Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"PEMP adalah satu program awam yang bertujuan untuk meningkatkan taraf kesejahteraan masyarakatpesisir pantai, terutamanya isi rumah miskin. Sejak dilaksanakan pada 2001, program ini telah melaluibeberapa fasa pembaikan. Namun, hingga saat ini keadaan masyarakat miskin tidak berubah. Makalah inibertujuan untuk menilai prestasi PEMP dari aspek formulasi polisi dan implementasi program serta prestasiorganisasi khususnya tentang mekanisme pengelolaan program dengan rujukan khas kepada KabupatenJakarta Utara. Menggunakan rekod dan laporan rasmi pelbagai agensi di kantor peringkat pusat, kabupatendan kecamatan selain pemerhatian serta temu bual mendalam dengan isi rumah dan pegawai di agensipelaksana terbabit, kajian mendapati beberapa penemuan menarik. Pertama, prinsip yang dijadikan garispanduan bagi pelaksanaan progam telah tidak diikuti oleh agensi pelaksana di peringkat kabupaten dankecamatan. Pelbagai amalan salah laku juga turut dikesan. Kedua, evaluasi output menunjukkan bahawasebahagian besar pinjaman melalui Dana Ekonomi Produktif dimanfaatkan oleh isi rumah pedagang yangtidak miskin. Ketiga, Koperasi LEPP-M3 yang ditubuhkan bagi meningkatkan tahap kecekapan pengurusandana pinjaman, juga gagal mencapai matlamatnya. Masyarakat pesisir tiada akses dan tidak mampumembuat pinjaman. Jika membuat pinjaman pun rekod menunjukkan bahawa mereka tidak mampumelunasi pinjaman dalam tempoh yang ditetapkan. Kajian ini menunjukkan walau pun pemerintah berjayamelaksanakan Program PEMP terutamanya dari segi output kewangan dan penubuhan pelbagai agensi,namun prestasinya lemah dan tidak cekap. Suatu polisi, strategi dan program yang lebih sesuai perludibentuk untuk menggantikan program PEMP.with the objective of enhancing the wellbeing of poor coastal community households. Since its inceptionin 2001 and after several phases of improvement, the living conditions of the coastal poor householdsremain unchanged. This paper presents the findings of a study aimed at assessing the PEMP performancewith regard to the mechanism used in managing the programme with special reference to the province ofNorth Jakarta. Using official records and reports of various agencies available at faderal, kabupaten andkecamatan levels together with information gathered through field observation and indepth interviews withhousehold heads and officers in charge , the study reveals four important findings: (1) Non- complianceand malpractices were prevalent among the implementing agencies at kabupaten and kecamatan levels; (2)Most of the loans, particularly Economically Productive Grant (DEP), had been given out to householdsmembers that were not poor; (3) Agencies such as the Cooperative of LEPP-M3 which was entrusted withimproving the level of efficiency in managing the loans had also failed to live up to expectation; and (4)Many of the poor households remained ignorant and deprived of access to the loan facilities, and failed topay back loans within the specified period. In conclusion, although the government has succeeded inimplementing the PEMP, the overall performance of the programme may be considered weak andinefficient. A more appropriate policy, strategy and programme should be formulated to replace the PEMP."

"Dengan lahirnya Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 dan Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999, telah menciptakan kebijakan baru dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dan Pemerintahan Desa. Salah satunya adalah kebijakan di bidang Bagi Hasil Pemerintah Daerah ke Pemerintah Desa. Pemerintah Kabupaten Bogor telah merespon kebijakan tersebut dengan ditetapkannya perda kabupaten Bogor Nomor 6 Tahun 2002 tentang Bagian Desa dari pendapatan penerimaan Daerah. Kemudian diikuti dengan iahirnya Keputusan Bupati Nomor 9 Tahun 2003 tentang Petunjuk Pelaksanaan peraturan daerah kabupaten bogor Nomor 6 Tahun 2002. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah perda kabupaten Bogor Nomor 6 Tahun 2002 telah sejalan dengan peraturan diatasnya (yang lebih tinggi), serta untuk mengetahui apakah perda kabupaten Bogor Nomor 6 Tahun 2002 telah berjalan seperti apa yang diinginkan, antara lain : (i) Jumlah yang diterima (yang dituangkan dalam APBDes) desa sama dengan yang diberikan oleh Pemerintah Daerah (Data dari Dipenda); (ii) Proses pencairan dana bagi hasil desa tepat waktu; (iii) Penerimaan bagian desa dari penerimaan daerah dikelola melalui anggaran pendapatan dan belanja desa ; (iv) Penggunaan penerimaan bagian desa dipertanggung jawabkan oleh Kepala Desa kepada rakyat melaiui Badan Perwakilan Desa (BPD). Untuk mencapai tujuan tersebut, telah disusun dan dilakukan metodologi penelitian yaitu : (1) mewawancarai responden di tingkat Pemerintah Pusat; (ii) mewawancarai responden di tingkat Pemerintah Daerah; dan (iii) mewawancarai sejumlah Kepala Desa yang menjadi sampel. Sampe! diperoleh dengan menggunakan teknik Stratified Random Sampling. Melalui wawancara dengan pemerintah pusat dan pemerintah daerah, dapat dibuktikan bahwa Perda Kabupaten Bogor Nomor 6 Tahun 2002 telah sesuai (tidak bertentangan) dengan peraturan perundang-undangan yang lebih atas. Sedangkan melaiui wawancara dengan para Kepala Desa, penelitian ini menghasilkan kesimpulan bahwa pelaksanaan kebijakan bagi hasil antara pemerintah Kabupaten ke Desa telah terjadi penyimpangan (tidak sesuai aturan) yang terjadi di lapangan, sebagai berikut : pertama, Adanya perbedaan data besaran dana bagi hasil yang diperoleh dari Dinas Pendapatan Daerah dengan Data APBDes di Desa; Kedua, Masih adanya desa yang tidak menuangkan dana bagi hasil ke dalam APBDes. Bahkan APBDesnya sendiri tidak dibuat. Hal ini melanggar ketentuan Keputusan Bupati Nomor 9 Tahun 2003; Ketiga, Dalam Belanja Pembangunan, desa umumnya mempergunakan dana bagi hasil untuk hal-hal yang tidak produktif. Ini akan berdampak kepada pembangunan di desa akan lambat dan tidak sesuai dengan yang diinginkan pemerintah daerah; Keempat Kurangnya Pengawasan, pembinaan dan pengendalian yang dilakukan pemerintah daerah terhadap pemerintah desa; Sehingga diperlukan diperlukan perbaikan terhadap kebijakan bagi hasil, agar realisasi kebijakan tersebut sejalan dengan aturan dan tujuan yang telah ditetapkan, antara lain sebagai berikut : (i) Memfungsikan peran camat sebagai perangkat daerah otonom dalam memfasilitasi dan mengawasi jalannya pengelolaan dana bagi hasil desa; (ii) Memberikan sanksi yang cukup berat apabila terjadi penyimpangan baik itu terhadap desa atau terhadap oknum yang masih meminta kepada pihak desa; dan (iii) Perlunya Pertanggungjawaban Pemerintah Desa kepada Pemerintah Daerah. Dalam hal pengelolaan dana bagi hasil juga harus dipertanggungjawabkan melalui pelaporan yang dilaksanakan melalui jalur struktural dari Tim Pelaksana tingkat desa ke Tim Pendamping tingkat Kecamatan. Selanjutnya Tim Pendamping tingkat Kecamatan membuat laporan/rekapan dari seluruh laporan tingkat desa di wilayahnya secara bertahap melaporkan kepada Bupati Cq. Tim Fasilitasi tingkat Kabupaten."