Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Situasi penya1ahgunaan narkoba yang semakin mengkhawatirkan menuntut upaya penanganan serius yang meHbatkan semua orang di lingkungannya masing-masing, seperti lingkungan pemerintah ingkungan swasta, lingkungan penddikan mapun Hngkuugan maeyarakat. Akan tetapi pola pikir dan ruang gerak masyarakat yang dapat memuncu1kan peranserta tersebut cenderung diabaikan, sehingga masyarakat tidak memUiki keberdayaan dan kemampuan untuk menangani masalah tersebut Oleh karena itu diperlukan suatu usaha yang dapat merubah pola pikir dan meningkatkan kemampuan masyarakat agar dapat menangani masalah P4GN secara mandiri melalui suatu proses pemberdayaan masyarakat. Sehubungan dengan proses pemberdayaan masyarakat dalam meningkatkan kemampuan masyarakat tersebut, maka dilakukan penelitian ini yang bertujuan untuk mencari gambaran mengenai proses pemberdayaan masyarakat yang dilaksanakan oleh Direktorat Peran Serta Masyarakat BNN, mengetabui bagatmana proses pemberdayaan rnasyarakat yang telah dilakukan dapat meningkatkan kemampuan masyarakat dalam merumggulangi penyalahgunaan narkoba di lingkungan mereka. Penelitian dilakukan selama 2 (dua) buJan pada bulan april- juni 2011 di berbagai institusi yang menjadi peserta d.ari kegiatan program pemberdayaan masyarakat yang dilaksanakan oleh BNN, serta di dalam lingkungan Direktorat Peran Serta Masyan1kat bnn, dengan menggunakan pendekatan kualitatif, dinmna data yang didapat adaiah basil dari wawancara dengan beberapa informan terpilih dan atom dianalisis dan dijabarkan secara deskriptif. Kesimpulan yan didapat dari hasH penelitian ini adalah bahwa proses pemberdayaan masyarakat yang dilaksanakan oleh Direktorat Peran Serta Masyarakat BNN masih belum efektif. Hal ini dikarenakan kegiatan yang dilaksanakan masih berada dalam kegiatan pemberian informasi dan pengetahuan tentang narkoba. kegiatan yang dilaksanakan masih menghadapi beberapa kendala, seperti belum adanya Standard Operational Procedure (SOP) dalam perekrutan narasumber dan pelaksanaan kegiatan.

---

The situation of drug abuse which eetting worse requires serious effort which involving everyone in the neighborhond, as in government environment, private environment, educational environment and also community environment. Meanwhile the mindset and the space for people who may come up with such participation tends to be ignored. so that people do not have the empowerment and ability to handle such problems. Therefore we need something that can change the mindset and improve society's ability to handle P40N problems independently through a process of community empowerment.

Due to these process of community empowerment in improving the ability of the community, then this research was conducted with aims to find a picture of the community empowerment process which undertaken by the Directorate of Community Participation BNN, knowing how the prflcess of community empowerment that has been done to improve the ability of communities to tackle drug abuse in their environment.

The research was conducted for 2 (two) months In April - June 2011 in various institutions who participated in the activities of community empowerment programs implemented by BNN, and in the environment of Directorate of Community Participation BNN. using <: qualitative approach, where the data obtained is the results of interviews with several selected informants and will be analyzed and described descriptively.

The conclusion from the results of this research is that process of community empowennent undertaken by the Directorate of Public Participation BNN is still not effective. This is because the activities carried out are still in the stage of providing information and knowledge about drugs. Activities undertaken also still face several obstacles, such as the lack of Standard Operating Procedure."

"Globalisasi selain membawa dampak positif bagi kehidupan manusia, juga menimbulkan dampak negatif antara lain munculnya transnational organized crime (TOC). Salah satu bentuk TOC yang paling besar menyumbang pendapatan ilegal global adalah peredaran gelap narkotika. Titik masuk negara Indonesia menjadi tempat yang rawan akan peredaran gelap narkotika karena tingginya aktivitas perlintasan orang dan barang yang melalui pintu masuk tersebut. Jalur laut kerap digunakan untuk pengiriman pasokan narkotika dalam jumlah besar dan berasal dari luar negeri. Terkait dengan hal itu, penyidik Badan Narkotika Nasional diberikan kewenangan untuk melakukan interdiksi, yang kemudian Presiden menginstruksikan untuk membentuk Sistem Interdiksi Terpadu. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif untuk mendeskripsikan peranan Sistem Interdiksi Terpadu pada Badan Narkotika Nasional Pusat dalam upaya pemberantasan peredaran gelap narkotika melalui jalur laut. Data primer diperoleh dari wawancara dengan informan yang terlibat langsung dalam pelaksanaan Sistem Interdiksi Terpadu pada Badan Narkotika Nasional Pusat, sementara data sekunder didapat dari studi literatur. Hasil dari penelitian ini yaitu penekanan pada pentingnya kolaborasi antar instansi sebagai wujud keterpaduan. Peranan tersebut mencakup dua hal, yaitu kolaborasi dalam dukungan data dan informasi dan kolaborasi dalam dukungan operasional. Terdapat beberapa kendala dalam pelaksanaan kolaborasi. Meski demikian, Sistem Interdiksi Terpadu pada Badan Narkotika Nasional Pusat memenuhi delapan kriteria keberhasilan kolaborasi. Selain itu, kolaborasi yang ada pada Sistem Interdiksi Terpadu menjadi salah satu strategi adaptasi dari kegiatan interdiksi pada Badan Narkotika Nasional Pusat. Dimana strategi adaptasi ini sangat diperlukan untuk memperkuat ketahanan lembaga Badan Narkotika Nasional Pusat dalam menghadapi berbagai perubahan pola peredaran gelap narkotika khususnya yang melalui jalur laut.

---

Globalization beside having the positive impact for human being, also bring the negative impact such emergence of transnational organized crime (TOC). One form of TOC is illicit narcotics trafficking. Entry points to Indonesia become a place prone to illicit narcotics trafficking because of the high activity of crossing people and goods through these entry points. Sea routes are often used for the delivery of large quantities of narcotics supplies from abroad. In this regard, National Narcotics Board investigators are given the authority to conduct interdictions, which then the President instructed to form an Integrated Interdiction System. This study uses qualitative approach to describe the role of an Integrated Interdiction System in National Narcotics Board in effort to eradicate the illicit narcotics trafficking through sea routes. Primary data collected from interviews with the informants who are directly involved in the Integrated Interdiction System in National Narcotics Board, while the secondary data collected from literature study. This study findings that the importance of collaboration among participants as a form of integration. That role includes two forms, collaboration in data and information support and collaboration in operational support. There are several obstacles in implementation of collaboration. Nevertheless, Integrated Interdiction System in National Narcotics Board fulfill eight criteria of successful collaboration. Besides that, the collaboration that exist in Integrated Interdiction System become an adaptation strategy by interdiction activities in National Narcotics Board. Where this adaptation strategy is needed to strengthening institutional resilience of National Narcotics Board to face the various changes in illicit narcotics trafficking’s patterns especially through sea routes."

"Globalisasi selain membawa dampak positif bagi kehidupan manusia, juga menimbulkan dampak negatif antara lain munculnya transnational organized crime (TOC). Salah satu bentuk TOC yang paling besar menyumbang pendapatan ilegal global adalah peredaran gelap narkotika. Titik masuk negara Indonesia menjadi tempat yang rawan akan peredaran gelap narkotika karena tingginya aktivitas perlintasan orang dan barang yang melalui pintu masuk tersebut. Jalur laut kerap digunakan untuk pengiriman pasokan narkotika dalam jumlah besar dan berasal dari luar negeri. Terkait dengan hal itu, penyidik Badan Narkotika Nasional diberikan kewenangan untuk melakukan interdiksi, yang kemudian Presiden menginstruksikan untuk membentuk Sistem Interdiksi Terpadu. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif untuk mendeskripsikan peranan Sistem Interdiksi Terpadu pada Badan Narkotika Nasional Pusat dalam upaya pemberantasan peredaran gelap narkotika melalui jalur laut. Data primer diperoleh dari wawancara dengan informan yang terlibat langsung dalam pelaksanaan Sistem Interdiksi Terpadu pada Badan Narkotika Nasional Pusat, sementara data sekunder didapat dari studi literatur. Hasil dari penelitian ini yaitu penekanan pada pentingnya kolaborasi antar instansi sebagai wujud keterpaduan. Peranan tersebut mencakup dua hal, yaitu kolaborasi dalam dukungan data dan informasi dan kolaborasi dalam dukungan operasional. Terdapat beberapa kendala dalam pelaksanaan kolaborasi. Meski demikian, Sistem Interdiksi Terpadu pada Badan Narkotika Nasional Pusat memenuhi delapan kriteria keberhasilan kolaborasi. Selain itu, kolaborasi yang ada pada Sistem Interdiksi Terpadu menjadi salah satu strategi adaptasi dari kegiatan interdiksi pada Badan Narkotika Nasional Pusat. Dimana strategi adaptasi ini sangat diperlukan untuk memperkuat ketahanan lembaga Badan Narkotika Nasional Pusat dalam menghadapi berbagai perubahan pola peredaran gelap narkotika khususnya yang melalui jalur laut.

---

Globalization beside having the positive impact for human being, also bring the negative impact such emergence of transnational organized crime (TOC). One form of TOC is illicit narcotics trafficking. Entry points to Indonesia become a place prone to illicit narcotics trafficking because of the high activity of crossing people and goods through these entry points. Sea routes are often used for the delivery of large quantities of narcotics supplies from abroad. In this regard, National Narcotics Board investigators are given the authority to conduct interdictions, which then the President instructed to form an Integrated Interdiction System. This study uses qualitative approach to describe the role of an Integrated Interdiction System in National Narcotics Board in effort to eradicate the illicit narcotics trafficking through sea routes. Primary data collected from interviews with the informants who are directly involved in the Integrated Interdiction System in National Narcotics Board, while the secondary data collected from literature study. This study findings that the importance of collaboration among participants as a form of integration. That role includes two forms, collaboration in data and information support and collaboration in operational support. There are several obstacles in implementation of collaboration. Nevertheless, Integrated Interdiction System in National Narcotics Board fulfill eight criteria of successful collaboration. Besides that, the collaboration that exist in Integrated Interdiction System become an adaptation strategy by interdiction activities in National Narcotics Board. Where this adaptation strategy is needed to strengthening institutional resilience of National Narcotics Board to face the various changes in illicit narcotics trafficking’s patterns especially through sea routes."