Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"ABSTRAKSkripsi ini membahas tentang pemberian Jaminan Pemerintah DalamPembiayaan Pembangunan Infrastruktur Di Indonesia Menurut Hukum KeuanganPublik. Pemberian Jaminan ini diberikan oleh Pemerintah dalam halmendorongnya roda pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Untuk dapatmemberikan jaminan pemerintah tersebut, Pemerintah harus didasari peraturanperundang-undangan yang berlaku yang merupakan hukum keuangan publik.Pemberian Jaminan Pemerintah Dalam Pembiayaan Pembangunan InfrastrukturDi Indonesia harus melalui mekanisme Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara(APBN). Dalam mekanisme Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN),pemerintah harus memperhatikan Risiko Fiskal dalam pemberian jaminantersebut. Oleh karena itu, pemberian Jaminan Pemerintah Dalam PembiayaanPembangunan Infrastruktur Di Indonesia harus dilakukan dengan secara tepat,efisien dan akuntabel.

---

ABSTRACTThis thesis discusses the provision of Government Guarantees inInfrastructure Development Financing in Indonesia According to the PublicFinance Law . Giving this assurance given by the Government in terms of pushingthe wheels of economic growth in Indonesia . In order to provide governmentguarantees , the government must be based on legislation applicable is the law ofpublic finances . Provision of Government Guarantees in InfrastructureDevelopment Financing in Indonesia should be through the mechanism of thestate budget APBN . In the mechanism of the state budget (APBN) , thegovernment must pay attention to the Fiscal Risk in the provision of suchguarantee . Therefore , the provision of Government Guarantees in InfrastructureDevelopment Financing in Indonesia should be done with the proper , efficientand accountable."

"ABSTRAKNagari Pandai Sikek merupakan salah satu desa maju di Sumatera Barat yang masih memiliki permasalahan infrastruktur jalan yang menghambat aksesibilitas masyarakat. Skripsi ini membahas mengenai pelaksanaan pembangunan infrastruktur pendukung aksesibilitas masyarakat oleh Pemerintah Nagari Pandai Sikek. Penelitian ini dilakukan dengan pendekatan kualitatif yang memakai konsep rural development, aksesibilitas, serta pembangunan infrastruktur jalan pedesaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam melaksanakan pembangunan infrastruktur jalan di Nagari Pandai Sikek mulai dari perencanaan, pelaksanaan dan pemeliharaan pembangunan infrastruktur jalan pada tahun 2016 dalam pelaksanaannya tidak terlepas dari banyak kekurangan seperti kurang matangnya perencanaan pembangunan sehingga kualitas jalan yang dihasilkan rendah dan tidak menggunakan tenaga ahli dalam pembangunan jalan.

---

ABSTRAKNagari Pandai Sikek is a village developed in West Sumatra that still has road infrastructure problems which is stuck on public accessibility. This thesis discusses about the implementation accessibility support of infrastructure development by the government of Nagari Pandai Sikek. This research was conducted with a qualitative approach that uses the concept of rural development, accessibility and infrastructure development of rural roads. The results showed that on carrying out the construction of road infrastructure in Nagari Pandai Sikek from planning, implementation and maintenance of road infrastructure. there are still some obstacles in the implementation of development such as lack of planing contruction, so that the quality of the resulting lower and not using experts in road construction."

"Keberhasilan melaksanakan proyek konstruksi tepat pada waktunya adalah salah satu tujuan terpenting. Keterlambatan merupakan sesuatu yg tidak dikehendaki, karena akan sangat merugikan kedua belah pihak. Beberapa proyek yang kompleks terdapat banyak faktor ketidakpastian sering menimbulkan limbah (waste) yang menyebabkan proyek terlambat. Salah satu metode untuk menanganinya adalah konsep lean construction. Studi di proyek Pekanbaru Dumai Seksi 2A pada underpass 28+150 terdapat 15 dari 58 kegiatan yang memyebabkan keterlambatan 30 hari, dimana jika menghilangkan kegiatan tersebut masih terlambat 15 hari. Salah satu upaya memperpendek durasi adalah crashing program dengan penambahan tenaga kerja sebanyak 115 orang selama 47,5 hari pada pekerjaan bekisting dan pembesian. Tools lean lainnya yang dapat dilakukan adalah standardization, last planner system, coordination, get quality right at first time, just-in-time, prefabricated dan five S. Dengan crashing program, waktu pekerjaan menjadi 145,5 hari kalender dimana lebih cepat 4,5 hari dari schedule rencana. Biaya mengalami kenaikan sebesar Rp 625.941.000,-, namun disisi lain terdapat efisiensi waktu selama 4,5 hari sebesar Rp 62.907.368 sehingga berpengaruh terhadap HPP dari 82,166% menjadi 86,311% dan laba mengalami penurunan dari 17,878% menjadi 13,689%. Dampak lainnya adalah tidak kena sanki 1/1000 dan terhindar blacklist dari Owner.

---

The success of implementing a construction project in the end is one of the most important goals. Delay is something that is not desirable, because it will be very detrimental to both parties. Some projects are one of the most important factors that cause waste to emerge. One method to handle it is the lean construction concept. The study in the Pekanbaru Dumai Section 2A project on the 28 + 150 underpass was 15 of the 58 activities which caused a delay of 30 days, whereas if the activity was eliminated it was still 15 days late.

One effort to shorten the duration is a strike program with a workforce of 115 people for 47.5 days on formwork and pembesian work. Other lean tools that can be done are standardization, the last planning system, coordination, getting the right quality at the first time, on time, prefabricated material, and five S. With the program breaking down, working time becomes 145.5 calendar days, 4 faster, 5 days from the scheduled schedule. Increasing costs increased by Rp. 625,941,000, - but on the other hand, the time efficiency of 4.5 days amounting to Rp. 62,907,368 increased against HPP from 82,166% to 86,311% and profits increased from 17,888% to 13,689%. Other impacts are not subject to 1/1000 sanctions and avoid being blacklisted by the Owner."

"Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan arus migrasi internal di Indonesia dan menguji hubungannya dengan faktor-faktor migrasi menggunakan data Survei Penduduk Antar Sensus (SUPAS) 2005 dan 2015 serta Sensus Penduduk 2010. Hasil penelitian ini menemukan bahwa Pulau Jawa merupakan destinasi utama migrasi selama periode 2005–2015. Dengan menggunakan modified gravity model, penelitian ini membuktikan peran ketimpangan ekonomi, modal manusia, dan pembangunan infrastruktur sebagai determinan migrasi. Penelitian ini menemukan bahwa migrasi internal di Indonesia bergerak ke provinsi dengan ketimpangan ekonominya lebih tinggi, yang menunjukkan terjadinya negative selection. Penelitian ini juga menemukan bahwa migrasi internal di Indonesia bergerak ke provinsi dengan modal manusia, rasio belanja modal Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) terhadap Produk Domestik Bruto (PDRB), dan kerapatan jalannya lebih tinggi, serta bergerak dari provinsi yang jumlah institusi pendidikan tingginya lebih banyak. Sebagaimana modal manusia, rasio belanja modal APBD terhadap PDRB, dan kerapatan jalan yang lebih tinggi di provinsi tujuan berkaitan dengan potensi meningkatnya manfaat bermigrasi, serta jumlah institusi pendidikan tinggi yang lebih banyak di provinsi asal berkaitan dengan ketersediaan informasi mengenai kesempatan di provinsi lain yang semakin banyak, maka hal tersebut membuktikan bahwa migrasi internal di Indonesia didorong salah satunya oleh motivasi untuk memaksimalkan utilitas individu.

---

This study aims to describe internal migration flows in Indonesia and examine their relationship with migration factors using the 2005 and 2015 Inter-Censal Population Survey and 2010 Population Census data. This study found that Java is the primary migration destination during the 2005–2015 period. By using a modified gravity model, this study proves the role of economic inequality, human capital, and infrastructure development as migration determinants. This study found that internal migration in Indonesia moves to provinces with higher economic inequality, which shows that adverse selection occurs. This study also found that internal migration in Indonesia moves to provinces with higher human capital, the ratio of local government budget capital expenditure to Gross Regional Domestic Product (GRDP), and road density, and moves from provinces with higher education institutions. As higher human capital, the ratio of capital expenditure of local government budget to GRDP, and road density in destination provinces is related to the potential for increased migration benefits. Furthermore, higher education institutions in origin provinces are related to more information available regarding opportunities in other provinces. This proves that internal migration in Indonesia is driven by individual utility maximization motivation."

"Dalam Pelaksanaan Penjaminan Pemerintah untuk Pinjaman Langsung BUMN berdasarkan ketentuan yang diatur di dalam Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2015 dengan Peraturan pelaksanaannya yaitu PMK No. 189 Tahun 2015 dan PMK No. 101 Tahun 2018 ditemukan beberapa permasalahan antara lain disharmoni norma antara Perpres No. 82 Tahun 2015 dengan peraturan pelaksananya, perbedaan norma dalam studi kelayakan untuk penjaminan pemerintah dengan penjaminan bersama pemerintah dan BUPI serta tidak diaturnya klausul negosiasi dalam peraturan perundang-undangan namun permasalahan tersebut tidak menyebabkan terhambatnya pelaksanaan penjaminan. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode yuridis normatif (legal research) melalui pendekatan peraturan perundang-undangan (statute approach) dan didukung oleh data yang diperoleh melalui wawancara. Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, Disharmoni norma terjadi sebagai wujud kompromi pemerintah atas keinginan Lembaga Keuangan Internasional agar penjaminan dapat terlaksana, Pemerintah tetap memberikan standar penilaian kelayakan yang sama terhadap penjaminan dan penjaminan bersama pemerintah dan BUPI serta negosiasi atas perjanjian penjaminan dilakukan walaupun proses negosiasi perjanjian penjaminan tidak diatur di dalam peraturan perundang-undangan karena kedua hal tersebut dianggap penting dalam pelaksanaan penjaminan. Untuk itu, pemberian jaminan harus disusun berdasarkan konsep pengelolaan fiskal pemerintah yang prudent dan perlunya revisi peraturan perundangan terkait agar tidak menimbulkan konflik norma dan dapat memberikan kepastian hukum

---

In the implementation of Government Guarantee for BUMN Direct Loans based on the provisions stipulated in Presidential Regulation Number 82 of 2015 with its implementing regulations, namely PMK No. 189 of 2015 and PMK No. 101/2018 found several problems, including disharmony of norms between Presidential Decree No. 82 of 2015 with its implementing regulations, differences in norms in the feasibility study for government guarantees with joint guarantees with the government and BUPI and the absence of negotiation clauses in the legislation but these problems do not cause obstruction of the implementation of the guarantee. The method used in this research is the normative juridical method (legal research) through the statute approach and is supported by data obtained through interviews. Based on the results of the research that has been done, the Disharmony of norms occurs as a form of government compromise on the wishes of the International Financial Institution so that the guarantee can be carried out, the Government continues to provide the same standard of feasibility assessment of guarantees and guarantees with the government and BUPI and negotiations on the guarantee agreement are carried out even though the agreement negotiation process is not stipulated in the government regulations, because these two things are considered important in the implementation of guarantee. For this reason, the provision of guarantees must be prepared based on the concept of prudent government fiscal management and the need for revision of relevant laws and regulations so as not to cause conflict of norms and to provide legal certainty."