Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Infrastruktur hijau merupakan teknologi untuk mengelola air hujan yang mampu mengendalikan limpasan. Penelitian ini bertujuan untuk menilai efektifitas dan efisiensi infrastruktur hijau dalam pengurangan volume dan debit puncak limpasan hujan pada tipikal daerah perkotaan. Lokasi penelitian ini adalah Kelurahan Baru, Kecamatan Pasar Rebo, Jakarta Timur yang berada di sub DAS Cijantung. Praktik infrastruktur hijau yang disimulasikan yaitu bioretensi, constructed wetlands dan vegetative swales. Pemodelan sebaran spasial penempatan infrastruktur hijau menggunakan GITBoLA menunjukkan potensi sebaran bioretensi sebesar 15,88%, constructed wetlands dan vegetative swales masing-masing seluas 4,42%. Hasil analisis SWMM menunjukkan bioretensi mampu mengendalikan debit puncak limpasan sebanyak 23,47% dengan kemampuan mengontrol volume limpasan 222 liter/m2 sedangkan constructed wetlands mereduksi debit puncak sebesar 5,91% dengan kemampuan mengontrol volume 197 liter/m2 dan vegetative swales mereduksi debit puncak sebesar 2,11% dengan mengontrol volume 70 liter/m2. Luas optimum dari kombinasi penggunaan bioretensi dan constructed wetlands sebesar 17,6%. Nilai present value dari biaya infrastruktur hijau sebesar Rp. 55,26 milyar, lebih rendah dibandingkan infrastruktur konvensional dengan saluran drainase dengan present value sebesar Rp. 57,39 milyar. Sehingga dari segi ekonomi, infrastruktur hijau efisien untuk diterapkan.

---

Green infrastructure is a technology for managing stormwater to control runoff. This study aims to assess the effectiveness and efficiency of green infrastructure in reducing the volume and peak runoff in typical urban areas. The study area is Baru Village, East Jakarta, which is in the Cijantung sub-watershed. The simulated green infrastructure practices are bioretention, constructed wetlands and vegetative swales. The green infrastructure siting modeling using GITBoLA shows a potential bioretention distribution of 15.88%, constructed wetland and vegetative swales of 4.42% respectively. The results of the SWMM analysis show bioretention control peak discharge as much as 23.47% with the ability to control runoff volume 222 liters/m2 while constructed wetland reduces peak discharge by 5.91% with the ability to control 197 liter/m2 volume and vegetative swales reduce peak discharge by 2.11% and controlling the volume of 70 liters/m2. The optimum area of the combination use of bioretention and constructed wetlands is 17.6%. Present value of green infrastructure costs Rp. 55.26 billion, lower than conventional infrastructure with drainage channels with a present value of Rp. 57.39 billion. From an economic perspective, green infrastructure is efficient to implement."

"Pertumbuhan infrastruktur gas kota oleh badan usaha saat ini dianggap lambat dan tidak memenuhi harapan pemerintah. Lambatnya pembangunan infrastruktur disebabkan oleh rendahnya profitabilitas bisnis. Pemerintah berkomitmen untuk mendanai pengembangan infrastruktur jaringan gas kota setiap tahun, tetapi tetap tidak dapat membantu operator untuk menutupi biaya operasional. Solusi yang ditawarkan untuk mengoptimalkan alokasi gas kota adalah dengan mengevaluasi dampak ekonomi dari infrastruktur gas kota di area X, Y dan Z dengan metode rekayasa nilai. Studi ini berfokus pada pemilihan alternatif skenario untuk menentukan skema pemanfaatan gas kota yang optimal. Hasilnya menunjukkan arus kas gas kota dari daerah yang ada X, Y dan Z adalah minus. Area-area tersebut akan menghasilkan keuntungan dan dapat menutupi biaya operasional jika ada pengembangan pelanggan kecil dengan IRR>12%. Pelanggan rumah tangga tidak disarankan untuk mencapai skala ekonomi gas kota, kecuali dana pemerintah dan tingginya volume penggunaan gas.

---

The growth of city gas infrastructure by business entities is currently considered slow and does not meet government expectations. The slow development of infrastructure is due to the low profitability of the business. The government is committed to funding the development of the citys gas network infrastructure every year, but it remains can not help operators to cover the operational costs. The solution is offered to optimize the allocation of city gas is by evaluating the economic impact of the city gas infrastructure in area X, Y and Z with value engineering method. This study focuses on examining scenario alternatives to determine an optimum city gas utilization scheme. The results showed the cashflow of city gas from the existing area X, Y and Z are minuses. Those areas will make profits and can cover the operational costs if there are the development of small customers with IRR>12%. The household customers are not recommended to achieve the economic scale of city gas, except the governments funding and the high volume of gas usage."

"ABSTRACTDengan adanya kebijakan pemerintah terkait percepatan proyek infrastruktur di Indonesia demi kesejahteraan rakyat, pembangunan infrastruktur harus diutamakan pelaksanaannya agar dapat terlaksana dengan efisien dan efektif. Keterbatasan sumber daya yang dimiliki pemerintah menuntut mereka untuk menyertakan peran swasta melalui skema Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU). Dalam hal ini, pembiayaan infrastruktur cenderung menjadi permasalahan yang paling utama karena kebutuhannya yang besar dan pelaksanaan infrastruktur yang rumit. Oleh karena itu, perusahaan yang melakukan pembangunan infrastruktur wajib melakukan pinjaman kredit, tidak hanya dari bank serta lembaga pembiayaan dalam negeri, namun juga dari luar negeri. Peran pinjaman luar negeri juga menciptakan adanya eksposur valuta asing terhadap pembiayaan infrastruktur karena pemberian kredit dilakukan dalam mata uang asing. Hal ini menjadi suatu permasalahan karena pemerintah juga mengeluarkan peraturan terkait kewajiban penggunaan Rupiah di Indonesia. Maka, pembuatan perjanjian konversi tripartit antara pihak pemerintah, perusahaan yang membangun infrastruktur, serta bank berperan penting dalam pembiayaan infrastruktur. Melalui penelitian berbasis yuridis-normatif ini, Penulis membahas hubungan hukum serta hak dan kewajiban para pihak dalam pembiayaan infrastruktur yang berasal dari pinjaman luar negeri terkait kewajiban penggunaan Rupiah. Berhubungan dengan hal ini, penting bagi para pihak untuk memperhatikan secara detil perancangan kontrak, yang merupakan akar dari lahirnya hubungan hukum, serta agar para pihak melaksanakan hak dan kewajiban sebagaimana yang tertulis dalam kontrak, mengingat pembangunan infrastruktur digunakan untuk kebermanfaatan bersama.

---

ABSTRACTAs of the governments regulation issuance regarding the acceleration of infrastructure projects in Indonesia, which targets for public works to boost social welfare, infrastructure projects are prioritized so that they can be carried out efficiently and effectively. The limited resources owned by the government encourage them to include the role of private sector through the Public-Private Partnerships scheme. In this case, project financing addresses the most crucial problem since most of them are large and expensive, tying up massive volumes of capital. Hence, project companies are required to grant credit loans, not only from banks and domestic financing institutions, but also from offshore. The role of offshore loan also creates foreign exchange exposure to project financing as offshore loan is given through foreign currencies. This becomes a serious concern as the government has also issued a regulation regarding to the obligation to use Rupiah in Indonesia. Hence, making the role of a tripartite converting agreement between the government, project company, and the converting bank, crucial. Through this normative legal research, the Author provides an overview about the contractual terms, also including the rights and obligations between the parties involved in infrastructure projects using offshore loans regarding the mandatory use of Rupiah. In accordance with this, it is important for the parties to give careful attention about the drafting of the contracts, which anchor the existence of any relationships between the parties, and to enforce their rights and obligations as agreed in the contracts, knowing the fact that infrastructure projects are entitled as public goods. "

"The paper presents the top-down (formula-based) approach in allocation of specific purpose grants for infrastructure (DAK fisik) in education by considering the needs of infrastructure in education. First, we estimate the needs of education infrastructure by calculating the gap between current condition of infrastructures and the minimum required infrastructures in education. Then, we translate the needs into necessary costs for education per region. After that, we simulate the financial scenario for the necessary costs using specific allocation grants in hierarchical, temporal and regional dimension. We also consider the local fiscal capacity and indicators on achievement of local governments in education for the distribution on DAK Fisik for FY2021 and onwards. Finally, we provide potential implication of formula-based approach as a top-down planning and budgeting for DAK Fisik."

"Proyek infrastruktur diharapkan dapat memberikan dampak ekonomi dan sosial yang positif bagi masyarakat. Namun, model untuk menganalisis dampak ekonomi dan sosial masih terbatas. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk mengembangkan model dampak ekonomi dan sosial yang akan digunakan untuk mempelajari dampak proyek infrastruktur. Penelitian ini berfokus pada beberapa studi kasus proyek infrastruktur yang dijamin oleh Indonesia Infrastructure Guarantee Fund (IIGF) baik skema PPP (Public-Private-Partnership) maupun skema non-PPP pada sektor telekomuniasi, air, dan pariwisata. Sektor-sektor ini diyakini mewakili pembangunan infrastruktur utama yang mencakup perspektif lokal, nasional, dan internasional. Metode analisis yang digunakan untuk mengukur dampak ekonomi dari pembangunan infrastruktur ini adalah pendekatan kuantitatif dengan menggunakan atribut: Analisis Ekonomi Sektoral, Analisis Potensi Ekonomi, Akuntansi Pertumbuhan, Analisis Tabel Input-Output, dan Peramalan Statistik. Sedangkan untuk menganalisis dampak sosial pembangunan infrastruktur, digunakan pendekatan kuantitatif dan kualitatif dengan In-depth Interview melalui teknik pengisian kuesioner dan metode Social Impact Assessment (SIA). Selain itu, penelitian ini juga menggunakan metode pendekatan hukum. Hasilnya menunjukkan berbagai dampak ekonomi dari pengembangan investasi proyek, baik dari segi potensi maupun realisasinya. Sedangkan dari segi dampak sosial, terdapat berbagai respon masyarakat terhadap realisasi pembangunan proyek"

"Penelitian ini membahas penyebab munculnya hambatan implementasi dalam kebijakan pembangunan infrastruktur di Indonesia yaitu Kereta Cepat Jakarta Bandung. Kereta Cepat Jakarta Bandung diharapkan dapat beroperasi dan memberikan dampak pada tahun 2019. Kendati demikian, implementasi Kereta Cepat Jakarta Bandung mengalami keterlambatan. Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan penyebab terhambatnya implementasi Kereta Cepat Jakarta Bandung pada tahun 2015-2019 melalui perspektif kebijakan publik. Terdapat beragam studi mengenai Kereta Cepat Jakarta Bandung, tetapi hambatan dalam proses implementasi perlu dikaji lebih jauh. Pendekatan yang digunakan pada penelitian ini adalah kualitatif. Jenis penelitian yang dilakukan adalah studi kasus dimana Kereta Cepat Jakarta Bandung sebagai unit analisis. Pengumpulan data primer dan sekunder dilakukan dengan metode wawancara dan dokumentasi. Penelitian ini menggunakan model implementasi kebijakan dan konsep implementation arrangements untuk melihat penyebab munculnya hambatan dalam implementasi Kereta Cepat Jakarta Bandung.  Penelitian ini menemukan bahwa terjadi hambatan teknis, teknokratis, dan politik sehingga terjadi keterlambatan yang disebabkan oleh, kepentingan China Development Bank yang berdampak secara signifikan terhadap perubahan implementasi. Selain itu, institusi dan rezim dalam formulasi dan implementasi menghadirkan perencanaan yang kurang baik oleh penyelenggara. Terakhir, terjadi pertentangan oleh aktor-aktor yang berkepentingan sehingga menuntut adanya insentif yang tidak direncanakan, hal ini menyebabkan kerugian waktu dan finansial bagi proyek KCJB.

---

This research delves into the factors contributing to the barriers in implementing infrastructure development policies in Indonesia, specifically focusing on the Jakarta-Bandung High-Speed Railway (HSR) project. Originally scheduled to begin operation and have an impact in 2019, the implementation of the Jakarta Bandung HSR encountered delays. The study aims to elucidate the reasons behind the hindrances faced during the implementation of the Jakarta Bandung HSR between 2015 and 2019 from the perspective of public policy. While existing studies have touched on the Jakarta-Bandung High-Speed Railway project, a deeper analysis of the barriers in the implementation process is warranted. A qualitative approach is employed for this research, with a case study design centered on the Jakarta Bandung HSR as the analytical unit. Primary and secondary data are gathered through interviews and documentation methods. This study utilizes the policy implementation model and the concept of implementation arrangements to examine the factors contributing to the obstacles in the Jakarta-Bandung High-Speed Railway project. The research reveals that technical, technocratic, and political barriers occurred, resulting in delays caused by the interests of the China Development Bank that significantly impacted the implementation dynamics. Additionally, weak planning by the organizers due to institutional and regime factors contributed to the hindrances. Lastly, conflicting interests of stakeholders led to unforeseen incentives, causing time and financial losses for the Jakarta Bandung HSR project."