Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
Tesis ini membahas mengenai Politik Hukum Pemilihan Umum di Indonesia pada Era Reformasi. Dalam tesis ini, dikaji mengenai pembentukan peraturan perundangundangan yang berkaitan dengan pemilihan umum dengan fokus pembahasan pada penyelenggara Pemilu, peserta pemilu, dan sistem pemilihan Pemilu pada era reformasi. Dalam pembahasannya, dilengkapi pula dengan kajian mendalam mengenai implementasi berbagai peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan penyelenggara pemilu, peserta pemilu, dan sistem pemilihan. Di samping itu, tesis ini menyajikan rangkaian berbagai solusi mengenai pembangunan politik hukum Pemilu yang berkaitan dengan penyelenggara, peserta, dan sistem pemilihan.

---

This thesis discusses the Politics of Law of General Election System in The Indonesia's Reform Era. In this thesis, studied the formation of legislation relating to elections by focusing on organizing elections, participating in the election, and electoral systems in the Indonesia's reform era. In this discussion, also equipped within-depth review on the implementation of various laws and regulations relating to the election, participating in the election, and electoral systems. In addition, this thesis presents a series of various solutions on the political development of politic of law relating to the organizers, participants, and the electoral system.

Abstrak :
November 2017, Mahkamah Konstitusi (MK) mengabulkan uji materi para penghayat agama leluhur atas pasal 61 ayat 1 dan pasal 64 ayat 1 Undang-Undang Administrasi dan Kependudukan (Adminduk) 2013. Putusan MK di atas merupakan tonggak penting advokasi pluralisme agama di Indonesia. Bagaimana rute dan jalan advokasi terhadap ragam agama, dalam konteks ini penghayat agama leluhur dalam sejarahnya? Menggunakan metode penelitian kualitatif, tulisan ini mengajukan argumen bahwa penghayat kepercayaan sejak kemerdekaan telah terbiasa mengadvokasi diri sendiri untuk memperjuangkan nasib komunitasnya di hadapan berbagai rezim. Peran aktivis LSM dan akademisi lebih sebagai sistem pendukung atas keputusan komunitas penghayat agama leluhur dalam menghadapi perubahan struktur politik dan politik agama sejak kemerdekaan hingga era reformasi.

Abstrak :
ABSTRAK
Skripsi ini membahas materi muatan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil PP Manajemen PNS dalam hierarki peraturan perundang-undangan sebagaimana yang diatur di dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Materi muatan suatu Peraturan Pemerintah adalah untuk menjalankan Undang-Undang sebagaimana mestinya. Hal tersebut memiliki implikasi bahwa PP Manajemen PNS sebagai peraturan pelaksana delegated legislation haruslah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara UU ASN sebagai primary rule. Skripsi ini menggunakan metode penelitian yuridis-normatif yang digunakan untuk meninjau suatu permasalahan hukum dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan menggunakan studi kepustakaan sebagai alat dan cara untuk memahami materi muatan antara PP Manajemen PNS dengan UU ASN. Hasil penelitian ini adalah PP Manajemen PNS sebagai peraturan pelaksana memiliki kewenangan delegasi dari UU ASN sebagaimana yang dicantumkan di dalam konsiderans PP Manajemen PNS. Namun, terdapat tiga materi muatan PP Manajemen PNS yang tidak sesuai dengan materi muatan UU ASN, yakni: 1 Pembedaan umur dalam Sistem Merit; 2 PNS yang Hilang dalam Pemberhentian PNS dengan hormat; dan 3 Pengaturan sanksi pada masa percobaan PNS. Skripsi ini memberi saran kepada Badan Pembinaan Hukum Nasional BPHN Kementerian Hukum dan HAM dan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi untuk mengevaluasi dan merevisi PP Manajemen PNS ini serta memasukan sistem evaluasi peraturan perundang-undangan ke dalam perubahan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

---

ABSTRACT
This thesis discusses about the content of Government Regulation No. 11 of 2017 on Civil Management in hierarchy of rules as regulated by Law No. 12 of 2017 on Concerning Making Rules. Government Regulation content contain contents to implement the Law properly. It has implications that Government Regulation No. 11 of 2017 on Civil Management as a delegated legislation must be in line with Law No. 5 of 2014 on State Civil Apparatus as a primary rule. This thesis uses juridical normative methodology to review legal issues and provisions of applicable laws and regulations which using study literature as a tools to understand the contents of Government Regulation No. 11 of 2017 on Civil Management and Law No. 5 of 2014 on State Civil Apparatus. The conclusion is Government Regulation No. 11 of 2017 on Civil Management as a delegated legislation has a delegated authority from Law No. 5 of 2014 on State Civil Apparatus which is stated on the Government Regulation No. 11 of 2017 on Civil Managements consideration. However, there are three contents in Government Regulation No. 11 of 2017 on Civil Management which is not in accordance with Law No. 5 of 2014 on State Civil Apparatus 1 The differentiation of age in Merit System 2 The absence of government employee causes honorably discharged and 3 Sanction regulation in the probationary period. This thesis gives some recommendations to Agency of National Law Development under The Ministry of Law and Human Rights and The Ministry of State Apparatus Empowerment Bureau Reform to evaluate and revise Government Regulation No. 11 of 2017 on Civil Management. In addition, the evaluation system of making rules should be added in Law No. 12 of 2017 on Concerning Making Rules. Concerning Making Rules, Bureaucracy, Contents, Merit System.