Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Buku “Pergulatan Pemikiran Keislaman dan Keindonesiaan” yang ditulis oleh Anwar Arifin Andipate ini memuat kumpulan artikel seputar Islam dan kebangsaan, mulai dari dialektika pemikiran keislaman, hingga tentang sejumlah organisasi keislaman yang ada di tanah air."

"Sekularisme merupakan sebuah paham yang memisahkan agama dan negara. Perubahan kesadaran mengenai fakta komunitas religius yang masih mempertahankan tradisi aslinya, dan berperan aktif dalam masyarakat yang menganut sekularisme. Dalam karya tulis ini akan dibahas beberapa permasalahan, yaitu pandangan terhadap sekularisme saat ini dalam kehidupan demokrasi, pembaharuan keagamaan yang mendorong demokrasi di Indonesia, dan interpretasi para filsuf terhadap sekularisme dengan demokrasi liberal di Indonesia. Penelitian ini bersifat kualitatif, berbasis pada riset studi pustaka dengan menggunakan pendekatan interpretatif-analitis yang mengacu pada teori sekularisme. Hasil dari penelitian ini yaitu rakyat menghendaki adanya reformasi ketatanegaraan, karena beberapa orang menganggap sistem ketatanegaraan Indonesia mengandung bid’ah, dan harus segera direformasi melalui jalan ketauhidan yang dipimpin oleh Amin Rais. Beberapa kelompok menentang Pancasila dan paham nasionalis, karena akan menganggu ketauhidan dan dianggap sebagai paham sekularisme. Penentang paham ini adalah Agus Salim dan Mohammad Natsir yang dapat dibilang sebagai orang terdekat Presiden Soekarno. Mereka tidak setuju dengan paham nasionalisme, karena dianggap dapat menyekutukan Tuhan dan mereka menyerukan agama berbasis Islam. Selain itu, mereka juga tidak sepakat dengan Pancasila sebagai Ideologi negara, karena Pancasila merupakan sesuatu yang netral dan cenderung mengarah pada sekularisme.......Secularism is an understanding that separates religion and state. Changes in awareness about the fact that religious communities still maintain their original traditions, and play an active role in societies that adhere to secularism. In this paper, several issues will be discussed, namely the current view of secularism in democratic life, religious reforms that encourage democracy in Indonesia, and philosophers' interpretations of secularism with liberal democracy in Indonesia. This research is qualitative in nature, based on literature research using an interpretive-analytical approach that refers to the theory of secularism. The results of this study are that the people want constitutional reform, because some people consider the Indonesian constitutional system to contain heresy, and must be reformed immediately through the way of monotheism led by Amin Rais. Some groups oppose Pancasila and nationalist understanding, because they will disturb monotheism and are considered as secularism. Opponents of this understanding are Agus Salim and Mohammad Natsir who can be regarded as the closest people to President Soekarno. They do not agree with the notion of nationalism, because it is considered as partners with God and they call for an Islam-based religion. In addition, they also do not agree with Pancasila as the ideology of the state, because Pancasila is something that is neutral and tends to lead to secularism."

"ABSTRACTIndonesia merupakan sebuah negara hukum sebagaimana sudah tertuang dalam UUD 1945. Sebagai negara hukum, hak berpendapat di muka umum juga sudah dijamin dalam pasal 28 Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dimana negara juga bertanggung jawab atas kecerdasan warga negaranya. Namun selama masa Orde Baru dan pasca Reformasi tindakan pembatasan akses informasi dan hak berekespresi di ruang publik masih dilakukan oleh negara. Baik pada masa Orde Baru maupun masa pasca Reformasi Indonesia masih belum berhasil mengaktualisasikan diri sebagai sebuah negara hukum. Kata kunci: Ruang Publik, Negara Hukum, Negara Orde Baru, Negara Pasca Reformasi

---

ABSTRACTIndonesia is a legal state as already stipulated in the 1945 Constitution. As a legal state, the right to freedom of opinion and expression has also been guaranteed in article 28 of the 1945 Constitution of the State of the Republic of Indonesia, where the state is also responsible for the intelligence of its citizens. However, during the New Order and Post Reform period, the restrictions on access to information and the right to freedom of opinion and expression in the public sphere were still carried out by the state. Both during the New Order and Post Reform era Indonesia still has not succeeded in actualizing itself as a state law."