Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"ABSTRAK<>br>Penelitian ini bertujuan untuk mengungkap penyaruan apa yang dilakukan SBY dalam pidato kenegaraannya pada tanggal 17 Juli 2009. Melalui pengkajian dari beberapa paragraf yang terdapat dalam pidato kenegaraannya, dan dihubungkan dengan teori praktik sosial dari Bourdieu Hasil penelitian ini memperlihatkan bahwa kekurangpercayaan masyarakat pada Soesilo Bambang Yudhoyono sebagai seorang presiden tampaknya dirasakan betul olehnya. Maka dari itu, SBY terus-menerus melakukan beragam cara demi menarik simpati dari rakyatnya. Misalnya cara yang dilakukannya dalam pidato kenegaraan tanggal 17 Juli 2009. Sayangnya, pidato kenegaraan itu dinilai sarat akan pencitraan yang dilakukan oleh SBY., Maka, dapat disimpulkan bahwa SBY telah melakukan penyaruan dalam pidato kenegaraannya.

---

ABSTRACT<>br>Lack of public confidence to Yudhoyono, seems to be perceived well by himself. Therefore, SBY continues to make a variety ways to attract the sympathy of the people. As he did in his official speech on July 17, 2009. Unfortunately, the state speech reputed full imaging performed by SBY. This study aims to uncover what kind of imaging that SBY did in his speech on July 17, 2009. Through the assessment of several paragraphs contained in his speech, and social practices associated theory of Bourdieu, can be said that he has done an imaging SBY in his speech."

"ABSTRAKPenelitian ini bertujuan untuk memahami kewenangan pemimpin negara, yaitu Presiden dalam mengambil suatu tindakan atau keputusan. Rumusan permasalahan dalam penelitian ini yaitu, ldquo;Mengapa Pemerintah Indonesia menunda eksekusi mati Mary Jane Veloso pada tahun 2015? rdquo; Penelitian ini menyoroti alasan di balik penundaan eksekusi mati terhadap terpidana mati kasus narkoba Mary Jane Veloso pada tahun 2015 lalu. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kewenangan presiden dalam mengambil keputusan dapat dipengaruhi oleh faktor - faktor yang dari luar maupun dalam negeri. Dalam hal ini, faktor dari luar yaitu adanya permintaan dari Presiden Filipina agar Mary Jane tetap hidup karena dibutuhkan sebagai saksi terkait proses hukum di Filipina. Sedangkan faktor dari dalam negeri yaitu adanya tuntutan dari aktivis kemanusiaan untuk membatalkan hukuman mati. Menanggapi kedua hal tersebut, Pemerintah Indonesia melalui presiden akhirnya mengeluarkan keputusan untuk menunda eksekusi mati terhadap Mary Jane Veloso. Alasannya yaitu untuk menghormati proses hukum yang sedang berlangsung di Filipina dan juga karena presiden mendengar suara aktivis kemanusiaan. Penundaan melalui alasan tersebut diinterpretasikan sebagai bentuk kewenangan prerogatif presiden yang di satu sisi menjunjung tinggi konstitusi namun di sisi lain dapat mengambil keputusan atau tindakan di luar konstitusi itu sendiri.

---

ABSTRACTThis study aimed to understand the authority of the chief of state, namely the president in taking an action or decision. The problem of this study was ldquo Why did the Government of Indonesia delay the execution of Mary Jane Veloso in 2015 rdquo This study highlighted the reasons behind the postponement in execution of death row convict from drug cases Mary Jane Veloso in 2015. The result shows that the authority of the president 39 s decisions can be influenced by both external and internal factors. In this case, the external factor was the request of the President of the Philippines for Mary Jane to be alive because she is needed as a witness related to the legal process in the Philippines. While the internal factor was the demands of the human rights activists to cancel the death penalty. In response to both factors, the Government of Indonesia through the president finally issued a decision to postpone the execution of Mary Jane Veloso. The reasons were the president respected the ongoing legal process in the Philippines and the president heard the voice of human rights activists. The postponement through the reasons is interpreted as a form of presidential prerogative authority which upholds the constitution, yet allows decisions or acts beyond the constitution itself to be taken."

"Pada tahun 2019, Presiden Republik Indonesia, Joko Widodo, beberapa kali mengumumkan rencananya untuk memindahkan ibu kota Negara Indonesia dari Jakarta ke suatu kawasan di Provinsi Kalimantan Timur. Pengumuman tersebut telah menimbulkan berbagai perdebatan, seperti apa alasan memindahkan ibu kota Negara dan mengapa wilayah yang dipilih adalah di Pulau Kalimantan. Terlepas dari alasan pemindahannya, tindakan Presiden secara sepihak tersebut juga telah menimbulkan perdebatan dari segi hukum tata negara, yakni mengenai keabsahan wewenang yang dimiliki Presiden dalam memindahkan ibu kota Negara. Hingga saat ini, tidak ada satupun ketentuan, baik di dalam konstitusi maupun peraturan perundang-undangan di Indonesia yang mengatur secara tegas mengenai pemindahan ibu kota Negara, termasuk siapa yang memiliki wewenang tersebut, dan apakah kebijakan tersebut dapat diambil secara sepihak oleh Presiden, atau harus bersepakat terlebih dahulu dengan lembaga Negara lainnya. Namun, bahwa suatu wewenang tidak diatur secara tegas di dalam konstitusi kita, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, bukan berarti Presiden tidak berwenang akan hal tersebut. Dasar dari berbagai wewenang seorang Presiden, selain diatur secara tegas dalam konstitusi, juga diatur secara tersirat di dalamnya. Skripsi ini akan membahas fenomena pemindahan ibu kota negara, dari sudut pandang hukum tata negara. Penulis berupaya mencari tahu apakah di Indonesia ada wewenang untuk memindahkan ibu kota Negara. Jika ada, maka sebenarnya siapa yang memiliki wewenang tersebut, serta apa argumentasinya. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian yuridis normatif, serta menggunakan tiga negara sebagai perbandingan data. Hasil penelitian ini menunjukkan, bahwa wewenang Presiden dalam memindahkan ibu kota Negara merupakan wewenang Presiden pada bidang perundang-undangan dan bidang penyelenggaraan pemerintahan, yang tersirat di dalam konstitusi Indonesia. Kemudian, wewenang tersebut juga bukan merupakan wewenang Presiden secara mandiri atau sepihak, melainkan memerlukan persetujuan dari lembaga Negara lainnya. ......In 2019, Indonesias President, Joko Widodo, announced several times his plan to relocate the capital city of Indonesia from Jakarta to certain areas in East Kalimantan Province. The announcement has sparked various debates, such as regarding the reasons for moving the capital of the country and why he chose the island of Kalimantan as the selected region of the national capital, et cetera. Apart from the reasons of the relocation, the action made unilaterally by the President has also provoked debates in areas of constitutional law, specifically in respect of the validity of the power of the President in relocating the Nations capital. Currently, there is no provision, neither in the Constitution nor in any existing laws and regulations in Indonesia that expressly stipulate about moving the Nations capital, including who has the power, and whether the decision can be taken unilaterally by the President, or it needs approval by other state institutions. However, the absence of provisions that expressly stipulate certain power in the constitution, shall not mean that the President does not have such power. The ground of the various powers and duties of the President, other than those expressly stipulated in the constitution, is also stipulated implicitly. This thesis will discuss the phenomenon of relocating the nations capital, from the point of view of constitutional law. The author attempts to determine whether or not the power to relocate the capital city of Indonesia exists. If it does, who has the power to do so, as well as what arguments to support it. The research methodology used is a normative juridical, as well as comparative studies with three other countries. The results of this study indicate that the power of the President in relocating the Nations capital represents the power of the President in the field of laws and regulations as well as government administration, implied in the constitution of Indonesia. Furthermore, this power does not belong to the President independently or unilaterally, rather it requires approval of other State institutions."