Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
Tesis ini dimotivasi oleh disparitas pendapatan regional di Indonesia yang terjadi secara persisten walau berbagai kebijakan regional untuk mereduksi kesenjangan regional telah dilakukan sejak awal pembangunan. Penelitian ini menelaah eksistensi disparitas pendapatan regional di Indonesia. Apakah terdapat cukup bukti untuk menyatakan bahwa telah terjadi tendensi konvergensi? Jika ya, seberapa cepat konvergensi itu terjadi? Lalu, faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi kecepatan konvergensi tersebut? Seberapa besar konvergensi yang kita observasi dihasilkan oleh akumulasi faktor dan seberapa besar yang dihasilkan oleh transfer teknologi? Apakah teknologi memainkan peranan yang besar dalam konvergensi di Indonesia? Dengan mempergunakan kerangka teori pertumbuhan neoklasik dan teori pertumbuhan endogen, studi ini mencari jawaban untuk pertanyaan-pertanyaan penelitian diatas. Dengan alat analisis regresi metode cross-section dan data panel, studi ini menemukan bahwa tingkat konvergensi regional di Indonesia adalah rendah. Perbedaan dalam tingkat pertumbuhan secara sistematis dapat dijelaskan oleh sejumlah variabel penjelas. Perlakuan regresi yang mengizinkan fungsi produksi berbeda-beda untuk setiap perekonomian, menghasilkan estimasi kecepatan konvergensi yang jauh lebih tinggi. Hal ini mengindikasikan bahwa perbedaan tingkat teknologi antar propinsi adalah besar. Jika perbedaan dalam tingkat teknologi antar propinsi ini menghilang, maka konvergensi akan terjadi secara cepat. Dengan analisa konvergensi teknologi, studi ini menemukan bahwa mekanisme utama yang berada dibalikkonvergensi regional adalah pengejaran TFP. Peranan pengejaran TFP ini jauh lebih dominan dibandingkan dengan akumulasi faktor. Hal ini mengindikasikan bahwa perbedaan tingkat teknologi antar propinsi membawa pada perbedaan TFP yang besar. Jika perbedaan dalam tingkat teknologi ini menghilang, pengejaran TFP akan terjadi dalam tingkat yang jauh lebih cepat. Dengan pendekatan transfer teknologi, studi ini membedakan antara konvergensi yang dihasilkan dan akumulasi faktor dan konvergensi yang dihasilkan dari transfer teknologi. Hasil analisa menunjukkan bahwa transfer teknologi memainkan peranan tidak kecil dalam konvergensi di Indonesia. Dengan perlakuka ekonometri yang mengizinkan setiap perekonomian memiliki fungsi produksi yang berbeda, sebagian besar konvergensi dihasilkan dari transfer teknologi. Hal ini menegaskan temuan sebelumnya bahwa perbedaan tingkat teknologi antar propinsi adalah sangat lebar. Bila perbedaan ini menghilang, maka kita berharap bahwa transfer teknologi akan berjalan jauh lebih cepat. Transfer teknologi yang lebih cepat ini akan membawa pada konvergensi pendapatan yang juga jauh lebih cepat. Studi ini memiliki keterbatasan dalam teori dan metodologi penelitian. Dari sudut pandang ekonometri, studi ini terganggu oleh masalah-masalah berikut: (i) kesalahan spefisikan; (ii) kesalaha pengukuran; (iii) perata-rataan variabel; (iv) korelasi antar residual. Sedangkan dari sudut pandang teoritis, studi ini memiliki keterbatasan yaitu: (i) ketidakmampuan menangkap adanya pola konvergensi yang berbeda; (ii) ketidakmampuan menjelaskan transfer teknologi.

Abstrak :
Penetapan besarnya penerimaan pemerintah daerah yang dipakai sebagai dasar dalam penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bogor selama ini didasarkan pada incremental budgeting, sehingga menyebabkan perkiraaan penerimaan pemerintah daerah tidak sesuai dengan realisasinya. Paling tidak ada dua konsekuensi dari pendapatan pemerintah daerah yang tidak sesuai dengan realisasinya yaitu (1) ada anggaran pendapatan yang tidak teralokasikan karena perkiraan pendapatan daerah di awal tahun yang terlalu kecil dan (2) kegiatan atau program yang direncanakan di awal tahun anggaran tidak terdanai karena perkiraan pendapatan yang terlalu tinggi. sehingga dalam menentukan besarnya penerimaan pemerintah daerah sebaiknya memperhitungkan faktor-faktor yang mempengaruhi perekonomian daerah tersebut. Penelitian ini difokuskan untuk: (1) menentukan variabel-variabel ekonomi yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi dan penerimaan pemerintah daerah Kabupaten Bogor dan (2) melakukan proyeksi pertumbuhan ekonomi dan pendapatan daerah Kabupaten Bogor. Penelitian ini menggunakan data sekunder deret waktu selama tahun 1985-2004 dan dianalisis menggunakan pendapatan ekonometrika. Model terdiri dari empat persamaan identitas dan tujuh persamaan struktural selanjutnya pendugaan parameternya dilakukan dengan metode 2SLS (Two Stage Least Squares). Hasil pendugaan menunjukkan ada keterkaitan antara blok makro ekonomi daerah dan blok keuangan daerah Iewat produk domestik regional bruto dan penerimaan pemerintah daerah. Variabel-variabel ekonomi yang mempengaruhi output daerah (PDRB) adalah PDRB per kapita Kabupaten Bogor, PDRB per kapita DKI Jakarta, konsumsi rumah tangga tahun sebelumnya, output daerah tahun sebelumnya, tingkat suku bunga, total penerimaan pemerintah daerah, pengeluaran pemerintah tahun sebelumnya, dan nilai tukar. Sementara variabel-variabel ekonomi yang mempengaruhi besarnya penerimaan pemerintah daerah pada biok keuangan daerah yaitu: PDRB per kapita, jumlah penduduk, besarnya bagi hasil tahun sebelumnya, penerimaan asli daerah, dan produk domestik bruto (GDP). Hasil proyeksi pesimis menghasilkan pertumbuhan PDRB clan penerimaan pemerintah daerah selama periode 2005-2010 masing-masing berkisar 1,65% - 2,74% dan 4,43% - 4,55%. Sementara hasil proyeksi moderat menghasilkan pertumbuhan PDRB clan penerimaan pemerintah daerah masing-masing berkisar 2,79% - 3,47% dan 4,86% - 5,37%. Sedangkan hasil proyeksi optimis menghasilkan pertumbuhan PDRB dan penerimaan pemerintah daerah berturut-turut berkisar 3,46% - 5,84% dan 5,33% - 5,37%. Mengingat konsumsi rumah tangga dan net ekspor Kabupaten Bogor sangat dipengaruhi oieh pendapatan per kapita DKI Jakarta, maka sebaiknya Pemda Kabupaten Bogor membuat suatu kebijakan berupa penyediaan infrastruktur yang memadai agar penduduk DKI Jakarta lebih banyak melakukan kegiatan konsumsi di Kabupaten Bogor. Selain itu, Pemda Kabupaten Bogor juga harus mampu menciptakan iklim yang kondusif bagi para investor agar tertarik berinvestasi terutama untuk menyediakan hunian. Kebijakan tersebut tentunya harus tetap berpedoman pada Tata Ruang Kabupaten Bogor. Pertumbuhan ekonomi daerah Kabupaten Bogor secara tidak langsung dipengaruhi penerimaan pajak. Salah satu langkah yang bisa dilakukan Pemda Kabupaten Bogor daiam meningkatkan penerimaan pajak yaitu mengurangi biaya daiam pengumpulan penerimaan pajak dengan memberikan reward dan punishment kepada aparatur pengumput pajak. Model makro ekonomi ini sebaiknya digunakan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Bogor daiam memproyeksi besarnya penerimaan pemerintah daerah, mengingat melalui penerapan model ini memperhitungkan kondisi makro ekonomi daerah dan nasional sehingga perencanan dari nisi penerimaan menjadi iebih balk jika dibandingkan dengan menggunakan incremental budgeting.

Abstrak :
Berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, di samping memberikan pelayanan umum, salah satu misi utama dari Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) di lingkungan DKI Jakarta adalah mencari keuntungan atau sebagai sumber Pendapatan Asli Daerah. Dalam menjalankan misi tersebut ternyata kinerjanya belum memuaskan. Sumbangan BUMD kepada APBD DKI Jakarta Tahun Anggaran 1993/1994 hanya sebesar 0, 81%. Kemudian menurut hasil pemeriksaan Akuntan Publik dan BPKP, kondisi kesehatan BUMP di lingkungan DKI Jakarta pada umumnya belum memuaskan. Penelitian ini terpusat pada faktor-faktor dominan yang menjadi penyebab kinerja BUMD yang demikian dengan menggunakan Pendekatan Biaya Transaksi Ekonomi (BTE) sebagai alat analisis, yaitu suatu pendekatan interdisipliner yang mencakup hukum, ekonomi, dan teori organisasi. Periode yang diteliti adalah tahun 1990-1994. BUMD di lingkungan DKI Jakarta yang seluruhnya berjumlah 34 buah, dikelompokkan ke dalam, tiga bentuk yaitu Perusahaan Daerah (PD), Perseroan Terbatas (PT) dan Badan Usaha Daerah (BUD). Penelitian ini hanya memusatkan perhatian pada dua bentuk BUMD, yaitu PD dan PT, sedangkan bentuk BUD tidak diteliti karena belum dapat dikategorikan sebagai organisasi bisnis penuh dan masih beroperasi seperti organisasi Dinas atau Biro Pemerintah. Beberapa aspek BTE yang diteliti adalah (1) kerangka hukum, (2) organisasi perusahaan, (3) hubungan keagenan, (4) birokratisme, (5) biaya yang berpotensi sebagai biaya transaksi ekonomi, dan (6) kinerja BUMD. Dari hasil penelitian disinrpulkan bahwa BTE dari PD lebih tinggi dibandingkan dengan BTE dari PT, dan kinerja PD lebih rendah dibandingkan dengan kinerja PT yang dibuktikan dengan angka rata-rata Rol per tahun: PD sebesar 1,68% dan PT sebesar 12,66%; angka rata-rata perkembangan aktiva per tahun: PD sebesar 23,49% dan PT sebesar 38,74%; angka rata-rata perkembangan labs busk per tahun: PD sebesar 22,15% dan PT 84,32%; dan opini Akuntan Publik dan BPKP dengan nilai PD sebesar 1,92 dan PT sebesar 2, 75. Akhirnya penulis menyimpulkan bahwa BTE dari PD lebih tinggi dibandingkan dengan BTE dari PT. Oleh karena itu sesuai dengan anggapan dasar teori BTE, maka BUMD berbentuk PD selayaknya digantikan oleh struktur pengaturan lain yang lebih rendah BTEnya, seperti pasar, myriad hybrid organization, struktur multidivisi, struktur holding company, strategic business units dan strategic networks. Di samping melalui perubahan struktur pengaturan PD, beberapa kebijaksanaan lain yang dapat dilakukan untuk meningkatkan kinerja BUMD di lingkungan DKI Jakarta adalah regulasi dan deregulasi kerangka hukum, mendesentralisasikan kewenangan pengambilan keputusan, mengurangi pengaruh birokratisnne dan mengatasi masalah keagenan yang secara simultan akan mengurangi komponen biaya yang berpotensi menjadi BTE.