Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
Hak waris menurut Hukum Perdata timbul pada saat seseorang meninggal dunia. Syarat utama untuk menjadi seorang ahli waris adalah adanya hubungan darah yang tercipta dari perkawinan antara seorang pria dan seorang wanita. Hukum membedakan antara keturunan yang sah dan keturunan yang tidak sah. Keturunan yang sah didasarkan atas adanya perkawinan yang sah, sedangkan keturunan yang tidak sah didasarkan atas suatu perkawinan yang tidak sah. Perkawinan yang tidak sah terjadi manakala suatu perkawinan tidak dicatatkan pada suatu lembaga yang kita kenal sebagai lembaga catatan sipil. Dengan demikian, maka anak-anak dari perkawinan yang tidak dicatatkan tersebut, tidak berhak menuntut pembagian waris. Namun demikian, perlu diperhatikan bahwa berdasarkan hasil Putusan Mahkamah Agung Nomor 2185 K/PDT/2008 Perkawinan yang tidak dicatatkan tersebut dapat dimintakan penetapan pengadilan untuk selanjutnya perkawinan tersebut dicatatkan pada kantor catatan sipil dan selanjutnya anak-anak hasil perkawinan tersebut dinyatakan sah dan berhak atas hak waris dari orang tua mereka. ......Inheritance rights under civil law arise when someone dies. The main requirement to be an heiress is created from a relationship of marriage between a man and a woman. Law distinguishes between legitimate descendants and illegitimate descendants. Legitimate descendants based on the existence of a valid marriage, while the illegitimate descendants based on an invalid marriage. Unauthorized marriage occurs when a marriage is not registered in an institution we know as civil institutions. Thus, the children of the marriage that is not recorded, has no right to demand the distribution of inheritance. However, it should be noted that based on the Supreme Court Decision No. 2185 K/PDT/2008 Marriage is not registered can be requested court order for the marriage subsequently listed on the registry office and then the children of the marriage declared valid and entitled to the rights inheritance from their parents.

Abstrak :
Tesis ini merupakan penelitian tentang tradisi lisan Kaago-ago pada saat bercocok tanam jagung dalam masyarakat Muna di Sulawesi Tenggara. Penelitian ini bertujuan untuk mengungkapkan bentuk keterancaman dan model pewarisan Kaago-ago pada masyarakat Muna sekarang ini. Sumber data diperoleh dari data lapangan dan studi pustaka. Penelitian menggunakan beberapa konsep dan teori yang berhubungan dengan pewarisan tradisi lisan, dan metode etnografi. Dengan pendekatan metode etnografi, pengetahuan tentang bentuk keterancaman dan pewarisan Kaago-ago kepada generasi muda dapat diungkapkan. Selain itu, kondisi sosial budaya masyarakat setempat yang mempengaruhi eksistensi Kaago-ago dapat pula diungkapkan. Selain itu juga dengan metode etnografi dapat diketahui tentang pelaksanaan ritual, dan makna Kaago-ago. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pewarisan Kaago-ago pada masyarakat Muna sekarang ini dilakukan secara formal dan non formal, namun tidak berjalan dengan baik. Kemudian keterancaman Kaago-ago disebabkan oleh dua faktor, yaitu faktor eksternal dan faktor internal seperti pengaruh budaya luar sulawesi, kemajuan IPTEK, ekonomi, agama dan budaya global. Dalam hasil penelitian ini juga menjelaskan strategi menghadapi keterancaman dalam eksistensi ritual Kaago-ago saat ini adalah dengan penguatan identitas, dilakukan secara edukasi, strategi ditunjukan untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat, serta pemberdayaan terhadap masyarakat lokal. ......This thesis is a study of Kaago-ago oral tradition in corn planting in the community Muna in Southeast.This study aims to reveal Threatened shape and model of inheritance Kaago-ago Muna on today's society. Sources of data obtained from field data and literature. Research using some of the concepts and theories associated with inheritance of oral tradition, And methods ethnography. With the approach of ethnographic methods, knowledge of the shape and inheritance Threatened Kaago-ago to the younger generation may be disclosed. In addition, local social and cultural conditions which affect the existence Kaago-ago can also be disclosed. In addition to the methods of ethnography can be known about the rituals, and meaning Kaago-ago. The results showed that the inheritance Kaago-ago Muna on today's society conducted formal and non-formal, but did not go well. Then Threatened Kaago-ago due to two factors, namely external and internal factors such as the influence of foreign cultures Sulawesi, advancement of science and technology, economics, religion and global culture. In the results of this study also explains the existence strategy face Threatened Kaago-ago ritual today is the strengthening of identity, education done, the strategy is shown to improve the quality of life, as well as the empowerment of the local communities.

Abstrak :
Tesis ini membahas mengenai pewarisan saat terdapat anak luar kawin sebagai ahliwaris berdasarkan hukum perdata Indonesia dan hukum perdata Jepang. Penelitian untuk tesis ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif dengan pendekatan kualitatif untuk menghasilkan data preskriptif analitis. Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa anak luar kawin yang dapat menjadi ahliwaris hanya anak luar kawin yang diakui sah oleh ayahnya selaku pewaris, sesuai dengan cara pengakuan yang diatur oleh masing-masing hukum yang berlaku di Indonesia dan di Jepang. Namun saat ini di Indonesia, berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi nomor 46/PUU-VIII/2010, seorang anak luar kawin, tanpa pengakuan dimungkinkan memiliki hubungan hukum dengan ayahnya, dengan syarat dapat dibuktikan bahwa ada hubungan darah antara mereka, dan tidak melanggar Pasal 283 dan 285 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Indonesia. Sedangkan dengan ibunya, baik berdasarkan hukum perdata Indonesia maupun Jepang, seorang anak luar kawin sudah memiliki hubungan perdata sejak ia dilahirkan. Sehingga, dalam hal ibu dari anak luar kawin yang diakui sah menjadi pewaris, anak luar kawin yang dilahirkannya meskipun tanpa pengakuan akan menjadi ahli waris. Besarnya bagian seorang anak luar kawin juga ditentukan secara tersendiri oleh hukum yang berlaku di Indonesia dan di Jepang, serta dibedakan dengan bagian yang didapat oleh anak sah. Pembedaan terhadap anak luar kawin, terutama yang diakui sah semakin dipandang sebagai diskriminasi terhadap hak-hak anak. Oleh karena itu, perlu diadakan pengkajian ulang terhadap undang-undang yang menjadi dasar hukum waris yang sekarang berlaku, agar dapat mengejar dan menyesuaikan dengan perkembangan masyarakat dewasa ini. ......The focus of this study is Inheritance in the event where there is a child out of wedlock according to the civil law of Indonesia and Japan. This study uses normative juridical research method with qualitative approach to provide analytic prescriptive data. Based on the study result, can be concluded that a child born out of wedlock which can be heir is only the ones affiliated by their father as decedent, in accordance to affiliation manner provided by the law applicable in Indonesia and Japan. However these days, based on Mahkamah Konstitusi's verdict number 46/PUU-VIII/2010, a child born out of wedlock, even without affiliation, could have a legal relation with his/her father, with the provision that they are indeed affiliated by blood, and doesn't infringe article 283 and 285 of Indonesia's Civil Code. While with his/her mother, either by Indonesia or Japan's Civil Code, a child out of wedlock has had a legal relation since he/she was born. So that in the event where the mother is the decedent, her child out of wedlock even without affiliation will be heir. The amount of inheritance is determined by laws applicable in Indonesia and Japan, and is distinguished from a child in wedlock's. This distinction against a child out of wedlock, especially the affiliated one, is increasingly seen as discrimination against children out of wedlock's rights. Therefore, there should be reassessment of laws which are now in effect, so that those laws can catch up and be adjusted to today's society.

Abstrak :
Penyaluran kredit oleh Bank mengandung risiko adanya ketidakmampuan debitur dalam melunasi utangnya, untuk itu pembuatan perjanjian kredit selalu diiringi dengan perjanjian pembebanan jaminan. Hak Tanggungan merupakan salah satu lembaga jaminan yang digunakan oleh Bank untuk menjamin pelunasan utang debitur. Pembebanan jaminan Hak Tanggungan harus dilaksanakan oleh pihak yang berwenang untuk melakukan tindakan hukum atas objek jaminan. Apabila dalam pembuatan Akta Pemberian Hak Tanggungan (APHT) dilakukan tanpa adanya persetujuan dari pihak yang turut memiliki objek jaminan maka akan menimbulkan masalah di kemudian hari. Permasalahan menarik untuk diangkat dalam tesis ini adalah mengenai pengikatan Hak Tanggungan atas tanah harta peninggalan yang dibuat tanpa persetujuan ahli waris dalam kasus putusan Mahkamah Agung Nomor 1228K/PDT/2018. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengidentifikasi keabsahan Akta Pemberian Hak Tanggungan atas harta peninggalan yang dibuat tanpa persetujuan ahli waris, mengetahui tanggung jawab PPAT atas pembuatan Akta Pemberian Hak Tanggungan (APHT) yang cacat hukum, dan mengetahui perlindungan hukum bagi ahli waris terhadap pengikatan hak tanggungan atas tanah harta peninggalan yang dibuat tanpa persetujuan ahli waris. Penelitian ini dilakukan dengan penelitian kepustakaan yang bersifat yuridis normatif, yaitu dengan cara pengumpulan data yang bersumber dari bahan-bahan kepustakaan dan dengan menganalisis data secara kualitatif. Tipologi penelitian ini adalah deskriptif analitik, dikarenakan penelitian ini menggambarkan masalah yang kemudian dianalisa terhadap peraturan perundang-undangan. Data dalam penelitian ini adalah data sekunder, dengan alat pengumpulan data sekunder melalui studi dokumen. Hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa Akta Pemberian Hak Tanggungan (APHT) dalam kasus ini tidak sah karena ketidakwenangan pemberi Hak Tanggungan melakukan tindakan hukum terhadap objek jaminan tanpa adanya persetujuan dari ahli waris. Untuk itu PPAT seharusnya bertanggung jawab atas pembuatan Akta Pemberian Hak Tanggungan (APHT) yang cacat hukum. Selain itu, perlindungan hukum bagi ahli waris dalam kasus ini adalah dalam bentuk preventif dan represif. ......Credit disbursement by the Bank carries the risk of the inability of the debtor to repay the debt, for which every credit agreement is always accompanied by a guarantee agreement. Mortgage Guarantee is one of the guarantee institutions used by the Bank to guarantee repayment of debtor debts. The imposition of mortgage guarantee must be carried out by the party authorized to take legal action on the object of guarantee. If the drafting of the Mortgage Guarantee Deed (APHT) is carried out without the consent of the party who also owns the object of guarantee, it will cause problems in the future. An interesting problem to be raised in this thesis is regarding the imposition of mortgage guarantee to inherited land that made without the consent of the heirs in the case of the Supreme Court verdict Number 1228K/PDT/2018. The purpose of this research is to find out how the validity of the APHT to inherited land that made without the consent of the heir, to know the responsibility of the PPAT that made juridical defect APHT, and to know legal protection for the heirs against the mortgage guarentee imposition to inherited land that made without the consent of the heirs. This research was conducted by the research of normative-juridical, namely by collecting data sourced from literature and by analyzing data qualitatively. This research is conducted using an analytical description type of methods. Data on this research is secondary data gathered using literature studies. Based on the results of the study it can be concluded that the Mortgage Guarantee Deed (APHT) in this case is invalid because of the inability of the mortgage guarantee giver to take legal action against the object of the guarantee without the consent of the heirs. PPAT while doing their job must be carefully and thoroughly analyze the parties. In addition, legal protection for the heirs in this case is in the form of preventive and repressive measures.

Abstrak :
Penulisan tesis ini adalah gambaran mengenai pergeseran kedudukan anak terhadap harta peninggalan ayah pada masyarakat Minangkabau. Tulisan ini adalah merupakan studi kepustakaan dan hasil pengamatan pada masyarakat Minangkabau serta wawancara penulis dengan beberapa pemuka adat Minangkabau. Pada masyarakat Mianagkabau telah terjadi perubahan dalam sistem kehidupan perkawinannya yang menyebabkan perubahan pola tempat tinggal dalam perkawinan. Perubahan pola tempat tinggal ini akhirnya juga merubah tanggung jawab seorang ayah terhadap anaknya. Serta dalam perkembangan dalam masyarakat Minangkabau setelah masuknya Islam yang menerapkan ajaran-ajaran menurut Islam dalam masyarakat. Hal inilah yang pada akhirnya menybabkan terjadinya perubahan sistem pewarisan dalam hukum adat Minangkabau yang mengakibatkan terjadinya pergeseran kedudukan anak terhadap harta peninggalan ayahnya pada masyarakat Minangkabau. ......The writing of this thesis is aimed at looking at the description on the shift of position of the son/daughter in respect of father?s inheritance in Minangkabau society. This writing is a bibliographical study and the result of observation on the Minangkabau?s society, particularly those living in Pariaman area and the interview of the writer with a number of traditional figures who are also members of Kerapatan Adat Nagari Air Papan Pariaman. The Minangkabau society has undergone change in their marriage system that has resulted in the change of residence pattern in their marriage and in turn, in the change of responsibility of a father to his son/daughter. The coming of Islam religion and the application of Islamic doctrine has brought change in the society. All these circumstances have finally brought shift of the, son/daughter with regard to father?s inheritance in Minangkabau society.

Abstrak :
Hukum Pewarisan menurut Kitab Undang-undang Perdata menentukan bahwa yang berhak menjadi ahli waris adalah keluarga sedarah, baik yang sah menurut Undang-undang maupun yang di luar perkawinan serta suami atau istri yang hidup terlama. Jika suami meninggal, istri mendapat bagian sebesar setengah harta campur ditambah bagian warisannya menurut Undang-undang. Namun kedudukan istri dalam perkawinan kedua tidak sama dengan kedudukan istri dalam perkawinan pertama, dalam hal ada anak dari perkawinan pewaris yang pertama. Bagian istri dalam perkawinan kedua dibatasi oleh Undang-undang dengan tujuan untuk melindungi kepentingan anak-anak dari perkawinan pertama. Manfaat istri dalam perkawinan kedua dibatasi sebesar bagian terkecil seorang anak perkawinan pertama dengan maksimum seperempat harta peninggalan baik berasal dari harta campur, warisan menurut Undang-undang maupun dari wasiat. Ada dua pendapat mengenai cara perhitungan manfaat yang didapat istri dalam perkawinan kedua. Pendapat pertama menyatakan bahwa harta campur tidak dibagi dua melainkan semuanya menjadi harta peninggalan pewaris. Istri dalam perkawinan kedua mendapat satu kali saja harta campur atau warisan atau wasiat. Pendapat kedua menyatakan bahwa istri dalam perkawinan kedua mendapat setengah harta campur ditambah warisan menurut Undang-undang seperti halnya istri dalam perkawinan pertama, yang kemudian dikurangi kelebihan manfaatnya. Penulis lebih setuju dengan pendapat kedua karena lebih mendukung rasa keadilan bagi istri dalam perkawinan kedua dan pendapat ini juga tidak merugikan anak-anak dari perkawinan pertama. Istri dalam perkawinan kedua juga dibatasi manfaatnya dari wasiat. Suatu ketetapan wasiat untuk istri dalam perkawinan kedua tidak mempengaruhi besarnya bagian warisannya karena selalu dibatasi dengan maksimum sebesar bagian ab intestatonya. Penulisan ini menggunakan penelitian kepustakaan yang bersifat yuridis normatif.

Abstrak :
Di Indonesia, hukum waris adat sangat dipengaruhi oleh prinsip garis keturunan yang berlaku pada masyarakat yang bersangkutan. Hukum Waris Adat Batak menganut sistem kekeluargaan patrilinial dan menganut sistem pewarisan individual atau perseorangan, yaitu sistem pewarisan dimana setiap waris mendapatkan pembagian untuk dapat menguasai dan atau memiliki harta warisan menurut bagiannya masing-masing. Dalam pewarisan adat Batak ini garis keturunan ditarik dari pihak bapak, sehingga anak perempuan tidak ditempatkan sebagai ahli waris. Dampak dari hubungan kekuasaan yang tidak seimbang antara laki-laki dan perempuan ini menyebabkan laki-laki yang mempunyai hak waris dan perempuan tidak mempunyai hak semacam itu. Akan tetapi hal ini dirasakan sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan yang ada sekarang. Sehingga menimbulkan pokok permasalahan yakni, faktor apa yang berpengaruh terhadap pergeseran budaya hukum waris di masyarakat Batak? Serta, apakah agama, adat istiadat atau hukum waris perdata yang menjadi sebab terjadinya pergeseran hukum waris masyarakat Batak? Terakhir bagaimanakah sikap Mahkamah Agung terhadap sistem kewarisan Masyarakat Batak? Berdasarkan pokok permasalahan diatas maka metode penelitian yang digunakan oleh penulis adalah kepustakaan yang bensifat yuridis normatif. Faktor-faktor yang mempengaruhi pergeseran budaya hukum waris di Masyarakat Batak adalah hubungan yang erat antara orang tua dan anak, faktor perantauan dan ekonomi, agama, adat istiadat dan hukum waris perdata.

Abstrak :
Hukum waris termasuk bidang hukum yang sensitif yang berfungsi sebagai sarana untuk melakukan pengendalian sosial (social engineering). Dalam sistim hukum perdata barat, hukum waris diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata buku II rentang Kebendaan karena pewarisan merupakan salah satu Cara untuk memperoleh hak kebendaan. Hukum waris adakalanya terkait dengan bidang hukum lain seperti perbuatan hukum tertentu dari pewaris yang dilakukan pada waktu pewaris masih hidup, atau "Hibah" yang dapat mempengaruhi besarnya "Bagian Mutlak" ahli waris legitimaris Berkurangnya "Bagian Mutlak" ahli waris legitimaris karena adanya "Hibah" tersebut akhirnya dapat menimbulkan permasalahan yang akhirnya menimbulkan tuntutan agar hibah dibatalkan. Kedudukan hibah, peran notaris dan lembaga peradilan serta kemungkinan pembatalan suatu Hibah atas dasar pelanggaran Bagian Mutlak merupakan beberapa permasalahan yang akan diangkat dalam tulisan ini. Melalui penelitian yang bersifat yuridis normatif dan disajikan secara deskriptif analitis dari ketentuan-ketetentuan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Putusan Pengadilan, dapat digambarkan bagaimana keberadaan Hibah terhadap Bagian Mutlak ahli waris menurut sistem hukum Perdata Barat.

Abstrak :
ABSTRAK
Dalam hubungan keluarga terdapat penganut agama yang berbeda merupakan salah satu pemandangan yang sering terlihat dalam masyarakat, karenanya pembagian harta peninggalan pewaris muslim merupakan salah satu kendala yang harus dicari jalan keluarnya agar terjadi keadilan dan juga menjalankan hukum Islam. Dalam kasus H. Sanusi dengan istrinya Hj.Suyatmi, salah seorang anaknya yaitu Sri Widyastuti berubah keyakinan. Saat orangtuanya telah tiada dan meninggalkan harta peninggalan salah seorang anaknya yang muslim menuntut agar pembagian warisan diadakan menurut hukum Islam, dan berpendirian bahwa seorang yang telah keluar dari agama Islam, tidak berhak mewarisi harta warisan almarhum H. Sanusi. Anak non muslim menuntut haknya sebagai ahli waris tidak setuju apabila pembagian itu dilaksanakan menurut hukum Islam, adapun permasalahan yang akan dibahas adalah dapatkah anggota keluarga yang tidak beragama Islam menuntut bagiannya sebagai ahli waris, khususnya dalam perkara PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG R.I Reg nomor: 368.K/AG/95? Serta apakah pertimbangan Mahkamah Agung yang memberikan bagian bagi anggota keluarga yang berbeda agama, khususnya dalam perkara PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG R.I Reg nomor: 368.K/AG/95? Pada penulisan tesis ini digunakan metode penelitian kepustakaan yang bersifat yuridis normatif dengan menggunakan data sekunder berupa studi antara lain al-Qur'an, Instruksi Presiden Tentang Kompilasi Hukum Islam, Inpres No. 1 Tahun 1991 dan Putusan Mahkamah Agung RI Reg Nomor: 368.K/AD/95, penulis menarik kesimpulan bahwa apabila seorang berlainan agama dalam hal ini muslim dengan non muslim, maka antara mereka tidak terjadi pewarisan karena pewaris yang bukan beragama Islam tidak berhak mewaris berdasarkan hadits yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim dan jumlah yang diterima ahli waris laki-laki berbanding dua banding 1 dengan perempuan. Apabila keadaan tertentu kerabat atau orang tertentu tidak mendapatkan warisan maka diberlakukan ketentuan wasiat wajibah sesuai dengan Pasal 171 huruf f Kompilasi Hukum Islam maksimal 1/3 (sepertiga) bagian dari harta peninggalan.

Abstrak :
Latar belakang penulisan ini adalah untuk menunjukkan perlunya perlindungan bagi istri dalam menyelesaikan harta bersama yang berkaitan dengan pembagian warisan. Metode yang digunakan adalah studi kepustakaan dan pengamatan. Permasalahannya adalah agar supaya hak-hak istri terhadap harta bersama dalam pembagian warisan dilaksanakan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Satu hal yang ditemui dalam penelitian ini adalah perbedaan peran suami dan istri tidak pada hal yang negatif saja, lebih jauh perbedaan peran tersebut bertujuan untuk memberikan perlindungan dan keamanan (emotional security) terhadap hak istri atas harta bersama. Dalam pengamatan, penulis mendapatkan suatu produk Pengadilan Agama yaitu Akta Pembagian Warisan yang dalam ketetapannya langsung membagi seluruh harta peninggalan pewaris kepada ahli waris tanpa terlebih dahulu mempertimbangkan dan memperhatikan hak istri atas harta bersama yang diperoleh selama perkawinan. Demikian pula dalam pelaksanaan pembagian harta bersama akibat putusnya perkawinan seringkali pihak istri sebagai pihak yang lemah banyak dirugikan karena pihak suami tidak memberikan haknya sesuai porsinya. lintuk menghindari halhal yang tidak diinginkan seperti. tersebut diatas, disarankan agar istri yang hendak menyelesaikan harta bersamanya meminta bantuan notaris untuk dibuatkan akta pembagian harta bersamanya. Karena dengan dibuatnya akta notaris tersebut hak-haknya dapat terlindungi. Hendaknya hakim bergegas tanpa henti mencari, menggali dan menemukan nilai hukum dasar yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan lebih meningkatkan perlindungan terhadap harta bersama istri dan berhati-hati serta harus benarbenar melihat secara realita dengan mempertimbangkan segala hal yang bertalian dengan kasus yang dihadapi agar memenuhi rasa keadilan, kewajaran dan kepatuhan.