah penghasilan tidak kena pajak karena beberapa pengurangan dan pengecualian penghasilan yang dikenakan pajak.

---

ABSTRACT
A flat tax rate has become a popular tax reform in many countries. Simplicity and a lower flat tax rate could reduce compliance costs, reduce evasion, reduce disincentives, and provide fairness. However, it is strongly believed that a flat tax rate could increase inequality in a society. This study examines the effect of a personal income flat tax rate on inequality in Indonesia by using National Socioeconomic Survey (Susenas, Survei Sosial Ekonomi Nasional) 2012. Using a microsimulation technique, the effect of a flat tax rate on personal income could result in an increase or decrease on inequality. Applying a flat tax rate below 9% will result in an increase in inequality; in contrast, if a flat tax rate of more than 10% is applied, inequality will decrease. These two different results take place because more than 53% of households in the population have an income below the taxable tax due to the some deductions and exemptions.;A flat tax rate has become a popular tax reform in many countries. Simplicity and a lower flat tax rate could reduce compliance costs, reduce evasion, reduce disincentives, and provide fairness. However, it is strongly believed that a flat tax rate could increase inequality in a society. This study examines the effect of a personal income flat tax rate on inequality in Indonesia by using National Socioeconomic Survey (Susenas, Survei Sosial Ekonomi Nasional) 2012. Using a microsimulation technique, the effect of a flat tax rate on personal income could result in an increase or decrease on inequality. Applying a flat tax rate below 9% will result in an increase in inequality; in contrast, if a flat tax rate of more than 10% is applied, inequality will decrease. These two different results take place because more than 53% of households in the population have an income below the taxable tax due to the some deductions and exemptions., A flat tax rate has become a popular tax reform in many countries. Simplicity and a lower flat tax rate could reduce compliance costs, reduce evasion, reduce disincentives, and provide fairness. However, it is strongly believed that a flat tax rate could increase inequality in a society. This study examines the effect of a personal income flat tax rate on inequality in Indonesia by using National Socioeconomic Survey (Susenas, Survei Sosial Ekonomi Nasional) 2012. Using a microsimulation technique, the effect of a flat tax rate on personal income could result in an increase or decrease on inequality. Applying a flat tax rate below 9% will result in an increase in inequality; in contrast, if a flat tax rate of more than 10% is applied, inequality will decrease. These two different results take place because more than 53% of households in the population have an income below the taxable tax due to the some deductions and exemptions.]