Hasil Pencarian

Ditemukan 22 dokumen yang sesuai dengan query

Sandya Erlangga, author

Partisipasi Masyarakat yang Bermakna (Meaningful Participation) dalam Pembentukan Undang-Undang = Meaningful Participation in Establishment of the Act

Partisipasi Masyarakat yang Bermakna (meaningful participation) menjadi tolok ukur (benchmark) dalam membentuk undang-undang yang bersifat inklusif dan berkualitas. Namun masih minimnya partisipasi masyarakat dalam pembentukan undang-undang khususnya masyarakat terdampak dan memiliki kepentingan. Permasalahan yang dikaji adalah membandingkan praktik pembentukan undang-undang sebelum dan sesudah diberlakukannya pengaturan partisipasi masyarakat yang bermakna (meaningful participation),...

Jakarta: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2023

T-pdf

UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library

Muhammad Ramziy El Sa’adiy, author

Penerapan Prinsip Keterbukaan Informasi Pada Penawaran Umum Berbasis Elektronik (E-IPO) Di Indonesia Dan Perbandingannya Dengan Negara Amerika Serikat = The Implementation of Information Disclosure Principle in Electronic-Based Public Offerings (E-IPO) in Indonesia and its Comparison with the United States

Pasar Modal memiliki kedudukan yang sangat penting sebagai roda penggerak perkembangan perekonomian suatu negara. Keberadaan Pasar Modal mampu memberikan kesempatan bagi perusahaan untuk melakukan penambahan modal melalui Penawaran Umum atau. Initial Public Offering (IPO). Melalui penerbitan POJK 41/2020 menjadi dasar berlakunya Penawaran Umum Berbasis Elektronik (E-IPO) untuk meningkatkan efisiensi, efektivitas,...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2023

S-pdf

UI - Skripsi Membership Universitas Indonesia Library

Simanjuntak, Theo David, author

Implementasi Keterbukaan Informasi Publik Terhadap Transparansi Dokumen Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah = Implementation of Public Information Disclosure on Transparency of Government Goods and Services Procurement Documents

Keterbukaan Informasi Publik menjadi faktor penting dalam mewujudkan pemerintah yang demokratis dan sesuai dengan tata kelola pemerintahan yang baik. Hak masyarakat atas informasi telah dijamin oleh UUD, dimana pada intinya masyarakat mempunyai hak untuk mencari, memperoleh, memiliki, dan menyimpan Informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia. Melalui keterbukaan informasi,...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2024

S-pdf

UI - Skripsi Membership Universitas Indonesia Library

Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia tentang keterbukaan informasi di pengadilan, nomor 144/KMA/SK/VIII/2007

Jakarta: Mahkamah Agung RI, 2008

342 IND k

Buku Teks Universitas Indonesia Library

Marinagita, author

Pelanggaran keterbukaan informasi terkait adanya pengalihan kewajiban pembeli siaga : studi kasus pengalihan kewajiban dari PT Victoria Sekurias dan PT Batavia Prosperindo Sekuritas pada penawaran umum terbatas I PT Bintang Mitra Semestaraya, Tbk = The breach of disclosure related to transfering of liabilities by standby buyer : case study the transfer of liability from PT Victoria Sekurias and PT Batavia Prosperindo Sekuritas on limited public offering I PT Bintang Mitra Semestaraya, Tbk

Skripsi ini membahas mengenai prinsip keterbukaan yang telah dilanggar emiten akibat adanya penggantian pembeli siaga pada saat penawaran umum terbatas berlangsung. Namun, karena emiten memiliki itikad baik, maka Bapepam menyatakan bahwa pihak yang harus bertanggung jawab adalah pembeli siaga. Ketidakpastian informasi akibat adanya ketidakkonsistenan antara Pernyataan Pendaftaran dan pelaksanaannya merupakan...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2011

S336

UI - Skripsi Open Universitas Indonesia Library

Simanjuntak, Anthoni Agung Pratama, author

Perbandingan implementasi antara agreement exchange of information (AEOI) dengan foreign tax compliance ACT (FATCA) = Comparison of implementation between agreement exchange of information (AEOI) with foreign tax compliance ACT (FATCA)

ABSTRAK
Pemerintah memberikan lampu hijau terhadap keterbukaan informasi bank, pelaksanaan penerapan prinsip keterbukaan informasi ini tidaklah tanpa hambatan. Implementasi FATCA dan AEOI dipandang penting untuk segera dilaksanakan mengingat keikutsertaan Indonesia dalam penandatanganan perjanjian. Namun demikian, Indonesia tidak akan serta merta ikut dalam pelaksanaan keterbukaan informasi di seluruh dunia apabila persyaratan yang...

2018

T50480

UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library

Risman Marhasak, author

Kewajiban "full disclosure" bagi tertanggung dalam asuransi kerugian dan permasalahannya

Depok: Universitas Indonesia, 2002

S23741

UI - Skripsi Membership Universitas Indonesia Library

Aisyah Dwivania Gesty A., author

Pembukaan Rahasia Kedokteran Pasien Yang Diduga Menyalahgunakan Narkotika (Analisis Permenkes No. 36 Tahun 2012 dan pasal 131 UU Narkotika) = Disclosure of Medical Secrets of Patients Suspected of Abusing Narcotics (Analysis of Permenkes No. 36 of 2012 and Article 131 of the Narcotics Law)

Saat dilakukan praktik kedokteran, dimungkinkan ada keadaan dimana dokter menemukan pasien yang menyalahgunakan narkotika. Bila hal tersebut terjadi, akan ada dua kewajiban yang dihadapkan terhadap dokter, yaitu kewajiban untuk menjaga rahasia kedokteran dan kewajiban melaporkan pasien tersebut berdasarkan pasal 131 UU Narkotika. Karena hal tersebut, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2022

S-pdf

UI - Skripsi Membership Universitas Indonesia Library

Eko Sakapurnama, author

Membuka informasi menuju good governance: Sebuah telaah implementasi UU keterbukaan informasi publik di kota Surakarta dan Lombok Barat

Depok: UI Press, 2012

352.140 EKO m

Buku Teks Universitas Indonesia Library

Proses Pembahasan Rancangan Undang-Undang tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Buku 1

Jakarta: Sekjen DPR RI, 2013

343.08 IND p I

Buku Teks Universitas Indonesia Library

<< 1 2 3 >>

Hasil Pencarian :: Simpan CSV :: Kembali

Hasil Pencarian