Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Pada tahun 2006 di Indonesia tercatat ada 81 kawasan industri yang telah beroperasi dari 203 kawasan industri yang memiliki ijin pengusahaan kawasan industri, dengan total Iuas kawasan ± 67.000 Ha. Prinsip Eco-Industrial Park (EIP) sejak tahun 1999 sudah mulai diterapkan di beberapa negara maju termasuk negara-negara di Asia seperti Jepang, China, India, Thailand, Philipina, dan Korea dan terbukti dapat meningkatkan manfaat ekonomi, Iingkungan, dan sosial. Namun di Indonesia pengembangannya hingga saat ini masih terkesan lambat. Kawasan Industri Jababeka merupakan satu-satunya kawasan industri di Indonesia yang berinisiatif untuk mengembangkan EIP yang ditawarkan oleh Kementerian Lingkungan Hidup dalarn kerangka Program Lingkungan Hidup Indonesia-Jarman (ProLH), tapi sejauh ini belum diketahui efektifrtas dan efisiensi dalam pengembangannya.Tujuh prinsip EIP berdasarkan -teori terdiri dari: (1) integrasi ke dalam sistem alam; (2) sistem energi; (3) aliran material dan pengelolaan Iimbah dari seluruh industri; (4) air; (5) pengelola kawasan yang efektif; (6) rehabilitasi infrastruktur, (7) integrasi kawasan industri dengan masyarakat sekitar, telah diterapkan oteh para pengusaha industri di dalam Kawasan industri Jababeka sebanyak 3 (tiga) prinsip yaitu integrasi ke dalam sistem alam, prinsip air, dan prinsip rehabilitasi infrastruktur. Hal ini terkait dengan masalah resources sustainability dan penghematan biaya. Prinsip EIP yang sudah diterapkan di Kawasan Industri Jababeka tersebut, signifikansinya menjadi suatu EIP masih rendah karena belum menyentuh pembangunan sistem. Sedangkan menurut penilaian 15 orang ahli dengan metode AHP menunjukan adanya perbedaan tingkat kepentingan prinsip, elemen-elemen dan altematif kebijakan pencapaian suatu EIP. Berdasarkan penilaian para ahli alternatif kebijjakan untuk percepatan tercapainya Kawasan industri Jababeka menjadi suatu EIP adalah pengembangan penggunaan teknologi ramah lingkungan."

"Berdasarkan RTRW Kabupaten Tangerang, Kecamatan Cikupa menjadi salah satu zona peruntukan industri. Kawasan Industri dan Pergudangan Cikupa Mas (KIPC) menjadi lokasi perkembangan ± 87 industri. Disisi lain, perkembangan industri yang pesat tidak pernah terlepas dari masalah pencemaran lingkungan yang berdampak pada daya dukung lingkungan. Tujuan penelitian ini adalah menganalisis daya dukung lingkungan KIPC, serta memberikan gambaran strategi pengelolaan kawasan industri yang dapat dijadikan sebagai dasar dalam merumuskan regulasi daerah. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah mix method. Metode kuantitatif digunakan dalam kompilasi data sekunder dan analisis spasial. Sedangkan, metode kualitatif digunakan dalam merumuskan strategi pengelolaan lingkungan dengan bantuan model Analyctical Hierachy Process (AHP). Hasil penelitian berdasarkan metode tumpang tindih dan teknik pembobotan dari 4 peta kondisi fisik didapatkan bahwa, daya dukung lingkungan lokasi penelitian masuk dalam kelas IV dan V atau kondisi sedang dan agak berat. Selain itu, berdasarkan model AHP kombinasi dari enam orang responden, strategi pengelolaan yang dipilih sebagai prioritas adalah collaborative action dengan bobot prioritas 0,671 dan rasio konsistensi <0,1. Maka, dapat diambil kesimpulan bahwa daya dukung lingkungan di KIPC belum melampaui batas, namun kondisi ini dapat berubah. Perlu adanya implementasi strategi collaborative action yang didukung oleh regulasi dan pengawasan dari sektor swasta dan pemerintahan.

---

Based on the RTRW of Tangerang Regency, Cikupa District is one of the industrial designation zones. Cikupa Mas Industrial and Warehousing Area (KIPC) is the location for the development of ± 87 industries. On the other hand, the rapid industrial development is never separated from the problem of environmental pollution which has an impact on the carrying capacity. The purpose of this study is to analyze the environmental carrying capacity of KIPC, as well as to provide an overview of industrial estate management strategies that can be used as a basis for formulating regional regulations. The method in this study is a mixed method. Quantitative methods used in secondary data compilation and spatial analysis. Meanwhile, qualitative methods are used in formulating environmental management strategies with Analytical Hierarchy Process (AHP) model. The results of the study based on overlay methods and weighting techniques from 4 maps of physical conditions, it was found that the environmental carrying capacity of the research location was in class IV and V or moderate and rather heavy conditions. In addition, based on the AHP model from combination of six respondents, the management strategy chosen as a priority is collaborative action with a priority weight of 0.671 and a consistency ratio of <0.1. Thus, it can be concluded that the carrying capacity of the environment at KIPC has not exceeded the limit, but this condition may change. It is necessary to implement a collaborative action strategy supported by regulation and supervision from the private sector and government. "