Hasil Pencarian

Ditemukan 22 dokumen yang sesuai dengan query

Bohtlingk, F.R. (Frederik Robert), 1925-1959, author

Undang-undang Negara Republik Indonesia Jilid II (1946) Bagian A

Djakarta: Neijenhuis, 1950

342.025 98 BOH u

Buku Teks Universitas Indonesia Library

Undang-Undang Republik Indonesia No. 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi & UU RI No. 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung

Bandung: 2003

342.02 UND (1)

Buku Teks Universitas Indonesia Library

Sarifudin, author

Pembentukan penghubung komisi yudisial di daerah ditinjau dari penyusunan undang-undang nomor 18 tahun 2011 tentang perubahan atas undang-undang nomor 22 tahun 2004 tentang komisi yudisial = Establishment of liaison in the regional judicial commission reviewed from the drafting of act number 18 year 2011 conerning amendments to act number 22 year 2004 concerning the judicial commission / Sarifudin

ABSTRAK
Secara historis, keberadaan Penghubung Komisi Yudisial tidak terlepas dari keberadaan jejaring. Bahkan dalam Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Republik Indonesia tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial yang dibuat oleh DPR, ketentuan tentang Penghubung ini tidak ada, yang ada adalah nomenklatur jejaring. Namun, nomenklatur jejaring ini hilang diganti dengan nomenklatur penghubung setelah...

2019

T54469

UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library

Maria Farida Indrati, compiler

Ilmu Perundang-undangan Buku B

Depok: Universitas Indonesia, 2000

340 MAR i (1)

Buku Teks Universitas Indonesia Library

Evaluasi program legislasi nasional dalam rangka pembangunan hukum yang demokratis

Jakarta: Badan Pembinaan Hukum Nasional, Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia, 2010

340.11 IND e

Buku Teks Universitas Indonesia Library

Judicial Preview sebagai Mekanisme Verifikasi Konstitusionalitas suatu Rancangan Undang-Undang

Banyaknya permohonan uji materiil terhadap undang-undang sebagai produk legislasi DPR dan Presiden di Mahkamah Konstitusi, menandakan pembuatan undang-undang sebagai salah satu produk hukum di Indonesia saat ini oleh banyak pihak dipandang belum berhasil memenuhi harapan masyarakat. Kontras, dengan konsekuensi sudah ratusan pasal yang dibatalkan oleh MK sejak berdirinya itu menandakan...

JK 11 (1-4) 2014

Artikel Jurnal Universitas Indonesia Library

Telaah Putusan MK dalam Sengketa PHPU Pilpres 2004 (Perspektif Negara Demokrasi Konstitusional)

Tulisan ini bertujuan untuk menelaah sejauh mana kontribusi putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 1/PHPU.PRES-XII/2014 terkait sengketa PHPU Pilpres 2014 dalam kaitannya dengan penguatan legitimasi konstitusional dalam negara demokrasi yang berdasarkan hukum dan konstitusi. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 1/PHPU.PRES-XII/2014 memberi arti penting bagi pengembangan sistem pemerintahan demokrasi konstitusional kita di...

JK 11 (1-4) 2014

Artikel Jurnal Universitas Indonesia Library