Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
Undang Undang No 18 tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi sudah diberlakukan sejak Mei 2000 dan disusul dengan Peraturan Pemerintah No 29 tahun 2000 sebagai pendampingnya, dimana keduanya berlaku sebagai dasar hukum untuk industri jasa konstruksi di Indonesia. Undang-uindang itu sendiri menjanjikan adanya suatu kemitraan dan kesetaraan kedudukan antara Pemberi Tugas dan Kontraktor, namun sampai sekarang belum ada suatu standar kontrak kerja konstruksi di Indonesia yang mengacu pada kedua dokumen tersebut diatas. Tujuan dari tesis ini adalah untuk meneliti kemungkinan diberlakukannya dokumen FIDIC (1999), Conditions of Contract for Construction, sebagai standar kontrak untuk Indonesia itu, karena dokumen-dokumen terbitan FIDIC, International Federation of Consulting Engineers, telah sejak lama dipakai secara luas dalam bidang industri konstruksi internasional dan sudah terkenal dalam menerbitkan dokumen-dokumen persyaratan kontrak yang menganut asas "balanced risk sharing" antara kedua pihak. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa dokumen FIDIC tidak bertentangan dengan perundang-undangan dan peraturan Indonesia, pemakaiannya bersifat umum sehingga cukup fleksibel dan dapat dipakai sebagai dasar dari standar kontrak kerja konstruksi untuk Indonesia. ......The Indonesian Construction Law No 18, 1999, has been effective since May 2000, followed soon thereafter by the government regulation, PP No 29, 2000, both documents provide the legal base for the construction industry. They promise a relation based on partnership and equality between the Employer and the Contractor, unfortunately however there is no standard construction contract based on those regulations in existence in Indonesia at this moment. The purpose of this thesis is to reseach the possibility of applying the FIDIC (1999). Conditions of Contract for Construction, document as the standard construction contract for Indonesia as FIDIC, the International Federation of Consulting Engineers, publications have long been in widespread use in the international construction industry and is well known for their various publications on contract conditions, which are based on balanced risk sharing principles between both parties. The result of the research has proven that the FIDIC document is in accordance with the Indonesian laws and regulations, is of a general nature and is flexible to be used as a base for the Indonesian standard form of construction contracts.

Abstrak :
Penyelenggaraan dan produk yang dihasilkan dari jasa konstruksi di Indonesia, untuk menumbuhkan perkembangan ekonomi, sosial dan budaya dalam mewujudkan masyarakat adil dan makmur yang merata materiil dan spirituil berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945. Bentuk produk yang dipergunakan serta yang dihasilkan beraneka ragam, demikian pula pihak yang terlibat, dan sistem peneyelenggaraannya. Kegagalan bangunan mungkin saja dapat terjadi, sementara jenis kegagalanpun bermacam-macam. Karena pihak yang terlibat lebih dari dua pihak maka dalam menentukan subyek yang bertanggung jawab serta penyelesaiannya selain membutuhkan penelitian yang cermat serta evaluasi lebih dari seorang ahli, juga diperlukan tahapan yang panjang dan waktu yang lama. Permasalahan akan timbul bila pihak yang bertanggung jawab tersebut tidak lagi memenuhi kapasitasnya selaku subyek hukum yang dapat melakukan perbuatan hukum atau akibat hukum dan juga apabila penyebabnya pihak-pihak yang tidak terlibat dalam penyelenggaraan jasa konstruksi tersebut. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1999 tentang jasa konstruksi, yang telah berlaku diharapkan dapat menertibkan penyelenggaraan jasa konstruksi yang ada, menghindari kegagalan bangunan serta menyelesaikan semua sengketa yang terjadi khususnya dalam menentukan subyek yang bertanggung jawab atas kegagalan bangunan. Satu dan lain hal untuk melindungi konsumen pada khususnya, dan masyarakat pada umumnya.

Abstrak :
Sektor industri atau disebut pengolahan non migas merupakan kontributor terbesar pendapatan ekonomi dan penyerapan tenaga kerja di Indonesia. Jumlah penduduk Indonesia yang lebih dari 250 juta mengindikasikan besarnya potensi pasar domestik sekaligus jaminan sektor industri Indonesia terus bertumbuh. Namun demikian, komitmen liberalisasi perdagangan antar negara yang semakin tinggi sejak berdirinya World Trade Organization (WTO), memaksa sektor industri Indonesia bersaing dengan Industri negara-negara berteknologi maju. Dalam persaingan itu, industri Indonesia terus mengalami pelemahan daya saing baik di pasar domestik maupun ekspor. Hal ini sangat terlihat nyata terjadi pada Industri Tekstil dan Produk Tekstil (ITPT). Menghadapi situasi yang dinilai banyak pihak sebagai de-industrialisasi tersebut, Pemerintah Indonesia mengambil langkah strategis menggunakan bantuan finansial (financial contribution) sebagai salah satu instrumen kebijakan peningkatan daya saing industri. Pada praktiknya, komitmen Indonesia sebagai anggota WTO tidak bisa dikesampingkan. Beberapa perjanjian yang dicakup (covered agreement) dalam pembentukan WTO, seperti General Agreement on Tariffs and Trade 1994 (GATT) dan Agreement on Subsidies and Countervailing Measures mengatur batasan bantuan finansial yang dapat atau dilarang untuk diberikan pemerintah. Perspektif pengaturan subsidi dalam WTO adalah pemberian subsidi lazim dilakukan pemerintah suatu negara untuk peningkatan kemakmuran dan perlindungan kepentingan domestik, namun juga berpotensi mendistorsi perdagangan internasional apabila menimbulkan keuntungan kompetitif bagi sektor swasta secara tidak adil. Dengan menggunakan perspektif itu, dilakukan studi hukum pelaksanaan program restrukturisasi mesin/peralatan ITPT yang memuat kebijakan pembiayaan pemerintah untuk peningkatan daya saing ITPT. Diharapkan ditemukan pemahaman kritis akan desain kebijakan penggunaan instrumen subsidi oleh pemerintah dengan tetap mengindahkan komitmen Indonesia dalam WTO. Momentum penulisan tesis diperkuat dengan Pasal 45 dan Pasal 47 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian yang mengatur bahwa pemerintah dapat memberikan pembiayaan kepada perusahaan industri swasta dalam rangka peningkatan daya saing industri dalam negeri atau pembangunan industri pionir. Bentuk pembiayaan dimaksud dapat berupa keringanan bunga pinjaman, potongan harga pembelian mesin dan peralatan, serta bantuan mesin dan peralatan. ......The industry sector, or called with non oil and gas manufacturing sector, is the largest contributor to economic income and employment in Indonesia. Indonesia's population of over 250 million indicates the potential of the domestic market as well as the guarantee of Indonesia's industrial sector continues to grow. Nevertheless, the increasing commitment of trade liberalization between countries since the establishment of the World Trade Organization (WTO) has forced the Indonesian industrial sector to compete with industries from countries with advanced technology. In that competition, Indonesia's industrial competitiveness continues to weaken both in domestic and export markets. Significant impacts occurred in the Textile and Textile Products Industry (ITPT). Faced with the situation that many considered as de-industrialization, the Government of Indonesia took a strategic step to use financial assistance as one of the policy instruments to increase the competitiveness of industry. In practice, Indonesia's commitment to WTO membership can not be ruled out. Some covered agreements in the establishment of the WTO, such as the General Agreement on Tariffs and Trade 1994 (GATT) and Agreement on Subsidies and Countervailing Measures provide provisions for financial assistance that can be granted or prohibited by the government. The perspective of the subsidy provisions in the WTO is that subsidies are commonly applied by a country's government to increase prosperity and protection of domestic interests, but also potentially distort international trade if it causes unfairly competitive advantage for the private sector. By using that perspective, the authors conducted a legal study on the implementation of the ITPT machine / equipment restructuring program which contains a government financing policy to improve the competitiveness of ITPT. It is expected to find a critical understanding of the policy design of the use of subsidized instruments by the government by taking into account Indonesia's commitment to the WTO. The momentum of thesis writing is reinforced by Article 45 and Article 47 of Law No. 3 of 2014 on Industrial Matters which contains provisions that the government can provide financing to private industrial companies in order to increase the competitiveness of domestic industry or the development of pioneer industries. The financing stated in Article 47 covers three forms of financing, which include: loan interest rate, discounted purchase of machinery and equipment, and machinery and equipment assistance.

Abstrak :
Penelitian ini melihat pengaruh pengawasan DJBC, tarif cukai, dan batasan minimum HJE terhadap tangkapan rokok ilegal. Metode yang digunakan adalah metode kuantitatif menggunakan ekonometrika dengan struktur data panel dengan pendekatan fixed effect. Data yang digunakan adalah data tangkapan rokok ilegal, anggaran pengawasan, jumlah pegawai bea cukai, tarif cukai, batasan minimum HJE, dan karakteristik daerah. Hasilnya tarif cukai dan batasan minimum HJE tidak berpengaruh signifikan terhadap tangkapan rokok ilegal, pengawasan berpengaruh signifikan sehingga diperlukan penguatan pengawasan dengan menambah anggaran pengawasan dan sumber daya manusia untuk bisa mengoptimalkan tangkapan rokok ilegal sehingga bisa menurunkan peredaran rokok ilegal ......This study looks at the effect of DJBC supervision, excise tariffs, and minimum HJE limits on illegal cigarette catches. The method used is a quantitative method with a panel data structure with a fixed effect approach. The data used are illegal cigarette catches, supervision budgets, customs employees, excise rates, minimum HJE limits, and regional characteristics. The result is that excise rates and minimum HJE limits have no significant effect on illegal cigarette catches, it is necessary to strengthen supervision by increasing the supervision budget and human resources to be able to optimize illegal cigarette catches and reduce illegal cigarettes.

Abstrak :
Salah satu Kebijaksanaan pemerintah di bidang Kesehatan adalah penekanan seminimal mungkin akan ketergantungan pada kebutuhan obat import, dengan membuka kesempatan investasi baik melalui penanaman modal asing maupun modal dalam negeri. Diharapkan obat-obat patent yang selama ini diimpor dari negaa asal pembuatnya, sudah dapat diproduksi di dalam negeri. Akan tetapi ada berapa obat patent tertentu yang belum memungkinkan diproduksi oleh perusahaan-perusahaan farmasi PMA di Indonesia yang memiliki hak patent dari nama dagang obat tertentu tersebut. Hal ini disebabkan karena produksi yang mereka miliki belum lengkap dan belum memadai untuk itu. Untuk mengatasi hal tersebut pihak PMA melakukan suatu upaya terobosan dengan jalan mengadakan kerja sama dengan pihak perusahaan farmasi swasta nasional yang telah memiliki sarana produksi yang lengkap dan memadai. Kerja sama tersebu menyebabkan timbulnya hubungan hukum yang menerbitkan hak-hak dan kewajiban pada masing-masing pihak yang dituangkan dalam bentuk suatu perjanjian pembuatan obat, yang di kalangan farmasi dikenal dengan nama Toll Manufacturing Agreement. Perjanjian ini merupakan suatu jaminan kepastian hukum dan sekaligus menunjukkan atau membuktikan adanya kepercayaan dari pihak asing bahwa perusahaan farmasi swasta nasional juga telah mampu memproduksi-obat dengan mutu yang baik dan memenuhi standard mutu internasional serta memberikan alih teknologi dan nilai tambah yang sangat penting bagi perkembangan perusahaan farmasi swasta nasional. Dalam penyusunan skripsi ini, selain menggunakan metode penelitian kepustakaan yaitu dengan mempelajari literatur yang terkait dengan judul skripsi, juga dilakukan penelitian lapangan pada sebuah Perusahaan Farmasi Swasta Nasional di Jakarta.

Abstrak :
Skripsi ini membahas mengenai perlindungan hukum bagi pihak pemborong dalam pelaksanaan perjanjian pemborongan dalam hal terjadi penurunan nilai uang akibat krisis, dengan bentuk penelitian yuridis normatif, metode penelitian studi kepustakaan, dan menggunakan data sekunder. Pada dasarnya peraturan perjanjian pemborongan yang termuat dalam KUHPerdata mengatur bahwa setelah terjadi persetujuan kontrak pemborongan, pemborong tidak diperbolehkan untuk meminta kenaikan harga atas alasan apapun. Hal ini memberatkan pihak pemborong dalam hal-hal tertentu contohnya penurunan nilai uang secara drastis akibat suatu krisis. Skripsi ini membahas perlindungan hukum apakah yang melindungi pemborong dalam keadaan seperti demikian. Hukum perdata internasional mengenal prinsip hardship disamping prinsip force majeure, sedangkan di Indonesia tidak, namun ada satu asas umum perjanjian yang sangat berkaitan dengan prinsip tersebut dan akan dibahas dalam skripsi ini. ......This thesis discusses the legal protection for the contractor in the execution of chartering agreements in case of impairment of money due to the crisis, with the shape of the normative juridical research, literature study method, and using secondary data. Basically chartering agreement regulations contained in the Civil Code stipulates that after the approval of the contract works, the contractor is not allowed to ask for a price increase for any reason. It is burdensome to the contractor in certain cases for example, drastically declining value of money as a result of a crisis. This thesis discusses whether the legal protection that protects the contractor in such a case. International law recognized the principle of hardship in addition to the principle of force majeure, while in Indonesia, but there is a general principle of the treaties relating to these principles and will be discussed in this thesis.

Abstrak :
Aroma mempengaruhi manusia pada berbagai tingkatan yang memiliki fungsi vital dan kritis. Saat ini, indra penciuman lebih sering terpapar parfum daripada yang disadari kebanyakan orang, membuat penggunaan parfum menjadi keseharian. Sebagai industri yang berkembang pesat, industri parfum menghasilkan puluhan miliar dolar setiap tahun, menetapkan kepentingan sosial ekonominya dalam skala global. Perusahaan parfum juga berinvestasi dua kali lipat dalam kegiatan penelitian dan pengembangan dibandingkan perusahaan multinasional besar lainnya di Eropa, menjadikan pengetahuan tentang formula aroma atau teknik manufaktur penting untuk keberlanjutan industri tersebut. Namun, seiring kemajuannya teknologi, aset informasi perusahaan parfum mungkin lebih mudah dimanipulasi dengan tanpa adanya perlindungan yang memadai. Dengan menggunakan penelitian normatif, penelitian ini akan mengkaji mengapa aroma parfum harus dilindungi secara memadai, rezim kekayaan intelektual mana yang mampu melindungi aroma parfum berdasarkan perjanjian internasional sebagai ambang batas minimum, dan hak kekayaan intelektual mana yang pantas untuk menjaga aroma parfum berdasarkan Hukum Kekayaan Intelektual Indonesia. Penelitian ini kemudian menyimpulkan bahwa aroma parfum mempertahankan keunikannya karena merupakan hasi dari inovasi, sehingga perlindungan yang tepat harus ditegakkan agar perusahaan parfum mendapat manfaat penuh dari penemuan dan, sebagai hasilnya, memulihkan biaya investasi tersebut. Perjanjian internasional juga mengizinkan perlindungan aroma parfum di bawah rahasia dagang dan merek dagang. Sebaliknya, di Indonesia, di mana perlindungan yang lebih luas diperlukan, aroma parfum hanya dapat dilindungi sebagai rahasia dagang. Oleh karenanya, untuk menjaga kerahasiaan kombinasi bahan kimia, perusahaan parfum di Indonesia harus membuat perjanjian kerahasiaan dengan karyawan dan/atau pihak ketiga. ......Scent affects humans on a variety of levels, performing a variety of vital and critical functions. Nowadays, the olfactory sense is more frequently exposed to perfumes than most people realize, making perfume usage a daily occurrence. As a rapidly growing industry, the perfume industry generates tens of billions of dollars annually, establishing its socioeconomic importance on a global scale. Perfumers also invest twice as much in R&D as other major multinational firms in the EU, making knowledge of scent formulas or manufacturing techniques vital for industry preservation. However, as technology advances, information assets of perfume companies may be more easily manipulated, with no adequate protection. Using normative research, this study will examine why perfume scents should be adequately protected, which intellectual property regime is capable of protecting perfume scent based on the international covenant as a minimum threshold, and which intellectual property rights are appropriate to safeguard perfume scent based on Indonesian intellectual property legislation. The thesis concludes that perfume aroma retained its uniqueness as a result of innovation, implying that appropriate protection should be enforced so that the fragrance company fully benefits from the invention and, as a result, recovers the costs of investment in innovation. The international agreement also permits the protection of perfume scents under trade secret and trademark. In contrast, perfume fragrances can only be protected as trade secrets in Indonesia, where more extensive protection is required. To keep the chemical ingredient combination secret, perfume companies in Indonesia should sign non-disclosure agreements with their employees and/or third parties.